Bisnis.com, JAKARTA— Pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic), entitas anak PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), mulai menghadirkan layanan internet berharga terjangkau ke pasar. XLSMART dan Biznet menyikapinya dengan menjaga kualitas layanan.

Pada 19 Februari 2026, Surge mulai mengomersialkan program Internet Rakyat (IRA). Produk ini menawarkan koneksi internet berkecepatan 100 Mbps dengan biaya Rp100.000 per bulan. Layanan tersebut dikembangkan khusus untuk teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) di spektrum 1,4 GHz.

Surge, melalui Telemedia Komunikasi Pratama, memenangkan Regional I dalam lelang frekuensi 1,4 GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan nilai Rp403,7 miliar. Wilayah ini mencakup Jawa, Papua, dan Maluku.

Sementara itu, MyRepublic meluncurkan layanan FWA bertajuk MyRepublic Air dengan harga mulai Rp100.000 per 30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps. Perusahaan ini memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada Oktober 2025 untuk Regional II dan Regional III, masing-masing dengan nilai Rp300,8 miliar dan Rp100 miliar. Regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan Regional III mencakup Kalimantan dan Sulawesi.

MyRepublic memandang persaingan di segmen internet rumah dengan harga terjangkau sebagai perkembangan positif bagi industri, karena mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang lebih merata. Perusahaan juga menegaskan kehadirannya melalui MyRepublic Air dengan semangat #AksesInternetRakyat untuk menyediakan layanan berkualitas tanpa mengorbankan mutu koneksi.

Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic, Iman Syahrizal, menjelaskan strategi harga mulai Rp100 ribuan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas penetrasi pasar, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses internet terjangkau.

“Ke depan, kami akan terus menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan pasar dan dinamika industri, dengan tetap menjaga keseimbangan antara affordability dan kualitas layanan yang menjadi standar MyRepublic Indonesia,” kata Iman kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) menilai dinamika kompetisi sebagai hal yang wajar dalam industri layanan internet fixed broadband (FBB). Kehadiran pemain baru dinilai akan membuat persaingan semakin dinamis sekaligus menjadi tantangan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat keunggulan kompetitif.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSmart, Reza Mirza, mengatakan perusahaan tetap fokus menghadirkan pengalaman terbaik melalui kualitas jaringan, inovasi produk, dan layanan pelanggan yang unggul.

“Kami percaya pelanggan tidak hanya mempertimbangkan harga tetapi juga kualitas dan stabilitas jaringan,” kata Reza

Menurutnya, dalam menghadapi pasar yang kompetitif, XLSmart berupaya menghadirkan layanan bernilai tambah. Strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga kualitas koneksi yang cepat dan stabil serta pengalaman pelanggan secara menyeluruh.

“Strategi kami tidak hanya berfokus pada harga yang kompetitif, tetapi juga kualitas layanan, koneksi yang cepat dan stabil, serta pengalaman pelanggan yang menyeluruh,” katanya.

Ke depan, XLSmart akan terus mengamati kebutuhan masyarakat terhadap koneksi internet yang andal, dengan menyediakan berbagai paket WiFi rumah yang fleksibel, termasuk paket berlangganan dengan kecepatan hingga 1 Gbps.

“Termasuk paket berlangganan dengan kecepatan 150 Mbps hingga 1 Gbps,” kata Reza.

Pandangan serupa disampaikan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet). Perusahaan melihat kehadiran pemain baru bukan sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperluas pilihan layanan internet bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan akses.

Senior Manager Marketing Biznet, Adrianto Sulistyo, menilai meningkatnya jumlah penyedia layanan internet akan membantu mengurangi kesenjangan digital, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah.

“Dengan lebih banyak penyedia layanan Internet yang bersaing, kami percaya bahwa kesenjangan digital di Indonesia akan semakin berkurang, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah kecil,” kata Andrianto kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, harga dan kualitas tetap menjadi faktor utama dalam keputusan konsumen. Karena itu, Biznet akan terus fokus meningkatkan kualitas layanan melalui teknologi dan infrastruktur terkini. Saat ini, layanan termurah Biznet berada di kisaran Rp150.000 per bulan, khususnya di kota-kota kecil.

