Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Guru Besar Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Sudarmanta angkat bicara mengenai kesiapan masyarakat dalam penerapan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50, yang mulai berlaku Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan karakteristik biodiesel yang berbeda dari diesel fosil dapat menimbulkan perubahan signifikan, baik pada sifat fisik, kimia, maupun perilaku pembakaran pada mesin kendaraan.

"Hal seperti itu yang secara langsung memengaruhi performa, keandalan, hingga umur sistem mesin," ungkap Bambang, Rabu (1/7/2026).

Karena itu, Bambang menilai pendekatan implementasi B50 tidak dapat hanya berbasis pada kebijakan semata. Menurut dia, penerapan bahan bakar tersebut sepatutnya dilakukan melalui pendekatan berbasis mesin (engineering-driven approach) yang komprehensif.

"Dari sisi fisik mesinnya, biodiesel memiliki densitas [tingkat kepadatan massa] dan viskositas [tingkat kekentalan] yang lebih tinggi dibandingkan diesel fosil," ujarnya.

Ia menyebut densitas yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan massa bahan bakar yang terinjeksi dalam sistem berbasis volumetrik sehingga berpotensi menimbulkan over-fueling (pasokan bahan bakar terlalu pekat/berlebih) dan perubahan karakter pembakaran.

Sementara itu, viskositas yang lebih tinggi juga menyebabkan atomisasi, yakni proses pemecahan cairan bahan bakar menjadi kabut halus, menjadi kurang optimal.

"Hal itu akan menghasilkan ukuran droplet [butiran cair] yang lebih besar dan penyebaran partikel tidak homogen [tidak merata]," katanya.

Secara teknis, kondisi tersebut menurunkan kualitas pencampuran bahan bakar dan udara. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperlambat evaporasi serta meningkatkan kecenderungan terbentuknya rich mixture, yakni kondisi ketika jumlah bahan bakar terlalu banyak dibandingkan pasokan udara.

"Hal tersebut dapat menjadi sumber utama pembentukan deposit kerak dan emisi partikulat [polusi asap]," tambahnya.

Di sisi lain, sifat biodiesel yang higroskopis atau mudah menarik kandungan air dari udara luar juga memicu tantangan baru, yakni pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur.

Bambang menjelaskan mikroorganisme tersebut dapat berkembang pada antarmuka air dan bahan bakar. Fenomena ini menghasilkan biofilm (kumpulan mikroorganisme) dan senyawa asam yang menyebabkan korosi (karat), penyumbatan filter, serta degradasi kualitas bahan bakar.

Dalam jangka panjang, Bambang menyebut fenomena tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem bahan bakar, terutama pada injektor (komponen penyemprot bahan bakar) dan pompa bertekanan tinggi. Oleh sebab itu, ia berpendapat pengendalian kadar air melalui sistem penyimpanan tertutup, penggunaan separator air-bahan bakar, serta pemantauan kadar air menjadi keharusan.

Kemudian, lanjut Bambang, kandungan methyl ester jenuh dalam biodiesel, seperti palmitat dan stearat, dapat memicu pembentukan gumpalan menyerupai kristal lilin pada suhu rendah.

"Kondisi seperti itu dapat menyumbat filter bahan bakar serta mengganggu kinerja mesin secara sistemik," bebernya.

Fenomena cold flow properties atau karakteristik bahan bakar pada suhu rendah menjadi hambatan utama dalam implementasi B50. Bambang mengungkapkan kondisi tersebut berisiko menurunkan efisiensi pembakaran hingga menyebabkan kegagalan start mesin (kendaraan mogok/sulit dinyalakan), terutama saat kendaraan berada di wilayah berudara dingin atau pegunungan.

"Maka, penggunaan cold flow improver [zat aditif antibeku], sistem pemanas bahan bakar, dan penyesuaian desain distribusi menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala operasional tersebut," ungkap Bambang.

