Sektor Pelayaran Berharap Stimulus demi Atasi Dampak Lonjakan BBM
Sektor pelayaran yang turut terdampak lonjakan harga BBM berharap stimulus pemerintah untuk mengatasi kenaikan biaya operasional.
(Bisnis.Com) 08/04/26 12:43 184989
Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) global tidak hanya menekan industri penerbangan, tetapi juga sektor pelayaran yang menggunakan BBM nonsubsidi untuk kebutuhan industri.
Per 1 April 2026, PT Pertamina (Persero) memperbarui harga produk BBM-nya, kecuali BBM subsidi yang dipastikan tidak naik hingga akhir tahun ini.
Untuk periode 15–31 Maret 2026, harga BBM industri jenis high speed diesel (HSD) B40 yang dijual melalui agen tercatat sebesar Rp23.050 per liter.
Harga tersebut berfluktuasi sejak awal Januari 2026, ketika HSD B40 dipasarkan di level Rp20.750 per liter. Kondisi serupa juga terjadi pada jenis high sulphur fuel oil (HSFO) dan low sulphur fuel oil (LSFO) atau bunker fuel.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya operasional pelayaran, sebagaimana terjadi di sektor penerbangan.
Dia menyebut kontribusi BBM terhadap biaya operasional kapal dapat mencapai 60%, sehingga setiap kenaikan harga akan berdampak signifikan terhadap kinerja usaha.
Carmelita menjelaskan seluruh kapal pada umumnya menggunakan BBM industri, kecuali kapal negara, kapal penyeberangan, kapal penumpang, perahu nelayan, dan kapal layar.
Meski kenaikan harga BBM industri tidak setinggi avtur yang melonjak lebih dari 70%, dia menilai kenaikan berkelanjutan dalam jangka panjang tetap berisiko mendorong penyesuaian ongkos angkut barang. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan biaya logistik dan harga komoditas.
“Pengusaha tentunya tidak sanggup menanggung kerugian atas besarnya kenaikan biaya operasional,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).
Selain kenaikan biaya operasional, pelaku usaha pelayaran juga masih menghadapi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman perbankan.
Karena itu, meskipun sektor pelayaran tidak terdampak langsung seperti angkutan penumpang, Carmelita berharap pemerintah dapat menyiapkan stimulus bagi angkutan barang sebagaimana yang diberikan kepada sektor penerbangan.
“Mengingat masyarakat juga terdampak secara tidak langsung akibat kenaikan harga komoditas,” tambahnya.
Waspadai Tekanan ke Rantai Pasok
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya mengatakan setiap kenaikan biaya layanan logistik akan berdampak terhadap rantai pasok.
Menurutnya, kenaikan biaya moda angkutan barang dan layanan logistik lainnya akan berpengaruh terhadap harga akhir produk di masyarakat. Kondisi itu berpotensi menekan daya beli dan mengganggu produktivitas industri.
Sementara itu, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai sektor pelayaran memiliki ruang yang terbatas untuk terus menyerap tekanan biaya.
Dia mengatakan ketika batas ketahanan operasional tercapai, penyesuaian tarif menjadi opsi yang sulit dihindari.
Dalam situasi tersebut, menurut Marcellus, operator pelayaran juga berpotensi melakukan penyesuaian operasional, mulai dari pengurangan frekuensi pelayaran, penundaan perawatan kapal yang tidak mendesak, hingga optimalisasi muatan agar pelayaran tetap ekonomis.
“Dampak lanjutan yang saya lihat, adalah potensi terganggunya stabilitas rantai pasok dan berpotensi mendorong kenaikan harga barang,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pelayaran memegang peran penting dalam distribusi barang antarpulau di Indonesia. Ketika biaya operasional meningkat dan frekuensi layanan menurun, waktu distribusi berpotensi lebih lama dan biaya logistik meningkat.
Untuk jangka pendek, Marcellus mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan penyeimbang agar beban biaya tidak langsung diteruskan kepada masyarakat.
Menurutnya, skema stimulus dapat dipertimbangkan, baik dalam bentuk insentif fiskal, subsidi terbatas, maupun penyesuaian kebijakan harga BBM untuk sektor pelayaran.
Dalam jangka panjang, dia menilai pemerintah perlu mendorong transformasi energi di sektor maritim, mulai dari insentif penggunaan bahan bakar alternatif, modernisasi armada yang lebih efisien, hingga penguatan riset dan inovasi teknologi pelayaran.
Pasalnya, tingginya ketergantungan kapal terhadap BBM fosil membuat sektor pelayaran sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak global.
Belum Ada Rencana Stimulus
Di tengah harapan pelaku usaha, pemerintah sejauh ini belum menyiapkan stimulus khusus bagi sektor pelayaran.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah belum akan masuk terlalu jauh selama transaksi masih berada dalam ranah business to business (B2B).
Meski demikian, pemerintah tetap memantau perkembangan dampak kenaikan harga energi dan akan mempertimbangkan intervensi apabila tekanan dinilai telah meluas.
“Untuk pelayaran itu belum ada pembahasan. Semua ini bertahap, kami monitor, misalnya memang sudah dibutuhkan untuk pemerintah ikut membahas, kami bahas,” katanya ketika dihubungi.
Saat ini, perhatian pemerintah disebut masih tertuju pada sektor lain yang lebih dulu menunjukkan tekanan. Selain aviasi, industri plastik dan pupuk juga menjadi perhatian.
Sebagai perbandingan, pemerintah telah memberikan stimulus kepada sektor penerbangan melalui kenaikan fuel surcharge dari 10% untuk pesawat jet dan 25% untuk pesawat propeller menjadi 38%.
Pemerintah juga memberikan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh atau ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut berlaku selama dua bulan dan akan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
#pelayaran #lonjakan-bbm #harga-bbm #sektor-pelayaran #bbm-industri #biaya-operasional #kenaikan-harga #logistik #rantai-pasok #stimulus-pemerintah #bahan-bakar #distribusi-barang #tarif-pelayaran #tra