Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan

Kota Padang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyurati atau memberikan sanksi tertulis terhadap 20 hingga 25 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diduga menyelewengkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

"Sepanjang 2026 Pertamina Sumbagut sudah mengirimkan surat pembinaan kepada 23 hingga 25 SPBU yang tersebar di Sumbar," kata Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fakhri Rizal Hasibuan di Kota Padang, Rabu.

Pada umumnya, puluhan SPBU yang mendapatkan sanksi atau teguran tersebut dikarenakan menyalurkan BBM tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, operator tetap melayani kendaraan yang sama untuk mengisi BBM yang dilakukan berulang-ulang.

"Jadi, transaksi itu terindikasi adanya penyalahgunaan," ujar dia.

Fakhri menegaskan surat pembinaan tersebut merupakan sikap tegas perusahaan minyak milik negara itu terhadap pengelola atau pemilik SPBU yang diduga menyalahi aturan pendistribusian BBM bersubsidi.

Selain menegur atau menyurati pengelola, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga meminta pemilik SPBU untuk melakukan pembinaan langsung terhadap pekerja terutama operator guna mencegah kecurangan penyaluran.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan Pertamina terus berupaya mengoptimalkan digitalisasi berupa kode respons cepat, atau kode batang agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Penerapan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini diharapkan menjadi solusi konkret jangka panjang.

Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan pengawasan, setiap kamera pengintai atau closed circuit television yang dipasang di SPBU kini terintegrasi secara online ke Pertamina.

"Jadi secara periodik kami juga menganalisa transaksi-transaksi yang terindikasi anomali untuk dicek langsung ke CCTV. Jadi sistemnya pembuktian terbalik," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JEMBER - Pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai penutupan SPBU yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi di Jember, Jawa Timur, merupakan langkah tepat untuk menjaga integritas distribusi energi nasional. Tindakan tegas ini menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil.

“Kasus ini menegaskan bahwa kebocoran subsidi masih menjadi persoalan serius di level distribusi. Penindakan harus konsisten, bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga diikuti pembenahan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan,” kata Ali, Selasa (17/3/2026).

Ali juga mengapresiasi secara positif langkah hukum yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama DPR RI dan aparat hukum yang telah menyegel SPBU di Jember. “Itu hal yang bagus,” ujarnya.

Ali mengatakan pelanggaran SPBU ‘nakal’ sesungguhnya bukanlah hal baru. Dari sekitar tiga belas ribu SPBU yang ada di Indonesia, ia mengatakan, tidak semuanya dikelola langsung oleh Pertamina Patra Niaga, tetapi ada yang dikelola oleh swasta. Menurutnya, modus yang terindikasi seperti selisih volume distribusi dan transaksi tidak wajar menunjukkan adanya celah pengawasan yang bisa dimanfaatkan oknum.

Lebih lanjut, Ali menilai bahwa efek jera harus menjadi tujuan utama dengan adanya kasus di Jember tersebut.

“Jika terbukti bersalah, sanksi tidak cukup administratif. Harus ada konsekuensi hukum dan pencabutan izin permanen agar menjadi peringatan bagi SPBU lain,” katanya.

Hal senada disampaikan juga oleh Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo. Menurut dia, langkah yang dilakukan BPH Migas, DPR RI, bersama aparat penegak hukum di Jember itu sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap segala bentuk penyelewengan subsidi.

“Langkah penegak hukum melakukan penutupan SPBU yang melakukan pelanggaran sudah sangat tepat,” kata Hadi.

Hadi menilai besaran subsidi sudah sangat besar dikucurkan buat BBM. Ia mengatakan saat ini total subsidi energi sudah hampir menyentuh angka Rp 300 triliun. Namun subsidi besar yang sudah diberikan negara untuk meringankan beban rakyat justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Harus menjadi perhatian semua pihak agar subsidi ini tepat sasaran dan diterima mereka yang berhak. Apalagi saat ini, stok minyak dunia berkurang 20% akibat Perang Teluk IV, di mana stok berkurang dan harga minyak bumi dunia sudah naik rata-rata 90$/bbl dari 70$/bbl artinya sudah naik 28%,” tutur Hadi.

KOMPAS.com-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas bersama aparat penegak hukum menyegel sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kabupaten Jember Jawa Timur.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan penyegelan dilakukan sementara sambil menunggu proses penyelidikan.

“Disegel sementara, setelah ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Wahyudi, Minggu (15/3/2026).

Temuan tersebut muncul setelah BPH Migas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut.

Wahyudi bersama Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Malang Alam Kanda Winali melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Pengecekan menemukan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM subsidi.

SPBU tersebut rata rata menerima pengiriman BBM sekitar 16.000 liter per hari. Data penjualan menunjukkan jumlah BBM yang disalurkan mencapai sekitar 22.000 liter per hari.

Transaksi penjualan disebut didominasi penggunaan surat rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna.

“Pihak Kepolisian Resort Jember melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan. CCTV SPBU juga nonaktif,” ujar Wahyudi.

Polres Jember bersama BPH Migas kemudian menyegel SPBU tersebut pada Sabtu 14 Maret 2026. SPBU tersebut tidak diperbolehkan beroperasi hingga proses penyelidikan selesai.

BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap tersedia menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Kuota BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke SPBU terdekat.

“Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU sekitar,” kata Wahyudi.

Dugaan penyalahgunaan ini muncul setelah BPH Migas melakukan sosialisasi terkait penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

Menurut Wahyudi modus yang digunakan diduga memanfaatkan surat rekomendasi.

“Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk mendalami potensi penyalahgunaan.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius.

“Ada dua hal yang janggal. Pertama Surat Rekomendasi. Surat Rekomendasi tidak ada sama sekali di sini. Kita duga kemarin tangki dimodifikasi jadi 4.000 liter, itu pembelian BBM pakai Surat Rekomendasi untuk petani. Ini suatu kejahatan, kejahatan yang luar biasa. Hak untuk masyarakat kecil untuk petani mereka ambil,” kata Bambang.

Bambang juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dugaan penyalahgunaan tersebut.

“Mari kita sama-sama teman-teman media kita pantau ini siapa di belakang pencurian ini harus saya ungkapkan,” ujarnya.

Wakil Kepala Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Kami akan mengusut kasus ini melalui pendekatan scientific crime investigation. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum aparat atau pihak internal pemerintah, tentu akan kami tindak sesuai hukum,” kata Ferry.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang