Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026. Salah satu perubahan penting adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Melalui sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, bansos reguler diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara masyarakat di desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui beberapa jalur resmi berikut.

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.