Jakarta: Sempat ramai beredar di media sosial soal angka Rp18.040 per liter yang muncul di struk pembelian Pertalite.

Banyak yang bertanya-tanya, apakah itu harga asli yang seharusnya dibayar? PT Pertamina Patra Niaga akhirnya memberikan penjelasan agar tidak ada lagi yang gagal paham. Angka pada struk pembelian Pertalite itu disebut sebagai harga keekonomian BBM.

Roberth MV Dumatubun selaku Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan Pemerintah dan bukan ditetapkan oleh Pertamina.

Dalam hal ini, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai operator yang menjalankan dan mematuhi kebijakan Pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi. Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juni 2026.

Program subsidi BBM memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas nasional, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Kebijakan ini ditujukan terutama untuk membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mobilitas dan aktivitas sehari-hari dengan biaya yang terjangkau.

Mengapa ada angka "Harga Keekonomian"?

Terkait informasi harga keekonomian yang tercantum pada struk, angka tersebut merupakan gambaran nilai ekonomi BBM apabila dihitung berdasarkan komponen harga pasar dan biaya penyediaan energi.

Namun demikian, masyarakat tetap membeli Pertalite sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah karena adanya dukungan subsidi.

Beda harga dengan Pertamax

Pertamina Patra Niaga juga menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti dinamika pasar.

Namun, dalam pelaksanaannya Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional.

Bahkan, pada periode sebelumnya harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional.

Penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan pada 10 Juni 2026 juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal pemerintah, serta keberlangsungan usaha.

Penyesuaian serupa juga dilakukan oleh badan usaha penyedia BBM lainnya. Meski demikian, harga jual yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengikuti harga keekonomian berdasarkan harga pasar internasional.

Apabila harga Pertamax sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian berdasarkan kondisi pasar dan harga minyak dunia, maka harga jualnya seharusnya berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan harga Pertalite tanpa subsidi.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harga energi yang diterapkan saat ini tetap mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, kondisi ekonomi nasional, dan keberlanjutan penyediaan energi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran lewat peningkatan layanan penggunaan QR code di wilayah Jawa Timur (Jatim).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan perusahaannya terus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui evaluasi dan pemutakhiran data konsumen secara berkala, guna memastikan penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran serta mudah diakses," ujar dia.

Pada Rabu (29/4), Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima dan menampung aspirasi dari kelompok sopir truk terkait penerapan barcode dalam program BBM subsidi tepat.

Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.

Ahad menjelaskan pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Penerapan QR code dalam program subsidi tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak.

Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah.

Ahad menilai aspirasi para sopir merupakan bentuk perhatian dari pelanggan.

"Kami memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada dengan menghadirkan solusi sesuai kewenangan demi meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan," ujar dia.

Terkait QR code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, lanjut Ahad, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR code di SPBU.

Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka layanan 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi," kata Ahad menjelaskan.

Sebelumnya, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR code. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73,1 persen atau 87 kendaraan telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.

Sementara itu, 26,9 persen atau 32 kendaraan belum berhasil memperoleh QR code.

Kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan.

Ahad pun mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai.

Proses pendaftaran dirancang sederhana agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala, sehingga layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman.

"Melalui berbagai upaya tersebut, Pertamina tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan distribusi energi yang lebih adil dan tepat sasaran," kata Ahad.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas memergoki kendaraan jenis truk terindikasi menyelewengkan BBM subsidi.

Temuan tersebut terjadi saat BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan kegiatan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi di salah satu SPBU di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Sabtu (17/1/2026).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Wahyudi mengungkapkan pihaknya mengamankan satu unit dump truck roda enam yang diduga telah dimodifikasi untuk menimbun BBM subsidi jenis Biosolar.

Menurut dia, truk tersebut secara fisik terlihat seperti kendaraan pengangkut barang biasa.

