pelajaran yang bisa diambil dari dampak krisis Timur Tengah saat ini adalah secara bertahap mengakhiri kebergantungan yang terlalu besar pada pangan impor.

Jakarta (ANTARA) - Konflik berlarut Iran versus koalisi AS–Israel berdampak serius pada ketegangan regional, dalam hal ini kawasan Timur Tengah, kawasan yang dikenal sebagai produsen minyak skala besar.

Ketegangan geopolitik seperti itu bukan lagi sekadar peristiwa unjuk kekuatan militer, namun juga berdampak pada disrupsi pasokan energi fosil ke sejumlah negara importir, termasuk Indonesia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah bersifat fundamental terhadap pasokan dan permintaan minyak dunia. Elastisitasnya terhadap kenaikan harga minyak dunia berpotensi lebih besar dibanding konflik Rusia-Ukraina.

Disebut berdampak fundamental karena posisi Iran sebagai anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang bisa memengaruhi OPEC dalam bentuk kuota produksi minyak mentah dan kebijakan harga.

Harga minyak dunia melonjak tajam melampaui 100 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh kisaran 116—119 dolar AS per barel untuk jenis Brent, setelah serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Pasar energi global segera bereaksi, terutama ketika Iran menutup Selat Hormuz, jalur distribusi energi paling vital di dunia.

Bagi pasar energi global, gangguan pada Selat Hormuz bukan sekadar peristiwa regional. Selat ini merupakan urat nadi perdagangan minyak global, sehingga setiap ancaman terhadapnya segera memengaruhi pasar.

Bahkan tanpa gangguan pasokan nyata, ekspektasi terhadap potensi gangguan distribusi sudah cukup untuk memicu volatilitas harga minyak.

Antisipasi Indonesia

Bagi Indonesia sebagai net importir minyak, geopolitik jalur distribusi energi memiliki implikasi strategis besar. Ketika sekitar 60 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, setiap gejolak harga global segera tecermin pada neraca perdagangan migas, inflasi domestik, serta potensi pelebaran beban subsidi energi.

Krisis Selat Hormuz saat ini memperlihatkan bahwa keamanan energi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan produksi domestik atau pengelolaan cadangan strategis.

Stabilitas energi nasional juga sangat bergantung pada keamanan jalur perdagangan global yang berada jauh di luar wilayah kedaulatan negara.

Dalam lanskap geopolitik yang makin terfragmentasi, jalur distribusi energi akan tetap menjadi pusat persaingan kekuatan dunia. Selama perdagangan minyak global masih bergantung pada sejumlah jalur sempit strategis, stabilitas pasar energi akan selalu berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.

Bagi Indonesia, pelajaran dari krisis ini jelas. Strategi ketahanan energi tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi domestik atau diversifikasi sumber energi.

Negara juga perlu memperkuat diplomasi energi, memperluas kerja sama keamanan maritim, serta mempercepat transisi bauran energi yang tahan terhadap guncangan geopolitik global.

Kesiapan Indonesia selaras dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang pernah menyatakan stok bahan bakar minyak nasional hanya berada pada kisaran sekitar 20 hari.

Cadangan tersebut memang memberi ruang penyangga jangka pendek, tetapi juga menunjukkan bahwa keamanan energi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas jalur distribusi energi global.

Ketergantungan ini makin terasa ketika eskalasi konflik di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons. Dalam hitungan jam, ketegangan geopolitik tersebut langsung tercermin dalam volatilitas pasar minyak internasional.

Peristiwa ini menegaskan bahwa stabilitas pasar minyak tidak hanya ditentukan oleh produksi dan permintaan, tetapi juga oleh keamanan jalur distribusi energi yang menopang perdagangan global.

Guna mengantisipasi skenario terburuk, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan dana perlindungan sosial yang memadai, untuk meminimalkan dampak kenaikan harga minyak global terhadap perekonomian domestik.

Antisipasi lain adalah menjaga stok pangan yang bisa diproduksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada produk pangan impor, utamanya beras dan gandum.

Kenaikan harga BBM bisa memicu inflasi secara langsung, transmisinya melalui kenaikan harga konsumsi masyarakat. Impor BBM juga bisa ikut meningkatkan inflasi dari komponen impor (imported inflation).

Indonesia perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak ini, pemerintah perlu bergerak cepat merespons efek rambatan ini ke dalam negeri.

Melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri adalah salah satu opsi, dengan konsekuensi peningkatan subsidi energi, apabila harga BBM bersubsidi dipertahankan.

Antisipasi pemerintah dengan cara menambah belanja sosial guna melindungi kelompok rentan dari imbas kenaikan harga minyak, adalah langkah yang tepat guna menjaga ketahanan energi.

