Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan bersama wajib pajak.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Rumah Jabatan Bupati Jembrana.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Darmawan, menjelaskan bahwa implementasi Tim Bersama akan dilakukan melalui mekanisme kerja yang mengintegrasikan pendataan, pertukaran data, pengawasan, dan edukasi perpajakan.

Tim tersebut dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana dengan dukungan Subtim Pendataan dan Pendaftaran, Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama, serta Subtim Edukasi dan Dukungan Teknis.

"Kami meyakini bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal pengawasan. Yang lebih penting adalah membangun kepatuhan melalui edukasi dan pemanfaatan data yang berkualitas. Karena itu, tim bersama dibentuk agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja dalam satu langkah, saling berbagi data, saling menguatkan, dan bersama-sama memberikan pembinaan kepada wajib pajak," jelas Darmawan dikutip dari keterangan pers, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa implementasi tim bersama akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendataan wajib pajak (canvassing), pertukaran dan pengolahan data hasil canvassing, penyusunan daftar sasaran pengawasan bersama, pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak, hingga penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan perpajakan.

“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyambut baik adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana masih menjadi yang terendah di Provinsi Bali. Saya sangat berharap pembentukan tim bersama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga uang tersebut dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan daerah," ujar Kembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah te­­­kan­­an fiskal yang melanda Indonesia, sum­­ber-sum­­­ber penerima­an baru terus-menerus dicari. Dalam situasi seperti itu, per­hatian kita mudah tertuju kepada kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi paling besar. Mereka dipandang belum berkontribusi secara cukup, atau setidaknya masih dapat diminta berkontribusi lebih banyak. Tidak mengherankan jika menyoal pajak kekayaan dianggap sebagai alternatif solusi, yakni menyasar kekayaan bersih konglomerat kakap, bukan semata-mata penghasilan, konsumsi, atau transaksi tertentu.

Secara moral, gagasan ini mudah memperoleh simpati. Siapa yang akan menolak ketika yang diminta membayar lebih adalah mereka yang dianggap memiliki lebih? Akan tetapi, hati-hati. Perdebatan pajak kekayaan dapat berubah menjadi pengadilan moral antarkelas, seolah-olah mendukungnya berarti membela rakyat kecil, sedangkan mengkritiknya berarti berdiri di sisi orang kaya.

Pajak bukan arena menang kalah antarkelas. Pajak adalah hubungan antaranegara dan warganya. Artinya, bukan sekadar siapa yang dipungut, berapa besar yang dipungut, atau apa yang dijadikan dasar pemungutan, melainkan juga bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara boleh membedakan pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau kekayaan bersih. Namun, semua itu bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, melainkan hasil kerja warga yang diperoleh dengan susah payah.

Saya tidak kaya, atau seperti kata Presiden, bermimpi kaya pun tidak. Sampai akhir hidup pun mungkin tidak terkena pajak kekayaan ini. Akan tetapi, keadilan soal pajak tidak boleh bergantung pada apakah kita ikut memanggulnya atau sekadar menonton. Pramoedya mengingatkan kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran. Dalam perpajakan, keadilan itu berarti melihat pajak secara jernih, bahkan ketika yang dibebani adalah kelompok yang mudah dianggap pantas menanggung lebih banyak.

Perbedaan basis pajak tidak dengan sendirinya menjawab kewajaran beban pajak. Tidak semua pajak yang berbeda dasar pengenaannya otomatis adil ketika akhirnya dipikul oleh warga yang sama. Oleh karena itu, keadilan pajak tidak cukup dibaca secara ekstraktif, tapi juga relasional tentang bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara tidak boleh hanya memulai diskusi pajak dari pertanyaan berapa banyak lagi yang dapat diambil dari rakyat.

BATAS KEADILAN FISKAL

Pajak sepatutnya menjadi janji bahwa kekayaan warga yang diambil negara akan kembali sebagai layanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Janji itu hanya bernilai jika negara disiplin menggunakan uang publik. Jika negara meminta pengorbanan tambahan atas nama keadilan, negara juga harus menunjukkan bahwa pengorbanan itu kembali sebagai manfaat riil.

