Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai gangguan rantai pasok di tingkat global menjadi faktor utama yang menekan sektor riil di dalam negeri, sehingga kinerja manufaktur yang tecermin dalam angka Purchasing Managers' Index (PMI) terperosok ke zona kontraksi pada Juni 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa dampak disrupsi rantai pasok global ini sebenarnya sudah terjadi lebih dahulu di negara-negara lain, sementara Indonesia baru merasakan efek rambatannya secara penuh belakangan ini.

"Itu terkait dengan supply chain [rantai pasok]. Jadi supply chain sangat terganggu, dan kita memang Indonesia dapatnya lagging. Jadi telat untuk terganggunya," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Airlangga, persoalan rantai pasok kini telah menjadi perhatian utama dan topik pembahasan krusial di berbagai forum ekonomi global, mulai dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga forum kawasan Asean.

Rantai pasok global mengalami gangguan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan rudal ke Iran pada akhir Februari 2026. Akibatnya, Iran menutup salah satu jalur perdagangan energi terpenting global yaitu Selat Hormuz.

"Oleh karena itu, itu yang harus menjadi perhatian. Tetapi kalau kita lihat outlook 12 bulan ke depan sih relatif mereka lebih optimistis," tutup mantan menteri perindustrian itu.

Laporan terbaru S&P Global menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026, turun drastis dari posisi stagnan 50,0 pada Mei 2026. Sebagai catatan, angka indeks di bawah 50 mengindikasikan bahwa sektor manufaktur sedang berada dalam fase kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Di sisi lain, laporan tersebut juga mengonfirmasi pernyataan Airlangga mengenai hambatan rantai pasok. Tekanan harga dilaporkan turut memperparah penundaan rantai pasokan pada bulan Juni, di mana waktu pengiriman dari pemasok tercatat mengalami perpanjangan.

Kondisi ini juga diperberat oleh inflasi harga input akibat melonjaknya harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang menekan struktur biaya perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia mengungkap efisiensi hingga penguatan daya saing menjadi strategi dalam menjaga kinerja di tengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan dunia usaha saat ini memilih langkah yang lebih hati-hati dalam menjalankan bisnis. Menurutnya, efisiensi menjadi strategi utama agar perusahaan tetap mampu bertahan di tengah tekanan permintaan global.

“Dunia usaha saat ini lebih mengutamakan efisiensi, menjaga likuiditas, dan diversifikasi pasar dibanding ekspansi agresif. Perusahaan juga mempercepat digitalisasi, memperkuat rantai pasok, serta meningkatkan produktivitas untuk menjaga daya saing,” kata Saleh kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Hal ini dia sampaikan menyusul dengan data PMI manufaktur yang kembali berada di level 50,0 (zona ekspansi). Angka tersebut menunjukkan industri masih mampu bertahan meski permintaan global belum sepenuhnya pulih.

Di sisi lain, Saleh menilai prospek dunia usaha hingga akhir tahun masih cukup positif, meski pelaku usaha tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama bagi aktivitas usaha.

“Pertumbuhan ekonomi domestik masih menjadi penopang utama, didukung konsumsi dan investasi, meskipun dunia usaha tetap mewaspadai ketidakpastian global. Kinerja ekonomi Indonesia yang masih tumbuh di atas 5% menjadi modal penting untuk menjaga optimisme pelaku usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan keputusan perusahaan untuk kembali melakukan ekspansi investasi akan sangat bergantung pada kepastian berusaha. Dia menyebut stabilitas makroekonomi, kepastian regulasi, biaya pendanaan yang kompetitif, serta prospek peningkatan permintaan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha juga akan mencermati sejumlah indikator ekonomi dalam beberapa bulan ke depan sebagai acuan untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya.

“Pelaku usaha akan mencermati empat indikator utama, yaitu PMI manufaktur, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, realisasi investasi, dan stabilitas nilai tukar serta suku bunga. Keempat indikator tersebut akan menjadi sinyal apakah momentum pemulihan industri dapat berlanjut hingga akhir tahun atau masih tertahan oleh tekanan global,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis dunia usaha masih melanjutkan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Airlangga mengatakan realisasi investasi pada kuartal I/2026 telah melampaui target pemerintah. Selain itu, berbagai sektor dinilai masih terus melakukan ekspansi.

