Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan status guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) setelah 2026 masih belum ditetapkan secara final. Pemerintah saat ini masih menyiapkan kemungkinan perubahan skema pengangkatan guru mulai 2027.

Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), menanggapi pertanyaan mengenai kelanjutan status guru non-ASN.

“Keputusan sementara sampai 31 Desember. Setelah itu kita belum tahu, nanti ditunggu saja karena kemungkinan akan ada perubahan skema pengangkatan guru di tahun 2027,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa detail perubahan skema tersebut belum dapat disampaikan ke publik karena masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

“Perubahannya belum bisa kami share karena belum diputuskan,” katanya.

Terkait berbagai spekulasi yang beredar, termasuk isu penggunaan skema vendor dalam pengelolaan tenaga guru, Abdul Mu’ti juga belum memberikan konfirmasi.

“Belum tahu, belum bisa kami share karena belum diputuskan,” ucapnya.

Menurutnya, penetapan kebijakan akhir terkait status kepegawaian guru berada dalam kewenangan lintas kementerian, dengan peran utama dipegang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami bersama-sama, tetapi leading-nya ada di beliau (Menteri PAN-RB),” jelasnya.