Tanpa disiplin belanja, pajak tidak otomatis menjadi alat pemerataan. Pajak sebesar apa pun tidak akan cukup jika dihabiskan untuk program yang tidak tepat guna, dan hanya baik bagi popularitas elektoral. Politisi datang dan pergi dengan janji tentang berbagai program gratis agar terpilih. Maka, pajak tidak boleh menjadi sumber dana yang selalu bisa diperluas untuk membiayai semua bujuk rayu itu. Membatasi pajak justru upaya untuk menjaga agar uang warga tidak menjadi cek kosong bagi setiap janji kekuasaan.

Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah orang kaya layak membayar lebih, melainkan apakah negara sudah layak diberi kewenangan tambahan untuk mengambil lebih banyak. Keadilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari siapa yang berhasil dipungut, tetapi juga dari bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Membela pajak kekayaan hanya karena ia menyasar orang kaya sama kelirunya dengan menolaknya hanya karena ia membebani orang kaya. Pajak yang baik harus berdiri di atas desain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dibebani, bagaimana bebannya dihitung, untuk apa hasilnya digunakan, dan bagaimana warga mengawasinya harus dijawab sejak awal. Tanpa itu, pajak kekayaan dapat kehilangan watak keadilannya dan berubah menjadi alat untuk menunjuk kelompok yang hari ini paling mudah dimintai pengorbanan.

Jika tidak, pajak kekayaan tidak memperkuat rasa senasib sebagai warga, tetapi justru menjadi bahan bakar kecurigaan antarkelas. Perdebatan pajak kekayaan di Indonesia bukan soal membela orang kaya atau orang miskin. Soalnya adalah bagaimana membangun sistem yang progresif tanpa kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mencerminkan apakah warga dilihat sebagai subjek yang dilayani atau sekadar sumber penerimaan.

Pajak kekayaan boleh dibela sebagai gagasan keadilan. Namun, negara tidak otomatis lebih adil hanya karena mengambil lebih banyak dari orang kaya. Ia menjadi adil ketika pajak dipungut secara proporsional, dibelanjakan secara disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara terang. Gagasan keadilan fiskal berangkat dari jalan yang benar. Namun, ketika keadilan hanya berarti mengambil lebih banyak, kita justru bisa tersesat di jalan yang benar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut sudah ada penambahan sekitar 50.000 wajib pajak (WP) berkat Coretax.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

"Kami sudah sampaikan bahwa, Coretax itu dan juga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, basis pajak yang ter-create baru, betul-betul baru, itu sudah menambah sekitar 50.000-an sekian," tuturnya di hadapan Komisi Keuangan DPR.

Menurut Bimo, kemampuan Coretax semakin stabil secara infrastruktur dan kualitas layanan dalam memproses dokumen hak maupun kewajiban WP seperti penerbitan faktur hingga bukti potong.

"Saat ini dapat kami laporkan, Coretax sudah memiliki fitur prepopulated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif unfuk mengamankan penerimaan negara," ujarnya.

Bimo menyebut penambahan basis pajak baru ini akan memberikan dukungan kepada DJP dalam mengejar target penerimaan yang lebih tinggi pada 2027.

Dari segi nilainya, perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp912,9 miliar untuk WP baru, Rp1,96 triliun untuk pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta reaktivasi WP yang sebelumnya dormant atau inefektif yaitu Rp20,63 triliun.

Secara terperinci, jumlah WP dormant yang sudah direaktivasi sampai dengan 12 Juni 2026 mencapai 24.672 WP.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2026 lalu mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dari Rp683,3 triliun. Nilainya juga meningkat sekitar Rp188,1 triliun dari April 2026.

Untuk tahun depan, DPR dan pemerintah telah menargetkan target penerimaan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada rentang 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Batas bawah ini lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu 11,82% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjanji memperbaiki tata kelola restitusi sebagai respons atas kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan sejumlah persoalan pada proses pengembalian pajak ini.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawati, kajian lembaga antirasuah dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan restitusi pajak dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pertama, terkait temuan KPK, DJP secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola restitusi, baik dari sisi regulasi maupun implementasinya, untuk memastikan proses yang semakin terstandar, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan dinamika usaha dan masukan dari masyarakat," katanya kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Inge menjelaskan, dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan, restitusi dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pengembalian pendahuluan, yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) tertentu seperti WP patuh, WP kriteria tertentu, dan PKP berisiko rendah dengan proses yang lebih cepat.

Kedua, restitusi melalui pemeriksaan, untuk memastikan kebenaran material atas klaim kelebihan pembayaran pajak. Mekanisme ini juga dirancang untuk menjaga keseimbangan antara percepatan layanan dan pengendalian risiko terhadap penerimaan negara.