“Pertama dari segi investasi kita ketahui di kuartal I itu di atas daripada target investasi. Dan kami masih melihat berbagai sektor itu tetap melakukan ekspansi,” ucap Airlangga dalam konferensi Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menilai dunia usaha pada dasarnya akan tetap melakukan ekspansi apabila terdapat peluang untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, perusahaan pada dasarnya akan berupaya mengoptimalkan biaya pendanaan (cost of fund) yang telah dikeluarkan sehingga peningkatan penjualan menjadi tujuan utama dalam menjalankan ekspansi usaha.

Sebagai contoh, kata dia, sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri yang masih mengalami ekspansi. Di Jawa Timur, pemerintah tengah mengurus perluasan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, kawasan industri di Kendal, Batang, dan Bintan disebut telah memiliki tingkat keterisian yang hampir penuh.

Selain manufaktur, Airlangga menilai sektor pusat data (data center) masih menjadi salah satu magnet investasi baru di Indonesia. Pemerintah mencatat adanya tambahan permintaan kapasitas pusat data yang siap direalisasikan dalam waktu dekat.

“Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sistem logistik nasional, khususnya angkutan laut berbasis kontainer, mengalami tekanan yang signifikan beberapa waktu terakhir. Hal tersebut menunjukkan problem klasik dalam ekonomi Indonesia yang menjangkit begitu lama, berujung pada tingginya biaya logistik. Pembangunan berbagai infrastruktur dan upaya digitalisasi seolah tak kuasa mendongkrak secara signifikan biata logistik nasional, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Biaya logistik Indonesia masih berada pada kisaran sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (GDP), relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi biaya produksi, distribusi barang, efisiensi rantai pasok, dan harga yang dibayar masyarakat. Dengan nilai estimasi nilai nominal total biaya logistik Rp 300 trilun dan ukuran pasar logistik mencapai 72,4 miliar dollar AS, tingginya biaya logistik pada akhirnya menjadi semacam “hidden cost” terhadap perekonomian nasional karena mempengaruhi biaya produksi, distribusi, dan harga barang yang dibayar masyarakat secara luas.

Kompleksitas persoalan

Isu biaya logistik tidak hanya menjadi persoalan pelaku usaha semata, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kepentingan publik secara lebih luas. Tingginya biaya logistik nasional tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Biaya yang besar merupakan kombinasi persoalan eksternal, struktural, tata kelola pasar, dan koordinasi regulasi.

Cuaca ekstrem, lonjakan permintaan menjelang hari besar, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan, adanya kerusakan alat bongkar muat di pelabuhan, tingginya biaya solar (khusunya Pertamina Dex) sebagai dampak perang Iran – US/Israel telah meningkatkan tekanan terhadap jadwal dan kecepatan pelayaran dan kapasitas logistik.

Distribusi kontainer juga mengalami ketidakseimbangan karena kontainer kosong tidak kembali ke siklus secara optimal. Ketidakseimbangan distribusi kontainer terjadi karena liners (pemilik kapal) tidak selalu bersedia mengangkut kembali kontainer kosong, khususnya dari pelabuhan wilayah kepulauan dan hinterland ke Pelabuhan Utama Belawan atau Surabaya karena alasan biaya. Dalam praktik di lapangan juga ditemukan adanya tambahan biaya (surcharge/ additional fees) di luar kontrak awal agar barang tetap dapat diangkut sekitar Rp10 juta per kontainer. Pengguna jasa menghadapi ketidakpastian tarif karena tidak terdapat transparansi yang memadai terkait struktur pembentukan biaya, termasuk mekanisme penyesuaian tarif pada kondisi gangguan.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa tekanan biaya logistik saat ini juga dipengaruhi oleh persoalan yang lebih mendasar, Persoalan logistik nasional tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga efektivitas tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sejauh ini, kerangka regulasi logistik nasional saat ini masih lebih berfokus pada aspek operasional, keselamatan, dan perizinan, tetapi belum sepenuhnya mengantisipasi dinamika pembentukan tarif, transparansi pasar, dan mekanisme stabilisasi pada kondisi gangguan. Berbeda dengan beberapa subsektor transportasi lain yang telah memiliki instrumen tertentu dalam menjaga kewajaran tarif, sektor angkutan laut dengan kontainer masih sangat bergantung pada mekanisme pasar tanpa adanya kerangka tata kelola yang memadai.

Pengembangan Sistem Logistik Nasional semestinya untuk mengintegrasikan arus barang, informasi, dan penbiayaan. Banyak aktor hadir dengan kewenangan dan perannya masing-masing, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya.

