Kelas menengah, penyumbang 81,5% konsumsi rumah tangga Indonesia, merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini, mereka sedang mengalami transformasi dalam mengelola keuangan mereka. Ketika penghasilan mereka semakin tergerus kenaikan biaya hidup, mereka mulai mengeksplorasi berbagai cara mendapatkan penghasilan tambahan.

Di samping itu, mereka kini juga semakin bijak dalam membelanjakan uang mereka. Namun terdapat sebuah paradoks, di mana ketika keuangan mereka tertekan dinamika ekonomi, kelas menengah justru beralih ke produk dan jasa yang lebih “mahal” sebagai strategi mereka beradaptasi.

Kelas menengah Indonesia kini sedang dalam mode bertahan. Jumlah mereka terus menyusut, dari 57,3 juta di 2019 ke 46,7 juta jiwa di 2025. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang tergolong aspiring middle class (AMC) meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa penyusutan jumlah kelas menengah terjadi akibat banyak dari mereka yang turun kelas menjadi AMC, bukan naik menjadi kelas atas.

Tingginya kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menekan kelas menengah Indonesia. Riset Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) pada April lalu menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kelas menengah, kebutuhan hidup sehari-hari dan cicilan sudah menghabiskan setengah penghasilan mereka. Bahkan, kebutuhan hidup yang dimaksud didominasi oleh belanja makanan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Kini, kelas menengah tidak lagi memiliki ruang gerak finansial yang leluasa untuk berbelanja barang tahan lama dan jasa. Situasi semakin genting bagi kelas menengah, dengan riset yang sama menunjukkan bahwa 6 dari 10 kelas menengah pernah mengalami besar pasak daripada tiang di sepanjang 2025.

Dengan situasi keuangan yang sangat ketat, kelas menengah Indonesia kini harus lebih bijak dalam berbelanja, yang mendorong transformasi dalam pemilihan produk oleh kelas menengah. Mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan setiap rupiah yang mereka dapatkan.

Namun keterbatasan uang tidak serta-merta membuat kelas menengah beralih ke produk dan jasa lebih murah. Riset KIMCI menunjukkan bahwa kini setengah kelas menengah lebih mengutamakan kualitas dan kegunaan dibandingkan harga dalam memilih produk.

Dalam situasi ini, terlihat kelas menengah justru mulai beralih ke produk premium yang seringkali lebih mahal. Meski sekilas tampak seperti sebuah paradoks, perubahan ini merupakan cara kelas menengah dalam berhemat.

Ketika uang mereka terbatas, membeli barang murah namun berkualitas rendah justru menjadi liabilitas bagi kelas menengah. Ketika barang tersebut rusak atau tidak sesuai harapan, mereka malah harus mengeluarkan uang lagi untuk menggantinya.

Sebaliknya, justru barang premium yang lebih tahan lama akan membantu kelas menengah berhemat, meski di awal mungkin mereka perlu membayar lebih mahal.

Perubahan preferensi kelas menengah menjadi value-driven tidak hanya terlihat dalam pemilihan produk konsumsi, tetapi juga pada pemilihan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Riset KIMCI juga menunjukkan kepercayaan kelas menengah terhadap sekolah dan rumah sakit pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai harapan mereka, kelas menengah tidak keberatan membayar lebih dan beralih ke penyedia swasta. Kualitas dan manfaat kini menjadi kunci bagi kelas menengah dalam menentukan ke mana mereka akan mengeluarkan uang yang mereka peroleh dengan susah payah.

Pola konsumsi pada kelas menengah yang kini menjadi semakin value-driven dan berhati-hati ini menimbulkan risiko tersendiri bagi target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ketika kelas menengah kini memiliki produk berkualitas tinggi dan tahan lama, mereka tidak akan perlu terlalu sering berbelanja.

Dengan postur PDB Indonesia yang lebih dari setengahnya berasal dari konsumsi rumah tangga, kelas menengah yang tidak berbelanja banyak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, situasi ini tidak sepenuhnya kesalahan kelas menengah. Mereka memang harus beradaptasi dan berhemat agar tidak turun menjadi AMC.

Melihat situasi kelas menengah ini, salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah berkolaborasi dengan dunia usaha. Terutama, dalam membantu kelas menengah tetap berbelanja.

Ketika harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, melainkan kualitas, produsen tidak lagi harus mengutamakan kompetisi dari sisi harga. Sebaliknya, mereka perlu memproduksi barang-barang tahan lama dan berkualitas untuk memaksimalkan akses ke segmen ini.

