Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,2% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei 2026. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.214,6 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut sedikit melemah dari bulan sebelumnya sebesar 14,3% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,4% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung tergerus dari Rp2.367,8 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp2.214,6 triliun pada Mei 2026.

Adapun, uang primer adalah uang kartal, baik kertas maupun logam di masyarakat, serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Per April 2026, komponen uang primer terdiri dari Rp1.301 triliun uang kartal, Rp887,4 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp7,6 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp36 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali menempuh langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial ketika menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) pada rapat dewan gubernur (RDG) Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa pelonggaran ini dirancang secara komprehensif untuk menyasar aspek pembiayaan (financing) non-kredit maupun pendanaan (funding) non-Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tetap menjadikan stabilitas sistem keuangan sebagai panglima.

"[BI] memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Untuk merealisasikan sasaran tersebut, bank sentral merilis empat bauran kebijakan makroprudensial baru yang saling terintegrasi.

Pertama, BI merelaksasi kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Langkah pelonggaran ini dieksekusi melalui perluasan cakupan sekaligus penguatan kriteria surat berharga—termasuk surat berharga syariah korporasi—yang dimiliki maupun diterbitkan oleh bank untuk digunakan sebagai dasar perhitungan RIM. Ketentuan pelonggaran RIM ini dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Juli 2026.

Kedua, demi mendorong menyalurkan kredit, BI melakukan peningkatan pada Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry menjelaskan, BI akan menyuntikkan tambahan insentif likuiditas paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK.

Secara spesifik, tambahan insentif ini diberikan sebagai reward bagi bank yang telah berhasil memenuhi nilai RIM sesuai rentang yang ditetapkan BI, namun belum memanfaatkan batas maksimum insentif KLM yang berada di level 5,5%. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.

Ketiga, BI menginisiasi penguatan sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi diharapkan mampu menjadi katalisator ganda; tidak hanya mendorong ketersediaan (supply) kredit dari sisi penawaran perbankan, tetapi juga secara simultan mengungkit permintaan (demand) pembiayaan dari dunia usaha.

Keempat, BI terus melakukan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Perry menegaskan bahwa pendalaman transparansi ini akan dititikberatkan pada pergerakan suku bunga kredit di sektor-sektor prioritas yang selama ini masuk ke dalam radar cakupan KLM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memastikan aliran kredit perbankan tetap terjaga meski suku bunga acuan naik menjadi 5,25 persen. Bank sentral menilai pembiayaan dunia usaha tetap perlu didorong agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak melemah di tengah tekanan global.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan moneter yang lebih ketat akan diimbangi dengan pelonggaran makroprudensial. Langkah tersebut dilakukan agar perbankan tetap leluasa menyalurkan kredit ke sektor riil.

“Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth,” ujar Perry dalam Taklimat Media yang digelar secara daring, Rabu (20/5/2026).

BI mencatat kredit perbankan pada April 2026 tumbuh 9,98 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 9,49 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

Untuk menjaga momentum tersebut, BI memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Hingga awal Mei 2026, nilai insentif yang telah disalurkan mencapai Rp 424,7 triliun. Dana tersebut diarahkan ke sektor prioritas seperti pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, hingga UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 14,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada April 2026. Dengan perkembangan tersebut, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.232,2 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa pertumbuhan tersebut melemah dari bulan sebelumnya sebesar 16,8% YoY.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 21,6% YoY dan uang kartal yang diedarkan sebesar 14,6% YoY," ungkap Denny dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Sementara melihat secara tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung tergerusnya: dari Rp2.367,8 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp2.232,2 triliun pada April 2026.

Adapun, uang primer adalah uang kartal baik kertas maupun logam di masyarakat serta simpanan giro bank umum yang disimpan di Bank Indonesia. Sementara itu, uang primer adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di Bank Indonesia akibat pemberian insentif likuiditas.

