JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membidik lonjakan penerimaan pajak digital hingga dua kali lipat melalui mekanisme pemotongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh platform marketplace. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan pajak sektor perdagangan digital menjadi Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

'Kami berharap setidaknya bisa naik 100%. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Bimo mengatakan sektor perdagangan digital masih memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Berdasarkan catatan DJP, realisasi penerimaan pajak dari pelaku usaha e-commerce dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif dengan capaian tahunan sekitar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun.

Menurut dia, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace diharapkan mampu mempersempit celah kebocoran pajak di ruang digital sekaligus memperbaiki validitas data wajib pajak melalui integrasi sistem Coretax.

Meski demikian, DJP menegaskan target peningkatan penerimaan tersebut tetap dihitung secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, mitigasi risiko administrasi, serta masukan dari asosiasi UMKM dan pelaku industri digital. “Semangatnya kita arahkan ke sana, semangatnya untuk kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum,” ujar Bimo.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, DJP menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pihak pemotong PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang di platform masing-masing. Keempat marketplace tersebut diberikan masa penyesuaian sistem hingga 1 Agustus 2026 sebelum mekanisme pemungutan diterapkan secara penuh.

DJP menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan tata cara pemungutan dari sebelumnya disetor mandiri oleh pedagang menjadi dipotong langsung oleh platform marketplace. Tarif pemotongan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM.

Pemerintah juga memastikan pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan tersebut, sepanjang telah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Sementara bagi pedagang yang dikenakan potongan, pembayaran pajak itu dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh final maupun kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

JAKARTA - IPB University bersiap mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru . Implementasi RPL ditargetkan mulai berjalan pada semester genap tahun akademik 2026/2027.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana, mengatakan penyelenggaraan RPL di IPB University telah memiliki landasan regulasi, organisasi pengelola di tingkat insitusi dan program studi (prodi), serta pedoman pelaksanaan.

Salah satu tahap persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan calon asesor yang akan melakukan penilaian terhadap peserta yang mendaftar melalui jalur RPL.

"Setelah seluruh perangkat dan tim penilai terbentuk, kami menargetkan implementasi RPL dapat dimulai pada semester genap tahun akademik 2026/2027," katanya, melalui siaran pers, Rabu (1/6/2026).

Prof Deni menjelaskan, RPL akan menjadi salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru untuk program sarjana (S1) maupun pascasarjana, kecuali program profesi dokter dan beberapa program profesi lainnya. Melalui mekanisme ini, pengalaman kerja maupun hasil belajar yang telah dimiliki peserta dapat diakui sebagai capaian pembelajaran setelah melalui proses asesmen.

Menurutnya, RPL merupakan kebijakan strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi profesional, praktisi, aparatur sipil negara (ASN), maupun individu yang telah memperoleh kompetensi melalui pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran nonformal.

Secara nasional, pengakuan hasil belajar melalui RPL dapat mencapai maksimal 70 persen dari total beban studi. Meski memperoleh pengakuan atas sebagian capaian pembelajaran, mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL tetap mengikuti proses perkuliahan reguler bersama mahasiswa lainnya hingga menyelesaikan seluruh persyaratan akademik.

"RPL bukan jalan pintas untuk memperoleh gelar. RPL merupakan mekanisme akademik yang mengakui kompetensi melalui proses asesmen yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perluasan akses harus berjalan seiring dengan penjaminan mutu," tegasnya.

Melalui pelaksanaan RPL, IPB University berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa mengabaikan standar mutu akademik, sekaligus memperkuat posisi IPB sebagai salah satu perguruan tinggi rujukan nasional dalam penyelenggaraan RPL.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk mencari formula yang mampu menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan memberikan solusi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB bersama sejumlah perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Kurniasih mengatakan, SPMB memiliki landasan utama berupa keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait akses perguruan tinggi negeri di daerah yang jumlahnya masih terbatas.

“SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga membutuhkan perhatian agar kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri dapat lebih memberikan kesempatan yang adil,” kata Kurniasih, dikutip Jumat (26/6/2026).



Lebih lanjut dia mengatakan bahwa salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat terkait SPMB adalah persoalan biaya pendidikan. Karena itu, Komisi X DPR membentuk Panja SPMB untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

“Panja SPMB dibentuk karena kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dalam RDP. Tujuannya adalah mencari formula yang tetap dapat memberikan solusi untuk semua pihak,” tuturnya.

Dia pun memahami tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Dia berpendapat bahwa PTN-BH memerlukan biaya operasional yang besar untuk menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas dosen, hingga mengejar peringkat internasional.

