Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pajak tunjangan hari raya (THR) bertujuan untuk menghindari penumpukan potongan pajak pada akhir tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam taklimat media di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, menjelaskan pemotongan PPh atas THR merupakan salah satu bentuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah berlangsung sejak 2025.

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi di tiap bulan sepanjang tahun pajak.

“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon menjelaskan.

Ia menyebut sistem itu membuat potongan pajak pada akhir Desember menjadi tidak sebesar yang biasanya, lantaran beban pajak telah terpotong pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pajak THR.

Mengingat sistem tersebut telah berlangsung lebih dari setahun, Yon berharap masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemotongan pajak dengan sistem TER.

Secara paralel, DJP juga terus mengevaluasi kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, DJP memperhatikan kesesuaian besaran tarif agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar.

“Jadi, kami berharap untuk komplainnya tidak terjadi lagi pada tahun ini,” ujar Dia..

Sebagai catatan, sebanyak 6 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 per 5 Maret pukul 08.00 WIB.

SPT yang telah diterima berasal dari 5.872.158 wajib pajak orang pribadi, 129.231 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 113 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT.

Dengan memperkirakan tren rata-rata pelaporan SPT berkisar 250 ribu wajib pajak per hari dan asumsi sisa waktu 10 hari kerja pada Maret 2026, Bimo memperkirakan jumlah pelaporan SPT dapat mencapai 8,5 juta pada akhir bulan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tarif nol persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin mendapatkan tarif nol persen ekspor tuna - cakalang - tongkol ke Jepang.

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP Machmud dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," katanya.

Menurut dia, sebelum adanya perubahan kesepakatan, ekspor tuna dan cakalang kaleng dan olahan non-kaleng lainnya dari Indonesia ke Negeri Sakura dikenakan tarif ekspor sebesar 9,6 persen.

Di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan lainnya dari Indonesia menduduki peringkat ketiga, top eksportir dengan nilai 30,28 juta dolar AS.

Selain itu, compound annual growth rate (CAGR) sebesar 13,82 persen, unggul dibanding Thailand dan Filipina, masing-masing dengan CAGR 12,12 persen dan 6,31 persen.

"Dengan tarif nol persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," katanya.

Mahmud menjelaskan KKP sedang menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA yang di dalamnya akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi nol persen untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," ujarnya.

Sementara Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP Erwin menambahkan untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

Protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani pada 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang.

Tuna-cakalang menempati peringkat 2 top ekspor komoditas Indonesia dengan "market share" produk mencapai 17 persen.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis produksi ikan tuna cakalang Indonesia bisa meningkat ekspornya ke negara Jepang, Singapura dan lainnya.

Dia mengingatkan pentingnya fasilitas gudang pendingin untuk menjaga mutu sekaligus meningkatkan daya saing serta memperluas ekspor tuna ke berbagai negara tujuan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ada penurunan PPh orang pribadi dan PPh 21 akibat terdampak TER di awal tahun.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) menyebabkan kontraksi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan dari jenis pajak PPh OP dan PPh 21 tercatat sebesar Rp191,66 triliun atau turun 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ada penurunan PPh orang pribadi dan PPh 21 akibat terdampak TER di awal tahun,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Merespons laporan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta DJP untuk merasionalisasikan kebijakan TER agar tak membuat penerimaan pajak terus terkontraksi.

Bimo pun menyatakan akan kembali meninjau data dan melakukan normalisasi perhitungan TER. Di samping itu, Bimo juga akan mempelajari realokasi deposit per jenis pajak.

Sebagai informasi, kebijakan TER yang telah diterapkan sejak Januari 2024 dirumuskan dengan desain yang menyederhanakan penghitungan pajak bila dibandingkan dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, penerapan tarif TER kerap menimbulkan lebih bayar, sehingga otoritas pajak perlu melakukan restitusi kepada wajib pajak.

Adapun penerimaan pajak per Oktober 2025 secara umum tercatat melambat bila dibandingkan dengan tren tahun lalu.

Realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun per Oktober 2025 atau setara 70,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bila ditinjau per jenis pajak, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun.

Menurut Bimo, salah satu faktor melambatnya penerimaan pajak tahun ini adalah lonjakan restitusi atau pengembalian pajak yang mencapai 36,4 persen.

Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini berdampak positif lantaran bisa menggeliatkan gerak perekonomian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bagi setiap korporasi, akhir tahun tidak hanya soal perayaan menyambut pergantian tahun dan menyusun target tahun depan. Tetapi juga soal rutinitas lain yang cukup pelik, yaitu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan.

Memang, dalam dua tahun terakhir, rutinitas menghitung pajak karyawan tahunan itu semakin menantang. Terutama, sejak berlakunya mekanisme penghitungan PPh pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Ketentuan itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Sebetulnya, membuat proses hitung PPh Pasal 21 bulanan lebih mudah, tetapi menimbulkan konsekuensi di akhir tahun.

Dengan tarif TER, perusahaan tidak perlu lagi dipusingkan dengan beragam variable ketika menghitung PPh Pasal 21 pada bulan Januari-November. Misalnya, tidak perlu pusing dengan kategori penghasilan teratur dan tidak teratur, hingga biaya-biaya pengurang penghasilan seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan TER, pemotongan PPh 21 cukup dilakukan dengan mengalikan tarif efektif dengan penghasilan bruto. Jadi, tidak perlu lagi menghitung satu per satu komponen pengurang seperti skema lama.

Bukan Tarif Aktual
Perlu dipahami, TER bukanlah tarif tunggal yang menggantikan semuanya. Berdasarkan PP 58 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 sebetulnya masih mengacu pada dua sistem tarif, yaitu tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh dan tarif efektif (TER) itu sendiri.

Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan TER setiap bulan, dari Januari hingga November, untuk memotong pajak karyawan. Lalu pada Desember, semua perhitungan dikoreksi kembali menggunakan tarif progresif aktual.

Di titik inilah persoalan muncul. Selisih antara hasil pemotongan menggunakan TER bulanan dan perhitungan aktual akhir tahun menghasilkan kondisi "kurang bayar" atau "lebih bayar". Jika terjadi kurang bayar, perusahaan harus menanggung kekurangannya di bulan Desember.

Namun jika lebih bayar, perusahaan justru berkewajiban mengembalikan kelebihan potongan kepada karyawan. Aturan ini bahkan tetap berlaku meskipun karyawan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dampak pada Tren Penerimaan
Data APBN KITA mencatat fenomena yang mengkhawatirkan. Sejak diterapkannya TER, lebih bayar PPh 21 mencapai Rp16,5 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025. Angka ini membuat penerimaan PPh 21 anjlok dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ironisnya, kebijakan yang digadang-gadang sebagai simplifikasi justru menimbulkan distorsi baru dalam arus kas negara maupun korporasi.

Bagi perusahaan, dampaknya terasa langsung pada likuiditas. Mereka harus menyediakan dana ekstra untuk menutup kekurangan bayar di akhir tahun, sekaligus menanggung risiko pengembalian lebih bayar kepada karyawan.

Di sisi lain, jika perbedaan antara estimasi dan realisasi terlalu besar, manajemen keuangan bisa terganggu, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki ruang arus kas longgar.

Lebih rumit lagi, bagi Wajib Pajak Bukan Pegawai, skema TER menciptakan ketidakjelasan baru. Ketika terjadi lebih bayar, siapa yang sebenarnya berhak mengajukan restitusi, perusahaan atau individu penerima penghasilan?

Jika beban administratif itu dialihkan ke Wajib Pajak, maka mereka harus menghadapi prosedur restitusi yang panjang dan tidak jarang melelahkan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses klarifikasi dengan otoritas pajak.

Dalam konteks ini, klaim penyederhanaan terasa paradoks dengan faktanya. Bukannya mempermudah, TER justru berpotensi memindahkan kerumitan dari awal tahun ke akhir tahun.

Bagi banyak pelaku usaha, terutama yang memiliki jumlah karyawan besar, mekanisme ini berarti tambahan biaya administrasi dan risiko arus kas yang lebih besar, sebuah "cost of doing business" baru yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.

TER Idealnya Opsional
Dalam beberapa kesempatan DJP menyatakan bahwa struktur TER akan dievaluasi dan disesuaikan bila diperlukan. Pernyataan itu kini layak ditagih realisasinya. Sebab, jika penerapan TER tetap dijalankan tanpa koreksi, maka yang terjadi bukanlah simplifikasi, melainkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik narasi efisiensi.

Penyederhanaan seharusnya diarahkan pada segmen yang memang membutuhkan kemudahan, seperti UMKM yang belum memiliki sistem payroll memadai. Sementara bagi perusahaan menengah dan besar yang telah lama menggunakan perangkat lunak penggajian otomatis, penerapan TER justru memaksa mereka melakukan penyesuaian sistem baru yang tidak perlu, bahkan menambah biaya implementasi.

Kebijakan pajak tidak boleh berhenti pada tujuan teknokratis semata. Ia harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Ketika simplifikasi menciptakan beban baru yang tidak proporsional bagi sebagian pihak, maka kebijakan itu kehilangan esensinya.

TER mungkin dimaksudkan untuk mempermudah, namun tanpa koreksi yang tepat, ia justru bisa menjadi simbol dari simplifikasi yang gagal memahami realitas pelaku usaha. Pemerintah perlu berani mengakui hal itu dan segera menepati janjinya untuk melakukan evaluasi sebelum akhir tahun membawa kompleksitas baru bagi semua pihak.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah komoditas ekspor baru yang dikenakan tarif bea keluar, yakni getah pinus.

Ketentuan ini ia tetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2025 per 10 Oktober 2025. PMK 68/2025 yang merevisi PMK 38/2024 ini berlaku 7 hari setelah diundangkan per 15 Oktober 2025.

"Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri atas biji kakao, produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, serta getah pinus," dikutip dari bagian menimbang PMK 68/2025, Jumat (17/10/2025).

Dengan adanya penambahan barang ekspor yang dikenakan bea keluar itu, maka kini terdapat 6 komoditas yang terkena tarif ekspor dari sebelumnya hanya 5 komoditas.

Adapun daftar komoditas ekspor terbaru yang dikenakan bea keluar oleh Purbaya yakni kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, produk mineral logam dengan kriteria tertentu, serta getah pinus.

"Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor," sebagaimana tertera dalam Pasal 1 PMK 68/2025.

Besaran tarif bea keluar atas barang ekspor tersebut dikenakan berdasarkan pos tarifnya secara detail dengan rentang yang beragam sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam PMK 38/2024.

Khusus untuk getah pinus tarif yang dikenakan sebesar 25%. Sedangkan untuk komoditas lain masih serupa dengan PMK yang lama.

Pengenaan tarif yang berubah terjadi untuk komoditas ekspor Biji Kakao yang disesuaikan dengan tingkat harga referensi internasional. Dalam PMK 68/2025, tarif komoditas biji kakao kini 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%,

Sebelumnya, dalam PMK 38/2024 tarif yang ditetapkan sebesar 0%, 5%, 10%, dan 15% sesua rentang harga referensi nya masing-masing≤US$2.000, ≤US$2.750, ≤US$3.500, dan >US$3.500 per ton.