Terkait kajian KPK mengenai lemahnya diskresi fiskus, Inge menegaskan bahwa ruang lingkup diskresi fiskus telah dibatasi melalui ketentuan peraturan, standar operasional, serta parameter berbasis data.

"Ke depan, arah kebijakan adalah meningkatkan standardisasi proses dan pemanfaatan sistem, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan dapat ditelusuri (traceable)," jelasnya.

DJP, kata Inge, terus melakukan berbagai langkah penguatan pengawasan, seperti penguatan fungsi quality assurance dan pengendalian internal, pengembangan risk-based audit agar pengawasan lebih terfokus pada WP dengan profil risiko tinggi, serta implementasi sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Coretax) untuk meningkatkan transparansi dan jejak audit.

Inge memastikan ke depannya DJP akan melakukan perbaikan. Dalam jangka pendek, DJP melakukan penyempurnaan pedoman teknis dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam analisis data dan pengujian kepatuhan material.

Kemudian jangka menengah dan panjang, DJP mendorong simplifikasi prosedur restitusi, penguatan basis data untuk penentuan profil risiko, serta penajaman kebijakan pengembalian pendahuluan agar lebih tepat sasaran dan tetap menjaga integritas penerimaan negara.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK mengeluarkan laporan untuk tahun 2025 dan menemukan bahwa praktik restitusi pajak mengandung risiko korupsi yang tinggi akibat ketidakpastian norma, tingginya diskresi fiskus, lemahnya kontrol internal, serta kompleksitas prosedur administrasi.

Menurut KPK, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, ketimpangan akuntabilitas antara wajib pajak dan petugas pajak, serta membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan dan pengembalian pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan masih menelaah informasi awal terkait dengan proses auditrestitusi pajak 2020—2025.

Permintaan audit ini disampaikan ke BPKP oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai restitusi pajak tembus Rp361 triliun pada 2025.

"Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Sekarang sedang menelaah informasi awal untuk menyusun desain pengawasan yang tepat," terang Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Purbaya sebelumnya menyebut audit restitusi pajak yang dilakukan BPKP adalah untuk tahun anggaran 2020—2025 kepada sejumlah wajib pajak sumber daya alam (WP SDA) dan lain-lain. Sementara itu, khusus untuk 2025, audit dilakukan oleh internal Kemenkeu.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya menduga adanya sedikit kebocoran pada mekanisme restitusi yang pada 2025 lalu mencapai Rp361 triliun. Sejalan dengan peningkatan pengawasan, dia menyebut tengah melakukan audit melibatkan pihak internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga BPKP.

"Sekarang sedang diaudit restitusi SDA dan lain-lain dari 2020 sampai 2025. Saya internal fokus yang 2025, eksternal masuk BPKP 2020 sampai 2025. Jadi saya pengen melihat di mana sih, karena saya dengar dari luar kebocorannya besar," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Purbaya memastikan bahwa langkahnya untuk memperketat pengawasan restitusi bukan untuk menghalangi hak WP. Namun, dia ingin memastikan agar restitusi bisa didapatkan bagi mereka yang berhak.

Salah satu contoh yang kembali diuraikannya adalah pengusaha sektor batu bara. Hal ini tidak lepas dari penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) akibat Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Dengan mendapatkan status BKP, maka WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat apabila status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran.

"Contoh untuk industri batu bara, PPN-nya saya 'subsidi' Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan sudah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap restitusi atau pengembalian lebih bayar pajak jumbo sepanjang 2020 hingga 2025.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya menduga adanya sedikit kebocoran pada mekanisme restitusi yang pada 2025 lalu mencapai Rp361 triliun. Sejalan dengan peningkatan pengawasan, dia menyebut tengah melakukan audit melibatkan pihak internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga BPKP.

Purbaya mengungkap audit terhadap restitusi itu dilakukan terhadap wajib pajak (WP) yang salah satunya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA).

"Sekarang sedang diaudit restitusi SDA dan lain-lain dari 2020 sampai 2025. Saya internal fokus yang 2025, eksternal masuk BPKP 2020 sampai 2025. Jadi saya pengen melihat di mana sih, karena saya dengar dari luar kebocorannya besar," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Purbaya memastikan bahwa langkahnya untuk memperketat pengawasan restitusi bukan untuk menghalangi hak WP. Namun, dia ingin memastikan agar restitusi bisa didapatkan bagi mereka yang berhak.

