Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menarik secara bertahap dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penarikan kembali dana mengendap pemerintah itu diungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

"Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan)," ujar Astera kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sebelumnya mengonfirmasi adanya penarikan dana SAL pemerintah yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Terkait waktu dan mekanisme pelaksanaannya disebut menjadi kewenangan pemerintah.

Dian berharap proses penarikan dana dilakukan secara bertahap melalui masa transisi yang memadai sehingga tidak menekan likuiditas perbankan maupun mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"Saya yakin Menteri Keuangan dan Gubernur BI akan mempertimbangkan hal tersebut sehingga proses transisinya dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan terhadap likuiditas perbankan," ujar Dian dikutip Antara.

Pada September tahun lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memindahkan dana SAL pemerintah yang 'nganggur' di Bank Indonesia ke bank-bank umum.

Pada tahap awal, dana nganggur yang ditebar Purbaya sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan di lima bank umum.

Purbaya mengatakan nilai Rp200 triliun itu hanya sebagian dari total uang pemerintah yang mengendap di BI, yakni sebesar Rp425 triliun. Kebijakan itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan uang yang ditarik dari BI nantinya akan disimpan seperti deposito di bank umum. Pihak bank diberi keleluasaan menggunakan yang itu, tetapi tidak boleh untuk membeli surat utang negara (SUN).

"Nanti penyalurannya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai, saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke... bukan dibelikan SUN... Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian, sehingga ekonominya bisa jalan," ungkapnya usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Rabu (10/9/2025).

Kemudian, Purbaya menambah lagi penempatan dana tersebut Rp100 triliun sehingga dana nganggur pemerintah di bank umum menjadi Rp300 triliun.

Pemerintah membuka opsi merombak total hingga merobohkan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kawasan eks Hotel Sultan itu disebut akan ditata ulang menjadi ikon baru Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rencana pengembangan kawasan GBK secara menyeluruh, termasuk area bekas Hotel Sultan yang baru saja kembali berada di bawah kendali negara.

"Rencananya itu (kawasan Hotel Sultan) akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih luasnya 200 hektare," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Rosan mengatakan konsep pengembangan yang disiapkan tak hanya mencakup pembangunan hotel. Kawasan tersebut akan ditata sebagai kawasan terpadu yang diharapkan menjadi pusat aktivitas baru di Jakarta.

Menurut Rosan, arahan Prabowo adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon baru Indonesia yang mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Nanti di antaranya pastinya ada hotel juga, dan tidak satu. Tapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia, sehingga perencanaannya itu harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga paling penting kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Rosan memberi sinyal Hotel Sultan berpotensi mengalami perubahan besar dalam proyek penataan kawasan GBK yang tengah disiapkan pemerintah.

Meski belum merinci bentuk pengembangannya, Rosan mengatakan area tersebut pada akhirnya akan ditransformasi menjadi kawasan baru sebagai bagian dari desain ulang kawasan GBK seluas sekitar 200 hektare (ha).

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru ya, eventually (Hotel Sultan akan dirobohkan)," ujar Rosan.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari arahan Prabowo yang meminta kawasan eks Hotel Sultan disiapkan sebagai ikon baru Indonesia dengan konsep yang terintegrasi dengan kawasan GBK dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain hotel, pemerintah juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata karena lokasinya yang terintegrasi dengan kompleks GBK. Namun, Rosan menilai masih terlalu dini untuk menjelaskan konsep rinci yang sedang disusun.

Ia hanya memastikan kawasan GBK akan tetap dipertahankan sebagai pusat olahraga nasional, tetapi dengan fasilitas yang ditingkatkan ke standar internasional.

"GBK ya tetap ada GBK-nya, tapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard, sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," katanya.

Rosan juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi pengelola untuk kawasan eks Hotel Sultan setelah proses pengambilalihan aset selesai dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut dia, pengelolaan kawasan tersebut berpotensi diserahkan kepada perusahaan pelat merah sektor pariwisata, mulai dari InJourney hingga The Meru Sanur yang berada di bawah ekosistem BUMN pariwisata.

"Kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru. Nanti kalau ini sudah selesai semua di Mensesneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney (hingga) Meru," ujarnya.

Rosan menambahkan pengembangan kawasan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dan Danantara untuk memperkuat sektor pariwisata nasional.

Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN dari sisi jumlah wisatawan maupun rata-rata pengeluaran wisatawan.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong pengembangan destinasi yang tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan belanja wisatawan selama berada di Indonesia.

Rencana penataan ulang kawasan Hotel Sultan muncul setelah pemerintah mengambil alih kembali lahan yang selama ini dikelola PT Indobuildco milik keluarga Sutowo.

