Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal menindak tegas pelaku praktik impor ilegal, seperti under invoicing. Caranya dengan mencabut izin impornya.

Kebijakan ini ia tegaskan setelah menemukan praktik under invoicing saat melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBCTMP) Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Saat sidak itu, Purbaya menemukan satu kontainer berisi barang yang mencatatkan label harga jual senilai Rp 100 ribuan, padahal di pasaran ataupun e-commerce harga jual yang tertera bisa mencapai Rp 50 jutaan.

"Ke depan, ke perusahaannya kita kasih tahu. Saya minta Dirjen Bea Cukai sampaikan declare yang betul, apa yang ada, dan bayar pajaknya sebelum kami periksa semua impor ekspornya dia," ungkap Purbaya saat media briefing di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

Meski telah menemukan satu praktik janggal di dalam satu kontainer saat sidak itu, Purbaya mengaku belum begitu puas karena baru tahu barang-barang impor ilegal lebih banyak tiba di pelabuhan pada malam hari.

"Katanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramainya. Semarang juga malam-malam. Kita datang siang, kita salah ya? Tapi siang datang saja sudah dapat satu (kontainer) tuh," ujar Purbaya.

"Katanya mereka salah perhitungan, mereka kasih yang sudah rapi, satu jenis barang supaya kalau dihitung jumlahnya pas. Tapi mereka enggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pinter sedikit lah," tegasnya.

Terlepas dari itu, Purbaya menegaskan, Ditjen Bea Cukai memastikan secara serius pembayaran pajak dan kepabeanan dalam deklarasi dokumen perusahaan atau importir ke depannya.

Purbaya juga akan memantau ketat praktik under invoicing kembali terulang, ia tak segan mencabut izin impor perusahaan tersebut. Purbaya juga menyebut, terduga pelaku merupakan perusahaan besar yang mudah dideteksi.

"Ke depan perusahaan-perusahaan besar jangan melakukan hal yang sama lagi, karena saya akan larang impor perusahaan itu. Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan," katanya.

Purbaya juga menegaskan pengawasan praktik under invoicing akan diperkuat dengan penggunaan artificial intelligence (AI).

"Under invoicing harusnya nanti ketika bisa ambil datanya dari Jakarta. Under invoicing kita pakai AI supaya jalan nanti saya akan tarik ke kantor pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Bea Cukai Bimo Wijayanto mengungkapkan kerugian negara dari sisi pajak ratusan miliar dari pelanggaran ekspor produk fatty matter (turunan minyak sawit mentah/ crude palm oil/ CPO).

Berdasarkan analisis DJP, ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis, Fatty Matter dan barang sesungguhnya atu dikenal under invoicing.

Bimo mengatakan ada 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor Fatty Matter dengan total nilai PEB Rp2,08 triliun dengan potensi kerugian negara di sisi pajak yang ditaksir mencapai Rp140 miliar.

"Jadi potensi kerugian negara kami estimasi dari Rp2,08 triliun dari sisi pajak itu sekitar Rp140 miliar," ucap Bimo dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Temuan pelanggaran ekspor ini adalah hasil dari operasi gabungan antara Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) bersama Kepolisian RI (Polri). Operasi ini ditemukan, 87 kontainer bermuatan 1.802 ton fatty matter PT MMS melanggar ketentuan ekspor.

Sebanyak 87 kontainer itu dilaporkan sebagai produk fatty matter, produk turunan CPO yang tidak masuk dalam kelompok yang dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor.

87 kontainer itu diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok, awalnya akan diekspor ke China.

Hanya saja, menurut Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama, barang yang disebut dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) senilai Rp28,7 miliar itu ternyata mengandung campuran produk turunan CPO lainnya. Dengan begitu, ekspor barang tersebut berpotensi dikenakan BK dan kewajiban ekspor.

Dijelaskan, operasi gabungan Kemenkeu (DJBC-DJP) dan Satgassus Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter - kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," ungkap Djaka.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan ekspor Fatty Acid Methyl Ester (FAME/Fatty Matter) atau produk turunan minyak sawit hingga 278% menjadi titik awal terbongkarnya dugaan manipulasi dokumen ekspor oleh PT MMS. Dari hasil operasi gabungan Bea Cukai dan Satgassus Polri, ditemukan 87 kontainer berisi 1.802 ton fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen ekspor, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp2,8 triliun.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, peningkatan ekspor fatty matter secara tidak wajar itulah yang pertama kali menimbulkan kecurigaan aparat. Setelah ditelusuri, sebagian besar barang ternyata bukan termasuk kategori yang bebas pajak seperti yang dilaporkan.