Salah satu contoh yang kembali diuraikannya adalah pengusaha sektor batu bara. Hal ini tidak lepas dari penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) akibat Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Dengan mendapatkan status BKP, maka WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat apabila status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran.

"Contoh untuk industri batu bara, PPN-nya saya 'subsidi' Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan udah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Untuk diketahui, DJP Kemenkeu mengembalikan lebih bayar pajak ke WP pada tahun lalu mencapai Rp361 triliun. Pada akhir Desember 2025 lalu, penerimaan pajak neto hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Tingginya restitusi turut menyebabkan penerimaan pajak tertekan sepanjang 2025. Akibat tak sampai target, shortfall mencapai Rp271,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan bisnis pelayaran nasional jika tidak komplain, mengeluh, dan lain sebagainya. Sah-sah saja sih. Namun, keseringan juga tidak bagus bagi citra pengusahanya yang semestinya memperlihatkan sikap perseverance, persistence, dan patience dalam menjalankan aktivitasnya. Apapun tantangan yang dihadapi.

‘Nyanyian’ pebisnis sektor ini yang terbaru, disuarakan oleh asosiasi pengusaha pelayaran, adalah kapal-kapal asing yang ‘cari makan’ di Indonesia, tetapi tidak bayar pajak sebagaimana pelaku usaha lokal yang pajaknya seabrek.

Menurut petinggi asosiasi pengusaha pelayaran, berdasarkan data BPS pada 2021, ada muatan ekspor sebesar Rp387 triliun. Seharusnya dari total ekspor tersebut, sekitar Rp6 triliun—Rp8 triliun potensi pajak yang bisa didapatkan.

Hanya saja, per 2024, cuma kurang lebih Rp600 miliar saja pendapatan pajak yang masuk ke kocek negara. Tak sampai 10% dari total potensi pendapatan pajak. Sang petinggi, Darmansyah Tanamas, sekretaris umum INSA, menilai situasi ini terjadi karena perlakuan perpajakan yang tidak adil antara kapal asing dan kapal nasional.

Lebih lanjut, diungkapkannya, unequal treatment itu bermula dari minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak kapal asing. Sejatinya, kewajiban membayar pajak sebelum berlayar meninggalkan perairan Indonesia tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 417/1996 dan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. 32/1996.

Namun, kenyataannya, hanya segelintir kapal asing yang membayar pajak, sedangkan kapal nasional selalu membayar pajak.

Karenanya, organisasinya mendesak Kementerian Keuangan mendorong implementasi nyata aturan yang ada, melakukan monitor, dan penegakan hukum terhadap perusahaan pelayaran asing yang nakal.

INSA meminta pula adanya penguatan kebijakan melalui revisi kedua aturan yang disebut sebelumnya. (Kabarnya, Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan aturan turunan KMK).

Selanjutnya, kepatuhan pajak dapat disinkronisasi melalui surat persetujuan berlayar (SPB). Saat ini, dokumen yang wajib dilampirkan untuk mendapatkan SPB hanyalah dokumen kepabeanan, keimigrasian, dan karantina (customs, immigration, quarantine/CIQ) tanpa bukti pajak.

SESAT NALAR

Wacana pengenaan pajak atas kapal asing yang hilir-mudik di Indonesia sesungguhnya sebuah sesat nalar (fallacy). Loh, kok bisa? Ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan untuk mendukung ‘tudingan’ ini.

Pertama, kapal asing pada dasarnya merupakan entitas luar negeri yang diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh negara atau flag state-nya sendiri.

Adapun aspek regulasi yang dicakup bisa bermacam-macam: safety, security, manning, perpajakan dan lain sebagainya. Dalam kalimat lain, negara pelabuhan—port state—jelas tidak memiliki yurisdiksi atas mereka dan karenanya tidak bisa mengenakan pajak.

Fakta bahwa ada pendapatan pajak sekira Rp600 miliar selama satu dekade sejak 1996 seperti disampaikan di muka, bisa jadi itu adalah setoran yang dibayarkan oleh agen pelayaran asing yang merupakan badan hukum lokal, bukan pelayaran asing itu sendiri. Tidak ada kapal asing yang masuk ke Indonesia tanpa ada mitra domestik; just unimagined. Biasanya mereka adalah perusahaan pelayaran juga yang lebih memilih usaha ‘hanya’ sebagai kepanjangan tangan pelayaran asing agar terhindar dari berbagai aturan pemerintah yang mencekik usahanya bila mengoperasikan kapal.

