Diduga Salahgunakan BBM Subsidi, SPBU di Jember Disegel
BPH Migas dan kepolisian menyegel SPBU di Jember setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
(Kompas.com) 15/03/26 14:19 165417
KOMPAS.com-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas bersama aparat penegak hukum menyegel sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kabupaten Jember Jawa Timur.
Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan penyegelan dilakukan sementara sambil menunggu proses penyelidikan.
“Disegel sementara, setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Wahyudi, Minggu (15/3/2026).
Temuan tersebut muncul setelah BPH Migas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut.
Wahyudi bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Malang Alam Kanda Winali melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Pengecekan menemukan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM subsidi.
SPBU tersebut rata rata menerima pengiriman BBM sekitar 16.000 liter per hari. Data penjualan menunjukkan jumlah BBM yang disalurkan mencapai sekitar 22.000 liter per hari.
Transaksi penjualan disebut didominasi penggunaan surat rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna.
“Pihak Kepolisian Resort Jember melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan. CCTV SPBU juga nonaktif,” ujar Wahyudi.
Polres Jember bersama BPH Migas kemudian menyegel SPBU tersebut pada Sabtu 14 Maret 2026. SPBU tersebut tidak diperbolehkan beroperasi hingga proses penyelidikan selesai.
BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap tersedia menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Kuota BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke SPBU terdekat.
“Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU sekitar,” kata Wahyudi.
Dugaan penyalahgunaan ini muncul setelah BPH Migas melakukan sosialisasi terkait penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.
Menurut Wahyudi modus yang digunakan diduga memanfaatkan surat rekomendasi.
“Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk mendalami potensi penyalahgunaan.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius.
“Ada dua hal yang janggal. Pertama Surat Rekomendasi. Surat Rekomendasi tidak ada sama sekali di sini. Kita duga kemarin tangki dimodifikasi jadi 4.000 liter, itu pembelian BBM pakai Surat Rekomendasi untuk petani. Ini suatu kejahatan, kejahatan yang luar biasa. Hak untuk masyarakat kecil untuk petani mereka ambil,” kata Bambang.
Bambang juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dugaan penyalahgunaan tersebut.
“Mari kita sama-sama teman-teman media kita pantau ini siapa di belakang pencurian ini harus saya ungkapkan,” ujarnya.
Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan unsur pidana dalam kasus tersebut.
“Kami akan mengusut kasus ini melalui pendekatan scientific crime investigation. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum aparat atau pihak internal pemerintah, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” kata Ferry.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang