Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus melemah beberapa waktu belakangan. Mau tak mau, Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa (cadev) sekaligus menambah volume penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menstabilkan rupiah.

Melansir data RTI Infokom pada akhir pekan ini, mata uang Garuda tercatat telah terkapar ke level Rp17.556 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 5,27% sejak awal tahun (year to date/YtD). Sepanjang 2026, pergerakan rupiah mencatatkan rentang volatilitas yang lebar, yakni antara Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengurasan cadev dan penerbitan SRBI oleh otoritas moneter merupakan konsekuensi logis untuk meredam kejatuhan nilai tukar rupiah, meski membawa sejumlah risiko makroekonomi ke depan.

Yusuf menjelaskan bahwa dalam rezim nilai tukar mengambang terkendali (managed floating), terkurasnya cadev di tengah tingginya tekanan kurs adalah hal yang wajar.

"Pelemahan cadangan devisa saat tekanan kurs meningkat justru merupakan konsekuensi normal dari fungsi bank sentral sebagai stabilizer pasar. Cadangan devisa memang disiapkan untuk digunakan ketika volatilitas meningkat, bukan sekadar disimpan pasif," ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa penurunan cadev harus dipandang sebagai ongkos untuk mencegah kerusakan ekonomi yang lebih sistemik. Jika otoritas moneter memilih untuk absen di pasar valas demi menjaga level cadev maka nilai tukar rupiah dipastikan akan terdepresiasi jauh lebih dalam.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan memicu balance sheet shock pada korporasi yang memiliki utang valas, mengerek risiko gagal bayar (default), melonjakkan inflasi barang impor (imported inflation), hingga membuat ekspektasi inflasi tidak terkendali. Pada titik itu, BI justru akan dipaksa menaikkan suku bunga acuan secara agresif dengan biaya ekonomi yang jauh lebih mahal.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa indikator utama kepanikan pasar bukanlah pada level cadev semata, tetapi juga pada kecepatan penurunannya dan bagaimana pelaku pasar membaca strategi intervensi BI.

Menurutnya, jika bank sentral terlihat terlalu agresif mematok atau mempertahankan level kurs tertentu maka pasar dapat mengasumsikan adanya 'garis pertahanan' yang siap diuji. Yusuf mencontohkan krisis yang terjadi di Inggris pada 1992 dan Thailand pada 1997 sebagai bukti nyata dari risiko tersebut.

"Karena itu, pendekatan BI yang lebih fokus pada smoothing volatility [meredam volatilitas] dibanding mempertahankan level kurs tertentu menurut saya sudah tepat secara doktrinal," tambahnya.

Terkait dengan langkah BI menyerap likuiditas melalui SRBI, Yusuf menilai instrumen yang dirilis sejak 2023 ini cukup strategis dan efektif. SRBI mampu menarik minat investor, menyerap likuiditas domestik, dan memperkuat transmisi moneter.

Kendati demikian, Core Indonesia mengingatkan adanya efek pertukaran alias trade-off yang perlu diawasi ketat oleh otoritas moneter terkait penerbitan SRBI

Pertama, beban kuasi-fiskal. Yusuf menjelaskan BI harus membayar imbal hasil (yield) SRBI yang cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi ruang laba bank sentral dan menekan potensi setoran dividen ke kas negara.

Kedua, risiko crowding out. Dia mewanti-wanti jika yield SRBI dinilai terlalu atraktif maka perbankan akan lebih memilih memarkir dananya di instrumen BI dibandingkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau menyalurkan kredit ke sektor riil sehingga berisiko menaikkan biaya pembiayaan APBN sekaligus memperlemah fungsi intermediasi perbankan.

Ketiga, karakter hot mmney. Yusuf menekankan bahwa aliran modal asing yang masuk lewat SRBI pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Ketika selera risiko (risk appetite) global memburuk, dana tersebut dapat keluar (outflow) dengan sangat cepat.

"Karena itu, SRBI efektif sebagai shock absorber jangka pendek, tetapi tidak bisa menjadi substitusi bagi stabilitas struktural yang berasal dari fundamental ekonomi yang kuat," tegas Yusuf.

Ke depan, Core merekomendasikan dua langkah antisipatif bagi BI. Pertama menjaga keseimbangan antara intervensi dan konservasi cadev agar pasar tetap teratur tanpa menciptakan persepsi intervensi kaku.

Kedua, mengkalibrasi pertumbuhan outstanding atau volume SRBI agar tidak mendistorsi kurva imbal hasil (yield curve) pasar keuangan domestik.

Hanya saja, Yusuf menggawabawahi pentingnya koordinasi kebijakan lintas otoritas. Menurutnya, beban stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dipikul oleh BI sendirian.

"Kalau kebijakan fiskal terlalu ekspansif, supply SBN meningkat tajam, atau komunikasi pemerintah justru menormalisasi pelemahan rupiah, maka BI akan terus berada dalam posisi defensive fighting. Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada konsistensi policy mix secara keseluruhan," tutupnya.