Eksekusi lahan Hotel Sultan pada Kamis (19/6) sempat diwarnai kericuhan. Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban aset negara yang diperintahkan Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan Sang Kepala Negara meminta seluruh aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain dikembalikan ke bawah kontrol pemerintah.

Pengambilalihan itu didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hotel Sultan sendiri memiliki sejarah panjang. Bangunan yang awalnya bernama Hotel Hilton Jakarta itu dibangun pada era 1970-an untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata Asia Pasifik.

Setelah kontrak dengan jaringan Hilton berakhir pada 2006, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam evaluasi gangguan pasokan listrik yang sempat memicu mati lampu bergilir di sejumlah wilayah.

Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah membedah sumber persoalan yang berkaitan dengan keandalan pasokan listrik nasional.

"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Tadi sama-sama Dirut PLN (Darmawan Prasodjo) juga sudah kita bedah, ada tiga masalah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan PLTG. Meski tidak merinci pembangkit mana yang dimaksud, Bahlil menyebut isu tersebut menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam evaluasi bersama PLN.

"Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal," ujarnya.

Kedua, kebutuhan batu bara berkalori menengah (4.200 kcal/kg hingga 6.200 kcal/kg) untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Bahlil, secara volume pasokan batu bara untuk PLN sebenarnya tidak bermasalah.

Ia menyebut konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

Adapun kontrak yang telah ditandatangani PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," katanya.

Namun, persoalan muncul karena PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu untuk kebutuhan blending. Bahlil mengatakan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN kini telah dipastikan aman.

"Ternyata yang PLN keluhkan atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan cadangan batu bara berkalori tinggi di Indonesia semakin terbatas. Dari total produksi batu bara nasional, hanya sekitar 20 persen yang memiliki kalori di kisaran 5.800 hingga 6.300. Sementara sekitar 80 persen lainnya merupakan batu bara dengan kalori lebih rendah.

"Memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara high calorie itu semakin hari semakin sedikit. Dari total produksi batu bara kita 100 persen, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20 persen. 80 persennya itu yang medium ke bawah," ujar Bahlil.

Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan melakukan pengaturan baru terkait pencampuran batu bara agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi di tengah berkurangnya pasokan batu bara berkalori tinggi.

"Memang harus ada modifikasi. Modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," ujarnya.

Ketiga, aspek pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan. Menurut Bahlil, PLN perlu mempercepat perawatan fasilitas agar gangguan yang memicu pemadaman tidak kembali terulang.

"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari manajemen PLN, gangguan operasional yang sebelumnya terjadi telah berhasil diatasi.

Ia mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi gangguan yang berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

PT PLN (Persero) menjelaskan penyebab pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini.

Perseroan mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman listrik.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan ada kendala teknis pada operasional pembangkit. Selain itu, ada ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat beroperasi sementara.

"Dua unit pembangkit besar mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Gregorius menyampaikan sistem kelistrikan Jawa sejatinya saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun, akibat kendala pada pembangkit tersebut, guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

PLN menyatakan terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan serta mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. Perseroan juga melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya.

Rangkaian pemadaman listrik di beberapa wilayah ini sudah menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil membantah anggapan pemadaman terjadi akibat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang menipis. Menurut dia, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman.

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat dengan PLN di kantor untuk membahas masalah ini (pemadaman listrik). Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia memastikan pemerintah dah PLN tengah mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Bahlil mengakui dalam beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah. Namun, proses pemulihan terus dilakukan.

"Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan gangguan yang terjadi lebih banyak disebabkan persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang telah dilaporkan oleh perseroan. Pemerintah, kata dia, kini fokus mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pinjaman (lending) yang disalurkan oleh perbankan, khususnya bank-bank Himbara, kepada masyarakat harus tetap terjaga meskipun Bank Indonesia

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam, selepas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah petinggi Himbara, Rosan menjelaskan saat ini bank-bank Himbara harus terus meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, kemudian menjaga tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM (usah mikro, kecil dan menengah), itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Kamis malam.

Rosan melanjutkan dalam periode setahun terakhir yaitu pada 2025-2026 pinjaman yang disalurkan perbankan untuk masyarakat, termasuk UMKM, naik rata-rata 15 persen.

"Likuiditas juga, dana pihak ketiga terjaga juga naik double-digit, dan yang paling penting NPL-nya, non-performing loan bank kita, Mandiri itu hanya 0,9 persen. Jadi, average NPL atau non-performing loan bank Himbara itu antara 0,9 persen sampai 1,8 persen pada saat ini. Nah, justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya," ujar Rosan.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan Danantara mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia terkait kenaikan BI Rate.

"Kami dari sisi Danantara ikut saja apa yang sudah dilakukan policymaker baik dari sisi fiskal dan monetary​​​​​​​, tentunya (Danantara) pasti support, mereka (BI) sudah memperhitungkan. Buat kami Danantara sebagai pelaku akan lakukan yang terbaik," ujar Pandu menjawab pertanyaan wartawan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Kamis mengumumkan kenaikan suku bunga acuan

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat jumpa pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil jajaran direksi bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).

