Bisnis.com, BANDUNG — BUMD PT Migas Utama Jabar (MUJ) menegaskan komitmennya untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dalam forum arah masa depan pembangunan Jawa Barat yang diwadahi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat 2026 pertengahan April lalu, KDM memberi titah kepada semua unsur bahwa perencanaan harus tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai BUMD Jawa Barat yang bergerak di sektor energi, MUJ memandang bahwa energi merupakan salah satu fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari industri, UMKM, hingga penguatan ekonomi berbasis lokal.

Sisi lain, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, MUJ juga secara konsisten menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan dampak berkelanjutan, selaras dengan agenda pembangunan Jawa Barat, serta CSR berbasis lingkungan untuk melakukan restorasi ekosistem mangrove di Desa Mayangan, Subang, untuk menanggulangi abrasi dan erosi seperti penanaman ribuan pohon mangrove dan pembuatan Alat Pemecah Ombak (APO) guna menekan emisi karbon serta melindungi pesisir utara Jawa Barat.

Oleh karena itu, MUJ siap mengambil peran strategis dalam setiap pembangunan atau tanggung jawab sosial yang nyata untuk masyarakat Jawa Barat langsung.

Plt Direktur MUJ Ghema Akbar menyampaikan bahwa arah pembangunan Jawa Barat yang menekankan pada kemandirian daerah dan penguatan ekonomi lokal sangat sejalan dengan fokus bisnis perusahaan. Kini MUJ memang sedang memperkuat bisnis hilir migas dengan mendistribusikan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan komersial di Jawa Barat.

Fokus pada energi bersih ini bertujuan mendukung transisi energi, menyediakan bahan bakar lebih efisien, dan memiliki residu yang minim.

“MUJ siap all in mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Kami melihat energi, khususnya gas bumi, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah, termasuk mendukung pelaku industri kecil, menengah, hingga sektor produktif lainnya di Jawa Barat,” kata Ghema, Rabu (29/4/2026).

Dalam implementasinya, MUJ akan terus memperluas pemanfaatan energi gas, termasuk Compressed Natural Gas (CNG), sebagai alternatif energi yang lebih bersih dan efisien.

Langkah ini tidak hanya mendukung agenda transisi energi, tetapi juga membuka peluang peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Dalam program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, bahan bakar dan energi dalam proses produksi genteng tanah liat juga mencakup ke beberapa alternatif. Program ini nantinya akan menggunakan gas bumi sebagai alternatif untuk energi yang lebih bersih.

MUJ melihat saat ini produsen genteng masih banyak yang menggunakan bahan bakar secara konvensional seperti kayu bakar.

Sehingga menurut Ghema penggunaan energi yang lebih modern dan efisien bisa dilakukan untuk mendorong program pemerintah pusat tersebut. Pun demikian dengan Pemprov Jabar yang menjadi salah satu pelaksana program gentengisasi ingin memastikan ketersediaan produksi genteng.

Ghema menambahkan, MUJ juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem energi yang berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas.

“Ke depan, MUJ tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan,” tambahnya.

MUJ saat ini tengah menjalankan transformasi perusahaan secara menyeluruh sebagai upaya memperkuat peran strategisnya di sektor energi. Transformasi ini mencakup penguatan tata kelola perusahaan, serta pengembangan portofolio energi yang lebih adaptif termasuk energi yang lebih bersih dan efisien.

Ghema berharap, dengan semangat transformasi yang diusung ini, MUJ bisa lebih berperan dalam menciptakan dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan Jawa Barat serta memperkuat peran Perseroan energi daerah di kancah nasional.

Sekadar diketahui, Musrenbang merupakan forum tahunan partisipatif yang mempertemukan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membahas serta menyepakati prioritas pembangunan mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Kesepakatan dituangkan dalam komitmen penandatanganan – salah satunya MUJ– yang dipimpin Gubernur Jabar.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menjanjikan penempatan profesional di jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah ditata menjadi superholding seperti Danantara.