Implementasi biodiesel B50 memang menghadapi tantangan teknis yang kompleks akibat karakteristik kimia bahan bakar, terutama kerentanan terhadap oksidasi serta risiko kontaminasi gliserin dan logam yang dapat membentuk deposit pada komponen mesin.

Selain itu, sifat pembakaran biodiesel yang berbeda dari diesel fosil memengaruhi efisiensi atomisasi dan distribusi panas yang, jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi menurunkan kinerja mesin serta meningkatkan emisi.

Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Bambang memaparkan diperlukan strategi mitigasi terintegrasi yang berfokus pada pengendalian kualitas bahan bakar secara ketat melalui penggunaan aditif serta penyesuaian parameter teknis pada sistem injeksi dan ruang bakar.

"Langkah ini bertujuan meminimalisasi risiko injector fouling dan nozzle coking [kondisi lubang injektor tersumbat oleh kerak karbon], sekaligus memastikan bahwa mesin dapat beradaptasi dengan perubahan sifat fisik dan kimia biodiesel," tuturnya.

Lebih lanjut, penerapan sistem pemantauan berbasis sensor dan digital twin (teknologi replika mesin fisik secara real-time) menjadi kunci untuk beralih menuju metode predictive maintenance, yaitu metode perawatan prediktif untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum mesin benar-benar mengalami gangguan.

Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan rekayasa bahan bakar, optimasi desain mesin, dan pengawasan berbasis digital, implementasi B50 diharapkan dapat berjalan secara andal untuk mendukung keberlanjutan sistem energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi program mandatori biodiesel B50 resmi dimulai pada Rabu (1/7/2026). Ini menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Program B50 diperkirakan akan menyerap sekitar 16 juta ton minyak sawit per tahun. Kebutuhan tersebut diharapkan menjadi penopang permintaan domestik yang mampu menjaga kinerja industri sawit di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi dalam negeri juga menjadi peluang untuk memperkuat nilai tambah komoditas sawit melalui hilirisasi.

Sejalan dengan itu, produksi biodiesel nasional terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, produksi biodiesel Indonesia mencapai 15,65 juta ton, naik signifikan dibandingkan 8,59 juta ton pada 2020. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung implementasi B50 secara penuh di seluruh Indonesia.

Selain mendukung ketahanan energi, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Sepanjang 2025, implementasi biodiesel tercatat mampu menghemat devisa hingga Rp132,81 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO), menyerap sekitar 1,86 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO₂.

Meski demikian, implementasi B50 juga menghadirkan tantangan bagi industri sawit nasional. Peningkatan kebutuhan bahan baku berpotensi memperketat pasokan di tengah pertumbuhan produksi sawit yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, PEKANBARU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau menyambut baik dimulainya implementasi program biodiesel/biosolar B50. Organisasi pelaku usaha sawit itu menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit di dalam negeri.

Ketua GAPKI Riau Hartono mengatakan, peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit hingga 50% dalam bahan bakar solar akan memperluas penyerapan minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) di pasar domestik. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor, kebijakan itu juga diyakini mampu menjaga stabilitas harga sawit di tingkat domestik maupun global.

"Program ini merupakan momentum penting untuk memperluas penyerapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta menjaga stabilitas harga sawit di tingkat global maupun domestik. Dari sisi industri, B50 berpotensi memberikan kepastian demand jangka panjang yang sangat dibutuhkan pelaku usaha," ujar Hartono, Rabu (1/7/2026).

Meski demikian, menurutnya, implementasi B50 tidak dapat berjalan optimal apabila hanya mengandalkan kesiapan industri sawit. Program tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga petani sawit sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"GAPKI Riau juga menekankan bahwa keberhasilan program B50 tidak hanya bergantung pada industri, tetapi juga memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani sawit."

Hartono mengatakan, sinergi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku, penguatan industri hilir, hingga keberlanjutan program biodiesel dalam jangka panjang.

"Ke depan, kami berharap implementasi B50 dapat menjadi bagian dari strategi besar transformasi industri sawit Indonesia menuju sektor yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. GAPKIRiau siap mendukung penuh kebijakan ini dengan catatan bahwa seluruh tantangan implementasi dapat dikelola secara terukur dan kolaboratif," katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tantangan yang dihadapi industri sawit nasional. GAPKI mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi CPO Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 48 juta hingga 51 juta ton per tahun, sementara konsumsi domestik terus meningkat seiring perluasan program mandatori biodiesel.

Pada implementasi B40, kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan telah melampaui 12 juta ton per tahun. Apabila B50 diterapkan secara penuh, kebutuhan tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 16 juta ton per tahun

Kenaikan permintaan itu berpotensi mengurangi volume ekspor apabila produksi nasional tidak bertambah secara signifikan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi penerimaan negara dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan subsidi biodiesel.

Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan sawit dinilai menjadi faktor krusial. Pemerintah telah menjalankan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak 2015 untuk meningkatkan hasil kebun tanpa membuka lahan baru. Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat sekitar 40% areal perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani rakyat yang produktivitasnya masih berada di bawah perkebunan perusahaan.

Selain menjamin pasokan CPO, implementasi B50 juga membutuhkan kesiapan industri biofuel, sektor otomotif, serta infrastruktur energi agar distribusi dan penggunaan biodiesel dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara peningkatan konsumsi CPO dalam negeri dengan kebutuhan ekspor serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada melalui intensifikasi dan peremajaan dinilai menjadi strategi yang lebih tepat dibandingkan ekspansi lahan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat. Organisasi petani sawit tersebut menilai program ketahanan energi nasional akan semakin kuat apabila tata kelolanya memastikan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel ikut memperoleh manfaat secara adil.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Menurut dia, program B50 merupakan bagian penting dari strategi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang inklusif.

“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu terus diperkuat agar manfaatnya juga dirasakan petani sawit rakyat,” kata Sabarudin di Jakarta, Selasa (30/6).

Sabarudin menjelaskan, selama hampir satu dekade pemerintah telah meningkatkan mandatori biodiesel secara bertahap, mulai dari B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini memasuki tahap B50. Karena itu, ia menilai momentum penerapan B50 dapat menjadi kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan biodiesel bagi petani sawit rakyat.

Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan agar tujuan besar ketahanan energi nasional dapat berjalan beriringan dengan perlindungan pendapatan petani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan program biodiesel nasional.

“Kami mendukung B50 sebagai agenda strategis nasional. Harapan kami, biaya implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani. Ketahanan energi akan lebih kuat apabila petani sebagai produsen bahan baku juga ikut sejahtera,” ujar Sabarudin.

Harga TBS Petani Perlu Dijaga

Sabarudin mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi B50 adalah dampak pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

Menurut Sabarudin, apabila tekanan harga tersebut terjadi, petani dengan kebun seluas dua hektare berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare dapat kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan.

biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk pencampuran dengan solar 50% (B50) yang bakal diluncurkan Juli 2026.
Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Dalam lampiran beleid tersebut, pemerintah menetapkan sedikitnya 24 parameter uji yang wajib dipenuhi biodiesel sebelum digunakan sebagai campuran B50.
Beberapa parameter utama yang diatur antara lain massa jenis pada suhu 40 derajat Celsius sebesar 850–890 kg/m³, viskositas kinematik 2,3–6,0 centistokes (cSt), serta angka setana minimal 51. Selain itu, titik nyala (flash point) ditetapkan minimal 130 derajat Celsius guna menjamin aspek keselamatan dalam penyimpanan maupun distribusi.
Pemerintah juga membatasi kandungan belerang maksimal 10 mg/kg, fosfor maksimal 4 mg/kg, angka asam maksimal 0,40 mg KOH/gram, gliserol bebas maksimal 0,02% massa, dan gliserol total maksimal 0,24% massa.
Adapun kadar ester metil sebagai komponen utama biodiesel dipatok minimal 96,5% massa, sedangkan angka iodium ditetapkan maksimal 115 g-I2/100 gram.
Selain parameter kimia, regulasi juga mengatur aspek performa bahan bakar. Kestabilan oksidasi ditetapkan minimal 900 menit melalui metode Accelerated Method atau 67,5 menit menggunakan metode Rapid Small Scale Oxidation Test (RSSOT).
Sementara itu, kadar air dibatasi maksimal 300 ppm, nilai Cold Filter Plugging Point (CFPP) maksimal 15 derajat Celsius, total kontaminan maksimal 20 mg/liter, serta parameter cleanliness yang wajib dilaporkan sesuai metode pengujian yang berlaku.
Standar tersebut mengacu pada SNI 7182:2024 beserta perubahannya, dengan metode pengujian yang merujuk pada standar internasional seperti ASTM, EN, dan AOCS.

