Gianyar, Bali (ANTARA) -

Bupati Gianyar, Bali, I Made Mahayastra menekankan akurasi data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2025 agar memenuhi standar akuntansi pemerintahan sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Seluruh perangkat daerah harus memastikan laporan keuangan disusun secara lengkap dan tepat,” kata Mahayastra di sela rapat persiapan penyusunan LKPD belum diaudit (unaudited) tahun anggaran 2025 di Gianyar, Bali, Senin.

Ia menekankan pentingnya forum itu sebagai langkah koordinasi untuk memastikan proses penyusunan laporan keuangan daerah berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasalnya, menurut Mahayastra, ketepatan waktu menjadi indikator penting karena laporan itu akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK.

Dalam arahannya, ia juga menekankan pentingnya ketelitian, kedisiplinan, serta koordinasi antarperangkat daerah dalam menyiapkan seluruh dokumen laporan keuangan.

LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 paling lambat harus diserahkan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada akhir Maret 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.

Rapat dihadiri oleh Sekda Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat yang memiliki peran dalam proses penyusunan dan pengawasan laporan keuangan.

Selain membahas jadwal penyusunan, pertemuan tersebut juga menyoroti tahapan rekonsiliasi data keuangan antarperangkat daerah serta kelengkapan dokumen pendukung sebelum laporan difinalisasi dan disampaikan kepada BPK.

Bupati Mahayastra berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara maksimal sehingga penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

“Selain itu mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional,” katanya menambahkan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026