Kedua, pajak yang akan dikencangkan penerapannya terhadap kapal asing yang dimintakan oleh INSA kepada pemerintah dikhawatirkan bukanlah pajak tunggal (dalam hal ini PPh). Sesuai rezim perpajakan di Indonesia, pasti akan ada ikutannya, seperti PNBP, retribusi ini-itu, dll.

Di sisi lain, kapal asing itu biasanya dioperasikan dengan skema tramper atau tanpa jadwal tetap. Dapat muatan, mereka berlayar ke Indonesia. Setelah tuntas bongkar-muat barang yang diangkut, keluar dari Indonesia. Jelas mereka tidak mau bayar pajak penghasilan. Ngapain bayar pajak, wong cuma sekali jalan. Begitulah kira-kira logika operatornya.

Daripada mendorong kapal asing agar diperlakukan sama (equal treatment) dari sisi pembayaran pajak seperti kapal nasional, ada baiknya dicari cara lain. Jalan ini besar kemungkinannya akan berakhir sama dengan praktik yang sudah ada selama ini: jumlah uang masuk ke kas negara tidak signifikan. Sebaliknya, para stakeholder pelayaran dalam negeri perlu mendorong sekuat mungkin agar pemerintah meringankan beban industri pelayaran yang segunung.

Misalnya, sudah sejak lama suku bunga pinjaman perbankan untuk modal usaha pelayaran, pembangunan kapal baru berada di level dua digit, jauh di atas suku bunga kemaritiman di Singapura atau Malaysia. Akan jauh lebih heroik memperjuangkan penurunan ini ketimbang mendesak pemerintah supaya juga ‘menyiksa’ pelayaran asing agar membayar pajak dengan nilai yang sama dengan pelayaran lokal. Besar kemungkinannya pelayaran asing dan berbagai subsistemnya akan mendukung.

Pasalnya, Indonesia merupakan pasar yang amat sangat lucrative bagi mereka. Persoalannya hanya satu, sistemnya jauh berbeda dengan apa yang mereka jalani di berbagai belahan dunia di mana bidang kemaritiman (pelayaran, pelabuhan, dll) menerima banyak insentif dan kemudahan berusaha.

Jadi, lebih baik merangkul mereka dengan, salah satunya, tidak memajaki dengan brutal. Perlakukanlah mereka sebagaimana mereka diperlakukan di negara maritim lainnya yang lebih beradab.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengonversi sebanyak 4.000 Account Representative (AR) menjadi Fungsional Pemeriksa Pajak guna mengejar target penerimaan pajak yang naik signifikan pada 2026.

Berdasarkan UU No. 17/2025 tentang APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp2.693,7 triliun. Angka itu naik 40,47% dibandingkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan basis penerimaan pajak berdasarkan pengaduan sukarela sekitar Rp1.790 triliun. Selain basis itu, sambungnya, otoritas pajak akan melakukan ekstensifikasi dengan proyeksi Rp560 triliun.

Untuk itu, Bimo menekankan transformasi peran AR menjadi pemeriksa sangat krusial untuk meningkatkan decentralized taxing capacity atau kapasitas pemajakan di tingkat regional.

Pasalnya, kewenangan AR selama ini terbatas pada pengawasan dan imbauan sehingga tidak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki kekuatan eksekusi tagihan.

"AR ini tidak bisa menetapkan SKP. Kalau nanti mereka kita naikkan, difungsionalisasikan sebagai pemeriksa rumpun AR, mereka akan bisa menerbitkan SKP untuk pemeriksaan sederhana kantor maupun pemeriksaan sederhana lapangan, yang selama ini ini ter-neglect-kan [ditelantarkan]," ungkap Bimo di Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa strategi ini merupakan respons atas rendahnya rasio kepatuhan pembayaran masa (monthly payment) wajib pajak. Berdasarkan data DJP, tingkat kepatuhan rutin penyetoran pajak tercatat sangat rendah, yakni hanya berkisar 18% dari total wajib pajak yang seharusnya melakukan pembayaran.

Kondisi ini, sambung Bimo, menunjukkan bahwa ketergantungan pada kepatuhan sukarela semata tidak lagi cukup untuk mengejar target pertumbuhan double digit atau tepatnya 22,9% pada tahun ini.

