Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai perlu melakukan sejumlah pembenahan guna meningkatkan daya saing sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), terutama terkait kepastian hukum serta kerumitan proses perizinan.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan paling mendasar terletak pada kerangka regulasi yang dinilai perlu diperbaiki. Menurutnya, Undang-undang migas saat ini sudah tidak lagi utuh setelah berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memunculkan ketidakpastian bagi investor yang berorientasi jangka panjang.

Kondisi tersebut membuat kebijakan turunan kehilangan kredibilitas di mata pelaku usaha. Padahal, sektor hulu migas membutuhkan kepastian investasi dengan horizon panjang dan risiko tinggi.

"Kompleksitas perizinan juga masih menjadi penghambat. Meskipun jumlah izin telah disederhanakan, prosesnya tetap melibatkan banyak institusi dan memakan waktu yang panjang," kata Yusuf saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Pada sisi teknis, tantangan semakin berat karena sebagian besar lapangan migas Indonesia telah memasuki fase menua. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya produksi dan menekan keekonomian proyek.

Sementara itu, wilayah eksplorasi baru umumnya berada di kawasan timur Indonesia dengan karakteristik risiko tinggi dan kebutuhan investasi yang lebih besar.

Pada saat yang sama, Yusuf mengatakan industri migas global tengah mengalami perubahan arah investasi. Perusahaan energi besar mulai mengalihkan portofolio ke gas dan energi rendah karbon, sehingga persaingan untuk menarik modal menjadi semakin ketat.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk skema kontrak dan insentif fiskal. Namun, Yusuf menilai efektivitasnya masih terbatas.

Menurutnya, tantangan utama bukan pada besaran insentif, melainkan konsistensi dan kepastian aturan yang mendasarinya. Tanpa revisi undang-undang migas, seluruh kebijakan yang ada dinilai kurang meyakinkan bagi investor.

Selain itu, ruang pemberian insentif fiskal juga semakin terbatas seiring dengan penerapan pajak minimum global. Kondisi ini menuntut perubahan strategi dalam menarik investasi.

“Ini berarti Indonesia harus memperkuat faktor lain seperti kepastian regulasi, kualitas data geologi, serta kecepatan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyebut sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional masih menjadi magnet bagi investor internasional.

Hal tersebut salah satunya tercermin dari langkah ekspansi Jadestone Energy yang saat ini menggarap Wilayah Kerja Lemang di Jambi, dengan rata-rata produksi 6.400 barel setara minyak per hari (BOEPD). Menurut Djoko, rencana tersebut menjadi sinyal kuat atas daya saing Indonesia di mata dunia.

“Indonesia ini masih bagus (good) untuk berinvestasi di hulu migas,” ujar Djoko.

Djoko mengatakan, komitmen Jadestone bukan sekadar ekspansi korporasi, melainkan indikator konkret bahwa iklim investasi hulu migas Indonesia tetap kompetitif dan menjanjikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan empat usulan untuk revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). Pertamina memandang RUU Migas bukan sekadar revisi aturan, melainkan lokomotif transformasi energi nasional.

Menurut Simon, RUU Migas dapat menjadi lokomotif untuk meningkatkan cadangan migas dan mendorong Indonesia kembali mencapai swasembada energi.

“RUU Migas adalah solusi strategis yang bisa memberikan hasil terbaik, cepat, dan selamat. Ini bukan hanya tentang industri, tetapi tentang masa depan bangsa,” ujarnya.

Simon lantas menyampaikan empat fokus aspirasi utama yang dinilai penting untuk diakomodasi dalam RUU Migas. Pertama, kelembagaan hulu migas.

Dia menyebut, Pertamina mendorong pembentukan atau penunjukan BUMN yang bertugas menjalankan konsesi pengelolaan migas sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Badan ini diharapkan menjadi pihak yang melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha.

"Negara dapat membentuk atau menunjuk badan usaha milik negara yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas yang akan melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha," tutur Simon.

Kedua, perencanaan hulu-hilir migas. Simon menyebut, RUU Migas harus memuat skema perencanaan setara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di sektor kelistrikan.

Dia mengatakan, RUU Migas harus memasukkan Rencana Umum Migas Nasional (RUMGN) dan Rencana Umum Pengembangan Migas (RUPMG) sebagai payung hukum investasi berbasis kebijakan energi nasional.

Ketiga, kepastian fiskal dan perpajakan. Simon menyarankan skema fiskal yang lebih adaptif terhadap keekonomian wilayah kerja, terutama untuk deep water, enhanced oil recovery, lapangan tua, migas non konvensional, dan proyek dekarbonisasi.

Selain itu, Simon menyoroti pentingnya penerapan konsep ring fencing.

Keempat, pembentukan Petroleum Fund. Pertamina mendorong adanya Petroleum Fund yang dikelola BUMN Khusus migas.

Menurut Simon, dana ini difokuskan untuk pendanaan kegiatan eksplorasi, pembangunan infrastruktur, serta program dekarbonisasi.

"Berikut yang kami maksudkan adalah beberapa aspirasi dari kami dan tentunya kami juga mohon dukungan serta masukan dari pimpinan serta anggota Komisi XII," imbuh Simon.

Lebih lanjut, Simon menegaskan bahwa RUU Migas memiliki posisi strategis untuk mempercepat pencapaian swasembada energi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Simon menilai saat ini terjadi kesenjangan yang kian melebar antara produksi dan konsumsi energi nasional. Konsumsi terus tumbuh, sementara produksi migas domestik cenderung menurun akibat natural declining.

Dia menyebut, kondisi itu memaksa Indonesia menutup kebutuhan melalui impor, di tengah investasi hulu migas yang justru semakin melemah.

“Pertumbuhan konsumsi lebih besar daripada produksi kita, sehingga gap harus ditutup dengan impor. Padahal investasi hulu sebagai motor penggerak terus turun. Tanpa regulasi kuat, daya tarik investasi semakin melemah dan ketahanan energi terancam,” jelas Simon.