Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangi nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Seusai acara penandatangan yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan, Purbaya mengatakan, salah satu poin utama penguatan kerja sama pertukaran data ini terkait dengan Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara.

"Nanti automatic blocking system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar nanti beliau (menteri kehutanan) informasi ke saya lebih cepat, nanti beliau akan blok, enggak bisa produksi sampai dia bayar pajaknya," kata Purbaya, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesepakatan yang ditetapkan dalam penandatangan memorandum of understanding (MoU) itu. Namun, secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.

"Terus nanti penguatan basis pajak dan penguatan fiskal serta lain-lain. Nanti data fiskal keakuratannya kita tingkatkan dengan kerja sama yang lebih erat," tegas Purbaya.

"Sebelumnya sudah ada kerja sama, tapi ya biasalah ada kendala sana sini, jadi dengan di tanda tangan nota kesepahaman ini artinya ke depan akan lebih lancar lagi," ucapnya.

Purbaya mengklaim, potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar. Namun, ia belum berani mengungkapkan besarannya meski sempat menyebut bisa mencapai ratusan triliun.

"Kita hitung berapa ya, kita belum bisa sebutkan angkanya. Hitung-hitungannya ada tadi,t api nantilah. Kalau miliaran rupiah gue gak usah ke sini, besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik, ini sedang kita kembangkan jadi saya gak mau ngomong sembarangan," papar Purbaya.

kami targetkan seluruh bank pelaksana sudah siap beroperasi penuh sebelum peluncuran nasional bersama Presiden di Surabaya pada 15 Oktober

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) siap beroperasi mulai Rabu 15 Oktober 2025.

“Sistem ini akan go live pada Senin depan, dan kami targetkan seluruh bank pelaksana sudah siap beroperasi penuh sebelum peluncuran nasional bersama Presiden di Surabaya pada 15 Oktober 2025,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sri Haryati menjelaskan pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) akan didukung oleh Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Sistem ini akan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data, verifikasi dan penyaluran kredit secara transparan dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima Dan Ekosistem Kredit Program Perumahan, Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan skema kredit/pembiayaan bersubsidi terhadap sektor perumahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, telah diberlakukan kredit program perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya peningkatan kapasitas daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha yang semakin diperluas.

Kredit Program Perumahan yang selanjutnya disingkat KPP adalah kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Pelaksanaan KPP bertujuan untuk mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah. Kemudian meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah.

Lalu mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah, mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025