JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Mereka berencana mengantarkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu, mereka meminta Presiden memastikan penanganan kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus secara transparan, akuntabel, dan imparsial.

Sayangnya, rencana tersebut tak berjalan mulus. Mereka sempat tertahan oleh pengamanan dalam (Pamdal) lantaran tidak memiliki izin pemberitahuan terlebih dahulu.



Kemudian, para pimpinan koalisi masyarakat sipil pun langsung menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasinya lewat spanduk hitam yang dibentangkan persis di pintu masuk gerbang Majapahit Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya juga turut menyampaikan hal yang mendasari pimpinan koalisi masyarakat sipil ingin mengirimkan surat kepada Presiden. Mereka meminta agar kasus Andrie Yunus tak dibawa ke Peradilan Militer.

"Jadi hari ini tentu kami menegaskan kembali bahwa kasus penyiraman air keras kepada Andrie itu lebih tepat jika proses diselesaikan di forum peradilan umum," kata Dimas.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenanganannya untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus ini.

"Dan yang kedua, kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," ujarnya.

Tak lama setelah aksi di depan gerbang Majapahit, tim Pamdal bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan negosiasi. Sampai akhirnya, Pamdal Istana mengizinkan beberapa orang untuk menyerahkan surat kepada Kemensesneg.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengawal kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus. Prasetyo mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi dan mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut.

“Nanti kami koordinasikan dulu ya,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kamis (9/5/2026).

Prasetyo memastikan bahwa proses yang berjalan dalam menindaklanjuti kasus penyiraman air keras sudah dilakukan secara cepat dan transparan. “Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan ya, dengan cepat, transparan. Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji kan,” ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, meminta Komisi III DPR mengambil langkah politik yang lebih konkret dalam mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Salah satu desakan utamanya adalah mendorong Presiden untuk segera membentuk TGPF Independen.

Hal itu disampaikan Dimas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dimas menekankan, pentingnya transparansi alat bukti. Ia meminta para anggota dewan untuk menekan Polda Metro Jaya terkait sejauh mana perkembangan penyidikan yang telah dilakukan sejak hari pertama kejadian.

“Kami meminta dalam forum ini penting untuk membahas soal bagaimana anggota Komisi III bisa meminta atau menanyakan kepada kepolisian sejauh apa, sebanyak apa alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh Krimum Polda Metro Jaya,” ujar Dimas.

“Karena sedari awal, mereka sudah melakukan pengawalan sejak hari pertama kasus ini terjadi,” lanjutnya.

Selain pengawasan terhadap kepolisian, Dimas secara tegas meminta dukungan DPR agar mendesak Presiden mengeluarkan keputusan politik pembentukan TGPF. Menurutnya, ada hambatan legal formal dan politis yang membuat kasus ini sulit diurai jika hanya mengandalkan proses hukum biasa.

“Kami memohon agar forum ini mendorong Presiden mengeluarkan keputusan politik membentuk TGPF Independen yang berisi para ahli, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Tujuannya agar bisa membongkar secara terang benderang tidak hanya eksekutor lapangannya, tapi juga aktor intelektualis dan motifnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh berkumpul di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026). Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

"Kami menyerukan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi, melibatkan profesional dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil," ujar para tokoh secara bergantian di Kantor KontraS, Jakarta pada Selasa (7/4/2026).

Adapun seruan itu disampaikan oleh para tokoh bangsa Indonesia secara bergantian, di antaranya Karlina Supeli, putri dari Wakil Presiden Pertama Mohammad Hatta Halida Hatta, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

Kemudian, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Sukidi, Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, hingga istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati.

Mereka menyerukan bahwa ketentuan transisional seperti Pasal 74 UU TNI dicabut agar asas kesetaraan di hadapan hukum sungguh-sungguh berlaku bagi semua warga, termasuk ketika anggota militer diduga terlibat dalam serangan terhadap warga sipil.

"Tanpa langkah-langkah tegas ini, impian bagi Indonesia yang adil akan selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekerasan dan ketidakpercayaan generasi muda kepada pengelola negaranya," tuturnya.

Mereka menyebutkan, generasi muda Indonesia adalah saksi sekaligus pelaku sejarah berikutnya, mereka bukan generasi yang hanya menunggu perubahan. Mereka mengungkapkan generasi yang menolak kehilangan harapan meski berkali-kali menyaksikan kekerasan.

JAKARTA - Sejumlah tokoh berkumpul di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026). Mereka menyerukan agar pemerintah Indonesia membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

"Kami menyerukan membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi, melibatkan profesional dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil," ujar para tokoh secara bergantian di Kantor KontraS, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Adapun seruan itu disampaikan oleh para tokoh bangsa Indonesia secara bergantian, di antaranya Karlina Supeli, putri dari Wakil Presiden Pertama Mohammad Hatta Halida Hatta, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.

Kemudian, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Sukidi, Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, hingga istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati.

Mereka menyerukan bahwa ketentuan transisional seperti Pasal 74 UU TNI dicabut agar asas kesetaraan di hadapan hukum sungguh-sungguh berlaku bagi semua warga, termasuk ketika anggota militer diduga terlibat dalam serangan terhadap warga sipil.

"Tanpa langkah-langkah tegas ini, impian bagi Indonesia yang adil akan selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekerasan dan ketidakpercayaan generasi muda kepada pengelola negaranya," tuturnya.

Mereka menyebutkan, generasi muda Indonesia adalah saksi sekaligus pelaku sejarah berikutnya, mereka bukan generasi yang hanya menunggu perubahan. Mereka mengungkapkan generasi yang menolak kehilangan harapan meski berkali-kali menyaksikan kekerasan.

"Malam kekerasan yang dialami Andrie Yunus hendaknya diikuti oleh keberanian kolektif untuk membela kemanusiaan. Dari keberanian Andrie Yunus dan ribuan anak muda lainnya yang berani bermimpi dan bersuara, masa depan Indonesia yang adil dan beradab sedang dipahat, perlahan tapi pasti," katanya.

Mereka menambahkan, 'asa depan Indonesia bukan hanya tentang investasi dan infrastruktur. la adalah masa di mana bangsa Indonesia tetap ada, terlindungi martabat dan kemanusiaannya. la adalah sebuah masa di mana generasi muda tumbuh tanpa dibayangi ancaman kekerasan.