“Bagi Biznet, kualitas layanan merupakan faktor utama kami dalam melayani masyarakat,” kata Andrianto.

Dia menambahkan, pelanggan akan merasa diuntungkan jika tersedia layanan dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Hal tersebut diyakini akan semakin memperkecil kesenjangan digital di Indonesia. Fokus utama perusahaan adalah memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, dengan kualitas layanan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan serta mampu mendukung kebutuhan digital yang terus meningkat.

“Oleh karena itu selaku penyedia layanan, kami fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas layanan, sehingga kedepannya kegiatan digital yang lancar dapat dilakukan tanpa khawatir akan adanya keterbatasan bandwidth dan reliabilitas layanan lebih terjamin,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

“Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet. Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

Adapun WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan per site sekitar Rp125 juta - Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi.

"Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung.

Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

“Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

Beban yang lebih tinggi ....

Kinerja WIFI-DSSA

Di tengan beban baru yang akan dihadapi para pemenang, WIFI mencatatkan kinerja positif pada semester I/2025, dengan peningkatan pendapatan 66% menjadi Rp513,5 miliar dan laba bersih melonjak 153,6% menjadi Rp227,8 miliar.

Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari iklan dan bandwidth, serta efisiensi biaya pokok pendapatan. Perusahaan berencana memanfaatkan momentum ini untuk ekspansi jaringan serat optik lebih lanjut. Beban pokok pendapatan WIFI turun 6,59% menjadi Rp121,1 miliar.

Beban WIFI akan bertambah sekitar Rp403 miliar untuk biaya penggunaan frekuensi yang dibayarkan selama 10 tahun ke depan, dengan tahun pertama mereka wajib membayar tiga kali dari biaya penawaran di awal. Beban tersebut belum termasuk ongkos untuk investasi perangkat di FWA 1,4 GHz, dan SDM.

Beban frekuensi yang harus dibayarkan WIFI lebih besar dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada semester I/2025.

Bisnis coba menghubungi WIFI mengenai persiapan perusahaan dalam mewujudkan kewajiban menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. Hingga berita ini diturunkan WIFI tidak memberi jawaban.

Sementara itu, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), induk Eka Mas Republik, mengalami penurunan pendapatan usaha sebesar 13,16% YoY menjadi US$1,32 miliar atau Rp21,92 triliun pada semester I/2025.

Sejalan dengan pendapatan yang turun, laba bersih anjlok 48,88% menjadi US$97 juta atau Rp1,6 triliun, terutama dipengaruhi penurunan kinerja di segmen pertambangan dan perdagangan batu bara serta kenaikan beban usaha dan beban pokok pendapatan.

Sama seperti WIFI, beban DSSA akan bertambah ke depan untuk menggelar FWA 1,4 GHz dan biaya frekuensi sebesar Rp400,8 miliar untuk melayani regional II dan regional III.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

“Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menyelesaikan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access(FWA).

Teknologi ini diharapkan dapat menjadi pendekatan baru untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

“Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026.

Komdigi membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekosistem menjadi sorotan dalam pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz, yang belum lama dimenangkan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

Global System for Mobile Communications Association (GSMA), asosiasi yang mewadahi operator telekomunikasi di seluruh dunia, mengungkap tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz dan 2,1 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas.
Sependapat dengan GSMA, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan tantangan utama pengembangan frekuensi 1,4 GHz di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem perangkat dan pasar, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang menggunakannya untuk layanan komersial.

“Kondisi ini akan membuat ketersediaan chipset, perangkat, dan dukungan vendor global masih terbatas, sehingga biaya investasi dan waktu adopsi berpotensi tinggi,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

Tesar menambahkan untuk membangun ekosistem, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama.

