IDXChannel – Saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) bergerak liar dan melonjak dalam beberapa hari terakhir, di tengah sorotan baru-baru ini terhadap dugaan kasus pasar modal yang menjerat dua emiten lain milik Asep Sulaeman Sabanda, sosok yang dijuluki Sultan Subang.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 11.26 WIB, saham ZATA melambung 18,95 persen ke Rp113 per unit. Nilai transaksi mencapai Rp201,2 miliar dan volume perdagangan 1,82 miliar saham.

Dengan ini, saham ZATA mencatatkan reli kenaikan 4 hari berturut-turut.

Catatan saja, saham ini mendapatkan notasi L dari bursa lantaran perusahaan terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal III-2025.

Berdasarkan data bursa per 31 Maret 2026, PT Lembur Sadaya Investama menguasai 68,71 persen saham ZATA, dengan Asep Sulaeman Sabanda tercatat sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner).

Sebelumnya, ZATA merealisasikan penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan senilai Rp75 miliar pada 8 April 2026 kepada PT Karya Utamaputra Mandiri.

Manajemen menyebut, dalam keterbukaan informasi pada 10 April 2026, dana hasil transaksi akan digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban kredit, sekaligus memperkuat struktur permodalan, menekan beban bunga, dan meningkatkan likuiditas perseroan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi restrukturisasi keuangan (deleverage), dengan melepas aset non-inti yang sebelumnya juga dijaminkan untuk kredit. Perseroan menilai pelepasan aset tersebut dapat mengoptimalkan struktur keuangan tanpa mengganggu kelangsungan usaha.

Meski demikian, secara akuntansi transaksi ini berpotensi menimbulkan rugi pelepasan aset sekitar Rp78,49 miliar, yang secara proforma mengubah posisi laba menjadi rugi bersih.

Di sisi lain, dampak jangka panjang dinilai positif. Pengurangan utang akan menekan beban bunga secara signifikan, memperbaiki arus kas operasional, serta menopang kinerja laba bersih ke depan.

Penjualan aset ini juga telah mengantongi persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB pada Februari 2026.

Namun, berdasarkan penilaian independen, harga transaksi tercatat sekitar 32,71 persen di bawah nilai pasar Rp100,42 miliar, sehingga dikategorikan tidak wajar dari sisi kewajaran nilai.

Meski demikian, manajemen menegaskan transaksi dilakukan atas pertimbangan bisnis dan tetap diyakini memberikan manfaat bagi perseroan, terutama dalam memperkuat kondisi keuangan dan menyelesaikan kewajiban jangka panjang.

Kasus BEBS dan IPPE

Nama Asep Sulaeman Sabanda sempat kembali menjadi sorotan beberapa bulan lalu.

Tiga emiten yang dibawanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS), PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), dan ZATA pernah melambung tinggi, namun kini justru terseret berbagai persoalan di pasar modal.

Asep membawa ketiga perusahaan tersebut melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada periode 2021-2022.

Pada awal kemunculannya di bursa, saham-saham itu sempat melesat tinggi dengan berbagai cerita bisnis yang menyertainya, sebelum akhirnya terpuruk dan sebagian bahkan disuspensi oleh bursa.

Saham BEBS saat ini masih digembok BEI karena belum menyampaikan laporan keuangan. Harga sahamnya pun terpuruk hingga berada di level Rp5 per unit.

Nasib serupa dialami IPPE. Emiten tersebut disuspensi karena belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan serta belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saham IPPE kini berada di kisaran Rp14 per unit.

Padahal, ketiga saham tersebut sempat melesat tinggi. BEBS pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di level Rp1.490 per saham pada intraday 7 Februari 2022.

IPPE juga sempat mencapai ATH di Rp660 pada Maret 2022, sedangkan ZATA menembus Rp356 per saham tak lama setelah melantai di bursa pada November 2022.

Dugaan Manipulasi IPO dan Transaksi Saham BEBS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, pada 4 Maret 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik OJK untuk mengembangkan penyidikan terkait dugaan manipulasi informasi fakta material dalam proses IPO.

Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana hasil IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam proses penyidikan, OJK juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan sejumlah pihak terafiliasi.

Transaksi tersebut diduga melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 pihak perorangan yang bertindak sebagai nominee, dengan eksekusi transaksi dilakukan oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga berdampak signifikan terhadap pergerakan saham BEBS. Harga saham perusahaan itu disebut meningkat sangat tajam di pasar reguler, bahkan mencapai sekitar 7.150 persen.