"Tentu kita uji kepatuhannya dengan penggalian potensi, reminder, counseling, naik dikit kita audit, naik dikit kalau memang bandel terpaksa serius non-compliance, kita masukkan ke penegakan hukum," tegasnya.

Sinergi Data & Syarat RKAB

Selain memperkuat sumber daya manusia di internal, otoritas pajak juga memperketat pengawasan melalui integrasi data dengan 170 instansi, lembaga, asosiasi, dan pemerintah daerah.

Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah kewajiban tax clearance bagi pelaku usaha pertambangan. Bimo menyebut, DJP tengah merancang regulasi bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM yang menjadikan status kepatuhan pajak sebagai syarat mutlak permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

"2026 insyaallah kami sedang men-drafting regulasi yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tax clearance, untuk sebagai syarat perpanjangan atau permohonan baru RKAB," jelas Bimo.

Tak hanya itu, DJP juga menggandeng Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum untuk menyempurnakan basis data Beneficial Ownership. Langkah ini ditujukan untuk mendeteksi ketidakwajaran dalam aksi korporasi yang kerap digunakan sebagai modus penghindaran pajak.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan.

Vaudy mengatakan keberadaan UU Konsultan Pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai penyedia jasa profesional.

“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta.

Menurutnya, RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI, dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.

Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.

Dengan adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.

IKPI sendiri telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut, sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.

Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberhentikan sementara tiga pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang ditetapkan tersangka korupsi perpajakan periode 2021-2026.

Kasus dugaan korupsi perpajakan ini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga pegawai pajak yang dijerat yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Waskon KPP Madya Jakut, dan Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyebut perbuatan ketiganya merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pegawai.

DJP, kata dia, tidak akan menoleransi perbuatan korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai.

"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1).

"DJP akan terus berkoordinasi dgn KPK untuk mengusut tuntas siapapun oknum pegawai yg terlibat dan jika terbukti bersalah akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Rosmauli menegaskan pihaknya juga akan kooperatif dan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia menyebut DJP juga siap jika diminta memberikan informasi yang diperlukan oleh KPK untuk mengungkap kasus tersebut.

Di sisi lain, ia mengatakan DJP juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis, tata kelolapengawasan dan pengendalian internal pada unit terkait. Termasuk penguatan untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak berulang.

Rosmauli juga mendorong agar pihak swasta yang terlibat dalam kasus ini juga diberikan tindakan administratifberupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

"DJP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. DJP terus melakukan pembenahan secara nyata dan tegas, sekaligus memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha," tuturnya.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi perpajakan periode 2021-2026 yang dilakukan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Kelima orang tersangka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakut; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakut; ASB Tim Penilai di KPP Madya Jakut; ABD selaku Konsultan Pajak; serta EY Staf PT WP.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan negara dengan memperluas jangkauan pengawasan kepada basis pajak yang belum terdata. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk mengejar target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi instrumen yang kuat untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan baik untuk wajib pajak (WP) terdaftar maupun belum terdaftar.

Sebab, sebelumnya aturan pengawasan kepatuhan wajib pajak hanya ada dalam tataran Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak. PMK yang diteken langsung oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa diyakini memiliki kekuatan lebih besar dari surat edaran yang bersifat internal untuk kalangan fiskus.

"Kami naikkan supaya ada kepastian hukum, supaya ada konsistensi tata cara pengawasan dan juga penguatan landasan pelaksanaan. Mudah-mudahan dengan pengaturan di level PMK terjadi keseragaman treatment di dalam pengawasan," terangnya, dikutip Minggu (11/1/2026).

Sebagai informasi, pada PMK yang diundangkan pada 31 Desember 2025 lalu itu, pengawasan kepatuhan WP disasarkan kepada WP terdaftar, WP belum terdaftar, serta pengawasan wilayah. Hal tersebut diatur pada pasal 3 ayat (1).

Kemudian, pada pasal 3 ayat (5), pengawasan terhadap WP belum terdaftar meliputi pengawasan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran untuk memeroleh NPWP atau aktivasi NIK sebagai NPWP; pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memeroleh nomor identitas tempat kegiatan usaha; serta pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selanjutnya, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan (PBB) atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya; pembayaran dan/atau penyetoran pajak; pemotongan dan/atau pemungutan pajak; pelaporan surat pemberitahuan; dan perpajakan lainnya.