Masa Transisi B40 ke B50 dan Sanksi Administratif

Mengingat lompatan persentase pencampuran ini cukup masif dari program sebelumnya yakni B40, Kementerian ESDM memberikan kelonggaran masa transisi bagi pelaku usaha.
"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut dikutip Minggu (28/6/2026).
Namun, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.
Adapun sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pelaksanaan mandatori biodiesel 50 persen (B50) perlu diiringi dengan perhatian kepada petani sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini penting agar harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa terjaga dan tidak menambah tekanan baru.

“Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama,” kata Darto.

Sementara itu, ia menyebut petani di lapangan saat ini masih harus menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun yang terus meningkat.

Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, lanjutnya, maka kesejahteraan petani sawit akan semakin tergerus.

“Karena itu, POPSI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional,” ujar Darto.

Evaluasi tersebut ia sebut harus mencakup dampaknya terhadap harga TBS, keberlanjutan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.Darto menambahkan, ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto

Lebih lanjut, POPSI mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum.

Sementara, peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi minyak sawit (CPO) nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai, pendekatan tersebut dinilai jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.

Di sisi lain, peneliti dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti turut menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan pemerintah.

"Pilihannya bukan B50 'ya atau tidak'; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable," kata Yayan.

Ia menilai, mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi dari sisi fiskal, hingga tekanan harga pangan.

"Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat," katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

B50 merupakan campuran bahan bakar yang terdiri atas 50% biodiesel berbasis fatty acid methyl ester (FAME) sawit dan 50% solar berbasis fosil.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap petani sawit rakyat. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, implementasi B50 justru berpotensi menambah tekanan bagi jutaan petani.

“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS[tandan buah segar ],” kata Darto dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Darto mengacu pada hasil riset Traction yang menunjukkan apabila diimplementasikan secara sembarangan atau sekadar mengejar mandat (brute force), kebijakan B50 berpotensi menimbulkan beban multidimensi.

Tanpa disertai langkah pembenahan ataudebottleneckingpada aspek produktivitas, implementasi B50 berisiko mengakibatkan defisit Dana Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Rp28 triliun serta menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan sebesar Rp620 triliun dalam 10 tahun.

Selain itu, menurut Darto, kenaikan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan semakin menekan harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri.

Dia menjelaskan dampak tersebut akan langsung dirasakan di tingkat kebun karena harga pembelian TBS mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya lainnya. Akibatnya, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya.

Menurutnya, harga TBS akan semakin tertekan karena beban kebijakan pada akhirnya ditransmisikan kepada petani sebagai mata rantai paling lemah dalam industri sawit.

Karena itu, POPSI mengusulkan pemerintah menerapkan skemaflexi blending, yakni menjadikan B30 sebagai batas minimum, sedangkan peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai pendekatan tersebut lebih rasional dibandingkan memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani. Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup dampak terhadap harga TBS, keberlanjutan dana BPDPKS, kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto.

Peneliti Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti yang terlibat dalam kajian bersama Traction Energy Asia juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam implementasi B50.

“Pilihannya bukan B50 ‘ya atau tidak’; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable [keberlanjutan],” kata Yayan.

