Peneliti UI: Implementasi B50 perlu penguatan hulu produksi sawit
Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Eugenia Mardanugraha menilai implementasi mandatori biodiesel B50 pada semester II tahun 2026 perlu diiringi ...
(Antara) 07/04/26 09:23 183535
Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Eugenia Mardanugraha menilai implementasi mandatori biodiesel B50 pada semester II tahun 2026 perlu diiringi dengan penguatan produksi sawit di sektor hulu.
“Produktivitas sawit harus ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik, termasuk biodiesel, maupun ekspor. Tanpa peningkatan produktivitas, tekanan terhadap pasokan CPO akan makin besar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan global,” kata Eugenia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Eugenia melanjutkan, kebijakan pemerintah sebaiknya diarahkan pada perbaikan fundamental di sektor hulu, seperti peremajaan (replanting), peningkatan kualitas bibit, praktik budidaya yang lebih efisien, serta dukungan terhadap petani.
“Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat kebijakan energi dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga ketahanan energi dan stabilitas industri sawit dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tidak hanya menjaga produktivitas dan pasokan bahan baku, perbaikan di sektor hulu juga memastikan kesiapan di tengah permintaan yang juga tinggi dari pasar ekspor dan kebutuhan domestik lainnya seperti pangan dan oleokimia.
“Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO (minyak sawit mentah) akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri,” ujar dia.
Dalam situasi tersebut, kata Eugenia, apabila kebijakan B50 dipaksakan untuk diimplementasikan dalam waktu dekat, maka penyesuaian yang paling mungkin terjadi adalah penurunan volume ekspor CPO. Hal ini karena prioritas pemenuhan kebutuhan domestik, khususnya untuk program biodiesel, akan menyerap porsi yang lebih besar dari produksi nasional.
Selain itu, fluktuasi harga yang tidak menentu, baik harga minyak bumi maupun harga CPO turut menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan.
Lebih jauh, Eugenia menjelaskan bahwa implementasi B50 akan secara signifikan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri, sehingga menuntut penyesuaian terhadap efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Dalam kondisi saat ini, skema DMO masih relevan sebagai instrumen untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik, khususnya untuk kebutuhan strategis seperti minyak goreng dan biodiesel. Oleh karena itu, relevansi DMO ke depan perlu diarahkan pada penguatan desain kebijakan.
“DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang bersifat tegas (domestic-first obligation), yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan, tanpa bergantung pada keputusan ekspor,” kata dia.
Di sisi lain, untuk menjaga insentif bagi produsen, skema ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme berbasis kinerja.
Misalnya, rasio DMO terhadap ekspor dibuat lebih fleksibel, di mana produsen yang mampu meningkatkan produksi dan ekspor memeroleh rasio DMO yang lebih rendah, sementara produsen yang stagnan menghadapi rasio yang relatif lebih tinggi.
“Dengan demikian, DMO tetap relevan dalam era B50, tetapi memerlukan reformulasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pasokan, melainkan juga sebagai instrumen yang mendorong peningkatan produksi dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor,” katanya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026