Namun, saat diperiksa, ditemukan ketidaksesuaian antara pelat nomor kendaraan dengan data QR code yang digunakan.

"Selain itu, tercium bau sesuatu di bagian belakang truk yang semula diakui sopir truk berupa barang. Setelah dibuka terpal penutupnya, ternyata truk ini tidak mengangkut barang. Ditemukan adanya kempu atau sejenis bak penampungan untuk menyimpan BBM. Ada pompa dan selang yang terintegrasi dari tangki kendaraan masuk naik ke kempu tersebut," ungkap Wahyudi.

Truk tersebut juga tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan nomor polisi kendaraan yang hanya berlaku hingga 2019.

"Ini kategori pembelian 'helikopter' (berulang), keluar masuk SPBU, dengan memodifikasi penampungan bak BBM dengan volume yang lebih besar. Jika ditotal, jumlahnya bisa sangat besar dan merugikan negara. Dengan demikian, semakin kuat dugaan BBM subsidi tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ditampung dan dibawa ke luar SPBU," tambahnya.

BPH Migas juga menyoroti kelalaian operator SPBU yang tetap melayani pembelian, meski terdapat perbedaan antara pelat nomor kendaraan dan data QR code.

Selain itu, posisi CCTV SPBU tersebut juga tidak sesuai aturan, padahal fungsi CCTV adalah menjadi alat bukti pengawasan.

"Tindakan preventif itu berupa wajib menolak kalau pelat kendaraan tidak sesuai QR code. Kalau indikasinya akan dilakukan penyalahgunaan, otomatis kita juga perlu langkah preventif untuk menolak. Ini kewajiban SPBU," tegas Wahyudi.

Atas kejadian ini, BPH Migas meminta Pertamina Patra Niaga memberikan edukasi atau pembinaan kepada pihak SPBU.

Pemilik SPBU juga mendapatkan teguran langsung dari Kepala BPH Migas.

Wahyudi meminta dukungan seluruh pihak untuk memastikan BBM subsidi dan kompensasi dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya dan disalurkan tepat sasaran dan tepat volume untuk konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Jangan sampai disparitas harga BBM subsidi, yaitu solar untuk masyarakat dan solar industri dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi," tegasnya.

Jika terbukti melakukan kesalahan, SPBU tersebut terancam sanksi sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto juga menyayangkan peristiwa yang terjadi saat Aceh sedang dalam masa pemulihan pascabencana.

Pemerintah memberikan keringanan pembelian BBM di wilayah terdampak bencana di Aceh untuk mempermudah mobilitas dan meningkatkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat dan operasional pemulihan infrastruktur pascabencana.

"Ini (pembelian BBM) agak sedikit (diberikan) kelonggaran karena masa tanggap darurat bencana, tapi dimanfaatkan orang yang berniat jahat. Kami minta aparat penegak hukum untuk menginvestigasi barang ini dibeli untuk siapa," ujarnya.

Temuan ini juga merupakan bukti bahwa penyaluran BBM subsidi masih banyak disalahgunakan, sehingga BPH Migas akan terus meningkatkan peran sebagai regulator yang menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami akan tindak lanjuti temuan ini ke aparat berwajib dan agar menjadi contoh bagi masyarakat yang lain karena BBM menggunakan uang negara dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya," tegas Baher, panggilannya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara Sunardi, yang juga berada di lokasi, menyerahkan penanganan selanjutnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Untuk pihak SPBU akan diberikan sanksi sesuai aturan," katanya.

Sementara itu, petugas Polres Lhokseumawe langsung mengamankan sopir truk dan operator SPBU untuk dimintai keterangan, serta truk juga ditahan sebagai barang bukti.