"Khusus yang diduga terjadi lonjakan, kaitannya dengan ekspor fatty matter, dimana ada peningkatan 278% dan di dalamnya setelah kita cek ternyata bukan golongan yang tidak dikenakan pajak. Jadi dari situ. Ini belum selesai, masih (terus berlanjut pemeriksaannya)," kata Listyo saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dugaan pelanggaran itu terungkap dalam operasi gabungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama Polri, yang menertibkan ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO). Dalam operasi tersebut, 87 kontainer milik PT MMS yang akan diekspor ke China diamankan, karena diduga melanggar ketentuan ekspor.

Barang-barang dalam kontainer itu dilaporkan sebagai fatty matter, produk yang tidak dikenakan bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan barang tersebut mengandung campuran turunan CPO lainnya yang seharusnya dikenakan BK dan lartas ekspor.

"Barang diberitahukan sebagai Fatty Matter, kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Hasil uji laboratorium BLBC dan IPB menunjukkan produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor," timpal Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama.

Foto: Barang bukti pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Barang bukti pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (6/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Menurut Djaka, nilai barang dalam dokumen ekspor sebesar Rp28,7 miliar itu jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Analisis Ditjen Pajak (DJP) juga menemukan indikasi under invoicing, atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga riil, sehingga menimbulkan potensi kerugian besar bagi negara.

"Berdasarkan analisis DJP (Ditjen Pajak), ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (Fatty Matter) dan barang sesungguhnya (under invoicing)," ujarnya.

Selain 87 kontainer yang disita, DJBC juga tengah menelusuri dugaan serupa pada 200 kontainer seberat 4.700 ton senilai Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 50 kontainer lain senilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan, Medan.

Saat ini, Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) tengah dilakukan terhadap PT MMS dan tiga afiliasinya, yakni PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN.

Berikut kronologi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit PT MMS diduga melanggar ketentuan dokumen ekspor:

• 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
• ⁠20-21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang yang sama. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
• 22-23 Oktober 2025: Dilakukan pemeriksaan bersama antara Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
• 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik serupa; total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
• 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC atas 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
• ⁠31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
• ⁠3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC atas 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Jakarta, CNBC Indonsia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan "inspeksi mendadak" alias sidak ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meninjau sistem pengawasan di sana.

Hasil dari sidak itu, Purbaya menemukan bahwa sistem pengawasan Bea Cukai di pelabuhan maupun di kapal-kapal patroli laut yang dekat dengan perbatasan belum terintegrasi dengan sistem yang canggih.

"Enggak ada kendala, cuma saya ingin lihat seberapa canggih sih punya Bea Cukai," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia mengatakan, sidak ini dilakukan sebagai bagian dari upayanya untuk menyelesaikan masalah under invoicing yang selama ini dikritik Presiden Prabowo Subianto hingga membuat bocornya potensi penerimaan negara.

"Bisa enggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under-invoicing. Di situ sebenarnya sudah cukup bagus tapi belum ke level di mana saya bisa secara online di situ aja monitor kapalnya under-invoicing," paparnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan, dalam tiga bulan ke depan, DJBC juga akan fokus mengembangkan sistem deteksi pengawasan yang kuat, terutama dengan mengembangkan sistem AI yang terkoneksi.

"Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di Bea Cukai," tegas Purbaya.

"Jadi kita akan perkuat itu, Pajak juga sama nanti, pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung," ungkapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan akan ada penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal, mulai dari komoditas rokok, tekstil, hingga baja.

Dia mengaku telah memegang daftar nama-nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya untuk penindakan.

Adapun, modusnya pelaku-pelaku ini adalah dengan melakukan under invoicing. Under invoicing adalah praktik yang dilakukan dengan melaporkan penerimaan atau pembelian yang lebih rendah dari data sebenarnya.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (21/10/2025).

Adapun, saat dikonfirmasi soal potensi pengembalian uang ke negara, Purbaya mengungkapkan angkanya masih dihitung.

"Belum tahu. Masih kita hitung," singkat Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan tugas khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Purbaya sudah menegaskan dirinya akan melakukan tugas tersebut. Menurutnya, tugas ini diberikan untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia.

Purbaya mengatakan, sejak 15 Oktober 2025, pihaknya telah membuka kanal pengaduan langsung untuk masyarakat, yang disebut "Lapor Pak Purbaya" untuk mengawasi layanan di sektor perpajakan.

"Nanti kita lihat, kan. Saya sudah buka pengaduan ke masyarakat langsung, kan. Nanti kita monitor ke depan, masih ada yang nekat apa enggak," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan urusan pajak dan bea cukai itu dibuka via WhatsApp dengan nomor 082240406600.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.