REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan masih menunggu keputusan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memuat hasil pembahasan bersama platform digital mengenai teknis pelaksanaan pemungutan pajak platform lokapasar (marketplace). Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan asosiasi pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan dan siap mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Saat ini, idEA terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap mekanisme administrasi yang diterapkan dapat efektif, sederhana, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah, platform digital, maupun para penjual (seller)," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Budi menerangkan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, platform marketplace diperkirakan diberikan waktu sekitar satu bulan sejak aturan pelaksanaan ditetapkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mulai menjalankan mekanisme pemungutan pajak. Namun, masa penyesuaian tersebut masih menunggu penetapan resmi dari pemerintah.

Selain itu, idEA juga menunggu komunikasi dan sosialisasi dari DJP kepada para penjual agar memahami mekanisme yang akan diterapkan dan dapat mempersiapkan diri.

"Kami meyakini bahwa koordinasi yang erat, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini," kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui platform marketplace dapat mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, ia menegaskan waktu pelaksanaannya masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan DJP.

"Marketplace enggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar. Mungkin mulai Juli, nanti saya akan double check dengan (otoritas) pajak," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (29/6).

Jakarta: Cara membuat NPWP online melalui Coretax DJP kini semakin mudah dilakukan. Masyarakat tidak lagi harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah layanan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.

Bagi Kamu yang ingin mengetahui cara membuat NPWP online Coretax DJP, berikut panduan lengkapnya.

Cara Membuat NPWP Online Coretax DJP

1. Buka Website Coretax DJP

Langkah pertama adalah mengakses laman resmi Coretax DJP melalui:
https://coretaxdjp.pajak.go.id
Pastikan menggunakan jaringan internet yang stabil agar proses registrasi berjalan lancar.

2. Pilih Menu Daftar

Pada halaman utama, klik tombol "Daftar di sini" untuk membuat akun baru.
Selanjutnya pilih jenis wajib pajak yang sesuai, yaitu:
- Wajib Pajak Orang Pribadi
- Wajib Pajak Badan
- Instansi Pemerintah
- Pemungut PPN PMSE Luar Negeri

3. Konfirmasi Kepemilikan NIK

Sistem akan menanyakan apakah Kamu telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Apabila sudah memiliki NIK, pilih:
- Aktivasi NIK, jika ingin menggunakan NIK sebagai NPWP.
- Hanya Registrasi, apabila hanya ingin membuat akun Coretax terlebih dahulu.

4. Isi Data Diri

Lengkapi seluruh informasi pribadi, antara lain:

- Nama lengkap
- Tempat lahir
- Tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Status pernikahan
- NIK
- Nomor Kartu Keluarga (KK)

Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen kependudukan.

5. Verifikasi Email dan Nomor HP

Masukkan alamat email aktif dan nomor telepon seluler.
Kode OTP akan dikirim melalui SMS. Masukkan kode tersebut untuk menyelesaikan proses verifikasi akun.

6. Unggah Dokumen Persyaratan

Unggah dokumen sesuai kategori wajib pajak.

Untuk Warga Negara Indonesia (WNI):

KTP

Untuk Warga Negara Asing (WNA):

Paspor
KITAS atau KITAP

Sementara bagi pelaku usaha, siapkan dokumen izin usaha atau dokumen pendukung lainnya apabila diminta oleh sistem.

7. Lengkapi Data Keluarga

Masukkan informasi anggota keluarga yang memiliki hubungan istimewa, seperti:

- Orang tua
- Suami atau istri
- Anak

8. Isi Informasi Penghasilan

Lengkapi data mengenai sumber penghasilan yang dimiliki. Setelah selesai, simpan data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

9. Isi Kode KLU dan Alamat

Masukkan:
- Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
- Alamat domisili
- Alamat sesuai KTP

Pastikan seluruh informasi alamat sudah benar agar tidak terjadi kendala saat proses verifikasi.

10. Verifikasi Identitas

Sistem akan meminta pengguna melakukan verifikasi data.
Pada tahap ini Kamu perlu:

- Memeriksa kembali seluruh data yang telah diisi.
- Mengunggah foto atau melakukan verifikasi wajah (live photo) sesuai instruksi.

11. Ajukan Permohonan NPWP

Jika seluruh data telah lengkap:
Centang pernyataan kepatuhan.
Klik "Ajukan Permohonan".

Selanjutnya tunggu proses verifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Informasi mengenai status pendaftaran akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan.