"Masyarakat kami imbau untuk membantu melakukan pengawasan bersama. Jika menemukan dugaan penyalahgunaan BBM, segera menghubungi layanan Helpdesk BPH Migas di nomor 0812 3000 0136 dan Contact Center Pertamina 135," sebut Baher.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Akibat kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Swasta membuat awak mobil tangki (AMT) yang sebelumnya bertugas mendistribusikan BBM, kini tidak lagi bekerja. Supir truk BBM SPBU Swasta yang menganggur karena stok kosong mencoba bertahan hidup di tengah macetnya distribusi.

Supir truk tangki yang dulunya bertugas mendistribusikan BBM dari terminal penyimpanan ke SPBU swasta, nasibnya terkatung-katung penuh ketidakpastian. Perubahan drastis dirasakan oleh Marharaga Betua, salah satu driver truk BBM swasta dari rutinitas perjalanan jarak jauh yang padat menjadi hari-hari tanpa kepastian di pangkalan atau rumah.

Bekerja selama lima tahun bersama SPBU Swasta, Marharaga Betua merasakan penghasilannya tersendat karena tidak ada pekerjaan seiring kekosongan stok. Kesulitan Marharaga yang baru satu tahun menikah bertambah, ketika tempat kerja sang istri juga berhenti sementara.

"Sempat kita sama-sama menganggur, istri di tempat kerjanya sempat istirahat sebentar jadi tidak ada pekerjaan. Ini menjadi beban," ungkap Marharaga Betua di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Stok BBM Makin Menipis, Karyawan SPBU Shell Dibayangi Ancaman PHK

Jeda kerja dan jeritan ekonomi tidak membuat supir muda Marharaga (30 tahun) patah semangat, meski sempat diliputi rasa cemas. Para supir truk yang sebelumnya bertugas mendistribusikan BBM dari terminal penyimpanan ke SPBU swasta dipaksa menghentikan operasional truk mereka, ketika cicilan dan kebutuhan dapur tidak ikut parkir.

"Waktu kita berhenti bekerja atau tidak ada pengiriman, pusing dan campur aduk," ucapnya.

Melihat kondisi ini, PT Pertamina tergerak untuk menyambung hidup para supir truk BBM tersebut. Marharaga bersyukur bisa kembali bekerja setelah Pertamina merekrutnya untuk mengamankan pasokan BBM di sekitar Jabodetabek.

"Terima kasih Pertamina sudah membantu saya. Saya senang bisa bekerja kembali berkat Pertamina. Bisa mengirim BBM ke daerah Jabodetabek, ke SPBU Pertamina, bisa mensuplai untuk masyarakat," ungkap Marharaga.

Marharaga mengaku bangga dapat kembali mendistribusikan BBM bersama Pertamina. "Saya senang dan bangga Pertamina bisa mempercayakan saya untuk mengirim BBM ke SPBU untuk mensuplai kepada masyarakat," bebernya.

Gangguan serius pada pasokan BBM untuk SPBU swasta, membuat para pegawai khawatir akan di-PHK jika operasional SPBU mereka terhenti. Pemerintah melalui Pertamina peduli terhadap nasib para pekerja yang bergantung pada stabilnya pasokan energi di Indonesia.

Selain Marharaga, ada juga Nuranto yang sebelumnya merupakan awak mobil tangki (AMT) SPBU Swasta, namun kini beralih memasok BBM ke SPBU Pertamina. "Dengan adanya kelangkaan BBM saat ini, saya tidak lagi bekerja. Syukur Alhamdulillah Pertamina mempercayakan saya untuk mengirim minyak SPBU di Pertamina. Terima kasih Pertamina," ucap Nuranto.

Bersama Pertamina, Nuranto memastikan bakal mengamankan pasokan BBM agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dalam melakukan pekerjaannya, Ia selalu mementingkan keamanan agar pasokan BBM bisa sampai dengan selamat di SPBU.

"Sebelum melakukan aktivitas pengiriman, saya harus memastikan bahwa saya dengan kondisi cukup istirahat. Supaya melakukan pengiriman dengan aman, berangkat sampai pulang dengan selamat," tandasnya.