BI Semakin Pro-Growth, Ekspansi Kredit Masih Terganjal Permintaan
Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung kebijakan pro-growth dengan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit hingga 12% pada 2026.
(Bisnis.Com) 09/02/26 12:22 130324
Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan bank sentral yang pro-growth.
Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.
Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu realisasi pertumbuhan kredit perbankan hanya berada di kisaran 9,69%. Kendati masih di kisaran target yang ditetapkan bank sentral yakni 8%-11%, pertumbuhan kredit tahun 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 yang double digit di angka 10,39%.
Kinerja kredit tersebut, kontras dengan gelontoran insentif BI maupun kebijakan penambahan likuiditas dari pemerintah. Pada tahun 2025 lalu misalnya, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.
Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel tidak benar-benar optimal. Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.
“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).
Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko. Namun Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu,, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan.
“Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”
Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.
Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”
Prospek dan Risiko Ekonomi
Sementara itu, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.
Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.
Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.
Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa kali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.
Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.
Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan horizontal time.
"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).
Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.
Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.
Ketiga, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.
#bank-indonesia #insentif-likuiditas #pro-growth-kebijakan #pertumbuhan-kredit #kebijakan-moneter #suku-bunga #kinerja-kredit #likuiditas-pasar #risiko-ekonomi #stabilitas-nilai-tukar #pertumbuhan-ekon