Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan adanya kebijakan yang belum memberikan izin kepada usaha ritel dari luar daerah masuk atau mengembangkan bisnisnya di daerah tersebut ditujukan untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

"Aturan resminya memang tidak ada, itu seperti kesepakatan saja demi melindungi UMKM lokal," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar Endrizal di Kota Padang, Jumat.

Endrizal mengatakan kesepakatan itu semata-mata agar pelaku usaha atau UMKM yang ada di Ranah Minang terus tumbuh, dan berdampak pada perekonomian daerah. Langkah itu juga mengacu pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

"Ini untuk melindungi para UMKM kita agar mereka bisa hidup, lalu ekonomi bisa bergerak di tingkat lokal," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa menegaskan pemerintah daerah tidak memberikan izin masuk atau beroperasi kepada ritel luar demi menjaga dan melindungi UMKM lokal.

Raju mengatakan langkah tersebut sekaligus mempertegas upaya dan rencana Pemerintah Kota Padang agar UMKM lokal dapat naik kelas, serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Nantinya, setiap usaha ritel lokal yang ada di Kota Padang akan menyiapkan pojok bagi merek atau produk-produk UMKM lokal. Di saat bersamaan UMKM lokal juga harus terus meningkatkan kualitas agar berdaya saing.

Tidak hanya itu, para pengusaha ritel di Kota Padang juga meminta agar pelaku UMKM untuk menyiapkan kemasan yang menarik. Sebab, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli.

"Pengusaha minta agar produk UMKM memiliki sertifikat halal dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), karena setiap pengusaha ritel punya standar agar produk aman dan dapat terjual habis," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026