“PTN-BH memiliki upaya yang luar biasa untuk bertahan dan meningkatkan kualitas. Tentu dibutuhkan biaya operasional yang besar, termasuk untuk peningkatan kualitas dosen dan penguatan daya saing internasional. Kami ingin mengetahui secara terbuka seberapa besar kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” imbuhnya.

Dia menuturkan, keterbukaan data dan transparansi biaya menjadi hal penting agar muncul pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi perguruan tinggi, termasuk terkait persepsi bahwa PTN-BH memiliki biaya pendidikan yang mahal. Kurniasih juga mengajak semua perguruan tinggi untuk bersama-sama memberikan masukan mengenai variabel apa saja yang perlu diperbaiki dalam SPMB tahun 2027 agar persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak kembali muncul.

“Menurut bapak dan ibu, variabel apa yang perlu diperbaiki dalam sistem SPMB 2027 agar isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak lagi muncul. Ini yang sedang kita rembukkan bersama,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya membangun narasi yang baik mengenai berbagai jenis perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari PTN-BH, PTN, perguruan tinggi swasta, universitas terbuka, hingga perguruan tinggi kedinasan. Ia menilai semua institusi pendidikan tinggi memiliki peran dan keunggulan masing-masing dalam ekosistem pendidikan nasional.

“Panja ini mendapatkan banyak pengayaan informasi dan masukan yang sangat berharga. Semua insight tersebut akan kami ramu bersama hasil RDP dengan berbagai pihak sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar adil untuk semua,” pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2026, akumulasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari sektor usaha ekonomi digital telah menembus angka Rp52,85 triliun.

Realisasi ini ditopang oleh empat pilar utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas aktivitas transaksi aset kripto , pajak industri fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, di antara seluruh lini tersebut, kontribusi terbesar pemenuhan target kas negara masih didominasi secara mutlak oleh setoran PPN PMSE. Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru

“Masuknya penyedia layanan AI dan berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

DJP menegaskan bahwa masuknya berbagai penyedia teknologi canggih ini ke dalam radar perpajakan nasional menjadi sinyal positif bahwa regulasi perpajakan Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta menjamin ekosistem usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hingga akhir Mei 2026, DJP tercatat telah menunjuk total 271 pelaku usaha PMSE global untuk memungut PPN atas produk digital yang dijual di Indonesia. Setoran Pajak Digital Awal 2026 Sentuh Rp50 Triliun, Segini Kontribusi Kripto hingga Fintech



Tujuh raksasa teknologi baru yang resmi mendapat mandat pemungutan pajak pada periode terbaru ini meliputi Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

Bergabungnya entitas-entitas global ini mencakup spektrum bisnis digital yang kian bervariasi, mulai dari platform penyedia layanan kebugaran, penyedia konten kreatif digital, lembaga pendidikan internasional, hingga korporasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence).

Perluasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangkap potensi ekonomi dari pergeseran model bisnis digital yang kian mutakhir di tengah masyarakat.

Sejalan dengan penambahan jumlah pemungut aktif tersebut, performa setoran dari klaster PPN PMSE saja sukses menyumbang angka kumulatif sebesar Rp40,55 triliun dari 233 pelaku usaha yang telah melakukan penyetoran.

Jika dibedah secara historis, pertumbuhan setoran ini merangkak naik secara eksponensial dari tahun ke tahun, yang diawali dengan setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, kemudian mendaki ke angka Rp3,9 triliun pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp5,51 triliun pada tahun 2022, merangkak ke Rp6,76 triliun pada tahun 2023, menyentuh Rp8,44 triliun pada tahun 2024, melesat ke posisi Rp10,32 triliun pada tahun 2025, serta membukukan Rp4,88 triliun untuk performa berjalan sepanjang lima bulan pertama tahun 2026.

Di luar kontribusi PMSE, optimalisasi penerimaan juga disokong kuat oleh aktivitas transaksi keuangan digital lainnya seperti aset kripto yang hingga Mei 2026 berhasil menyumbang total Rp2,06 triliun bagi penerimaan negara.

Aliran dana dari komoditas ini terbagi atas raihan Rp246,54 miIiar pada tahun 2022, Rp220,89 miliar pada tahun 2023, Rp620,38 miIiar pada tahun 2024, Rp796,74 miIiar pada tahun 2025, dan Rp174,46 miIiar pada tahun 2026.