Tips Agar Pendaftaran NPWP Online Berhasil

Meski proses pendaftaran NPWP kini dapat dilakukan secara online melalui Coretax DJP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengajuan tidak mengalami kendala saat proses verifikasi.

Pastikan Kamu menggunakan alamat email dan nomor telepon seluler yang masih aktif karena keduanya akan digunakan untuk menerima kode verifikasi (OTP) maupun informasi terkait status permohonan.

Selain itu, pastikan data NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) telah sesuai dengan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Saat mengunggah dokumen persyaratan, gunakan hasil pemindaian atau foto dengan kualitas yang jelas sehingga seluruh informasi dapat terbaca oleh sistem. Jangan lupa untuk mengisi alamat domisili sesuai dokumen resmi agar proses validasi berjalan lebih mudah.

Pada tahap akhir, sistem juga akan meminta pengguna melakukan verifikasi wajah. Karena itu, pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil agar proses verifikasi dapat diselesaikan tanpa gangguan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik mendapat beragam respons. Sejumlah responden menilai pertanyaan yang diajukan petugas lapangan terlalu mendetail dan menyentuh ranah sensitif.

Petugas sensus mencatat secara rinci mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan aset. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan penilaian kekayaan atau perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dinilai wajar oleh otoritas statistik karena melibatkan informasi internal operasional usaha. Namun, pendekatan instrumen pengisian yang mendalam ini sangat diperlukan agar hasil pendataan tidak bersifat superfisial.

Jika pendataan hanya menanyakan kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas lapangan. Melalui indikator kapasitas, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara riil dan objektif.

Sebagai contoh, usaha konveksi berskala rumahan dengan satu mesin jahit memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda dengan pabrik berpekerja puluhan orang. Toko kelontong fisik juga memiliki ekosistem yang berbeda dibanding pelaku perdagangan digital.

Variabel pertanyaan yang detail sengaja dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik yang spesifik dalam sektor industri sejenis. Langkah ini krusial agar pengambil kebijakan mampu melihat kapasitas riil dari setiap klaster unit usaha.

Berbeda dengan sensus edisi sebelumnya, SE2026 mengintegrasikan aspek potret usaha dengan kondisi ekonomi pada sektor rumah tangga. Kombinasi interaksi dua elemen ini dinilai menjadi kunci utama dalam membaca dinamika makroekonomi nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan instrumen evaluasi kekayaan finansial pribadi maupun penentuan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni diarahkan untuk memetakan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai lapisan produsen.

Masyarakat diimbau tidak perlu ragu memberikan data valid kepada petugas karena jaminan kerahasiaan diatur ketat oleh undang-undang. Seluruh rekam informasi individual dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan," pungkas keterangan resmi.

Bisnis.com, DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan bersama wajib pajak.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Rumah Jabatan Bupati Jembrana.

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Darmawan, menjelaskan bahwa implementasi Tim Bersama akan dilakukan melalui mekanisme kerja yang mengintegrasikan pendataan, pertukaran data, pengawasan, dan edukasi perpajakan.

Tim tersebut dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana dengan dukungan Subtim Pendataan dan Pendaftaran, Subtim Pertukaran dan Pengolahan Data, Subtim Pengawasan Wajib Pajak Bersama, serta Subtim Edukasi dan Dukungan Teknis.

"Kami meyakini bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal pengawasan. Yang lebih penting adalah membangun kepatuhan melalui edukasi dan pemanfaatan data yang berkualitas. Karena itu, tim bersama dibentuk agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja dalam satu langkah, saling berbagi data, saling menguatkan, dan bersama-sama memberikan pembinaan kepada wajib pajak," jelas Darmawan dikutip dari keterangan pers, Kamis (25/6/2026).

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa implementasi tim bersama akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendataan wajib pajak (canvassing), pertukaran dan pengolahan data hasil canvassing, penyusunan daftar sasaran pengawasan bersama, pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak, hingga penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan perpajakan.

“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyambut baik adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana masih menjadi yang terendah di Provinsi Bali. Saya sangat berharap pembentukan tim bersama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga uang tersebut dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan daerah," ujar Kembang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat dukungan bagi sektor usaha mikro dan kecil melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang memberikan kepastian insentif perpajakan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola usaha.

Regulasi baru tersebut memastikan wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% tanpa batas waktu.

Kebijakan itu dinilai menjadi stimulus bagi pengembangan usaha kecil karena memberikan kepastian fiskal di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi dan daya saing UMKM.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana menegaskan aturan tersebut justru memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil, bukan menambah beban baru.

"Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah semakin menegaskan keberpihakannya kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil. Wajib pajak orang pribadi dan perusahaan perseorangan yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa batas waktu," ujar Temmy lewat rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Selain mempertahankan tarif PPh Final 0,5%, pemerintah juga tetap memberikan fasilitas tarif pajak 0% bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan hingga Rp500 juta. Skema tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas skala usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi bersaing di pasar.

Di sisi lain, pemerintah mengarahkan kebijakan perpajakan agar turut mendorong perbaikan tata kelola bisnis. Salah satunya melalui penguatan budaya pencatatan dan pembukuan keuangan di kalangan pelaku UMKM.

"Kami ingin mendorong pengusaha UMKM memiliki pembukuan yang semakin baik. Selain memudahkan akses pembiayaan, pembukuan juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur proses UMKM naik kelas," katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian UMKM tengah mengembangkan fitur pencatatan keuangan sederhana yang akan diintegrasikan ke dalam Superapps SAPA UMKM.

Fitur tersebut ditujukan untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan secara praktis dan lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan usaha maupun akses pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati mengatakan PP Nomor 20 Tahun 2026 dirancang agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran.

Menurut Inge, evaluasi pemerintah menunjukkan masih terdapat badan usaha yang telah berkembang namun tetap memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5%. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan agar insentif difokuskan kepada pelaku usaha yang memang masih berada pada kategori mikro dan kecil.

Dia menambahkan, mekanisme perpajakan untuk badan usaha tetap mempertimbangkan kondisi riil perusahaan karena pengenaan pajak didasarkan pada laba yang diperoleh. Dengan demikian, perusahaan yang masih membukukan kerugian tidak dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Badan.

Pemerintah juga mempertahankan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi badan usaha dengan omzet tertentu agar beban fiskal tetap proporsional dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha.

"Kebijakan ini bukan untuk memberatkan UMKM, tetapi memastikan insentif perpajakan diberikan kepada pihak yang tepat. Pemerintah tetap memberikan kemudahan kepada usaha mikro dan kecil, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta, Kamis (25/6).

Sidak dilakukan untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat di industri baja nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangan resmi.

Purbaya mengungkapkan sidak dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meski demikian, Purbaya menegaskan proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyatakan seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam proses klarifikasi yang tengah berjalan.

Purbaya menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan meminta otoritas perpajakan mempercepat pengumpulan serta analisis data agar hasil verifikasi dapat segera memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Ia juga menegaskan pemerintah akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta pada Kamis (25/06/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan, sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri nasional.

Dia mengaku bahwa pemerintah memegang komitmen penuh untuk memastikan seluruh pelaku usaha di Tanah Air menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Bendahara negara mengungkapkan bahwa sidak ini bermula dari adanya indikasi awal yang menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan ke kas negara.

Merujuk pada data yang dikantongi pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai setoran pajak dari perusahaan bersangkutan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah telah meminta pihak perusahaan untuk menyerahkan sejumlah dokumen serta data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Meskipun demikian, Purbaya menggarisbawahi bahwa proses yang tengah berjalan saat ini masih sebatas tahap klarifikasi. Artinya, pemerintah belum menarik kesimpulan apa pun mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan baja tersebut.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," tambahnya.

Dalam pertemuan di lokasi sidak, pihak manajemen perusahaan mengklaim bahwa seluruh kegiatan operasional mereka telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pihak manajemen juga menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan pemerintah selama proses klarifikasi berlangsung.

Merespons hal tersebut, Purbaya menyambut baik sikap kooperatif perusahaan dan langsung menginstruksikan jajaran otoritas perpajakan untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data. Hal ini diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ke depan, pemerintah membidik akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain, berbekal hasil pemantauan dan data yang telah dihimpun. Upaya ini, kata Purbaya, krusial untuk menciptakan level playing field atau persaingan usaha yang setara di berbagai sektor industri.

"Seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," tutupnya.

Bisnis.com, MALANG — Tiga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset senilai Rp24,9 miliar milik 158 penunggak pajak dalam Pekan Sita Serentak yang digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2026.