Dedi Mulyadi mengatakan restrukrurisasi BUMD akan memasuki babak baru dimana pekan depan seluruh BUMD yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov Jabar akan menandatangani kesepakatan penggabungan.

"Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, Karena banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada," katanya di Holiday Inn, Bandung, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya ke depan hanya ada dua BUMD, satu BJB dan BUMD gabungan yang memiliki usaha energi, infrastruktur hingga transportasi. "Digabungkan biar tidak berantakan sampai sekarang," ujarnya.

Langkah penggabungan bukan semata-mata hal yang utama, menurutnya upaya ini menjadi pintu masuk untuk menuntaskan BUMD yang tidak memiliki tata kelola yang baik sehingga merugi. "Tetapi kan ada nilai aset yang hampir 4 triliun yang itu bisa menjadi nilai strategis untuk dikelola secara ketat," katanya.

Pihaknya juga memastikan urusan kepemimpinan di BUMD akan menjadi fokus agar korporasi daerah tidak salah urus dan mengalami kerugian. Menurutnya kepemimpinan BUMD sebelum ia menjabat dipimpin oleh orang-orang pintar namun melahirkan persoalan seraya mengambil contoh di dua BUMD.

"Ketika memimpin Bank Jabar memimpin, orang pintar hampir jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti dari pada orang pintar tapi bodoh," tegasnya.

Ada pula salah satu perusahaan daerah Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke pemprov, dengan nilai satu mobil listrik nya Rp350 juta dalam setiap tahun.

"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Karena uang pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari," tuturnya.

Dia menilai ke depan harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Sosok yang memimpin BUMD menurutnya harus memegang aspek independensi dan netralitas, karena itu Dedi berjanji tidak akan menempatkan tim sukses.

"Saya contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi, tuturnya.

Dedi menegaskan, aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial tidak bisa asal menempatkan orang, dan itu harus bersih dari kepentingan politik.

"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka tak lepas dari lokasinya yang 'antah-berantah'.

"Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya," kata AHY dalam konferensi pers Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/10), seperti dikutip Detik Finance.

Menurut AHY, konektvitas Bandara Kertajati terlambat dibangun. Padahal, bandara ini sudah memiliki infrastruktur yang megah hingga fasilitas yang sangat memadai.

"Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Kalau gitu mending di Jakarta sekalian, lalu ditinggalkan, sepi. Padahal, besar, bagus, infrastrukturnya lengkap. Tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup," sambungnya.

Pemerintah, sambungnya, sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi permasalahan yang dialami Bandara Kertajati.

Salah satunya dengan mendorong kerja sama antara pengelola BIJB Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMF AeroAsia) guna menyediakan layanan perawatan unit pesawat.

"Kita coba hidupkan dengan menghadirkan kerja sama antara pengelola BIJB dengan GNF, Garuda Maintenance Facility, untuk menghadirkan fasilitas MRO, maintenance repair overhaul," terangya.

Saat ini, kawasan Kertajati sudah digunakan untuk perbaikan dan perawatan helikopter.

"Mudah-mudahan dengan itu akan mengembangkan kawasan di sekitarnya dan akan meng-generate pertumbuhan baru di situ. Ini harapan dari upaya mengembangkan kawasan Kertajati," tutur AHY.

Kepala Biro BUMD Jawa Barat Deny Hermawan sebelumnya menyebut penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati resmi dihentikan sementara sejak 2 Juni 2025.

"Betul, untuk penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sementara belum tersedia," ujar Deny saat dikonfirmasi pada Kamis (26/6) lalu, mengutip Detik.

Beberapa maskapai seperti Lion Air, Super Airjet, dan Citilink memang sempat membuka layanan rute domestik dari bandara ini, dengan tujuan antara lain Denpasar dan Balikpapan.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, rute-rute itu mulai ditinggalkan satu per satu.

Meski penerbangan domestik absen, bukan berarti Bandara Kertajati benar-benar berhenti beroperasi. Saat ini, bandara tersebut masih melayani satu rute internasional reguler, yakni penerbangan ke Singapura yang tersedia dua kali seminggu, setiap Selasa dan Sabtu.