Secara struktural, kombinasi penerimaan pajak kripto tersebut dibentuk oleh setoran PPh Pasal 22 senilai Rp1,18 triliun serta pasokan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar. Selanjutnya industri fintech lending atau pinjaman online juga ikut mempertebal dompet fiskal negara dengan kontribusi mencapai Rp4,98 triliun hingga akhir Mei 2026.

Penerimaan berkala dari sektor jasa pembiayaan ini terdiversifikasi atas setoran Rp446,39 miIiar pada tahun 2022, Rp1,11 triliun pada tahun 2023, Rp1,48 triliun pada tahun 2024, Rp1,37 triliun pada tahun 2025, serta tambahan Rp574,38 miIiar pada kurun Januari hingga Mei 2026.

Komponen pajak fintech ini terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri sebesar Rp1,4 triliun, PPh Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri senilai Rp727,91 miIiar, dan serapan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,85 triliun. Sementara itu, sisa kantong penerimaan ekonomi digital ditutup manis oleh setoran Pajak SIPP yang berhasil mengumpulkan total dana senilai Rp5,26 triliun hingga akhir Mei 2026.

Nilai ini merupakan akumulasi dari penerimaan berkala sebesar Rp402,38 miIiar pada tahun 2022, Rp1,12 triliun pada tahun 2023, Rp1,33 triliun pada tahun 2024, Rp1,23 triliun pada tahun 2025, serta kontribusi Rp1,18 triliun pada tahun 2026, yang strukturnya terbagi atas PPh Pasal 22 sebesar Rp389,88 miIiar dan PPN senilai Rp4,87 triliun.

JAKARTA - Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menepis dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam perkara ini, Hery didakwa menerima suap yang total nilainya mencapai Rp4,8 miliar.

Hal itu Hery sampaikan seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). "Nanti akan dibuktikan oleh PH saya, saya tidak ada menerima aliran uang," kata Hery saat meninggalkan ruang sidang.

Dari jumlah suap tersebut, Hery turut didakwa menerima rumah yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar. Hery menggelengkan kepala saat ditanya awak media terkait apakah dirinya pernah tinggal di rumah tersebut. "Itu rumah tua itu," ujarnya.

Hery menyebutkan, penasihat hukumnya akan membuktikan bantahannya ini. "Nanti PH saya akan membuktikan semua," ucapnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

Pemerintah menetapkan batas baru bagi masyarakat miskin yang bisa membeli rumah subsidi berkisar Rp8,5 juta - Rp14 juta per bulan sesuai zona wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan instansi mencapai Rp9,2 triliun dengan saldo awal sebesar Rp4,67 triliun pada 2027.

“Di sisi penerimaan di tahun 2027 diproyeksikan akan memperoleh sebesar Rp9,22 triliun ditambah dengan proyeksi saldo awal 2027 sebesar Rp4,67 triliun,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Hernawan menyampaikan bahwa proyeksi penerimaan tersebut akan menjadi bagian dari sumber pendanaan OJK pada 2027.

Sumber pendanaan tersebut dengan total Rp13,89 triliun menjadi dasar dalam penyusunan kapasitas anggaran OJK 2027

Penerimaan dari registrasi diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026. Penurunan tersebut mempertimbangkan kondisi pasar serta mulai berlakunya sejumlah ketentuan baru di beberapa sektor jasa keuangan.

Sementara itu, penerimaan lainnya diperkirakan meningkat cukup signifikan. Menurut Hernawan, kenaikan tersebut mencapai 79,69 persen, seiring dengan pengelolaan dana yang ditempatkan secara lebih agresif untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan strategis OJK pada 2027.

Dari sisi pengeluaran, Hernawan menjelaskan, OJK menganggarkan kebutuhan belanja sebesar Rp10,25 triliun pada 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, serta pengadaan aset yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Hernawan menyebut, dengan proyeksi tersebut, saldo anggaran awal tahun berikutnya diperkirakan mencapai Rp3,65 triliun. Ia menegaskan bahwa mayoritas belanja OJK pada 2027 akan diarahkan untuk kebutuhan operasional dan administratif.

Adapun alokasi untuk kegiatan operasional dan administratif mencapai Rp9,27 triliun atau sekitar 90,4 persen dari total anggaran.

Dia menuturkan proporsi tersebut mencerminkan arah penggunaan anggaran OJK yang semakin ditargetkan untuk mendukung mandat dan tugas lembaga secara efektif.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan anggaran pagu indikatif sebesar Rp5,4 triliun untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak pada 2027.

"Pagu indikatif 2027 ini yang pertama sebesar Rp5,4 triliun, terdiri atas program pengelolaan penerimaan negara Rp867,89 miliar dan program dukungan manajemen sebesar 4,534 triliun," kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan program penerimaan negara digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis.

