Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerapkan pola operasi memutar imbas terjadinya banjir di kilometer 32 petak jalan Karangjati—Gubug yang terjadi sejak subuh hari ini, Senin (16/2/2026), dan bertepatan dengan masa libur Imlek.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, pengaturan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan keselamatan perjalanan. Secara bertahap, perjalanan kereta api di lintas tersebut kembali berjalan sesuai ketentuan operasional.

Pihaknya juga menyampaikan pemintaan maaf atas gangguan yang terjadi di wilayah kerja Daerah Oeprasional (Daop) 4 Semarang.

“KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan sebagian pelanggan di lintas utara. Kami juga mengapresiasi kesabaran pelanggan selama proses penanganan berlangsung,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Adapun tim prasarana terus melakukan pemantauan debit air dan inspeksi berkala guna memastikan keamanan serta kelancaran perjalanan kereta api yang melintas di jalur tersebut.

Saat ini, terdapat tiga titik genangan air di wilayah Daop 4 Semarang yang berdampak pada pengaturan operasional perjalanan kereta api di lintas utara. Pada petak jalan Tegowanu–Brumbung di BH 46 Km 21+9/0 serta petak jalan Gubug–Tegowanu di BH 59 Km 27+9/0, diberlakukan pembatasan kecepatan sementara Taspat 60 km per jam untuk jalur hulu dan hilir.

Sementara itu, pada petak jalan Karangjati–Gubug Km 32+5/7, jalur hilir sempat diberlakukan Semboyan 3 mulai pukul 10.08 WIB dan update terakhir 11.27 WIB berangsur pulih dengan kecepatan terbatas 20km/jam serta jalur hulu tetap dalam kondisi normal.

Kemudian pada pukul 11.43 WIB, KAI memutuskan untuk menutup jalur hulu dan hilir petak jalan Karangjati–Gubug Km 32+5/7 karena genangan air telah merendam rel.

Dalam perkembangan terbaru, per pukul 12.15 WIB, KAI Daop 4 Semarang menerapkan pola operasi memutar melewati Brumbung—Gundih—Gambringan atau sebaliknya, untuk kereta yang akan melewati petak jalan tersebut.

KA Argo Bromo Anggrek rute Surabaya Pasarturi—Gambir pun terpaksa memutar dalam perjalanan hari ini.

Anne pun menyampaikan bahwa KAI terus memastikan operasional perjalanan kereta api secara umum berjalan lancar selama periode libur panjang Imlek dan menjelang Ramadan ini.

Bisnis.com, SEMARANG - Banjir masih menggenangi sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga pengujung bulan Januari 2026. Di awal tahun, banjir sempat menenggelamkan 5.181 unit rumah di Kabupaten Demak pada 8 Januari 2026 silam.

Sehari setelahnya, banjir juga terjadi di Kabupaten Kudus. Pada periode 16-18 Januari 2026, banjir juga terjadi di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pati.
Pakar perencanaan wilayah dan kota Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Mila Karmilah menyebut bencana banjir sudah menjadi masalah tahunan yang dialami Jawa Tengah. Namun, penanganannya sampai hari ini cenderung masih jalan di tempat.
"Tidak ada penanganan yang signifikan, terus kemudian bisa meminimalkan banjir. Tidak ada sama sekali. Karena semua programnya [pemerintah daerah] paling ya cuma tambal sulam, kemudian kuratif, tidak preventif," ujar Mila, dikutip Selasa (27/1/2026).
Mila menyebut, aksi pemerintah daerah terbatas pada pendistribusian bantuan ataupun pembangunan dapur umum. Belum ada solusi yang mampu menyelesaikan akar masalah dari banjir yang terjadi dari tahun ke tahun.

Padahal, Mila dan banyak pakar lain sudah lama mengungkapkan hasil studi mereka yang menyoroti massifnya pembangunan di kawasan pesisir Jawa Tengah sebagai satu faktor terjadinya banjir.
"Akar masalahnya sebenarnya kan karena pembangunan yang tidak ramah terhadap kawasan pesisir itu sendiri. Artinya, kalau di kawasan pesisir itu harusnya pembangunan memang lebih hati-hati, tidak boleh terlalu ekstensif, harus melihat kondisi pesisirnya sendiri. Itu yang tidak dilakukan," ungkap Mila saat dihubungi Bisnis.
Di sisi lain, Mila ikut mengkritisi sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sekilas nampak menyentuh aspek keberlanjutan lingkungan. Misalnya saja program Mageri Segoro yang jadi andalan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Menurut Mila, program itu sejatinya bagus untuk memperbaiki ekosistem kawasan pesisir, namun penanaman mangrove tidak serta merta mampu menjadi solusi dari permasalahan banjir.