Transparansi dari nilai produk juga menjadi penting, karena ini merupakan salah satu cara kelas menengah dalam memilih produk. Selain itu, visibilitas produk oleh teknologi AI juga menjadi semakin penting. AI kini perlahan menggantikan mesin pencari (search engine) bagi kelas menengah dalam memperoleh informasi. Ini merupakan “etalase” baru bagi penjual. Produk yang terbaca dan direkomendasikan AI tentu akan mendapat keunggulan tersendiri.

Dari sisi regulasi dan tata kelola, pemerintah dapat membantu kelas menengah dengan mempermudah proses belanja ini. Kelas menengah yang terbantu dalam berbelanja akan lebih mudah mengeluarkan uang dibandingkan kelas menengah yang harus terus waspada dan melakukan banyak pertimbangan.

Mendorong ekosistem jual-beli yang lebih transparan akan membantu kelas menengah berbelanja, pemerintah juga perlu mengembalikan kepercayaan kelas menengah terhadap layanan publik, yang akan membantu kelas menengah mengurangi pengeluaran dan memiliki lebih banyak dana untuk berbelanja.

Pada akhirnya, kelas menengah yang lebih memiliki daya beli akan membantu menggerakkan ekonomi, mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Riset KIMCI merupakan salah satu riset unggulan Katadata Insight Center yang dirancang untuk membantu pemerintah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memahami kelas menengah, keresahan mereka, serta apa yang mereka butuhkan saat ini.

Sinergi antara kelas menengah, dunia usaha, dan kelas menengah akan menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus keluar dana investor asing dari pasar saham Indonesia terus berlanjut.

Sepanjang 2026, nilai net sell asing mencapai Rp 88,02 triliun.

Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi 34,14 persen secara year to date (YTD).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mencatat investor asing kembali membukukan net sell sebesar Rp 548,44 miliar pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Dengan demikian, total net sell asing sejak awal tahun ini menyentuh Rp 88,02 triliun.

Secara teknikal, IHSG telah mengalami rebound, namun belum menunjukkan penguatan yang meyakinkan meskipun pola wave (b) dan wave (b) alt. telah terdeteksi.

Sentimen IHSG diperkirakan cenderung variatif dan berpotensi terkonsolidasi setelah sempat rebound 0,92 persen pada perdagangan Rabu.

“Berdasarkan indikator, Stochastics K-D dan Relative Strength Index (RSI) menunjukkan sinyal negatif yang didukung oleh penurunan volume transaksi,” ujar Nafan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, sejumlah data ekonomi pada awal Juli 2026 memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap fundamental pasar domestik.

Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia per Juni turun menjadi 46,9 dari level 50 pada bulan sebelumnya sehingga kembali masuk ke zona kontraksi.

Selain itu, inflasi tahunan meningkat menjadi 3,34 persen secara year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen YoY dan melampaui konsensus pasar sebesar 3,2 persen.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS.

Defisit tersebut merupakan yang pertama sejak April 2020.

Sementara itu, nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi sebesar 0,25 persen menjadi Rp 17.952 per dollar AS.

Kondisi tersebut dipicu oleh tren penguatan dollar AS secara global dan berlanjutnya arus modal keluar dari pasar domestik yang membuat para investor cenderung lebih berhati-hati (prudent).

Lebih lanjut, Fitch Ratings menyampaikan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat meskipun fundamental ekonomi nasional secara umum masih cukup kuat.

“Fitch menyampaikan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat, meskipun fundamental ekonomi secara umum masih cukup kuat,” paparnya.

Oleh karena itu, lembaga pemeringkat tersebut tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB atau investment grade, tetapi menurunkan prospek (outlook) menjadi Negative.

Selama peringkat BBB masih dipertahankan, konsekuensi yang ditimbulkan diperkirakan relatif lebih terbatas dibandingkan apabila terjadi penurunan peringkat kredit (downgrade).

Di sisi eksternal, pidato Ketua The Fed Kevin Warsh juga menjadi perhatian pelaku pasar.

Menurut Nafan, Warsh menyampaikan nada yang cukup hawkish dengan menegaskan komitmen penuh The Fed terhadap independensi kebijakan moneter dan target inflasi.

Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan Presiden Donald Trump akan adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Meski demikian, pernyataan Warsh bahwa “risiko inflasi mulai mereda” justru direspons pasar sebagai sinyal dovish relief. Sebelumnya, pelaku pasar terlalu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dalam waktu dekat.

