Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi kabar adanya pungutan liar (pungli) terhadap penggunaan layanan internet satelit Starlink di wilayah bencana Aceh dan Sumatra.

Sebelumnya, beredar di media sosial klaim bahwa korban bencana membayar hingga Rp20 triliun untuk mendapatkan akses internet Starlink selama satu jam.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan seluruh layanan Starlink yang dikirim pemerintah ke wilayah bencana diberikan secara gratis. Namun, dia tidak menampik kemungkinan adanya perangkat milik pribadi yang memungut biaya, karena hal tersebut berada di luar kewenangan Komdigi.

“Starlink ini bukan cuma pemerintah saja. Ada juga pribadi-pribadi yang punya Starlink. Nah kalau dia mengut biaya ya itu di luar,” kata Nezar ditemui usai acara Desklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Dia menyebut layanan Starlink pada dasarnya diberikan gratis untuk wilayah bencana, sesuai kebijakan perusahaan SpaceX yang memang menyediakan bantuan serupa di berbagai daerah terdampak di seluruh dunia, tidak hanya di Aceh atau Sumatra.

Nezar menambahkan layanan tersebut digratiskan selama satu bulan. Komdigi pun menyampaikan apresiasi atas kebijakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Dia menambahkan, Komdigi telah mengirimkan beberapa perangkat Starlink untuk mendukung konektivitas di wilayah Aceh dan Sumatra. Koneksi tersebut membantu para korban bencana, meski sesekali mengalami latensi akibat faktor cuaca.

“Karena semalam hujan deras di daerah timur Aceh gitu. Tapi overall dia bekerja dengan baik untuk memberikan pesan-pesan dan juga komunikasi antar warga,” ujarnya.

Untuk Aceh, Nezar mengungkapkan perangkat yang dikirim pemerintah ditempatkan di sejumlah wilayah, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Sebelumnya, Komdigi menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat.

Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

“Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).