"Karena mangrove itu membutuhkan waktu lama untuk kemudian tumbuh besar dan bisa menahan laju ombak, gelombang dan sebagainya," lanjutnya.
Rencana pembangunan Hybrid Seawall yang mengombinasikan struktur tanggul beton dengan tanaman mangrove juga dipertanyakan. Bersama dengan pembangunan kawasan industri di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.
"Itu [pembangunan kawasan industri] kan jalan terus. Padahal, mungkin belum ada tenant yang beroperasi, tapi dampak pembangunannya sudah banyak dirasakan. Misalnya dengan terjadinya abrasi, yang kemudian berdampak ke petani dan warga. Bahkan, banjir rob di Pantura sudah masuk ke wilayah yang sebenarnya tidak pernah menjadi langganan rob. Yang paling parah, banjir juga terjadi di Pekalongan sampai akhirnya memutus jalur kereta api," jelas Mila.
Masalah banjir itu hanya dapat diselesaikan dengan menjalankan strategi terintegrasi, dengan skala jangka pendek, menengah, dan panjang. Mila menyebut, perbaikan tata ruang menjadi strategi jangka panjang yang mesti diambil untuk benar-benar menyelesaikan masalah banjir di Jawa Tengah.

Dari situ, barulah perbaikan infrastruktur dengan Hybrid Seawall ataupun penanaman mangrove bisa dilakukan secara efektif.
Sebagai regulator, pemerintah daerah maupun pusat harus mampu berkoordinasi dalam menyusun strategi penanganan banjir jangka pendek, menengah, juga panjang.

"Kalau pemerintah tidak siap, yang kasihan itu masyarakat umum, yang setiap tahun motornya harus ganti karena pemerintah tidak bisa menangani banjir," ujar Mila.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa memastikan berapa besar kerugian yang terjadi akibat banjir pada bulan Januari 2026 ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyebut genangan banjir telah menyebabkan kerusakan jalan di sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten di jalur utama Pantura dari Kabupaten Rembang-Kota Semarang.
Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan serta peninggian tanggul sebagai upaya pencegahan banjir di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan.

Bisnis.com, SEMARANG - Banjir yang terjadi di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah berisiko menimbulkan dampak jangka panjang bagi perekonomian daerah.

"Itu biasanya mengganggu dari sisi inflasi, karena distribusi pasti akan terganggu. Dan ini akan mengganggu sistem distribusi logistik secara umum," ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro FX Sugiyanto saat dihubungi Bisnis pada Rabu (21/1/2026).

Banjir yang merendam wilayah seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, hingga Kabupaten Pati itu akan menghambat akses transportasi darat dari dan menuju Jawa Tengah.

Sugiyanto menilai ongkos transportasi bakal menjadi beban ekonomi yang paling terasa dampaknya dalam waktu dekat akibat bencana tahunan itu.

Banjir itu, kata Sugiyanto, perlu direspons dengan melibatkan kepala daerah tingkat bupati maupun wali kota.

"Saya belum melihat sebuah program yang menjadi fokus Gubernur Jawa Tengah. Saya enggak melihat apa yang sebetulnya menjadi fokus, itu belum jelas," ucap Sugiyanto.

Di sisi lain, Sugiyanto juga mengkritik upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkesan reaksioner. Semestinya, lanjut Sugiyanto, pemerintah daerah bisa mencanangkan program dan anggaran khusus untuk menyelesaikan masalah di wilayah yang sudah menjadi langganan banjir.

"Kebijakan yang reaksioner seperti mengirimkan bantuan, itu sebetulnya tidak sustain. Saya melihatnya kurang ada perencanaan yang terfokus. Kalau Gubernur [Jawa Tengah] bisa melakukan penghematan anggaran, seharusnya itu bisa menonjolkan aktivitas lain yang lebih fokus, seperti penanganan banjir," tutur Sugiyanto.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaporkan telah menggelontorkan sekitar Rp700 juta anggaran APBD untuk bantuan korban banjir di Pantura Jawa Tengah.