Total tunggakan pajak yang menjadi sasaran penagihan mencapai Rp621,2 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III sebagai langkah tegas atas wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo dan telah dikenakan surat paksa, tetapi belum melunasi kewajibannya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur III sekaligus Ketua Pokja Penegakan Hukum Jawa Timur, Rachmad Auladi, mengatakan Kanwil DJP Jawa Timur III berkontribusi signifikan dalam kegiatan ini dengan menyita 86 aset dari total 230 unit yang disita secara keseluruhan, dengan nilai taksiran Rp11,3 miliar dan total tunggakan yang dikejar mencapai Rp231,7 miliar.

Menurutnya, aset yang disita Kanwil DJP Jawa Timur III beragam jenisnya, meliputi rekening/giro, tanah dan bangunan, kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, perhiasan, logam mulia, serta piutang usaha. Di antara aset yang disita terdapat kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis.

”Penyitaan ini merupakan langkah lanjutan yang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya, upaya persuasif kepada wajib pajak dilakukan. Namun, karena wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, maka DJP menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyitaan,” tuturnya dikutip Rabu (24/6/2026).

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan perpajakan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sasaran penyitaan adalah wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat paksa, namun tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Langkah tegas ini menjadi sinyal penting bagi para wajib pajak bahwa melunasi utang pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga kontribusi nyata terhadap kemajuan dan kemandirian bangsa.

“Iktikad baik dari wajib pajak dengan melunasi utang pajaknya sangat diharapkan sehingga penyitaan aset dapat dihindari. Kesempatan melunasi utang pajak masih terbuka sehingga aset wajib pajak yang disita bisa dikembalikan sebelum nanti dilelang,” tuturnya.

Menurutnya, aset-aset yang disita merupakan hasil asset tracing oleh juru sita pajak negara (JSPN) dan dipastikan sah secara hukum. Jika hingga waktu yang ditentukan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan atau tidak ada iktikad baik atas tunggakan pajaknya, maka aset yang telah disita akan dilanjutkan ke tahap lelang melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Juru Sita Pajak Negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak yang diatur lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.

Dia menjelaskan pula, dengan adanya kegiatan pekan sita serentak ini, diharapkan dapat memberikan deterrent effect kepada para penunggak pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain, DJP akan terus memberikan edukasi kepada wajib pajak dan mendorong penegakan hukum perpajakan berjalan humanis, adil, dan efektif.(K24)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan tidak akan mengganggu sumber dana investor untuk membeli surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih.

Purbaya menyampaikan perlindungan dalam skema Patriot Bond hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut dan tak akan menelusuri sumber dananya. Sementara, untuk pemeriksaan kewajiban perpajakan terhadap aktivitas usaha milik investor tetap dapat dilakukan.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja kalau dia melakukan bisnis," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Terkait risiko pencucian uang, menurut dia, pemerintah ingin uang yang berada di luar negeri agar bisa kembali masuk ke Indonesia. Ia mengakui skema tersebut terdapat kerugian, tetapi uang dapat ditarik untuk keperluan pembangunan.

"Daripada uangnya di luar (negeri) terus. Biar dia masuk ke sistem, ya emang ada loss sedikit. Tapi, menurut saya sih, gampangnya kan uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun," terangnya.

Ia pun menyanggah apabila skema pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond disebut sebagai bentuk Tax Amnesty. Purbaya menerangkan Tax Amnesty adalah semua uang yang masuk bebas pajak, sementara skema ini tidak semuanya dibebaskan.

[Gambas:Youtube]

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah kira-kira. Tapi kalau dia punya perusahaan segala macam, dia diperiksa biasa, tapi uang yang masuk ke situ aman. Tapi, perusahaannya enggak imun. Jadi, nggak seperti tax amnesty," ungkap Purbaya.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang yang diterbitkan oleh BPI Danantara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam UU terbaru tersebut, pemerintah memperbolehkan Danantara menerbitkan utang dan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Nantinya, pembeli surat utang tersebut akan dilindungi dari tuntutan pidana termasuk yang berkaitan dengan sektor perpajakan.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan dan dari gugatan secara perdata," tulis Pasal 50A ayat 5 aturan tersebut.

Pemerintah menegaskan data dan informasi pembeli surat utang khusus Danantara tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak ataupun dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Hanya saja, investor yang bisa membeli Patriot Bond ataupun Merah Putih Bond adalah yang sudah tidak memiliki piutang perpajakan, termasuk mereka yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat utang khusus akan diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 50A ayat 10.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan pemerintah akan menerapkan proses seleksi dalam investasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond guna mencegah penyalahgunaan instrumen tersebut.