Berdasark­an faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang primer adjusted ini telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas atau pengendalian moneter adjusted.

Per September 2025, komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta di BI, dan Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta.

Surat berharga tersebut mencakup Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) yang dimiliki oleh sektor swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melakukan stress test untuk menguji ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko serta dampak rambatan gejolak global dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

"Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga," ujar Perry secara virtual.

Bank sentral pun terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Dari sisi insentif likuiditas makroprudensial (KLM), Perry menyebut BI telah memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang mendukung pembiayaan ke sektor prioritas.

Insentif yang digulirkan sejak 16 Desember 2025 ini khususnya kepada perbankan yang menyalurkan kredit pembiayaan ke sektor tertentu khusus penetapan BI atau lending channel. Bank yang mendapatkan insentif juga mereka yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru atau interest rate channel.

"Insentif KLM yang diterima oleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi lending channel Rp358 triliun serta interest rate channel Rp69,9 triliun," terang Perry.

Berdasarkan kelompoknya, KLM disalurkan kepada bank BUMN Rp22,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang meliputi sektor pertanian, industri dan hilirisasi. Kemudian, sektor jasa meliputi ekonomi kreatif, industri real estate perumahan, UMKM, koperasi dan industri keberlanjutan.

Pada sisi pertumbuhan, BI melaporkan pertumbuhannya pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 9,37% (yoy).

"Pertumbuhan kredit perbankan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi," ucap Perry.

Bank Indonesia (BI) sebut telah menyuntikkan likuiditas sebanyak Rp427,1 triliun ke perbankan hingga Maret 2026. Hal itu disampaikan saat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, di mana Bank Sentral membeberkan optimalisasi Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) serta penyesuaian ketentuan transaksi valuta asing (valas).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penguatan KLM sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan ke sektor prioritas. Kebijakan ini juga mendorong perbankan lebih responsif menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah suku bunga kebijakan BI.

"Insentif KLM yang diperoleh bank pada minggu pertama Maret 2026 adalah sebesar Rp427,1 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp357,6 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,5 triliun," ujar Perry dalam Konferensi Pers Pengumuman Hasil RDG BI, Selasa (17/3).

Berdasarkan kelompok bank, insentif tersebut disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp225,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp165,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,0 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, penyaluran mencakup pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan perumahan, serta UMKM dan sektor inklusif berkelanjutan.

Di sisi lain, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa (LLD) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan menurunkan ambang batas transaksi transfer dana ke luar negeri yang wajib disertai dokumen pendukung dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu.

"Memperkuat ketentuan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana keluar negeri atau outgoing dalam valas dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu," kata Perry dalam kesempatan yang sama.

Ketentuan baru ini akan mulai berlaku pada April 2026. Selain itu, BI juga menyesuaikan batas transaksi lain di pasar valas, antara lain penurunan threshold pembelian valas tunai dari US$100 ribu per pelaku per bulan menjadi US$50 ribu per pelaku per bulan.

Sementara itu, BI menaikkan batas transaksi derivatif seperti DNDF/forward dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi, serta swap dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan uang primer (M0) adjusted kembali mencapai double digit. Pada Februari 2026, uang primer (M0) adjusted tercatat tumbuh 18,3 persen secara year on year (yoy).

“Uang primer (M0) adjusted pada Februari 2026 tumbuh 18,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,7 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp 2.228 triliun,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Denny menuturkan, perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya pertumbuhan giro bank umum di BI adjusted sebesar 33,6 persen (yoy) dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,8 persen (yoy).

“Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah mempertimbangkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted),” terangnya.

Diketahui, uang primer (M0) adjusted menggambarkan perkembangan uang primer yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank di BI akibat pemberian insentif likuiditas. Secara sederhana, M0 menggambarkan kondisi likuiditas paling dasar dalam perekonomian. Itu terdiri dari uang kartal yang beredar di masyarakat dan cadangan bank di bank sentral.