Bantuan mulai didistribusikan sejak Sabtu (17/1/2026) dan terdiri dari makanan siap saji, lauk pauk, tenda keluarga dan tenda serbaguna, kasur, selimut, family kit, hingga pakaian anak.

Imam Maskur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan bahwa selain bantuan logistik pihaknya ikut mendirikan dapur umum di wilayah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Di Kabupaten Pemalang, misalnya, telah didirikan dapur umum dengan kapasitas produksi hingga 4.000 bungkus makanan setiap harinya.

"Musim hujan masih panjang. Logistik bantuan kami siapkan, baik dari APBD Jawa Tengah maupun dukungan Kementerian Sosial. Termasuk santunan bagi korban meninggal dunia dan rumah hanyut, sudah kami koordinasikan," kata Imam.

Bandung (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung mengalihkan perjalanan 145 penumpang KA Ciremai relasi Bandung-Semarang Tawang ke KA Harina, menyusul pembatalan keberangkatan akibat banjir yang menggenangi jalur kereta api di wilayah Daop 4 Semarang, Sabtu.

Gangguan operasional tersebut terjadi pada petak jalan Pekalongan-Sragi, yang memaksa KAI membatalkan perjalanan KA (172) Ciremai jadwal keberangkatan Sabtu (17/1) pukul 16.55 WIB demi menjamin keselamatan operasional.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo dalam keterangan di Bandung, Sabtu, menyatakan bahwa sebagai langkah kompensasi, para penumpang terdampak ditawarkan untuk beralih menggunakan KA (96) Harina dengan relasi Bandung-Semarang Tawang-Surabaya Pasarturi pada hari yang sama.

"KAI memahami ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat kondisi ini. Pengalihan perjalanan kami lakukan agar pelanggan tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan sebagai prioritas utama," ujar Kuswardojo.

Berdasarkan data Sabtu sore ini, tercatat sebanyak 145 pelanggan telah mengantongi tiket KA Ciremai untuk keberangkatan hari ini. Bagi penumpang yang bersedia beralih ke KA Harina, jadwal keberangkatan akan dilakukan pada pukul 21.35 WIB dari Stasiun Bandung.

Namun demikian, KAI juga memberikan opsi bagi pelanggan yang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Perusahaan memberikan fasilitas pengembalian biaya tiket (refund) sebesar 100 persen di luar biaya pemesanan.

Kuswardojo menjelaskan proses pembatalan tiket dapat dilakukan secara langsung di loket stasiun maupun melalui layanan pelanggan Contact Center KAI 121.

"Adapun batas waktu proses pembatalan dan pengembalian bea tiket adalah hingga tujuh hari atau 7x24 jam terhitung sejak tanggal dan jam keberangkatan yang tertera pada tiket," katanya.

Hingga saat ini, manajemen KAI Daop 2 Bandung terus berkoordinasi dengan Daop 4 Semarang untuk memantau perkembangan kondisi prasarana di titik banjir guna memastikan jalur dapat segera dilalui kembali dengan aman.

KAI mengimbau para calon pelanggan untuk terus memantau informasi terkini melalui kanal resmi dan menyampaikan permohonan maaf atas kendala alam yang menghambat perjalanan kereta api di jalur pantura tersebut.

"Kami berkomitmen untuk tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan, serta kembali menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," tutur dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI membatalkan dan merekayasa pola operasi sejumlah perjalanan kereta api pada Sabtu (17/1/2026).

Langkah ini diambil akibat jalur hulu dan hilir pada petak Stasiun Pekalongan–Stasiun Sragi, Jawa Tengah, tepatnya di KM 88+6/7, belum dapat dilalui. Genangan air masih menutup kedua jalur rel.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan penutupan jalur dilakukan demi menjaga keamanan perjalanan.

“Keselamatan menjadi prioritas utama. Hingga kondisi lintasan benar-benar aman untuk dilalui, KAI memberlakukan penutupan jalur dan melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan kereta api,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/1/2026).

Pantauan terakhir hingga pukul 07.49 WIB menunjukkan ketinggian genangan air cenderung menurun dan stabil. Kondisi air terlihat tenang dengan cuaca berawan.

