Akademisi Soroti Minimnya Strategi Penanganan Banjir di Jateng
Banjir di Jawa Tengah jadi masalah tahunan tanpa solusi jangka panjang. Akademisi kritik pemda yang hanya fokus pada penanganan kuratif, bukan preventif.
(Bisnis.Com) 28/01/26 08:13 116544
Bisnis.com, SEMARANG - Banjir masih menggenangi sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga pengujung bulan Januari 2026. Di awal tahun, banjir sempat menenggelamkan 5.181 unit rumah di Kabupaten Demak pada 8 Januari 2026 silam.
Sehari setelahnya, banjir juga terjadi di Kabupaten Kudus. Pada periode 16-18 Januari 2026, banjir juga terjadi di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pati.
Pakar perencanaan wilayah dan kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah menyebut bencana banjir sudah menjadi masalah tahunan yang dialami Jawa Tengah. Namun, penanganannya sampai hari ini cenderung masih jalan di tempat.
"Tidak ada penanganan yang signifikan, terus kemudian bisa meminimalkan banjir. Tidak ada sama sekali. Karena semua programnya [pemerintah daerah] paling ya cuma tambal sulam, kemudian kuratif, tidak preventif," ujar Mila, dikutip Selasa (27/1/2026).
Mila menyebut, aksi pemerintah daerah terbatas pada pendistribusian bantuan ataupun pembangunan dapur umum. Belum ada solusi yang mampu menyelesaikan akar masalah dari banjir yang terjadi dari tahun ke tahun.
Padahal, Mila dan banyak pakar lain sudah lama mengungkapkan hasil studi mereka yang menyoroti massifnya pembangunan di kawasan pesisir Jawa Tengah sebagai satu faktor terjadinya banjir.
"Akar masalahnya sebenarnya kan karena pembangunan yang tidak ramah terhadap kawasan pesisir itu sendiri. Artinya, kalau di kawasan pesisir itu harusnya pembangunan memang lebih hati-hati, tidak boleh terlalu ekstensif, harus melihat kondisi pesisirnya sendiri. Itu yang tidak dilakukan," ungkap Mila saat dihubungi Bisnis.
Di sisi lain, Mila ikut mengkritisi sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sekilas nampak menyentuh aspek keberlanjutan lingkungan. Misalnya saja program Mageri Segoro yang jadi andalan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Menurut Mila, program itu sejatinya bagus untuk memperbaiki ekosistem kawasan pesisir, namun penanaman mangrove tidak serta merta mampu menjadi solusi dari permasalahan banjir.
"Karena mangrove itu membutuhkan waktu lama untuk kemudian tumbuh besar dan bisa menahan laju ombak, gelombang dan sebagainya," lanjutnya.
Rencana pembangunan Hybrid Seawall yang mengombinasikan struktur tanggul beton dengan tanaman mangrove juga dipertanyakan. Bersama dengan pembangunan kawasan industri di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.
"Itu [pembangunan kawasan industri] kan jalan terus. Padahal, mungkin belum ada tenant yang beroperasi, tapi dampak pembangunannya sudah banyak dirasakan. Misalnya dengan terjadinya abrasi, yang kemudian berdampak ke petani dan warga. Bahkan, banjir rob di Pantura sudah masuk ke wilayah yang sebenarnya tidak pernah menjadi langganan rob. Yang paling parah, banjir juga terjadi di Pekalongan sampai akhirnya memutus jalur kereta api," jelas Mila.
Masalah banjir itu hanya dapat diselesaikan dengan menjalankan strategi terintegrasi, dengan skala jangka pendek, menengah, dan panjang. Mila menyebut, perbaikan tata ruang menjadi strategi jangka panjang yang mesti diambil untuk benar-benar menyelesaikan masalah banjir di Jawa Tengah.
Dari situ, barulah perbaikan infrastruktur dengan Hybrid Seawall ataupun penanaman mangrove bisa dilakukan secara efektif.
Sebagai regulator, pemerintah daerah maupun pusat harus mampu berkoordinasi dalam menyusun strategi penanganan banjir jangka pendek, menengah, juga panjang.
"Kalau pemerintah tidak siap, yang kasihan itu masyarakat umum, yang setiap tahun motornya harus ganti karena pemerintah tidak bisa menangani banjir," ujar Mila.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa memastikan berapa besar kerugian yang terjadi akibat banjir pada bulan Januari 2026 ini.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebut genangan banjir telah menyebabkan kerusakan jalan di sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten di jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang-Kota Semarang.
Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan serta peninggian tanggul sebagai upaya pencegahan banjir di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan.
#banjir-jawa-tengah #strategi-penanganan-banjir #banjir-pantura #banjir-demak #banjir-kudus #banjir-batang #banjir-pekalongan #banjir-pati #pembangunan-pesisir #mangrove-banjir #hybrid-seawall #abrasi