Menurut Yayan, mandat B50 sebagai upaya mencapai kedaulatan energi akan menimbulkan beban multidimensi apabila tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Dampaknya meliputi peningkatan beban fiskal negara secara berkelanjutan, tekanan terhadap harga pangan seperti minyak goreng, ekspansi lahan sawit yang nyaris dua kali lipat, hingga utang karbon yang dapat berlangsung lebih dari satu abad.

“Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat,” ungkapnya.

Yayan juga menilai sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali formulasi harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan penetapan harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan sebagai dasar pembentukan harga TBS. Menurutnya, harga tersebut tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sebenarnya sehingga petani tidak memperoleh manfaat yang seimbang.

Dia menambahkan tekanan terhadap petani berpotensi bertambah dengan kehadiran DSI dalam tata kelola sawit nasional apabila tidak diikuti tata kelola yang transparan dan berpihak kepada petani. Setiap perubahan kelembagaan maupun tata niaga, katanya, harus dipastikan tidak memperlemah posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit nasional.

Di sisi lain, data Traction juga memperingatkan adanya potensi ekspansi lahan baru seluas 3,22 juta hektare dan utang karbon selama 122 tahun apabila kebutuhan bahan baku B50 dipenuhi dari pembukaan lahan baru tanpa peningkatan produktivitas.

Sementara itu, petani saat ini juga masih menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun. Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, kesejahteraan petani sawit dinilai akan semakin tergerus.

Bisnis.com, PEKANBARU — Model pembangunan berbasis pemanfaatan lahan dinilai perlu segera dikoreksi jika Indonesia ingin mengejar target pertumbuhan hijau tanpa mengorbankan ekosistem gambut.

Peneliti Senior Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Haris Gunawan, mengingatkan bahwa praktik bisnis yang terus berjalan secara business as usual berpotensi mendorong ekosistem gambut Riau dari kondisi berisiko tinggi (high-risk degradation) menuju degradasi tingkat akut.

Peringatan itu mengemuka di tengah rencana implementasi biodiesel B50 yang diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku sawit. Di sisi lain, sebagian besar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Riau disebut telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan hutan, pembangunan kanal, dan kebakaran berulang.

“Kalau bisnis ini (berbasis lahan) dipraktikkan terus-menerus secara business as usual, tanpa koreksi yang signifikan, high risk-nya akan benar-benar terbukti. Kondisinya bisa menuju degradasi tingkat akut,” ujar Haris kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurut Haris, sebagian besar ekosistem gambut di Riau telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan hutan, pembangunan kanal, hingga kebakaran berulang. Karena itu, tambahan aktivitas berbasis lahan tanpa perbaikan tata kelola berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem yang kini telah berada pada tingkat risiko tinggi.

Dia menegaskan tidak mempersoalkan target peningkatan produksi untuk mendukung program B50. Namun, pendekatan yang ditempuh tidak lagi bisa mengandalkan pola business as usual.

Menurutnya, pengembangan perkebunan di lahan gambut harus diawali dengan evaluasi terhadap fungsi lindung, tata air, serta riwayat kebakaran agar peningkatan produksi tidak memperbesar risiko degradasi.

“Sekarang kalau lahan gambut kita sudah terlanjur ditanami sawit, mau tidak mau kita harus ketat tata airnya. Itu investasi,” tegasnya.

Bagi kawasan gambut yang telah terlanjur ditanami sawit, Haris menilai pilihan yang tersedia bukan lagi memperdebatkan keberadaannya, melainkan memperbaiki pengelolaannya.

Pengendalian tata air, pencegahan kebakaran, dan pemantauan kondisi lahan harus diperlakukan sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan kerusakan ekosistem.

Dia mengingatkan bahwa degradasi gambut tidak hanya meningkatkan emisi karbon, tetapi juga memicu penurunan muka tanah atau subsiden. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan lahan gambut untuk menopang aktivitas perkebunan.