Ke depan, investor akan mencermati rilis data US Nonfarm Payrolls yang menjadi acuan tambahan dalam membentuk ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed.

Untuk sementara, pasar memperkirakan terdapat peluang kenaikan Fed Rate paling cepat pada Oktober 2026.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terbatas atau berkonsolidasi di kisaran 5.600-5.800 pada perdagangan Kamis (2/7/2026), dibayangi pelemahan sejumlah indikator ekonomi domestik.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal ruang pergerakan IHSG masih terbatas.

Sementara itu sentimen memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) masih akan membayangi pergerakan IHSG jangka pendek.

"Sehingga diperkirakan IHSG berpeluang berkonsolidasi pada kisaran 5.600-5.800," tulis tim riset, Kamis (2/7/2026).

Adapun rilis data aktivitas manufaktur nasional kembali terkontraksi. Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50 pada Mei 2026. Angka tersebut juga menandakan aktivitas industri kembali berada di bawah level ekspansif.

Di sisi lain, tekanan inflasi meningkat. Inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% secara tahunan (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan 3,08% pada Mei 2026 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3,2%.

Tak hanya itu, neraca perdagangan Indonesia secara mengejutkan mencatatkan defisit sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi tersebut menjadi defisit perdagangan pertama sejak April 2020 dan menambah kekhawatiran terhadap prospek eksternal perekonomian nasional.

Sentimen negatif juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang ditutup melemah 0,25% ke level Rp17.952 per dolar AS, sejalan dengan pelemahan mayoritas mata uang di kawasan Asia.

IHSG pada perdagangan Rabu (1/7) ditutup menguat 0,92% ke level 5.695,12. Penguatan tersebut dipimpin oleh sektor energi yang naik 2,61%, sementara sektor transportasi menjadi sektor dengan pelemahan terdalam sebesar 0,91%.

Penguatan IHSG terjadi di tengah memburuknya sejumlah data ekonomi Indonesia yang dirilis sepanjang hari Rabu (1/7).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi logistik BUMN sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), Pelindo bersama sejumlah entitas logistik BUMN menandatangani Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui BPI Danantara untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Konsolidasi tersebut diharapkan mampu memperluas konektivitas distribusi nasional, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan aset BUMN, serta memperkuat daya saing sektor logistik nasional.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen Aurelius Altius Rosimin mengatakan konsolidasi logistik BUMN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara," ujar Aurelius.

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pelindo berperan mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional sesuai roadmap yang telah ditetapkan.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan sinergi antarpelaku logistik BUMN diharapkan memperkuat konektivitas rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Menurut Achmad, Pelindo akan terus mengawal proses integrasi agar berjalan sesuai roadmap sekaligus memperkuat sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik.

"Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Penandatanganan SHA dan Akta Penggabungan menjadi tahapan resmi implementasi konsolidasi logistik nasional yang dihadiri jajaran BPI Danantara, direksi BUMN, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan.

Jakarta: Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri dinilai dapat membantu menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah tekanan biaya energi. Namun, dampaknya terhadap pergerakan pasar keuangan diperkirakan belum akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Analis Mirae Sekuritas Novani Karina Saputri menjelaskan pemerintah memangkas harga gas industri dari kisaran USD20–23 per MMBTU menjadi sekitar USD13 per MMBTU melalui perluasan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurut Novani, kebijakan tersebut tidak ditempuh melalui skema subsidi langsung, melainkan menggunakan mekanisme burden sharing yang melibatkan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pelaku usaha di sektor midstream dan downstream. Skema itu dilakukan melalui penyesuaian penerimaan negara dan margin di sepanjang rantai pasok gas.

"Kebijakan ini hadir pada saat industri menghadapi tingginya biaya energi, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada gas," ujar Novani.

Ia menambahkan, bagi industri yang menjadikan gas sebagai komponen utama produksi, biaya energi dapat menyumbang sekitar 30–50 persen dari total biaya operasional. Selama ini, harga gas yang lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga menjadi salah satu tantangan bagi daya saing industri nasional.

Dengan penurunan harga gas, beban operasional perusahaan diperkirakan akan berkurang sehingga margin usaha dapat membaik. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi potensi penutupan pabrik, serta menekan risiko terjadinya PHK.

Dari sisi makroekonomi, Novani menilai kebijakan ini lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi daripada pendorong pertumbuhan ekonomi yang besar.

