Bakal Bentuk Superholding BUMD, KDM Ogah Tempatkan Tim Sukses jadi Direktur
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, akan bentuk superholding BUMD dengan profesional, tanpa tim sukses, untuk tata kelola lebih baik dan netral dari politik.
(Bisnis.Com) 22/01/26 15:51 110884
Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menjanjikan penempatan profesional di jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah ditata menjadi superholding seperti Danantara.
Dedi Mulyadi mengatakan restrukrurisasi BUMD akan memasuki babak baru dimana pekan depan seluruh BUMD yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov Jabar akan menandatangani kesepakatan penggabungan.
"Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, Karena banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada," katanya di Holiday Inn, Bandung, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya ke depan hanya ada dua BUMD, satu BJB dan BUMD gabungan yang memiliki usaha energi, infrastruktur hingga transportasi. "Digabungkan biar tidak berantakan sampai sekarang," ujarnya.
Langkah penggabungan bukan semata-mata hal yang utama, menurutnya upaya ini menjadi pintu masuk untuk menuntaskan BUMD yang tidak memiliki tata kelola yang baik sehingga merugi. "Tetapi kan ada nilai aset yang hampir 4 triliun yang itu bisa menjadi nilai strategis untuk dikelola secara ketat," katanya.
Pihaknya juga memastikan urusan kepemimpinan di BUMD akan menjadi fokus agar korporasi daerah tidak salah urus dan mengalami kerugian. Menurutnya kepemimpinan BUMD sebelum ia menjabat dipimpin oleh orang-orang pintar namun melahirkan persoalan seraya mengambil contoh di dua BUMD.
"Ketika memimpin Bank Jabar memimpin, orang pintar hampir jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti dari pada orang pintar tapi bodoh," tegasnya.
Ada pula salah satu perusahaan daerah Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke pemprov, dengan nilai satu mobil listrik nya Rp350 juta dalam setiap tahun.
"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Karena uang pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari," tuturnya.
Dia menilai ke depan harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Sosok yang memimpin BUMD menurutnya harus memegang aspek independensi dan netralitas, karena itu Dedi berjanji tidak akan menempatkan tim sukses.
"Saya contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi, tuturnya.
Dedi menegaskan, aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial tidak bisa asal menempatkan orang, dan itu harus bersih dari kepentingan politik.
"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," pungkasnya.
#superholding-bumd #restrukturisasi-bumd #dedi-mulyadi #profesional-bumd #penggabungan-bumd #danantara-konsep #bumd-jawa-barat #kepemimpinan-bumd #aset-bumd #bumd-energi #bumd-infrastruktur #bumd-trans