Pantauan CNNIndonesia.com, mereka mulai berdatangan sejak pukul 14.00 WIB. Tampak hadir Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya tiba pada Pukul 14.00 WIB. Ia mengenakan kemeja putih dipadu dengan celana hitam.

Ia tidak menjawab saat ditanya ihwal agenda pertemuan dengan Prabowo hari ini di Istana.

Lalu, tampak hadir pula Direktur Risk Management BNI David Pirzada dan Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar.

Selain itu, hadir juga sejumlah jajaran direksi bank himbara lainnya. Mereka kompak mengenakan kemeja putih dipadu dengan celana berwarna gelap.

Pemanggilan mereka ke Istana ini bersamaan dengan Bank Indonesia yang menggelar Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026 pada Kamis (18/6).

[Gambas:Youtube]

Hal itu dijadwalkan diumumkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta seluruh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sebelum itu, BI menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6) lalu.

Keputusan itu diambil imbas rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS. Begitu juga dengan suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

Kawasan Depok, Jawa Barat (Jabar), kembali dilanda mati lampu pada Rabu (17/6) siang. Sejumlah warganet terpantau mengutarakan keluhan mereka melalui media sosial.

Berdasarkan laporan warganet di media sosial X dan Instagram, pemadaman listrik di Depok melanda sejumlah daerah antara lain Beji, Cimanggis, dan Cipayung.

PT PLN (Persero) melalui media sosial X resmi mereka @pln_123 menjelaskan pemadaman ini disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi yang sedang dilakukan.

"PLN saat ini sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi," tulis unggahan @pln_123 pada Rabu pukul 16.53 WIB.

Perseroan menyatakan saat ini pemadaman listrik sudah dalam tindak lanjut petugas.

"Saat ini dalam tindak lanjut dan penanganan oleh petugas. Mohon kesediaannya kembali menunggu penanganan dari petugas," tulis PLN dalam unggahannya.

Rangkaian pemadaman listrik ini sudah menjadi perhatian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil memastikan pemerintah dah PLN tengah mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Bahlil mengakui dalam beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah. Namun, proses pemulihan terus dilakukan.

"Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Bahlil menjelaskan gangguan yang terjadi lebih banyak disebabkan persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang telah dilaporkan oleh perseroan. Pemerintah, kata dia, kini fokus mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Bahlil juga membantah anggapan pemadaman terjadi akibat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang menipis. Menurut dia, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman.

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat dengan PLN di kantor untuk membahas masalah ini (pemadaman listrik). Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair (LPG) ke gas alam terkompresi (CNG).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/6) malam, Bahlil menjelaskan percepatan untuk beralih ke sumber-sumber energi alternatif itu mempertimbangkan perkembangan geopolitik dunia.

“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” katanya saat jumpa pers setelah rapat tersebut.

Ia menyebut tentang fokus percepatan peralihan tersebut.

"Yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG," ujarnya.

Presiden Prabowo, katanya, juga menerima laporan mengenai penataan izin tambang. Rapat yang sama turut membahas ketersediaan BBM dan pasokan listrik BBM.

Terkait dengan BBM, ia menegaskan, pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi.

Kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

"Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata dia menjawab pertanyaan wartawan.

Ketika ditanya mengenai harga BBM non-subsidi yang saat ini melonjak naik, Bahlil menjelaskan fokus pemerintah saat ini menjaga harga BBM subsidi dan menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah yang merupakan penerima manfaat subsidi.

"Kita lagi meng-exercise semua alternatif-alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi. Sementara yang non-subsidi ini kan saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang memang harus disubsidi," katanya.

Terkait dengan pasokan listrik PLN, ia menyampaikan stok batu bara yang menjadi penopang utama pembangkit listrik saat ini masih aman.

"Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 ton, dan memang ada beberapa troubledi beberapa mesin (sebagaimana) yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujar dia.

Bahlil menjelaskan pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik yang sempat terjadi di beberapa daerah.

"Kami upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman," kata dia.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah dan PT PLN (Persero) tengah mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Bahlil mengakui dalam beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah. Namun, proses pemulihan terus dilakukan.

"Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Bahlil menjelaskan gangguan yang terjadi lebih banyak disebabkan persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang telah dilaporkan oleh perseroan. Pemerintah, kata dia, kini fokus mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Bahlil juga membantah anggapan pemadaman terjadi akibat pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang menipis. Menurut dia, pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman.

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat dengan PLN di kantor untuk membahas masalah ini (pemadaman listrik). Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," terangnya.

Pernyataan Bahlil disampaikan di tengah munculnya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Barat dan Tangerang Selatan.