Pada pelaksanaan pengawasan WP belum terdaftar, Bimo mengeklaim otoritas pajak kini memiliki basis dan akses data yang semakin luas. Menurutnya, hal itu memberikan kewenangan otoritas untuk memberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), alias 'Surat Cinta', tidak terbatas kepada WP terdaftar saja.

Akan tetapi, ke depan otoritas juga bisa memberikan SP2DK kepada entitas yang sudah memenuhi persyaratan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang meskipun belum terdaftar di sistem internal DJP.

"Itu ekstensifikasi. Jadi, apabila memang dari jangkauan pengawasan kami menemukan bahwa subyek atau entity itu sudah memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif berdasarkan amanat Undang-Undang Perpajakan, maka kami akan lakukan pengiriman SP2DK atas informasi dan data yang kami punya," kata Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target penerimaan negara secara umum senilai Rp3.153,6 triliun pada UU APBN 2026. Porsi terbesar adalah penerimaan perpajakan senilai Rp2.693,7 triliun.

Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas menargetkan setoran mencapai Rp2.357,7 triliun. Itu mencakup di antaranya pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun, dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp92,4 triliun.

Sebelumnya, pada UU APBN 2025, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun sehingga target pajak tahun ini meningkat 7,69% (YoY). Ini menjadi tantangan karena baseline pertumbuhan lebih rendah akibat realisasi penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall Rp271,7 triliun. Dengan demikian, target penerimaan pajak 2026 naik menjadi 22,9%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan resmi Purbaya Yudhi Sadewa resmi merilis pedoman teknis terbaru mengenai pengawasan kepatuhan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/2025.

Beleid ini mempertegas kewenangan fiskus dalam melakukan uji petik kepatuhan, mulai dari permintaan penjelasan secara digital hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha.

Dalam pertimbangannya aturan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 ini, Kementerian Keuangan menegaskan perlunya pengawasan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (WP).

"Bahwa untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai pengawasan kepatuhan wajib pajak," jelas poin b pertimbangan PMK 111/2025, dikutip Selasa (6/1/2026).

Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memastikan WP mematuhi ketentuan self-assessment. Pengawasan ini mencakup berbagai jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea Meterai, pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga pajak karbon.

Mekanisme SP2DK Digital

Instrumen utama pengawasan tetap mengandalkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau yang bisa disebut 'Surat Cinta'. Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa penyampaian SP2DK kini diprioritaskan melalui saluran digital, yakni Akun Wajib Pajak atau pos elektronik (email) yang terdaftar.

Bagi pelaku usaha, poin pentingnya adalah tenggat waktu respons. Pasal 6 ayat (2) menetapkan Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan paling lama 14 hari setelah tanggal kirim atau tanggal penyerahan surat.

Jika Wajib Pajak belum siap memberikan jawaban dalam kurun waktu tersebut maka Pasal 6 ayat (5) memberikan kelonggaran perpanjangan jangka waktu paling lama 7 hari. Perpanjangan ini harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu normal berakhir.

Kunjungan Lapangan dan Geotagging

Selain surat-menyurat, beleid ini memberikan wewenang luas bagi Account Representative (AR) untuk melakukan 'sidak' langsung atau kunjungan lapangan.

Pasal 4 ayat (1) huruf d mencantumkan "Kunjungan" sebagai salah satu bentuk kegiatan pengawasan resmi. Secara lebih spesifik, Pasal 28 ayat (2) merinci bahwa dalam kunjungan tersebut, petugas pajak berwenang melakukan pengamatan kegiatan ekonomi, wawancara, hingga pengambilan gambar (foto) aset.

Bahkan, Pasal 28 ayat (2) huruf c mengatur metode field geotagging terhadap lokasi usaha atau aset wajib pajak untuk memperkaya basis data perpajakan.

Konsekuensi Pengabaian

Pemerintah memperingatkan risiko bagi WP yang tidak kooperatif. Merujuk Pasal 8 ayat (1), jika permintaan penjelasan tidak ditanggapi atau data yang diberikan tidak sesuai maka fiskus dapat mengambil langkah tegas.

Tindakan tersebut mulai dari perubahan data secara jabatan, pengusulan pemeriksaan (audit), hingga pengusulan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan.

Adapun, PMK ini juga mengatur pengawasan terhadap subjek yang belum memiliki NPWP. Pasal 15 ayat (1) memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SP2DK kepada pihak belum terdaftar tetapi terindikasi memiliki kewajiban perpajakan subjektif dan objektif.