REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menyambut arus mudik Lebaran 2026, mulai dari insentif tarif tol, pemeliharaan infrastruktur jalan, hingga penguatan fungsi strategis jalan tol untuk kepentingan pertahanan negara.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan diskon tarif tol sebesar 30 persen akan mulai diberlakukan pada H-9 hingga H-8 Lebaran 2026. Kebijakan ini berlaku di seluruh ruas tol di Indonesia, dengan skema yang sama seperti Lebaran tahun sebelumnya, namun dengan besaran diskon yang lebih tinggi.

“Semua ruas. Sama seperti tahun lalu, sama persis. Cuma kalau tahun lalu diskon tarif tolnya 20 persen, sekarang 30 persen,” ujar Dody di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, pemberian diskon tersebut bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas menjelang puncak mudik. Dengan insentif itu, pemerintah berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan lebih awal, baik saat mudik maupun arus balik, sehingga distribusi kendaraan lebih merata dan risiko kemacetan ekstrem dapat ditekan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 senilai Rp12,83 triliun yang disiapkan pemerintah untuk periode Februari–Maret 2026. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi, termasuk potongan tarif tol, sementara sekitar Rp12 triliun disiapkan untuk bantuan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan stimulus tersebut dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi menjelang dan selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Di sisi lain, pengelola jalan tol juga memperkuat kesiapan infrastruktur. Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division melalui Representative Office 3 bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan di ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi selama sepekan.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agni Mayvinna, menjelaskan bahwa pekerjaan berupa rekonstruksi perkerasan dilakukan mulai Senin hingga Jumat (27/2) sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan kualitas layanan.

Di ruas Tol Cipularang arah Jakarta, pekerjaan rekonstruksi rigid dilakukan di bahu luar dan Lajur 1 KM 67+991 hingga KM 67+660 pada tujuh titik. Sementara di Tol Padaleunyi arah Bandung, perbaikan dilakukan di bahu luar On Ramp Gerbang Tol Pasir Koja. Selama pekerjaan berlangsung, lajur yang menjadi objek perbaikan tidak dapat dilintasi sementara waktu, namun lajur lain tetap difungsikan untuk lalu lintas.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, memperhatikan rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Selain mendukung konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat, jalan tol juga menunjukkan nilai strategisnya dalam konteks pertahanan nasional. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan bahwa infrastruktur tol memiliki fungsi lebih luas setelah uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur TNI AU di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka) KM 228–KM 231, Provinsi Lampung, berlangsung sukses.

“Alhamdulillah. Terima kasih atas uji coba pendaratan pesawat tempur di segmen jalan tol ini dengan selamat. Kita jadikan acuan,” ujar Diana.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kelanjutan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) baru yang akan mengatur pembaruan Standar Pelayanan Minimal atau SPM jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian menjelaskan bahwa Permen tersebut ditargetkan rampung dan segera diterbitkan selambat-lambatnya pada Januari 2026.

"Lagi pembahasan, tapi permennya kita targetin akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah terbit," kata Wilan saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (17/11/2025).

Wilan menjelaskan, Permen tersebut akan mengatur revisi instrumen penilaian SPM jalan tol yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Dia mencontohkan, Permen itu salah satunya akan mengatur revisi asesmen penilaian ketidakrataan permukaan jalan atau International Roughness Index (IRI) dari semula setiap satu tahun sekali menjadi tiap tiga bulan sekali.

"Salah satu rencana perbaikan yang kita usulkan di Permen SPM yang baru nanti nilai IRI, ketidakrataan itu akan diukur 3 bulan sekali. Jadi bukan setahun sekali," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga menyebut bakal menindak badan usaha jalan tol (BUJT) yang tak memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dalam mengelola ruas jalan tol.

Dody menuturkan, aturan pemenuhan SPM itu sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Namun demikian, diperlukan aturan turunan berupa peraturan menteri (Permen) yang akan mengatur pengenaan sanksi bagi BUJT yang tak memenuhi SPM.

"Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, terdapat amanah untuk menerbitkan aturan turunan terkait SPM jalan tol dan sanksi administrasi SPM tersebut," jelasnya dalam Rapat Panja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Dody menambahkan, pengenaan sanksi tersebut diperlukan guna memastikan tiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pelayanan jalan bebas hambatan yang jauh lebih optimal.