"Jika risiko PHK di sektor industri intensif gas dapat ditekan, daya beli masyarakat berpotensi tetap terjaga sehingga konsumsi domestik tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," katanya.

Meski demikian, ia menilai kontribusi kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih akan berlangsung secara bertahap. Efektivitasnya juga tetap bergantung pada pemulihan permintaan, baik dari pasar domestik maupun global.

Sementara itu, terhadap pasar keuangan, Novani berpandangan bahwa sentimen positif dari kebijakan HGBT belum cukup kuat untuk mengubah arah pergerakan pasar dalam waktu dekat.

"Pasar masih lebih dipengaruhi faktor-faktor makro, seperti volatilitas nilai tukar rupiah, tingginya premi risiko domestik, serta arus keluar dana asing yang masih berlangsung," jelasnya.

Karena itu, Novani tetap menyarankan investor menerapkan strategi investasi yang defensif. Salah satu alternatif yang dinilai menarik adalah memilih produk reksa dana dengan manajemen risiko yang baik serta memiliki rekam jejak kinerja yang konsisten mengungguli indeks acuannya berdasarkan indikator risk-adjusted return.

Ia juga menilai Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) masih menjadi pilihan yang relevan pada kondisi pasar saat ini karena menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi, volatilitas yang relatif rendah, serta potensi imbal hasil yang tetap kompetitif dibandingkan suku bunga deposito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepercayaan investor terhadap Indonesia dinilai menghadapi ujian berat setelah munculnya sejumlah sentimen negatif, mulai dari kasus korupsi tingkat tinggi, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah, hingga ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI.

Sejumlah analis menilai kombinasi faktor tersebut berpotensi membuat investor global semakin berhati-hati dalam menempatkan modalnya di Indonesia, terutama di tengah pelemahan pasar saham domestik yang cukup tajam sepanjang tahun ini.

Tekanan terhadap sentimen pasar tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah terkoreksi sekitar 7,9 persen dalam satu bulan terakhir dan hampir 35 persen secara year-to-date (YTD).

Kepala Riset Ekuitas ASEAN Macquarie Capital, Jayden Vantarakis, menilai sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memunculkan kekhawatiran di kalangan investor internasional maupun lembaga pemeringkat.

"Kebijakan populis pemerintahan Prabowo telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit dan dipandang negatif oleh investor luar negeri," tulis Vantarakis dalam riset tertanggal 1 Juli.

Sentimen negatif tersebut juga tercermin dalam survei manajer investasi yang dilakukan Bank of America pada pertengahan Juni 2026.

Dalam survei itu, Indonesia tercatat menjadi pasar yang paling tidak diminati investor di kawasan Asia, menggeser posisi India.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat S&P Global pada Februari lalu memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal, terutama akibat kenaikan biaya pembayaran utang, dapat meningkatkan risiko penurunan profil kredit Indonesia.

Di tengah kekhawatiran tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell saham Indonesia senilai sekitar 4,11 miliar atau sekitar Rp73,6 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS) sepanjang 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai sejumlah kebijakan pemerintah juga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar.

Salah satunya adalah penerapan skema ekspor "pintu tunggal" yang mulai diberlakukan pemerintah pada Mei 2026.

Dalam skema tersebut, ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy disalurkan melalui badan usaha milik negara tertentu.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran penerimaan negara.

Namun, menurut Bhima, kebijakan tersebut justru memunculkan persepsi bahwa pemerintah ingin memperluas kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam.

"Investor melihat adanya kecenderungan pemerintah untuk mengambil alih lebih banyak pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapisan birokrasi baru yang berpotensi menyulitkan dunia usaha," ujarnya dalam program Squawk Box Asia CNBC.

Kekhawatiran investor juga bertambah setelah munculnya kasus korupsi besar yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Dalam kasus tersebut, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,6 miliar terkait proyek digitalisasi pendidikan nasional.

Menurut Bhima, kasus tersebut memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha dan investor untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah, khususnya terkait proyek pengadaan.

"Pesan kepada komunitas bisnis sangat jelas, yakni harus sangat berhati-hati ketika berurusan dengan anggaran maupun pengadaan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran pasar juga meningkat setelah MSCI pekan lalu memutuskan memperpanjang masa peninjauan terhadap pasar modal Indonesia hingga November 2026.