Perkara ini diduga terjadi dalam periode 2020 hingga 2022 dan melibatkan sejumlah pihak, antara lain ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK yang merupakan mantan Direktur Investment Banking MASI, serta korporasi MASI.

Modus yang diselidiki mencakup insider trading, manipulasi proses IPO, hingga transaksi semu.

Sejauh ini, penyidik OJK telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari berbagai pihak, termasuk MASI, BEBS, perbankan, nominee, serta pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.

OJK menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk pengadilan negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Otoritas menilai langkah penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi investor, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

Kasus IPPE

Sebelumnya, OJK menjatuhkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tertulis kepada IPPE serta sejumlah pihak terkait atas pelanggaran di bidang pasar modal.

Keputusan tersebut diumumkan pada 28 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan IPPE, OJK menemukan kesalahan penyajian aset pada laporan keuangan tahunan 2021, 2022, dan 2023.

Perusahaan dinilai mengakui aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak layak dicatat sebagai aset. Atas pelanggaran tersebut, IPPE dikenai denda sebesar Rp4,62 miliar.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021-2023, yakni Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali, juga dijatuhi denda tanggung renteng sebesar Rp840 juta karena dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan perusahaan.

Sanksi juga dijatuhkan kepada auditor yang memeriksa laporan keuangan IPPE. Auditor Ben Ardi dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan didenda Rp265 juta terkait audit laporan keuangan 2021 dan 2022, sedangkan auditor Rizki Damir Mustika dikenai denda Rp265 juta atas audit laporan keuangan 2023.

Kantor akuntan publik tersebut juga dikenai denda Rp525 juta karena dinilai tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam proses audit.

Selain itu, OJK turut menjatuhkan sanksi terkait proses IPO IPPE.

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi dikenai denda Rp3,4 miliar serta pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.

OJK menilai KGI Sekuritas tidak menjalankan prosedur uji tuntas nasabah secara memadai terhadap sejumlah investor yang profil keuangannya tidak sejalan dengan nilai pemesanan saham dalam IPO IPPE.

Selain itu, perusahaan juga dianggap memberikan penjatahan saham kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai perusahaan.

Direktur Utama KGI Sekuritas saat itu, Antony, turut dikenai denda Rp650 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama 18 bulan karena dinilai tidak menjalankan tata kelola perusahaan efek secara hati-hati. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

BEBS dimiliki oleh Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Lantas, siapa Asep Sulaiman Subanda?

Asep Sulaeman Sabanda merupakan pemegang manfaat akhir (ultimate beneficiary owner) atau pengendali dari emiten BEBS.

Asep dikenal sebagai Sultan Subang berkat keberhasilannya di bidang peternakan.

Ia memulai karir bisnisnya dari usaha peternakan ayam di kampung halamannya di Subang hingga mampu membangun kemitraan dengan ratusan petani dari berbagai daerah.

Dari situ, Asep berhasil mengembangkan bisnisnya bernama Santika Group yang menjual bibit, pakan, obat-obatan, dan pembinaan teknis unggas.

Kemudian, pada tahun 2007, ia mengelola lahan peternakan ayam seluas 32 hektar yang menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara.

Selain peternakan, Asep juga memperluas bisnisnya ke sektor infrastruktur, properti, dan energi melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sumber Energi Alam Mineral (SEAM Group).

Asep pun dikenal luas dalam pasar modal usai memborong saham BEBS besar-besar pada Januari 2022. Ia membeli 481,65 juta saham BEBS dengan nilai sekitar Rp2,42 triliun melalui enam sekuritas berbeda atas nama pribadi.

Oleh karena itu, transaksi tersebut membuatnya menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali perusahaan konstruksi PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3) Maret.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan pidana pasar modal yang menyeret kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) milik Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda.

Melansir prospektus dan laporan tahunannya, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perseroan didirikan pada 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Beton Sadaya. Sejak berdiri, perusahaan memfokuskan kegiatan usahanya pada produksi dan distribusi material beton untuk berbagai kebutuhan proyek konstruksi.

Dalam menjalankan bisnisnya, BEBS menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, hingga ekstra struktural. Segmen tersebut mencakup kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain produk beton, perseroan juga menyediakan material pendukung seperti batu dan pasir. Penyediaan bahan baku tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEBS saat itu memberikan harga IPO sebesar Rp100 per saham. Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Adapun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2-Rp860 per saham. Saat ini, saham BEBS berada dalam papan pemantauan khusus, dengan harga saham Rp5 per saham.

Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Asep menggenggam sebanyak 34,95% saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK hari ini dilakukan untuk pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150%.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.