Anne menyampaikan pemantauan di lapangan terus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Petugas prasarana KAI memantau ketinggian genangan air di lokasi kejadian.

Area emplasemen Stasiun Pekalongan ikut terdampak genangan. Sejumlah wesel berada dalam status trek merah.

KAI juga menyiagakan serta mengirimkan lokomotif khusus jenis BB 304. Lokomotif ini memiliki kemampuan teknis lebih andal pada lintasan dengan genangan air tertentu.

“Seluruh langkah pengaturan perjalanan, pengalihan rute, hingga pembatalan dilakukan sebagai bagian dari upaya KAI dalam menjaga keselamatan operasional dan keandalan layanan,” ucap Anne.

Empat kereta api diberlakukan rekayasa operasi dengan perjalanan memutar, yakni:

KA 30F Anjasmoro via Tegal–Prupuk–Kroya–Solobalapan–Gundih–Gambringan

KA 92 Jayabaya via Tegal–Prupuk–Kroya–Solobalapan–Gundih–Gambringan

KA 96 Harina via Tegal–Prupuk–Kroya–Solobalapan–Gundih–Gambringan

KA 197 Kamandaka via Semarang Tawang–Brumbung–Gundih–Solobalapan–Kroya–Cilacap

Empat perjalanan kereta api juga dibatalkan, yaitu:

KA 217 Kaligung relasi Semarang Poncol–Cirebon Prujakan

KA 23 Merbabu relasi Semarang Tawang–Gambir

KA 216 Kaligung relasi Tegal–Semarang Poncol

KA 24 Merbabu relasi Gambir–Semarang Tawang

“KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan,” tuturnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan upaya penanganan banjir yang melanda pesisir utara yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, hingga Kabupaten Grobogan. Penambahan jumlah pompa air dilakukan untuk mempercepat upaya penangana tersebut.
"Semenjak kemarin pompa telah terpasang. Hari ini, Bapak Gubernur menginstruksikan menambah pompa agar lekas surut," ungkap Henggar Budi Anggoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (24/10/2025).
Delapan unit pompa diturunkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Semarang. Kapasitas penyedotan air diklaim mencapai 1.900 liter/detik, naik dari 1.400 liter/detik pada hari Kamis (23/10/2025) kemarin.
Henggar menjelaskan pompa air itu dipasang di beberapa titik langganan banjir. Satu pompa ditempatkan di Kali Tenggang, dua pompa di kawasan Terboyo, dan tiga pompa di Kali Sringin. Masih ada dua pompa tambahan yang didatangkan dari Balai PSDA Tegal dan Kudus, keduanya dipasang di titik efektif pembuangan air.
Berdasarkan tinjauan yang dilakukan Dinas Pusdataru, Henggar menegaskan banjir kali ini disebabkan oleh tingginya curah hujan di pesisir utara Jawa Tengah. “Kami cek, tidak ada kaitan dengan pembangunan tol. Ini karena curah hujan yang begitu tinggi karena hujan deras dalam beberapa hari terakhir," katanya.
Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga masih berupaya mengurai kemacetan akibat genangan banjir yang terjadi di ruas jalan Demak-Semarang. "Kami melakukan pantauan secara intensif selama dua hari ini. Kemacetan terjadi akibat hujan dan banjir dari Jembatan Kaligawe sampai Pasar Buyaran Demak," ujar Arief Djatmiko, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
Petugas gabungan ditempatkan di titik-titik krusial yang menjadi penyebab kemacetan, termasuk Jalan Raya Kaligawe, depan RSI Sultan Agung, dan pertigaan Genuk di Kota Semarang, hingga wilayah Sayung dan Pasar Buyaran di Kabupaten Demak. Arief juga menambahkan bahwa kemacetan di Buyaran, Demak, yang sebelumnya parah, kini sudah lancar. Sebagai solusi, Dishub dan Kepolisian turut mencarikan jalur alternatif, seperti mengarahkan kendaraan dari Genuk ke Jalan Woltermonginsidi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah memerintahkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun tangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di kawasan pantai utara. Penanganan banjir tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada aspek sosial kemanusiaan. Titik pengungsian mulai disiapkan buat warga yang rumahnya tergenang air. Selain itu, bantuan logistik juga didistribusikan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.