"Enggak, kan kita juga akan selektif juga," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (23/6/2026), saat ditanya mengenai ketentuan perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Bambang menjelaskan bahwa rangkaian investasi ke instrumen tersebut akan dilakukan secara selektif sehingga menutup celah terjadinya penyimpangan yang berpotensi membuat investor kebal hukum saat membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Sebagai konteks, dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 50A ayat (4) yang telah disahkan, dijelaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah dalam sistem keuangan nasional.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian bunyi ayat (5) Pasal 50A revisi UU PPSK.

Sementara itu, ayat (6) mengatur bahwa data dan informasi dari kegiatan investor dalam membeli surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti hukum di pengadilan.

Di sisi lain, Bambang menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi nasional.

"Tujuannya bagus itu. Artinya kan kita memang menghimpun dana masyarakat yang cukup besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap insentif perpajakan berupa penurunan tarif bea masuk hingga 0% untuk sejumlah barang kebutuhan industri seperti LPG dan bahan baku plastik bisa meringankan beban industri dan menekan inflasi.

Keringanan bea masuk ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II/2026. Namun, keringanan bea masuk impor kebutuhan industri ini sejatinya sudah diumumkan oleh pemerintah sejak akhir April 2026 dan berlaku untuk enam bulan.

Pada semester II/2026 ini, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa bea masuk 0% untuk impor LPG, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.

Bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar meski negara harus kehilangan pendapatan kepabeanan sebesar Rp360 miliar per tahun.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek pengganda yang bisa didorong," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, bea masuk 0% untuk impor bahan baku plastik diharapkan bisa menekan potensi inflasi. Sebab, pemerintah mengkhawatirkan adanya efek rambatan inflasi ke berbagai produk atau barang lainnya yang membutuhkan kemasan plastik.

Pemerintah juga memberikan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk impor suku cadang pesawat. Insentif ini diharapkan bisa turut mendukung industri penerbangan.

"Ini untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO [maintenance, repair and operations] agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan," terang Airlangga.

Secara terperinci, berikut paket stimulus ekonomi untuk paruh kedua 2026 yang dianggarkan total sebesar Rp26,34 triliun:

A. Stimulus dan insentif

1. Pajak penulis: penetapan tarif khusus pajak penghasilan (PPh) final royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Tarif ini lebih rendah dari tarif yang ada yakni 5% sampai 35%;

2. Diskon tiket transportasi periode libur sekolah dengan anggaran Rp190,5 miliar untuk 3 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026; 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni sampai 15 Agustus; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 20 Juni sampai 5 Juli 2026;

Insentif transportasi udara selama musim liburan dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk 2,3 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik dan kelas ekonomi;

3. Diskon transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp161,4 miliar untuk 2,6 juta penumpang: potongan tarif 30% harga tiket kereta api periode 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027; 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni periode 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027; serta gratis tarif jasa kepelabuhanan ASDP periode 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027;

Insentif transportasi udara Natal dan Tahun Baru dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang: subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat berjadwal domestik kelas ekonomi;

4. Insentif impor LPG dan bahan baku plastik berupa bea masuk 0%: untuk impor LPG bagi industri petrokimia dengan estimasi total manfaat Rp2,25 triliun, dan kehilangan pendapatan negara Rp360 miliar per tahun, serta bea masuk 0% atas bahan baku plastik; lalu penurunan bea masuk impor suku cadang pesawat dengan anggaran Rp500 miliar;

B. Magang dan Vokasi

5. Program magang: mulai Juli dengan alokasi dana Rp4,14 triliun untuk total 150.000 peserta;

6. Pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun untuk peningkatan keterampilan kompetensi tenaga kerja. Target prioritas vokasi ini adalah untuk 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja terdampak PHK.

C. Bantuan pangan

7. Bantuan beras 10 kilogram dengan prakiraan anggaran Rp17,54 triliun untuk 33,24 juta penerima selama tiga bulan dimulai Juli 2026.

8. Bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai untuk pengrajin tahu/tempe dengan anggaran Rp500 miliar. Bantuan SPHP paling tinggi sebesar Rp2.000 per kilogram untuk total 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas harga acuan pembelian (HAP).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan sejumlah tantangan dan dinamika dalam mengawal program prioritas pemerintah, tidak terkecuali terkait dengan potensi hilangnya penerimaan negara.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto kepada para pemangku kepentingan di program prioritas pemerintah, seperti bendahara kementerian/lembaga, pelaksana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada acara Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC), Kamis (18/6/2026).