Dia menambahkan dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta keterlibatan vendor global, ekosistem ini dapat berkembang dalam 2–3 tahun “Namun tanpa arah kebijakan dan koordinasi yang kuat, pembentukannya bisa melambat hingga 5–7 tahun,” kata Tesar.

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan jika kedua pemenang bekerja sama, cukup 2 tahun untuk membangun ekosistem di pita 1,4 GHz. Apalagi teknologi Broadband Wireless Acces (BWA), menurutnya, bukanlah hal yang sulit untuk dibentuk.

Adapun ekosistem 1,4 GHz nantinya harus meliputi kesiapan di vendor, operator, pengguna, dan pemerintah. Dia menjelaskan karena proses akan lelang 1.4 GHz bukan dadakan maka sudah ada beberapa vendor 1,4 GHz dan sudah diujicobakan dengan hasil layak sesuai dengan internet 100 Mbps.

“BWA akan mempercepat penetrasi layanan. User pasti ada, hanya pasti banyak saingan karena ada ISP lain. Dukungan pemerintah pasti ada mendukung kesuksesan ekosistem,” kata Ian.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan ketika operator berminat dan berani menawar angka yang besar dalam lelang, itu artinya operator tersebut sudah menyiapkan strategi dan langkah ke depannya, yang bahkan berani berkomitmen menjual layanan 100 Mbps sekitar Rp100.000-Rp150.000.

Dia menekankan bahwa Indonesia ini unik. Di negara lain sukses, di Indonesia belum tentu. Di luar negeri gagal, di Indonesia sukses.

“Waktu 3G, di Eropa banyak mengembalikan izin, eh di Indonesia sukses malah minta nambah frekuensi beberapa kali. Di negara lain Blackberry tidak laku, di Indonesia sempat laris laksana kacang goreng Jadi kita tunggu saja. Sebab, masyarakat pasti menanti tarif internet yang terjangkau dan ngebut sampai 100 Mbps. Ini baru bisa dilihat 2-3 tahun ke depan apakah akan mature atau gagal,” kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai hasil lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) cukup mengejutkan.

Menurutnya, kemenangan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melalui anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama di Regional 1, serta PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) atau MyRepublicbdi Regional 2 dan 3, menjadi momentum penting bagi dinamika industri telekomunikasi nasional.

“Saya lihat hasil lelang frekuensi 1,4 GHz ini cukup mengejutkan. Surge melalui Telemedia Komunikasi Pratama menang di Regional 1, sementara MyRepublic lewat Eka Mas Republik sapu Regional 2 dan 3, dan Telkom justru kalah di semua lini,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Rabu (15/10/2025).

Heru mengatakan hasil tersebut isa jadi game changer buat industri telekomunikasi Indonesia, karena membuka peluang kompetisi lebih sehat di luar pemain besar seperti Telkom.

Dia menjelaskan, kemenangan kedua perusahaan ini berpotensi menciptakan persaingan yang lebih terbuka dan memperluas akses layanan broadband di Indonesia.

Dia menyoroti Surge memegang spektrum luas 80 MHz di zona Jawa, Papua, dan Maluku. Sementara MyRepublic 160 MHz di Sumatera, Bali, NT, Kalimantan, Sulawesi.

“Tapi ingat, masih ada masa sanggah sebelum resmi. Secara keseluruhan, ini positif untuk perluasan internet murah 100 Mbps ke daerah terpencil, tapi harus diawasi agar komitmen infrastruktur terpenuhi,” ujarnya.

Heru menambahkan, baik Surge maupun MyRepublic memiliki kapasitas teknologi dan pengalaman yang kuat untuk mengembangkan jaringan pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA) di wilayah yang dimenangkan. Heru mengatakan kedua perusahaan sudah membangun jaringan fiber optic masif, termasuk subsea cable dengan kapasitas mencapai 64 Tbps, serta fokus pada broadband untuk SME dan enterprise.