Namun ketiadaan perspektif rantai pasok nasional, menjadikan adanya fragmentasi kelembagaan. Yang terjadi di lapangan, saat mana SisLogNas semestinya menjadi area koordinasi dan kolaborasi, justru tak terlihat peran lead institution oleh kementerian/lembaga terkait. Masing-masing pihak seperti bekerja sendiri tanpa orkestrasi, koordinasi berjalan tak optimal, termasuk juga tak muncul mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan besar nasional yang termuat pada SisLogNas.

Kebutuhan perbaikan

Permasalahan logistik yang terjadi saat ini memerlukan respons kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis dan jangka pendek, tetapi juga mampu memperbaiki tata kelola sistem logistik nasional secara lebih menyeluruh. Terdapat beberapa langkah yang sebaiknya dipertimbangkan pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap penyebab kenaikan biaya logistik, khususnya pada pelabuhan-pelabuhan utama yang menjadi hub distribusi nasional. Permasalahan yang terjadi saat ini melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan karenanya diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, operator pelabuhan, pelaku usaha pelayaran, dan pengguna jasa logistik agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh sebelum menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi tarif angkutan kontainer. Selama ini pengguna jasa menghadapi ketidakpastian karena tidak terdapat informasi yang memadai mengenai struktur pembentukan tarif, surcharge, maupun penyesuaian biaya pada kondisi tertentu seperti peak season atau gangguan distribusi. Pemerintah tidak harus secara langsung menetapkan harga, namun setidaknya perlu mendorong keterbukaan struktur biaya dan membangun mekanisme monitoring pasar logistik yang lebih baik. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepastian usaha dan mengurangi potensi distorsi pasar.

Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya mekanisme stabilisasi pada kondisi gangguan tertentu. Pada sektor transportasi lain, pemerintah memiliki instrumen tertentu untuk menjaga kewajaran tarif pada saat terjadi tekanan pasar. Pada sektor angkutan laut kontainer, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dalam bentuk pedoman penyesuaian tarif, referensi kewajaran kenaikan biaya, atau mekanisme pelaporan ketika terjadi kenaikan tarif secara signifikan. Tujuannya bukan untuk menghilangkan mekanisme pasar, tetapi menjaga agar volatilitas tarif tidak menimbulkan gangguan serius terhadap distribusi barang dan industri nasional.

Keempat, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional dan regulasi yang mempengaruhi kelancaran arus logistik. Persoalan pelaksana pengerukan (kolan dan alur), distribusi kontainer kosong, keterbatasan alat bongkar muat pelabuhan atau crane, serta hambatan terkait impor kapal dan kontainer perlu ditangani secara lebih terintegrasi.

Kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar regulator menjadi sangat penting agar respons operasional tidak terhambat oleh persoalan administratif dan legal formal. Peran Menteri Koordinator Perekonomian dan/atau Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah penting untuk menciptakan sistem logistik yang handal dan efisien, jika Kementerian Perhubungan, sebagai regulator transportrasi, mengalami kebuntuan atau kemacetan regulasi dan tata kelola logistic.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat tata kelola Sistem Logistik Nasional secara lebih menyeluruh. Permasalahan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sistem logistik nasional masih sangat rentan terhadap gangguan yang terjadi secara bersamaan. Penguatan resiliensi sistem logistik nasional perlu menjadi agenda kebijakan jangka menengah dan panjang, termasuk melalui penguatan monitoring distribusi kontainer, integrasi data logistik nasional, peningkatan keandalan pelabuhan hub domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Permasalahan teknis yang terjadi saat ini seharusnya dipandang bukan semata sebagai gangguan operasional jangka pendek, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola logistik nasional secara lebih komprehensif. Perbaikan Sistem Logistik Nasional tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga memerlukan tata kelola yang transparan, koordinatif, dan adaptif terhadap berbagai gangguan yang terus berulang. Pemerintah tidak harus mengambil alih mekanisme pasar secara penuh, namun negara perlu hadir untuk memastikan terciptanya sistem logistik yang lebih efisien, transparan, dan memiliki ketahanan yang memadai dalam menghadapi berbagai gangguan di masa depan.

Beijing (ANTARA) - Di dalam paviliun energi bersih di Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) keempat di Beijing, sebuah pajangan silinder menjulang menawarkan visi masa depan yang mencolok: peralatan ekstraksi minyak lepas pantai yang berdampingan secara harmonis dengan kehidupan laut.

Stan yang dihadirkan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) itu menandai pergeseran besar bagi China sebagai produsen energi terbesar di dunia Melalui pajangan tersebut, bahan bakar fosil tradisional tidak lagi identik dengan emisi karbon tinggi dan degradasi lingkungan.