Adapun adjusted menunjukkan M0 yang sudah disesuaikan, sehingga lebih mencerminkan likuiditas riil yang tersedia di ekonomi. Peningkatan M0 adjusted menunjukkan likuiditas bertambah, bank sentral melakukan ekspansi moneter, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Mulai Januari 2025, BI melakukan penyesuaian perhitungan M0 adjusted untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai perkembangan uang primer dan pengaruh dari kebijakan likuiditas yang dilakukan oleh BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Sinyal Pertumbuhan Tinggi

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus melanjutkan kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dengan fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Melihat deretan katalis positif tersebut, Perry meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal pertama ini akan terus terjaga dan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi perekonomian ke depan. Guna merealisasikan proyeksi tersebut, BI terus mempererat sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa], sama-sama bagaimana memastikan likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor riil baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas, dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," tutup Perry.

Dia memproyeksikan kinerja ekonomi pada kuartal I/2026 akan tumbuh tinggi didorong peningkatan konsumsi musiman hingga eksekusi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan konsentrasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh berdekatan pada tiga bulan pertama tahun ini, mulai dari perayaan Tahun Baru Imlek, Idulfitri, hingga Hari Raya Waisak, diyakini akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak tingkat konsumsi rumah tangga secara masif.

"Ini akan mendorong peningkatan konsumsi," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melanjutkan guyuran insentif likuiditasmakroprudensial untuk mendukung pertumbuhan kredit yang pada akhirnya turut mendorong ekonomi.

Pada tahun lalu, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sementara, hingga Januari 2026 disebutkan total insentif likuiditas makroprudensial yang telah disalurkan mencapai Rp397,9 triliun. Insentif tersebut masing-masing disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

Perinciannya, kelompok Bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, BUSN sebesar Rp174,7 triliun, BPD sebesar Rp33,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,2 triliun.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel belum benar-benar optimal.

Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko.

Namun, Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan. “Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Suku Bunga Bank

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berhasil mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Melalui KLM, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa otoritas moneter mendorong penyaluran kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan pemangkasan BI Rate yang telah mencapai 150 basis poin (bps).

Seiring diberlakukannya insentif KLM baru pada 16 Desember 2025, Aida mengungkap bahwa suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit juga turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Angka ini sangat bagus karena dia [suku bunga kredit] penurunan dibandingkan bulan lalu itu adalah menambah 15 basis poin. Bulan lalu hanya turun 24 basis poin, sekarang turun 39 basis poin,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga, otoritas moneter mencatatkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang hanya tumbuh 7,74% YoY.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan bank sentral yang pro-growth.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu realisasi pertumbuhan kredit perbankan hanya berada di kisaran 9,69%. Kendati masih di kisaran target yang ditetapkan bank sentral yakni 8%-11%, pertumbuhan kredit tahun 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 yang double digit di angka 10,39%.

Kinerja kredit tersebut, kontras dengan gelontoran insentif BI maupun kebijakan penambahan likuiditas dari pemerintah. Pada tahun 2025 lalu misalnya, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel tidak benar-benar optimal. Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko. Namun Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu,, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan.

“Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Prospek dan Risiko Ekonomi

Sementara itu, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa kali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan horizontal time.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Ketiga, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan bank sentral yang pro-growth.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu realisasi pertumbuhan kredit perbankan hanya berada di kisaran 9,69%. Kendati masih di kisaran target yang ditetapkan bank sentral yakni 8%-11%, pertumbuhan kredit tahun 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 yang double digit di angka 10,39%.

Kinerja kredit tersebut, kontras dengan gelontoran insentif BI maupun kebijakan penambahan likuiditas dari pemerintah. Pada tahun 2025 lalu misalnya, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel tidak benar-benar optimal. Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko. Namun Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu,, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan.

“Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Prospek dan Risiko Ekonomi

Sementara itu, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa kali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan horizontal time.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Ketiga, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.