Bisnis.com, JAKARTA — PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) meminta Presiden Prabowo memberikan insentif proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sedang digaungkan Danantara Indonesia.

Danantara rencananya pada awal November nanti akan melakukan tender terbuka proyek PSEL di 10 kota/kabupaten. Sementara itu, OASA saat ini memiliki dua proyek PSEL yang sedang persiapan konstruksi dan ditargetkan beroperasi pada 2029.

Direktur Utama dan CEO OASA Bobby Gafur Umar menjelaskan saat ini proyek PSEL masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Saat ini, revisi dari Perpres tersebut sedang digodok pemerintah untuk menjadi landasan hukum proyek PSEL Danantara yang ditargetkan untuk sebanyak 33 wilayah. PSEL sendiri telah menjadi proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo.

Pada regulasi yang berlaku saat ini, pendanaan proyek PSEL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan dapat didukung oleh pemerintah pusat melalui APBN, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan di PSEL Danantara kali ini, Sovereign Wealth Fund (SWF) bakal mendukung pendanaan dengan dana hasil penerbitan obligasi Patriot Bond yang telah mendapat total komitmen dari sebanyak 46 investor sebesar Rp51,75 triliun,oversubscribeddari target yang dibidik sebesar Rp50 triliun.

Sementara untuk mekanismenya, regulasi lama mengatur pembelian listrik dari PSEL dilakukan PT PLN (Persero) dengan harga US$13,35 sen per kWh untuk PSEL berkapasitas sampai 20 megawatt (MW). Untuk kapasitas lebih dari 20 MW, harga pembeliannya dihitung dengan rumus 14,54 - (0,076 x besaran kapasitas PSEL yang dijual ke PLN).

Adapun untuk PSEL Danantara, diskusi yang berkembang saat ini besaran harga beli PLN sebesar US$20 sen per kWh.

"Ini Perpres baru, silakan kaji angka baru tanpa tipping fee US$ 20 sen. Tapi kami sudah menghitung keekonomiannya masuk. Hanya perlu beberapa insentif," ujar Bobby kepadaBisnis, Jumat (10/10/2025).

Bobby menilai insentif ini diperlukan karena teknologi PSEL di Indonesia termasuk baru. Selain itu, proyek ini juga memberi dampak yang luas selain sebagai sumber energi bersih juga bisa mengatasi persoalan limbah.

Selain itu, dengan kebutuhan investasi di atas Rp500 miliar per proyek, Bobby mengatakan pemerintah bisa mempertimbangkan adanya tax holiday untuk meningkatkaninternal rate of return(IRR) sehingga nilai keekonomian proyek bisa masuk.

"Yang memang masih diperlukan di Indonesia ini adalah dukungan pendanaan. Investasi energi listrik terbarukan secara umum tidak murah, teknologinya masih mahal. Dengan itu perlu pendanaan yang sesuai, bisa lebih di atas 10 tahun dengan bunga yang sesuai," tandanya.