Beberapa risiko hilangnya penerimaan negara ini turut berasal dari program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta KDMP. Terkait dengan MBG, Bimo menyebut adanya risiko hilangnya potensi penerimaan negara dari permohonan bebas pajak atas program tersebut.

Menurut Bimo, ada kerancuan kebijakan yang sebelumnya ditetapkan oleh bekas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat masih menjabat. Kebijakan dimaksud yakni mengajukan dana insentif operasional harian yang disalurkan ke dapur-dapur pengelola atau SPPG agar dikategorikan sebagai dana bantuan atau hibah.

Apabila merujuk ketentuan perpajakan, dana dengan skema ini bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Padahal, SPPG atau lebih dikenal Dapur MBG yang menerima insentif operasional harian ini dijalankan oleh badan usaha.

"Ada surat edaran dari Kepala BGN yang lama, yang menetapkan seluruh hibah MBG tidak kena pajak. Padahal, untuk menetapkan barang kena pajak dan tidak kena pajak seharusnya dilakukan berdasarkan dengan undang-undang. Tetapi kami pahami dan kami sedang akan selesaikan ini bersama," terang Bimo di acara tersebut secara virtual pada siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, dikutip Jumat (19/6/2026).

Sebagaimana diketahui, kini pemerintah telah menjanjikan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Khususnya setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dadan serta dua bekas wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi. Presiden Prabowo Subianto pun telah menggantikan Dadan dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru.

Selain MBG, otoritas pajak turut mengidentifikasi potential loss dari program KDMP. Bedanya, potensi hilangnya penerimaan negara ini berasal dari Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Bimo menerangkan, pelaksanaan KMS atas pembangunan KDMP dapat memicu hilangnya penerimaan negara apabila realisasinya lebih rendah dari yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh realisasi belanja bahan bangunan yang kemungkinan melebihi anggarannya.

"Hal ini disebabkan oleh indikasi pengelolaan yang belum optimal terkait proses pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara ini.

Masih terkait dengan KDMP, fiskus turut mengidentifikasi risiko kewajiban formal perpajakan yang tidak terpenuhi oleh wajib pajak (WP) seperti pelaporan, penghitungan, penghitungan, pemotongan maupun pemungutan pajak.

Hal ini berpotensi terjadi sejalan dengan peningkatan transaksi yang dijalan koperasi, namun tidak dibarengi oleh edukasi yang berkelanjutan atas hak dan kewajiban perpajakan.

Tidak hanya itu, potential loss penerimaan negara juga bisa muncul akibat ketiadaan maupun lambatnya integrasi data transaksi keuangan antara kementerian/lembaga yang menjalankan program pemerintah.

Oleh sebab itu, guna mencegah potensi hilangnya penerimaan negara, Bimo menyebut pihaknya terus melakukan pendekatan proaktif kepada seluruh pemangku kepentingan yang menjalankan program pemerintah. Peluncuran buku panduan Coretax, yang merupakan sistem inti administrasi perpajakan ini, turut diharapkan bisa memitigasi sejak awal potensi tersebut.

"Kami terus melakukan pendekatan yang proaktif dengan melakukan pendekatan ke pimpinan lembaga terkait yang bisa nantinya berkomitmen mengintegrasikan data transaksi keuangan antar kementerian/lembaga, supaya bisa terjadi pertukaran data yang lebih real time," terangnya.

Terkait dengan Coretax, Bimo menyebut otoritas pajak dapat menangkap berbagai data transaksi ekonomi serta praktik digital maupun shadow economy. Apalagi, proyek digitalisasi sistem perpajakan dengan anggaran senilai Rp1 triliun lebih ini turut mengintegrasikan berbagai data seperti di antaranya kepabeanan dan cukai, kepemilikan manfaat badan usaha, maupun dari 55 perbankan.

Tidak hanya penerimaan pajak pusat, Coretax juga bisa mengidentifikasi potensi penerimaan pajak daerah. Dari sinergi pertukaran data antara DJP dengan daerah, otoritas menemukan adanya tambahan pajak yang bisa terkumpul oleh Dispenda seluruh Indonesia sekitar Rp50 triliun.

"Rp50 triliun ini merupakan tambahan yang datanya setelah interoperable dengan kami, menunjukkan bahwa teman-teman Dispenda itu mempunyai objek yang selama ini belum tertagih. Misalnya, Pajak Pembangunan 1, Pajak Hotel dan Restoran, provinsi dan kabupaten/kota bisa memeroleh lima kali lipat daripada potensi yang belum pernah tergali sebelumnya," pungkas Bimo.