“Kalau gambutnya hilang, jangka panjangnya kita akan mengalami subsiden atau penurunan muka tanah. Ujung-ujungnya kita akan kehilangan media atau lahan untuk berkebun,” ucapnya.

Atas dasar itu, Haris mempertanyakan keseimbangan antara manfaat penurunan emisi yang diklaim melalui implementasi B50 dengan potensi emisi yang dilepaskan dari degradasi gambut.

Menurutnya, jika pengelolaan lahan gambut tidak dibenahi, emisi akibat penurunan muka air, dekomposisi, dan kebakaran berpotensi lebih besar daripada emisi yang berhasil ditekan melalui penggunaan biodiesel. Bahkan, penurunan muka air akibat drainase saja dapat melepaskan sekitar 50–80 ton CO₂ ekuivalen per hektare.

Karena itu, klaim penurunan emisi melalui implementasi B50 perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan biaya ekologis yang ditimbulkan.

Haris juga mengingatkan bahwa beban menjaga gambut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, banyak petani sawit di lahan gambut memiliki keterbatasan dalam membangun infrastruktur tata air, melakukan peremajaan tanaman, maupun mencegah kebakaran.

Karena itu, dia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan ekonomi karbon sebagai bagian dari strategi pembangunan. Investasi pada restorasi gambut, perlindungan ekosistem, dan instrumen perdagangan karbon dinilai dapat menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis gambut.

“Saya sudah lama mendorong soal ekonomi karbon. Menurut saya, di situlah solusinya. Pemerintah harus ngegas potensi-potensi Indonesia untuk pengembangan bisnis karbon. Semua instrumen mesti disiapkan,” katanya.

Pengembangan ekonomi karbon, lanjut Haris, dapat menjadi insentif baru bagi masyarakat untuk menjaga gambut tetap lestari. Selain membuka peluang pendapatan melalui perdagangan karbon, investasi pada pemulihan gambut dinilai dapat mengurangi risiko kebakaran, mempertahankan produktivitas lahan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut.

Dia menekankan bahwa pengembangan ekonomi karbon harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat langsung di lapangan.

Menurutnya, manfaat ekonomi tersebut merupakan nilai tambah, sementara keuntungan terbesar tetap terletak pada terjaganya fungsi ekosistem bagi generasi mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor energi Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan, harga, dan ketahanan energi. Bahlil menjelaskan perubahan besar kondisi energi Indonesia dibandingkan era 1990-an.

Ia menjelaskan, Indonesia yang sebelumnya menjadi negara pengekspor minyak kini harus bergantung pada impor akibat penurunan produksi dalam negeri. “Bangsa kita sekarang bedanya dengan 1996-1997 ada dua hal. Yang pertama, lifting kita saat itu bisa mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi kita hanya 500 ribu barel per hari sehingga kita ekspor sekitar 1,1 juta barel per hari,” ujar Bahlil dalam peluncuran Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 yang dipantau daring, Kamis (25/6/2026).

Namun, kondisi tersebut berubah setelah reformasi. Produksi minyak terus menurun hingga pada 2025 lifting minyak Indonesia hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Pemerintah bahkan menargetkan lifting pada 2026 sekitar 610 ribu barel per hari.

Pada saat yang sama, kebutuhan impor minyak meningkat. Bahlil menyebut Indonesia kini harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, berbanding terbalik dengan kondisi dua dekade lalu ketika Indonesia mampu mengekspor dalam jumlah serupa.

Menurut dia, salah satu penyebab utama penurunan produksi adalah usia sumur minyak yang semakin tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada, hanya sekitar 18 ribu hingga 19 ribu sumur yang masih berproduksi dengan produktivitas yang terus menurun.

“Karena sumur kita sudah tua. Maka ada tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting,” kata Bahlil.

Pendekatan pertama adalah penggunaan teknologi, termasuk penerapan enhanced oil recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi dari lapangan minyak yang sudah ada. Kedua, pemerintah mendorong percepatan pengembangan proyek minyak dan gas yang selama ini belum berjalan.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Blok Masela. Bahlil mengatakan proyek tersebut telah tertunda selama hampir tiga dekade akibat berbagai perdebatan teknis dan kebijakan. Pemerintah kemudian memilih pendekatan yang berorientasi pada percepatan eksekusi.