Kendati tekanan terhadap rupiah dan harga minyak saat ini lebih bersumber dari faktor eksternal, kita harus tetap fokus memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri.

Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari dampak krisis Timur Tengah saat ini adalah secara bertahap mengakhiri kebergantungan yang terlalu besar pada pangan impor.

Selanjutnya mempercepat transisi energi, dari energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensinya melimpah di dalam negeri, yang niscaya akan memperkuat ketahanan energi ketika menghadapi tekanan serupa di masa mendatang.

Sejak tahun 2022 sejatinya sudah disiapkan regulasi sebagai antisipasi krisis energi, yaitu Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi.

Salah satu yang tertuang dalam perpres tersebut adalah terkait proyeksi masa aman, semisal selama 30 hari untuk cadangan penyangga energi. Jadi, jika terjadi krisis energi, Indonesia dipastikan aman minimal 30 hari. Regulasi ini menjadi penting guna memastikan ketahanan energi di Indonesia.

Mencari sumber lain

Impor dari luar kawasan Timur Tengah menjadi opsi pemerintah untuk menjaga pasokan energi setelah suplai global terganggu akibat ketegangan geopolitik.

Menurut data Kementerian ESDM, sekitar 20 persen kebutuhan BBM dalam negeri dipasok dari Arab Saudi melalui Selat Hormuz.

Pemerintah pun mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain, untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan, Indonesia mengimpor crude (minyak mentah) dari Timur Tengah dengan porsi 20–25 persen dari total impor, sementara sisanya berasal dari Angola, Amerika Serikat, dan Brasil. Adapun BBM jadi diimpor dari kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan, Indonesia lebih memilih mengimpor minyak dari negara-negara yang tidak terdampak penutupan Selat Hormuz, salah satunya dengan cara mendiversifikasi impor minyak mentah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selain upaya menjaga ketahanan energi, program strategis lain yang menjadi komitmen Indonesia adalah transisi energi Indonesia. Program transisi energi semakin relevan saat ini, terkait ketegangan geopolitik.

Dengan kekayaan sumber daya alam, ekonomi yang terus tumbuh, dan komitmen ambisius untuk menurunkan emisi karbon, Indonesia memposisikan diri sebagai calon pemimpin baru dalam perlombaan global menuju dekarbonisasi. Salah satu sumber energi terbarukan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan gas bumi.

Selaras dengan apa yang disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, di COP 29 (KTT Perubahan Iklim) di Baku, Azerbaijan, tahun lalu.

Dalam forum COP 29 Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana Presiden Prabowo untuk meningkatkan pemanfaatan EBT, sebagai upaya memperlambat kenaikan suhu global. Adapun salah satu sumber energi baru yang akan dikembangkan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Hashim menambahkan, setidaknya sekitar 5 Giga Watt (GW) PLTN akan dibangun hingga 2040. Hal ini adalah bagian dari skema tambahan 100 GW pembangkit listrik baru hingga 15 tahun mendatang.

Dalam Kebijakan Energi Nasional, PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas 250 MW. Melihat skalanya, kapasitas tersebut masuk dalam kategori Small Modular Reactor (Reaktor Modular Kapasitas Kecil).

Berdasarkan pengalaman selama ini di negara lain, PLTN berskala besar [kapasitas 1 GW ke atas] dibangun selama kurun waktu 7-10 tahun. Sedangkan, untuk PLTN pertama, Indonesia akan menggunakan PLTN dengan skala Small Modular Reactor [kapasitas di bawah 300 MW] yang diperkirakan waktu pembangunannya sekitar 5 tahun.

Dari berbagai pertimbangan ada beberapa alasan utama Indonesia perlu membangun PLTN, salah satunya adalah diversifikasi, yaitu perluasan pemanfaatan sumber energi sebanyak dan seluas mungkin.

Transisi energi atau dekarbonisasi juga bisa melalui perluasan pemanfaatan jaringan gas. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus mendorong pemanfaatan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) di kawasan perumahan sebagai bagian dari upaya menjadikan energi bersih, aman, dan efisien.

Langkah ini sejalan dengan komitmen PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor perumahan dan real estate, PGN membuka peluang kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan pengembang perumahan (developer). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat integrasi infrastruktur gas bumi sejak tahap perencanaan kawasan hunian.

Pembangunan jargas secara masif merupakan salah satu kontribusi dukungan PGN dalam menahan laju pertumbuhan impor energi pemerintah sehingga dapat memperbaiki Current Account Defisit Migas.

Jargas adalah bentuk konkret dalam menghadirkan energi lebih bersih, aman, dan terjangkau untuk masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan misi ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber gas domestik.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026