Sebelumnya, MSCI telah memperingatkan adanya kemungkinan penurunan status Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market) akibat persoalan aksesibilitas dan kemampuan investasi di pasar modal domestik.

Bhima menilai pemerintah perlu segera melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi pasar modal guna menghindari risiko tersebut.

"Jika kesempatan reformasi ini terlewatkan, Indonesia berpotensi masuk ke daftar pemantauan yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan status menjadi pasar perbatasan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 sebesar 0,44% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sementara itu, inflasi secara tahunan mencapai 3,34% year-on-year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79% year-to-date (ytd).

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yang pertama bensin andil 0,21%, yang kedua tarif angkutan udara dengan andil inflasi 0,05%, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin andil 0,01%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Ateng mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,29% dan memberikan andil 0,28% terhadap inflasi nasional.

Menurut dia, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dilakukan badan usaha. Kebijakan tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat.

Selain BBM, kenaikan tarif angkutan udara juga turut mendorong inflasi pada Juni. BPS menilai lonjakan harga tiket pesawat dipicu meningkatnya permintaan masyarakat selama periode libur sekolah. "Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara didorong meningkatnya permintaan seiring periode libur sekolah," ujar Ateng.

Di luar sektor transportasi, inflasi juga dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,06%.

BPS mencatat komoditas pangan yang paling besar menyumbang kenaikan harga berasal dari bawang merah dengan andil 0,04%, bawang putih 0,03%, dan beras sebesar 0,02%. Menurut BPS, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut dipengaruhi dinamika pasokan di pasar.

PT Pertamina (Persero) menurunkan 3 harga BBM mereka mulai 1 Juli ini.

Penurunan harga pertama mereka lakukan terhadap BBM jenis Pertamax Turbo. Mengutip situs Pertamina, harga BBM jenis ini dipatok Rp19.300 per liter di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB.

Harga ini turun jika dibandingkan dengan yang berlaku sejak 10 Juni lalu. Saat itu harga BBM jenis Pertamax Turbo di wilayah tersebut dipatok Rp20.750 per liter.

Sementara untuk daerah Aceh,  Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini dipatok Rp19.750.

Penurunan kedua, dilakukan Pertamina terhadap harga BBM jenis Dexlite. Per 1 Juli ini, harga Dextlite di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dipatok di Rp19.700, turun dari harga sebelumnya yang Rp23 ribu per liter.

Sementara untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan seluruh provinsi di Sulawesi, harga BBM jenis ini dipatok Rp20.150.

Sedangkan penurunan ketiga dilakukan terhadap BBM jenis Pertamina Dex. Per 1 Juli, Harga BBM jenis ini di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT dipatok Pertamina di Rp21.150 per liter.

Harga ini turun dibandingkan sebelumnya yang Rp24.800 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax tetap dipertahankan Pertamina di Rp10 ribu, Rp6.800 dan Rp16.250 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada dalam keadaan stabil dengan fundamental yang kuat. Karena itu, kekhawatiran mengenai kemungkinan terulangnya krisis ekonomi seperti pada 1998 dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Dalam keterangannya Selasa (30/6/2026), Qodari mengatakan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan situasi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan kondisi menjelang krisis 1998.

"Jadi, sebetulnya indikator-indikator fundamental kita sangat kuat dan itu yang membuat situasi dan kondisi pada hari ini menjadi sangat-sangat stabil," ujar Qodari.

Ia menjelaskan, pada kuartal I 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi nasional juga masih terkendali. Inflasi tahunan Indonesia tercatat 3,08 persen. Meski lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 2,42 persen, angka tersebut dinilai masih menunjukkan stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Qodari juga menyoroti rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang saat ini berada di kisaran 40-41 persen. Menurut dia, posisi tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tetap berada dalam kategori aman," kata Qodari.

Di sektor keuangan, ia menilai kondisi perbankan nasional saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi 1998. Perbankan disebut memiliki tingkat kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang terjaga sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan.

"Dan satu yang sangat berbeda dengan tahun 1998 adalah kita sekarang punya yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan sehingga masyarakat menjadi tenang," ujarnya.

Qodari menambahkan, pemerintah terus merespons berbagai perkembangan ekonomi global untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.

Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah pemberian subsidi kedelai sebesar Rp 2.000 per kilogram kepada produsen tahu dan tempe. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas kenaikan harga kedelai dunia yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah.