“Teori bagus kalau tidak dieksekusi sampai mati pun tidak jalan. Saya tanya, mana yang bisa cepat jalan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dimulai pada 2027 dan produksi dapat berjalan sekitar 2029-2030. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang eksplorasi baru dengan melakukan tender terhadap sekitar 120 wilayah potensial. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan cadangan baru guna memperkuat pasokan energi nasional.

Di sisi konsumsi, Bahlil menyebut pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pengembangan energi berbasis nabati. Untuk solar, pemerintah mendorong peningkatan campuran biodiesel hingga B40 dan B50. Menurut dia, kebijakan tersebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun, dengan kebutuhan dipenuhi melalui kombinasi bahan bakar fosil dan biodiesel. Sementara untuk bensin, kebutuhan nasional masih sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri saat ini sekitar 20 juta kiloliter sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah mendorong penerapan campuran etanol dalam bensin, seperti kebijakan E20, untuk mengurangi impor dan menjaga devisa negara.

“Kalau B50 bisa memenuhi kebutuhan solar, kenapa bensin tidak? Tujuannya agar kita bisa mengurangi impor dan devisa tidak keluar,” katanya.

Menurut Bahlil, impor energi menjadi salah satu beban terbesar terhadap cadangan devisa Indonesia. Ia memperkirakan kebutuhan devisa untuk membeli BBM mencapai hampir 30 miliar dolar AS per tahun.

Di tengah ketegangan geopolitik global, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber pasokan minyak. Bahlil mengatakan Indonesia tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah, tetapi mulai mencari sumber pasokan dari negara lain, termasuk Afrika.

“Kita sudah punya feeling sebelum perang terjadi. Kita segera melakukan diversifikasi,” ujarnya.

Ia mengatakan strategi tersebut membuat Indonesia relatif mampu menjaga pasokan energi ketika terjadi konflik geopolitik. Indonesia, kata dia, akan tetap menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam mencari sumber energi.

Jakarta (ANTARA) - Mulai 1 Juli 2026, Indonesia memasuki fase baru dalam kebijakan energi nasional, melalui penerapan biodiesel B50 yang memiliki menu campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar fosil.

Dengan penegasan dari pemerintah pada 1 Juli mendatang, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan mandat pencampuran biodiesel tertinggi di dunia, setelah berakhirnya masa penerapan B40 yang sudah dimulai sejak 2025.

Dalam hal ini, pemerintah sudah memulai persiapan yang cukup matang melalui berbagai macam uji coba terhadap kelayakan B50 tersebut. Diketahui, pemerintah melakukan uji coba B50 terhadap berbagai jenis kendaraan dan alat berat.

Dengan begitu, pemerintah memiliki keyakinan dan memutuskan untuk meningkatkan kadar campuran biodiesel menjadi 50 persen untuk pengalaman berkendara yang lebih ramah lingkungan dan juga sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini memiliki dampak ekonomi yang besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun atau setara sekitar 9,18 miliar dolar AS pada 2026.

Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6) mengakui bahwa di 2026 ini, dengan implementasi B50, Indonesia bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun.

Penggunaan biodiesel B50, diyakini dapat memangkas konsumsi solar berbasis fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Sehingga, tekanan terhadap neraca perdagangan juga dapat berkurang.

Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri dapat ditekan di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global.

Perhatian global

Pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, melalui teknologi biodiesel B50 dapat menarik perhatian dunia. Di saat sejumlah negara masih menerapkan campuran biodiesel pada level B10 hingga B20, Indonesia justru melompat ke B50.

Bahkan, negara tetangga, seperti Malaysia, saat ini masih menjalankan mandat biodiesel B15. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu pelopor penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit dalam skala besar.

