Airlangga Beberkan Arahan Presiden Prabowo Usai Pengumuman Moody's hingga S&P
Airlangga Hartarto mengungkap arahan Presiden Prabowo terkait dengan laporan Moody's dan S&P.
(Bisnis.Com) 11/02/26 17:59 133553
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rilisan laporan dari lembaga pemeringkat kredit internasional Moody\'s Ratings hingga S&P.
Penjelasan Airlangga itu disampaikan di Istana Negara usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan itu, Airlangga turut melaporkan kepada Presiden terkait pengumuman Moody\'s Ratings hingga S&P.
"Dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari seluruh rating, baik Moody\'s, Fitch, S&P, penilaiannya masih investment grade. Memang ada outlook yang negatif dari Moody\'s. Nah ini tentu perlu diperhatikan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).
Dia menjelaskan bahwa Presiden meminta agar kementerian terkait memberikan penjelasan yang diperlukan, utamanya tentang penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat serta terkait dengan rencana pemerintah ke depan.
"Oleh karena itu, Bapak Presiden tadi minta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada Jumat nanti [13/2/2026]. Dan nanti akan diberikan penjelasan mengenai pemerintah terkait juga program-program," kata Airlangga.
Dalam pertemuannya dengan Presiden, Airlangga juga melaporkan terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY).
Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai level 5,39% YoY. Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025.
"Kemudian juga kita melaporkan berkait dengan ekspansi ekonomi termasuk di sektor manufaktur yang masih berada di level ekspansi 52,6," ujarnya.
Kemudian, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik 3,5 poin dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody\'s Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.
Laporan pertama diterbitkan oleh Moody\'s Ratings, Kamis (5/2/2026). Lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori \'stable\' ke \'negative\'.
Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.
Namun demikian, perubahan outlook dari stabil ke negatif oleh Moody\'s dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.
"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody\'s.
Selain prediktabilitas, Moody\'s menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.
Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.
Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.
Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody\'s menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.
Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody\'s, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.
Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.
Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.
"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody\'s.
Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.
Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.
"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).
S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila defisit APBN secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.
Terkait volatilitas pasar saham dan nilai tukar yang terjadi belakangan ini, S&P menilai hal tersebut belum secara material memengaruhi pandangan lembaga tersebut terhadap peringkat utang RI.
Yin menekankan bahwa pihaknya tidak memperkirakan ekonomi dan kinerja fiskal Indonesia akan terdampak negatif secara signifikan, dengan catatan pemerintah mampu merespons situasi untuk memitigasi dampak terhadap kepercayaan investor.
"Outlook kami terhadap Indonesia adalah stabil. Ini berarti kami melihat risiko kenaikan atau penurunan peringkat agak seimbang, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan negara yang kuat dibandingkan dengan basis ekspor dan pendapatan fiskal yang relatif sempit," jelasnya.
#prabowo #presiden-prabowo #airlangga-hartarto #moody-039-s-ratings #s-amp-p-ratings #investment-grade #ekonomi-indonesia #pertumbuhan-ekonomi #outlook-negatif #kebijakan-fiskal #sovereign-wealth-fund