Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak agar rancangan peraturan presiden (Perpres) terkait ojek online (ojol) segera disahkan mengingat ‘krisis’ ojol yang kembali terjadi beberapa waktu terakhir.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyampaikan bahwa sulitnya pelanggan mendapatkan pengemudi ojol belakangan ini diakibatkan pengemudi yang melakukan penolakan order atau tidak menyalakan aplikasi (off bid) akibat kondisi kesejahteraan ojol yang memprihatinkan.

“Status sebagai pekerja yang belum diakui menyebabkan kondisi kerja ojol yang tidak layak dan pendapatan yang tidak manusiawi yang diciptakan oleh perusahaan platform,” kata Lily kepada Bisnis, Sabtu (14/3/2026).

Menurutnya, pengemudi selama ini hanya berstatus mitra, lantas perusahaan platform menerapkan potongan komisi yang tinggi hingga mencapai 70%. Dia memberikan contoh apabila pelanggan membayar Rp18.000 untuk layanan pengantaran makanan, maka pengemudi hanya menerima Rp5.200.

Lily menyebut hal ini melanggar aturan pemerintah yang menetapkan potongan maksimal sebesar 20%, sehingga berakibat pada merosotnya pendapatan pengemudi. Dia juga menyoroti hal lain seperti lamanya waktu yang dihabiskan pengemudi dalam menyelesaikan order pengantaran makanan.

“Belum lagi dengan beban operasional seperti biaya bahan bakar, parkir, pulsa dan paket data, cicilan atribut helm, jaket, tas, biaya spare parts dan servis kendaraan semuanya dibebankan kepada pengemudi, bukan ditanggung platform,” ujarnya.

Oleh karena itu, SPAI kembali menekankan agar Perpres Ojol dapat segera disahkan, sehingga hak-hak dasar seperti pengakuan atas status pengemudi ojol sebagai pekerja dapat terwujud.

“Supaya kesejahteraan pengemudi ojol, taksi online, kurir dan pengantaran terjamin dengan diberikannya hak sebagai pekerja seperti hak upah minimum layak, upah lembur, jam kerja 8 jam, THR, cuti haid dan melahirkan, jaminan sosial, hak berserikat dan berunding,” ujar Lily.

Sebelumnya, perusahaan aplikator seperti Gojek dan Grab telah buka suara perihal keluhan krisis ojol oleh pelanggan. Head of Driver Operations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Bambang Adi Wirawan mengatakan, pada periode akhir Ramadan dan menjelang libur Hari Raya Idulfitri, perusahaan melihat adanya perubahan pola pemesanan berupa lonjakan permintaan pada jam-jam sibuk, terutama di kawasan bisnis di pusat Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa jam sibuk pada periode tersebut dimulai lebih awal dibandingkan hari biasa di luar Ramadan, yakni sejak pukul 15.30 WIB dan mencapai puncaknya pada pukul 16.00–18.00 WIB.

“Di sisi lain, pada periode akhir Ramadan, kami memahami bahwa sebagian dari mitra driver Gojek, khususnya yang beroperasi di kota-kota besar, ada yang telah pulang kampung atau mudik dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya,” kata Bambang dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Sementara itu, Director of Mobility, Food, & Logistics Grab Indonesia Tyas Widyastuti menjelaskan secara umum layanan Grab tetap beroperasi seperti biasa. Namun, pada waktu dan area tertentu sebagian pengguna memang dapat mengalami waktu tunggu yang lebih lama dari biasanya.

“Hal ini terjadi karena dalam beberapa waktu terakhir permintaan layanan mobilitas maupun pengantaran, termasuk GrabExpress, GrabFood, dan layanan lainnya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi,” kata Tyas kepada Bisnis pada Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, ketersediaan mitra pengemudi juga dipengaruhi sejumlah faktor. Tyas menyebut kondisi cuaca hujan ekstrem yang sempat menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan serta kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi dari biasanya turut memengaruhi operasional di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menegaskan bahwa mengakui status pengemudi sebagai pekerja menjadi syarat wajib dalam penyusunan peraturan presiden (Perpres) tentang perlindungan ojek online (ojol),

Lili menjelaskan, pengakuan ojol sebagai pekerja didasarkan pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang (UU) No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ketiga unsur itu jelas terdapat di dalam aplikasi pengemudi yang dibuat oleh perusahaan platform.

Dia juga membantah pernyataan Grab Indonesia, bahwa fleksibilitas kemitraan akan hilang jika pengemudi diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau memperoleh hak seperti karyawan tetap.

“Faktanya tidak ada fleksibilitas karena pengemudi bekerja 12-18 jam per hari. Kalaupun ada, itupun tidak mewakili keseluruhan pengemudi karena hanya terjadi di kawasan tertentu di Makassar dan Bali seperti yang diklaim oleh Grab,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan yang mewakili Indonesia di sesi International Labour Conference (ILC) ke-113 pada pada Sidang ILO di Jenewa, Juni lalu, telah menyepakati istilah pekerja platform pada tenaga kerja yang bekerja pada ekonomi platform seperti ojol.

Lebih lanjut, Lili memandang bahwa Perpres ini wajib mengatur jaminan kerja layak bagi ojol dengan hak-hak seperti pekerja pada umumnya.

Misalnya, upah minimum, jam kerja 8 jam, waktu istirahat, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan, jaminan sosial, hak mendirikan serikat pekerja, perundingan kerja bersama, jaminan tidak ada suspend dan putus mitra sepihak.

“Untuk pelaksanaan Perpres ini harus ada pengawasan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan agar hak pengemudi ojol sebagai pekerja terjamin sepenuhnya,” tambahnya.

Sanksi yang tegas bagi perusahaan platform yang melanggar pun juga harus pemerintah siapkan. Berangkat dari pengalaman aturan Bonus Hari Raya Ojol yang sebelumnya dilanggar dan disiasati platform untuk menghindar dari kewajibannya memberikan hak bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa rancangan Perpres mengenai Ojol akan mengatur perihal jaminan sosial bagi pengemudi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa rancangan perpres tersebut akan dibentuk untuk mengisi sementara kekosongan regulasi ojol.

Pasalnya, aturan dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) baru akan dibahas pada tahun depan. Kabarnya, regulasi tersebut akan mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) hingga jaminan kematian (JKM) bagi pengemudi ojek daring.

“Perhatian Kemnaker adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi online. Kami ingin memastikan satu, jaminan sosialnya ada,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).