"Persoalan yang ada di masyarakat itu sampai di tangan, sampai di telinga para pembantu beliau (Presiden RI Prabowo Subianto), dan disampaikan kepada Bapak Presiden," kata Qodari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 diperkirakan masih bertahan di zona ekspansi, tetapi laju perbaikannya terbatas seiring dengan langkah dunia usaha yang masih menahan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memproyeksikan PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di kisaran 50 hingga 50,2. Level tersebut mengindikasikan sektor manufaktur masih tumbuh, meski belum menunjukkan akselerasi yang kuat.

"PMI diproyeksikan pada 50–50,2. Faktor pendukungnya adalah nilai tukar rupiah yang relatif terkontrol dan harga minyak dunia yang melandai. Ini mendongkrak optimisme," jelas Wijayanto saat dihubungi, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Wijayanto menilai kalangan industri masih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, para pelaku usaha masih berada dalam posisi wait and see sehingga belum masuk ke fase ekspansi yang agresif.

Dia menjelaskan pergerakan PMI sepanjang semester I/2026 masih mencerminkan pola musiman yang lazim terjadi setiap tahun. Aktivitas manufaktur meningkat menjelang Lebaran, kemudian melemah setelah periode Hari Raya, sebelum kembali pulih secara bertahap.

Fenomena tersebut terlihat dari kenaikan PMI menjelang Lebaran, penurunan pada Maret 2026 setelah periode libur, lalu perbaikan secara gradual atau bertahap pada April dan Mei yang berlanjut hingga Juni.

Wijayanto menilai dinamika tersebut merupakan konsekuensi faktor siklikal yang umum terjadi dalam aktivitas manufaktur nasional.

Meski PMI masih berpeluang bertahan di zona ekspansi pada Juni, prospek sektor manufaktur pada paruh kedua tahun ini diperkirakan lebih menantang.

Dia memperkirakan rata-rata PMI manufaktur pada semester II/2026 akan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah risiko dinilai masih membayangi aktivitas industri dalam beberapa bulan mendatang.

Faktor eksternal berupa dinamika ekonomi global dan ketidakpastian regulasi menjadi tantangan utama. Di dalam negeri, pelemahan daya beli masyarakat berpotensi menahan permintaan terhadap produk manufaktur.

Selain itu, potensi kemunculan fenomena El Nino juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan rantai pasok sejumlah sektor industri.

Jakarta: Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) masih menunggu keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak melalui platform lokapasar atau marketplace.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan DJP guna memperoleh kepastian mengenai aturan teknis yang akan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara marketplace.

Menurut Budi, asosiasi mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan perpajakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai perlu disertai petunjuk teknis yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh pelaku ekosistem digital.

"Kami terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Harapannya, mekanisme administrasi yang diterapkan sederhana, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pemerintah, platform digital, maupun para penjual," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah, penyelenggara marketplace diperkirakan akan memperoleh masa transisi sekitar satu bulan setelah aturan pelaksanaan diterbitkan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian sistem sebelum mekanisme pemungutan pajak mulai dijalankan secara penuh.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa penyesuaian tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

Selain menunggu regulasi, idEA juga berharap DJP melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penjual di platform digital. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan yang baru serta dapat mempersiapkan administrasi yang diperlukan.

"Kami meyakini koordinasi yang baik, petunjuk teknis yang jelas, dan sosialisasi yang memadai akan menjadi faktor penting agar kebijakan ini dapat berjalan efektif," katanya.

Menkeu Beri Sinyal Berlaku Mulai Juli

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui marketplace berpotensi mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, jadwal implementasi tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Purbaya menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mempertegas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum berjalan merata antara pelaku usaha di platform digital dan pelaku usaha konvensional.

Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan iklim persaingan yang lebih adil. Selama ini, pelaku usaha luring telah memungut dan menyetorkan PPN sesuai ketentuan, sementara perlakuan terhadap sebagian transaksi di marketplace dinilai belum sepenuhnya setara.

Omzet Penjual Tetap Diakumulasi

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa penghitungan kewajiban perpajakan akan mengacu pada akumulasi omzet penjual dari seluruh marketplace sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Platform yang ditunjuk sebagai pemungut pajak nantinya juga diwajibkan menyampaikan data transaksi para penjual kepada DJP sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi perpajakan.
Sementara itu, pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun dapat mengajukan surat pernyataan kepada marketplace agar tidak dikenai pemotongan pajak.

Namun apabila total omzet dari seluruh platform digital telah melampaui batas tersebut, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan penghasilannya serta memenuhi kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)