PLN sebelumnya meminta maaf atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, mulai dari Bogor, Bekasi, Bandung, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya hingga Cirebon.

Penghentian sementara aliran listrik juga terjadi di sejumlah lokasi di wilayah BSD, Tangerang Selatan.

Perseroan menyebut pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan sistem kelistrikan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia sebelumnya juga telah membantah isu yang menyebut gangguan listrik dipicu menipisnya stok batu bara untuk pembangkit PLN.

Ia menegaskan pasokan batu bara nasional masih mencukupi dan gangguan yang terjadi lebih disebabkan faktor teknis.

Menurut Anggia, pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga serta mencegah gangguan serupa kembali terjadi di masa mendatang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka peluang untuk mengubah tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di tengah kenaikan harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun, pemerintah untuk sementara memilih menyesuaikan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge ketimbang mengubah batas tarif penerbangan.

Dudy mengatakan pembahasan mengenai TBA memang sudah dilakukan. Kendati demikian, langkah yang saat ini disepakati bersama maskapai penerbangan adalah penyesuaian fuel surcharge.

"TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge," ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Menurut dia, mekanisme penyesuaian fuel surcharge telah memiliki formula tersendiri yang mengikuti pergerakan harga avtur maupun nilai tukar rupiah.

"Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan avtur atau kurs, itu disesuaikan menyelaraskan fuel surcharge-nya," ujarnya.

Dudy menegaskan evaluasi terhadap TBA tetap akan dilakukan. Namun untuk saat ini, maskapai dan pemerintah sepakat memprioritaskan penyesuaian fuel surcharge sebagai respons terhadap meningkatnya biaya operasional penerbangan.

"Itu (TBA) nanti akan kita evaluasi dan sementara saat ini disepakati oleh para airlines bahwa yang diberlakukan adalah fuel surcharge yang di-adjust," katanya.

Rencana evaluasi tarif pesawat sebelumnya mencuat seiring meningkatnya tekanan biaya yang dihadapi maskapai akibat gejolak global.

Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan kurs dinilai berdampak langsung terhadap biaya operasional penerbangan, terutama untuk komponen bahan bakar.

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi tengah membuka pembahasan penyesuaian TBA bersama maskapai dan pemangku kepentingan terkait. Namun pemerintah memilih mendahulukan penyesuaian fuel surcharge sebagai langkah jangka pendek.

Dudy sebelumnya menyebut maskapai penerbangan telah menyepakati penyesuaian fuel surcharge menjadi kebutuhan paling mendesak agar industri dapat beradaptasi dengan lonjakan harga avtur.

Pemerintah juga belum memastikan kapan keputusan terkait evaluasi TBA akan diambil. Pembahasan lebih lanjut disebut akan mempertimbangkan kondisi industri penerbangan sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli tiket pesawat.

Dalam kesempatan sama, Dudy turut menanggapi permintaan sejumlah pelaku usaha transportasi penyeberangan yang mengusulkan penyesuaian tarif. Menurutnya, pemerintah masih akan melihat kondisi masing-masing sektor sebelum mengambil keputusan.

"Kita harus lihat kondisinya. Karena walaupun transportasi seperti penyeberangan, di sana juga ada subsidi BBM yang dinikmati oleh para pelaku industri penyeberangan," ujarnya.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meluruskan informasi yang beredar terkait bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menegaskan besaran bansos tunai tersebut bukan merupakan program bantuan baru, angkanya hanya ilustrasi.

"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, besaran tersebut disusun sebagai gambaran akumulasi besaran bansos yang bisa diterima rumah tangga penerima dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada.

"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujar Jodi.

Jodi menjelaskan manfaat yang diterima setiap rumah tangga tidak akan sama, karena bergantung pada kondisi masing-masing penerima.

"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Jodi menyampaikan pemerintah saat ini tengah fokus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

Jodi juga menegaskan reformasi yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Jodi.

Saat ini, pemerintah masih melakukan transformasi kebijakan ini secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

Jodi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

Skema tersebut akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer) lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Ia mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meluruskan informasi yang beredar terkait bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menegaskan besaran bansos tunai tersebut bukan merupakan program bantuan baru, angkanya hanya ilustrasi.

"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, besaran tersebut disusun sebagai gambaran akumulasi besaran bansos yang bisa diterima rumah tangga penerima dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada.

"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujar Jodi.

Jodi menjelaskan manfaat yang diterima setiap rumah tangga tidak akan sama, karena bergantung pada kondisi masing-masing penerima.

"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Jodi menyampaikan pemerintah saat ini tengah fokus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

Jodi juga menegaskan reformasi yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Jodi.

Saat ini, pemerintah masih melakukan transformasi kebijakan ini secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

Jodi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

Skema tersebut akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer) lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Ia mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.

[Gambas:Youtube]