Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuntaskan penyaluran tambahan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tahap I sebesar 40 persen dari total alokasi Rp10,65 triliun untuk tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana pada akhir tahun 2025.

“Total tambahannya adalah Rp10,65 triliun. Ini total tambahannya secara tata kelola kami salurkan dalam tiga tahap. Tahap I (senilai) 40 persen (dari total dana tambahan) itu sudah ditalurkan Rp4,39 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (11/3).

Ia mengatakan tambahan alokasi TKD Tahap II dijadwalkan untuk disalurkan pada Maret 2026, sedangkan penyaluran Tahap III akan dilakukan pada April mendatang, masing-masing sebesar 30 persen.

Terkait penyaluran TKD secara keseluruhan, yang terdiri dari total alokasi awal beserta dana tambahan tersebut, ia mengatakan bahwa 24 Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Aceh telah menerima Rp7,17 triliun, atau 25,1 persen dari total Rp28,59 triliun.

Sedangkan penyaluran untuk 34 Pemda di Sumatera Utara telah mencapai 26,2 persen, atau Rp10,74 triliun dari total alokasi Rp41,05 triliun, dan 20 Pemda di Sumatera Barat sudah mendapatkan Rp5,27 triliun, atau 26,9 persen dari alokasi Rp19,63 triliun.

Dengan demikian, realisasi penyaluran TKD hingga 28 Februari bagi tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah mencapai Rp23,18 triliun, atau 28 persen dari total alokasi, yang mana lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, Suahasil mengatakan total penyaluran TKD untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari pagu pada APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Realisasi tersebut meningkat 8,1 persen yoy.

“(Realisasi TKD) ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah dan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.

Ia mengatakan manfaat TKD tersebut dirasakan oleh 42,3 juta siswa melalui BOS, 5,8 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, serta 616 ribu guru melalui tunjangan kerja.

“Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,” kata Suahasil Nazara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp4,39 triliun ke tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera pada akhir Februari 2026.

Tambahan alokasi TKD tersebut diberikan kepada 67 daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana secara langsung maupun kepada daerah di sekitarnya yang turut terpengaruh dari dampak bencana, yang mengalami penurunan TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dibandingkan dengan TKD TA 2025.

“Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan TA 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total besaran alokasi tambahan TKD yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Penambahan TKD pada masing-masing daerah dilakukan secara bertahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi TKD Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terhadap alokasi TKD 2025 pasca inpres, melalui tambahan DBH, DAU, dan dana Otsus.

Penyaluran Tambahan TKD ini direncanakan Kementerian Keuangan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Februari sebesar 40 persen serta Maret dan April masing-masing sebesar 30 persen.

Sebelumnya, sebagai langkah awal dalam mendukung penanganan dan pemulihan bencana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK 102 Tahun 2025.

Relaksasi tersebut berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meliputi tiga kondisi.

Ketiga kondisi tersebut di antaranya penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun, serta penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70 persen dari nilai aset yang dibiayai.

Fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai Pinjaman PEN yang berlaku.

Hingga saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh 4 pemda yang terdampak bencana di Sumatera.

Dari kebijakan dukungan fiskal yang ditetapkan, realisasi penyaluran TKD TA 2026 pada 3 provinsi terdampak bencana sudah mencapai Rp23,18 triliun per Februari 2026, termasuk penyaluran tambahan TKD Rp4,39 triliun.

Nilai realisasi itu lebih tinggi 54,07 persen dibandingkan 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026