“Anak usahanya, Telemedia, spesialis wireless telecom, jadi mereka siap integrasikan 1,4 GHz untuk ekosistem BWA yang ekspansif, terutama di Regional 1,” tutur Heru.

Sementara MyRepublic, lanjut Heru, bagian Sinarmas, sudah punya pengalaman jadi ISP fiber di Indonesia dengan 1 juta pelanggan.

“Mereka ekspansi cepat, tambah 3 juta homepasses tahun ini. Di Regional 2-3, mereka bisa bangun ekosistem kuat untuk layanan rumah tangga dan SME, fokus pada akses terjangkau dan TV berlangganan. Keduanya punya modal teknologi dan ekspansi, tapi tantangannya di komitmen buka jaringan ke operator lain. Regulator harus memantau agar cita-cita lelang 1,4 GHz ini dapat terwujud,” lanjutnya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai kemenangan perusahaan dalam lelang ini baru merupakan langkah awal dari tanggung jawab besar untuk membangun infrastruktur dan layanan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Menurutnya perlu pengawasa atau pengendalian dari Komdigi.

“Alangkah baiknya diumumkan ke publik. Diharapkan para pemenang lelang bukan hanya memenuhi komitmen pembangunan (target minimal). Informasi pemenuhan komitmen pembangunan ke publik sangat penting, sebagai bentuk akuntabilitas Komdigi dalam mengelola pita frekuensi yang merupakan sumber daya yang terbatas,” kata Agung.

Sebelumnya, Komdigi telah mengumumkan pemenang lelang harga pita frekuensi 1,4 GHz. PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), menjadi pemenang untuk Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar. Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar).

Eka Mas juga memenangkan Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. Komdigi menyampaikan bahwa peserta seleksi masih dapat menyampaikan sanggahan terhadap hasil seleksi paling lambat Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB.

Apabila tidak ada sanggahan, proses seleksi akan dilanjutkan ke tahap penyampaian laporan hasil seleksi dan penetapan resmi pemenang oleh Menteri Komunikasi dan Digital.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menjadi satu-satunya peserta lelang yang tidak membawa frekuensi baru dari pita 1,4 GHz. Dari 3 Regional yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada lelang 1,4 GHz, Telemedia Komunikasi, usaha WIFI) unggul di regional I. Sementara Eka Mas, unggul di regional II dan regional III.

Regional I meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. WIFI memenangkan lelang dengan penawaran tertinggi yaitu Rp403,7 miliar. Mengalahkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang sebesar Rp399 miliar, dan Eka Mas yang sebesar Rp331 miliar.

Regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara. Eka Mas memenangkan regional tersebut dengan penawaran sebesar Rp300,8 miliar. Lebih tinggi dibandingkan dengan Telkom yang sebesar Rp259 miliar, dan Telemedia yang sebesar Rp136 miliar.

Eka Mas juga memenangkan regional III dengan harga penawaran Rp100 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang harus membayar 3x dari harga penawaran. Setelah itu, 9 tahun ke depan, perusahaan akan membayar sesuai dengan nilai penawaran.

Sebelumnya, VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan, TelkomGroup senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam proses lelang dan telah menyiapkan berbagai hal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

“Pada prinsipnya, Telkom senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah serta melakukan kajian secara menyeluruh untuk memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan strategi perusahaan dalam memperkuat layanan digital dan memberikan nilai terbaik bagi masyarakat,” kata Andri kepada Bisnis, Minggu (5/10/2025).

Sekadar informasi, fokus utama Telkom Indonesia di bidang digital pada 2025 meliputi transformasi dan penguatan portofolio bisnis teknologi, adopsi kecerdasan buatan (AI), pengembangan layanan cloud, serta digitalisasi ekosistem B2B dan B2C.

Secara ringkas, Telkom berupaya memaksimalkan seluruh bisnis mulai dari layanan konsumer melalui Telkomsel hingga layanan korporasi seperti jaringan fiber, kabel bawah laut, hingga satelit.