Bagi industri kelapa sawit nasional, kebijakan B50 diperkirakan akan meningkatkan penyerapan crude palm oil (CPO) di pasar domestik.

Selama ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia, dengan produksi mencapai lebih dari 46 juta ton per tahun.

Peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel berpotensi memberikan pasar yang lebih besar bagi industri sawit nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Otonom HIPMI Otomotif Hastriansyah mengatakan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam industri biodiesel masa depan, melalui B50.

Bahka, menurut dia, apabila berlebih, negara kita bisa menjadi eksportir, paling tidak untuk region Asia Pasifik.

Kebijakan energi terbarukan ini, diyakini dapat memantik masuknya investor-investor baru untuk masuk atau bekerja sama dengan Indonesia.

Hal itu dikarenakan, Indonesia masih membutuhkan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah sukses di bidangnya.

Ketersediaan bahan baku

Ketersediaan jangka panjang menjadi salah satu perhatian besar untuk suksesnya B50 di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tercatat memiliki total produksi minyak sawit mencapai 56.553 ribu ton.

Dari catatan yang ada, produksi CPO berhasil menyumbang sekitar 51,66 juta ton. Itu tidak terlepas dari adanya dukungan luas areal perkebunan kelapa sawit nasional yang tercatat sebesar 16,83 juta hektare.

Dengan demikian, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu produsen biofuel global, dengan memastikan ketersediaan dan ketahanan energi di dalam negeri, memiliki pijakan yang kuat.

Tidak hanya ketersediaan bahan baku, pelaku industri juga menaruh perhatian terhadap aspek keandalan jangka panjang, terutama pada kendaraan diesel generasi terbaru yang memiliki teknologi injeksi bertekanan tinggi.

Produsen kendaraan dan asosiasi industri otomotif diperkirakan akan terus melakukan pemantauan terhadap performa mesin dan sistem bahan bakar seiring dimulainya implementasi B50 secara nasional.

Di kesempatan berbeda, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu yang kerap meneliti terkait industri otomotif menjelaskan bahwa kendaraan diesel yang beredar saat ini sudah kompatibel menggunakan B50.

Hanya saja, terdapat beberapa komponen pada kendaraan lama perlu mendapat perhatian lebih karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibandingkan solar konvensional.

Bagi dia, secara teknis, kendaraan diesel lama dengan injeksi mekanis memerlukan perhatian khusus.

Terdapat beberapa komponen yang harus bisa menyesuaikan biodiesel B50 tersebut, seperti selang karet, seal, dan gasket yang berpotensi mengalami degradasi lebih cepat akibat sifat pelarut B50 yang lebih kuat perlu disesuaikan mengikuti rekomendasi bengkel resmi.

Kesiapan implementasi B50 juga perlu ditopang oleh kualitas distribusi bahan bakar dan edukasi yang memadai kepada pengguna kendaraan.

Hal tersebut penting agar manfaat penggunaan biodiesel dapat diperoleh tanpa menimbulkan gangguan pada operasional kendaraan.

Tidak bertumpu pada EV

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan penggunaan B50, menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada kendaraan listrik.

Di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang semakin pesat, pemerintah tetap memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam negeri untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

Biodiesel berbasis sawit menjadi salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai target bauran energi nasional, sekaligus mendukung agenda pengurangan emisi karbon.

Penerapan B50 pada 1 Juli mendatang menjadi tonggak penting bagi sektor energi Indonesia.

Jika program ini berjalan sesuai target, Indonesia bukan hanya mampu menekan impor bahan bakar dan menghemat devisa, hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara dengan kebijakan biodiesel paling progresif di dunia.

Dengan kata lain, mulai pertengahan 2026, Indonesia tidak hanya memasuki era baru bahan bakar diesel.

Akan tetapi, Indonesia juga memasuki fase baru dalam upaya membangun kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya yang berasal dari dalam negeri.

Sebuah langkah yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan ketahanan energi di masa depan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026