Sementara, program dukungan manajemen memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bimo menyampaikan bahwa tren anggaran DJP Kemenkeu dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Pagu indikatif DJP pada tahun depan pun lebih rendah Rp23 miliar dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2026 setelah efisiensi sebesar Rp5,42 triliun.

Ia merinci pagu indikatif DJP Kemenkeu pada 2027 akan mencakup dukungan data dan sistem informasi yang andal dan kredibel (Rp678,98 miliar); perluasan basis pajak (Rp919,02 miliar); pelayanan dan penguatan kepercayaan publik (Rp665,4 miliar).

Lebih lanjut, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum (Rp1,97 triliun); kebijakan perpajakan (Rp578,59 miliar); dan operasional kantor (Rp583,81 miliar).

Bimo mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan lima kebijakan teknis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pada tahun depan.

Poin pertama adalah perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya.

"Kedua adalah penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi Coretax, dan penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak," ujar Bimo.

Lebih lanjut, meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan wajib pajak orang pribadi prominen.

"Keempat adalah penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui multidoor approach untuk memberikan efek jera," kata Bimo.

"Lalu, kelima ialah optimalisasi insentif pajak melalui evaluasi pemanfaatan insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha," ujarnya menambahkan.

Ia juga membeberkan detail lebih lanjut terkait kelima kebijakan teknis tersebut. DJP Kemenkeu akan fokus menyempurnakan data dan sistem informasi yang andal dan kredibel terkait dengan optimalisasi penggunaan Coretax, dan optimalisasi dukungan pemanfaatan data melalui kecerdasan buatan (AI).

"Lalu, perluasan basis pajak, pelayanan dan penguatan kepercayaan publik, pengawasan dan penegakan hukum yang terukur dan tetap mendukung keberlanjutan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Bimo.

"Serta, kebijakan perpajakan dalam hal ini peninjauan kembali regulasi-regulasi yang masih ada policy gap dan potensi administration gap untuk memperkuat kebijakan maupun administrasi yang kami lakukan," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) membuka penerimaan mahasiswa baru jalur Non Tes Rapor 2026 pada 10 hingga 22 Juni. Seleksi ini tanpa tes tulis, tes praktik, dan juga wawancara.

Jalur Non Tes Rapor 2026 ini terbuka untuk lulusan SMA tahun 2026. Sistem seleksinya berdasarkan nilai rapor semester 1 hingga 5 ditambah sertifikat prestasi sebagai nilai pendukung.

Jalur ini menyediakan 30 persen kuota Mandiri, sekitar 1.800 camaba. Jalur ini dibuka untuk semua prodi, kecuali prodi di bawah Fakultas Kedokteran (Kebidanan, Keperawatan, Fisioterapi, Kedokteran, dan Kedokteran Gigi)

Persyaratan Jalur Non Tes Rapor 2026

Dikutip dari laman Admisi Unesa, Minggu (14/6/2026), berikut ini persyaratan jalur Non Tes Rapor 2026 yang perlu calon mahasiswa ketahui.

1. Khusus untuk Siswa SLTA Lulusan 2026

2. Sehat Jasmani dan Rohani

3. Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2026 (dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus atau sedang menempuh kelas 12)

4. Peserta SNBP 2026 dengan pilihan 1 atau pilihan 2 di Unesa, tidak perlu unggah nilai raport. Diberi kesempatan menambar sertifikat prestasi (jika ada)

5. Peserta SNBP 2026 dengan pilihan 1 atau pilihan 2 TIDAK di Unesa, mengunggah nilai raport dan sertifikat pprestasi sebagai pendukung maksimal 3 sertifikat

6. Non Peserta SNBP 2026 atau siswa non eligible 2026, mengunggah nilai raport dan sertifikat pprestasi sebagai pendukung maksimal 3 sertifikat

7. Peserta yang memilih prodi-prodi keolahragaan dan seni, mengupload dokumen portofolio sebagai salah satu komponen kelulusan. Format portofolio standart SNBP

Tata Cara Pendaftaran

1. Buat akun pendaftaran melalui laman https://pmb.unesa.ac.id/ dan memilih menu "REGISTRASI"

2. Calon Peserta kemudian memperoleh email verifikasi akun pendaftaran

3. Lakukan validasi akun dan membuat password. Jika email tidak masuk pada kotak masuk/inbox, Calon peserta bisa melihat pada kotak spam.

4. Calon peserta kemudian membuka laman https://pmb.unesa.ac.id/ dan memilih "Login" (di bagian atas kanan) menggunakan email dan password yang baru.

5. Isi biodata, jalur, dan prodi, kemudian klik "FINALISASI" dibagian bawah kanan.

6. Calon peserta akan mendapatkan Nomor Virtual Account dan membayar biaya pendaftaran melalui Bank Mitra. Pembayaran bisa dilakukan secara M-Banking melalui Transfer Virtual Account.

7. Peserta mengunggah data:

a. Scan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (semua jenjang pendidikan)

c. Scan Bukti Kemampuan Berbahasa Inggris: TOEFL/IELTS/TOEIC/TEP (Pascasarjana);

d. File foto berwarna format JPEG atau PNG

8. Calon peserta kemudian mencetak Kartu Pendaftaran melalui akun pendaftaran yang dimiliki.

9. Cek atau cetak ulang kartu pendaftaran dua hari sebelum jadwal tes.

Semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan tidak ada yang bisa lari dari sistem tersebut

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut implementasi Goverment Technology (GovTech) mampu meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga memperkuat pengawasan terhadap sektor sumber daya alam (SDA).

Luhut menyampaikan saat ini sekitar 80 persen sistem GovTech telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga. Menurutnya, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, delapan kementerian dan lembaga telah berhasil mengintegrasikan data ke dalam satu sistem yang beroperasi pada 1 Juni 2026.

"Semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan tidak ada yang bisa lari dari sistem tersebut," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan GovTech nantinya terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga mampu memperluas jangkauan administrasi perpajakan, termasuk terhadap sekitar 64 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap semakin banyak UMKM masuk ke dalam ekosistem formal dan berpartisipasi dalam skema pajak UMKM sebesar 0,5 persen.

Menurut Luhut, perluasan basis pajak tersebut berpotensi meningkatkan rasio pajak Indonesia yang saat ini masih berada di kisaran 9 persen menjadi 12-13 persen dalam jangka panjang.

"Kalau itu terjadi maka penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," ujar Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa digitalisasi yang tengah dibangun pemerintah, termasuk oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), juga akan memperkuat tata kelola sektor komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferroalloy).

Menurut dia, hasil kajian DEN menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menekan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, yang selama ini berpotensi merugikan penerimaan negara.

"Kami juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini. Memang indikasi terjadinya under-invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil," jelas Seto.

Ia mencontohkan sistem SIMBARA yang selama ini digunakan di sektor batu bara dapat dikembangkan menjadi sistem pemblokiran otomatis (auto-blocking system) berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dengan sistem tersebut, perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran seperti pembayaran royalti yang tidak sesuai atau pelaporan kontrak yang tidak benar, dapat langsung diblokir secara otomatis tanpa intervensi.

Lebih lanjut, Seto mengatakan digitalisasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam memberantas praktik pertambangan ilegal melalui sistem pelacakan (traceability) yang mampu mengindentifikasi asal-usul setiap komoditas yang diekspor.

"Ini juga akan memberantas illegal mining. Karena dengan sistem ini akan ada traceability, kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton Batubara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal tambang-tambang yang memang isinya benar," imbuh Seto.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Mining Association (IMA-API) menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi relaksasi produksi batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

"Kebijakan relaksasi produksi ini menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha di tengah tren penguatan kurs dolar AS saat ini,” ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sari menegaskan bahwa kebijakan relaksasi yang terukur ini sangat krusial untuk memastikan sektor pertambangan tetap tangguh dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kenaikan dolar AS memang menguntungkan karena transaksi ekspor batu bara menggunakan mata uang dolar, sehingga pendapatan yang dikonversi ke rupiah akan meningkat,” ucap dia.

Akan tetapi, di sisi lain, pelaku usaha juga tengah menghadapi beban pembengkakan biaya operasional (operational cost) yang diakibatkan oleh kurs rupiah terhadap dolar AS.

“Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," ujar Sari.

Menurut Sari, relaksasi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi tingginya biaya operasional.

"Jika melihat situasi nyata di lapangan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini jadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata dia.

Di samping menyelamatkan kelangsungan industri dan tenaga kerja, IMA meyakini bahwa momentum tingginya harga komoditas yang dipadukan dengan penguatan dolar AS dan adanya kebijakan relaksasi ini akan berdampak sangat signifikan terhadap proyeksi penerimaan negara.

“Kami mendukung penuh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara terukur demi kepentingan nasional,” ujar Sari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harga (batu bara) bagus, kami akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara.

Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton atau berkurang 190 juta ton dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi di atas 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026