Dorong RUU Konsultan Pajak, IKPI Tegaskan Perlindungan Wajib Pajak Jadi Prioritas
IKPI dorong RUU Konsultan Pajak untuk perlindungan wajib pajak dan kepastian hukum, didukung DPR RI, guna meningkatkan kualitas layanan dan penerimaan negara.
(Bisnis.Com) 26/01/26 15:30 114481
Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi yang kuat dan berkelanjutan.
Vaudy mengatakan keberadaan UU Konsultan Pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai penyedia jasa profesional.
“RUU ini bukan hanya untuk kepentingan profesi, tetapi untuk melindungi wajib pajak dan memastikan layanan perpajakan yang berkualitas,” ujar Vaudy dalam Rakor IKPI 2026 di Jakarta.
Menurutnya, RUU Konsultan Pajak telah memperoleh dukungan dari DPR RI, dengan alasan utama untuk menjaga kepentingan publik serta memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik pendampingan pajak.
Menurut Vaudy, regulasi tersebut juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui praktik jasa yang profesional, berintegritas, dan terstandar.
Dengan adanya UU Konsultan Pajak, standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi diharapkan menjadi lebih jelas dan terstruktur.
IKPI sendiri telah membentuk tim perumus RUU sebagai bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal proses legislasi tersebut, sekaligus memastikan substansi regulasi sejalan dengan kebutuhan lapangan.
Vaudy menambahkan perjuangan UU Konsultan Pajak juga dibarengi dengan penguatan tata kelola internal, pembaruan standar profesi, serta peningkatan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.
“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang adil, implementatif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya
#konsultan-pajak #ruu-konsultan-pajak #perlindungan-wajib-pajak #undang-undang-konsultan-pajak #kepastian-hukum-pajak #layanan-perpajakan-berkualitas #dukungan-dpr-ri #sistem-pengawasan-pajak #penerima