Presiden CNOOC, Huang Yongzhang, menekankan bahwa pembangunan rendah karbon kini menjadi konsensus global, seraya menyoroti komitmen perusahaan itu untuk berkolaborasi dengan mitra internasional di seluruh rantai nilai guna mendorong transformasi ini.

Transisi hijau perusahaan tersebut mencerminkan pergeseran yang lebih luas di sektor energi China menuju pertumbuhan ramah lingkungan yang didorong oleh teknologi.

Selain energi tradisional, paviliun itu menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) muncul sebagai mesin baru untuk pengurangan biaya dan pengembangan berkualitas tinggi di sektor energi bersih.

Shenglong Electric, sebuah perusahaan swasta yang berkembang pesat dan berspesialisasi dalam jaringan pintar dan manajemen energi cerdas, meluncurkan switchgear tegangan rendah generasi berikutnya yang didukung AI dan sistem manajemen energi cerdas berbasis replika digital (digital twin).

Menurut Hu Jia, seorang insinyur di Shenglong, teknologi AI bertindak sebagai "otak cerdas" di balik peralatan energi bersih. Switchgear baru ini memungkinkan pengguna untuk memantau sistem distribusi daya melalui antarmuka tunggal, memungkinkan prediksi kegagalan, pemeliharaan, dan penghematan energi berbasis AI yang dapat mengurangi biaya operasional hingga 60 persen. Sistem manajemen energi cerdasnya secara signifikan mengurangi konsumsi energi bangunan.

Peralatan perusahaan itu kini banyak digunakan dalam proyek-proyek global, seperti pabrik minyak nabati di Brasil, perguruan tinggi putri di Niger, dan pabrik material baru di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang mencakup lebih dari 50 negara dan kawasan, Shenglong menghadirkan solusi energi cerdas China ke dunia, memungkinkan transisi hijau setempat.

Sementara itu, Ming Yang Smart Energy Group, penyedia solusi energi bersih global terkemuka, memamerkan inovasinya di bidang energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Dengan memanfaatkan data ladang angin lepas pantai yang ekstensif, perusahaan tersebut, yang mengoperasikan lebih dari 20.000 turbin angin di seluruh dunia, telah mengembangkan teknologi turbin angin terapung terkemuka di dunia.

Seorang perwakilan perusahaan mencatat bahwa turbin perusahaannya telah mendapatkan daya tarik yang kuat di pasar-pasar Amerika Selatan, Jepang, dan Vietnam, sekaligus memperdalam kehadirannya di Eropa dan Timur Tengah, yang ditandai dengan kemitraan terbaru di Arab Saudi.

Secara kolektif, para peserta pameran di paviliun tersebut, termasuk raksasa energi milik negara, produsen peralatan, dan mitra internasional, telah menghadirkan sebuah ekosistem komprehensif industri energi bersih China, yang mencakup pengembangan sumber daya, manufaktur, dan kolaborasi lintas perbatasan.

Menurut Liang Changxin, seorang pejabat senior di Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China, China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsumsi energi nonfosil negara itu telah memimpin dunia selama 11 tahun berturut-turut, dengan energi terbarukan menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas daya terpasang. Instalasi tenaga angin dan surya telah melampaui tenaga termal, menyumbang lebih dari setengah penambahan baru global.

Bertumpu pada skala domestik yang masif ini, China kini mengubah kekuatan industrinya menjadi kolaborasi global. Saat ini, negara tersebut bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan, menyediakan lebih dari 80 persen komponen fotovoltaik dan 70 persen peralatan tenaga angin untuk dunia. Dampaknya tidak luput dari perhatian para pakar internasional.

"Ketika saya pertama kali terjun ke bidang ini, tenaga surya fotovoltaik, penyimpanan baterai, dan tenaga angin terlalu mahal untuk dianggap serius," kata Ned Ekins-Daukes, Dekan Fakultas Teknik Fotovoltaik dan Energi Terbarukan di Universitas New South Wales di Australia.

"Namun, saat ini, China telah membangun manufaktur dan rantai pasokan yang sangat efisien sehingga teknologi-teknologi tersebut kini menyediakan listrik dengan biaya paling murah. Teknologi itu telah menjadi fondasi transisi energi global, memungkinkan negara-negara di setiap tahap pembangunan mendapatkan manfaat dari perangkat keras yang terjangkau ini untuk menggerakkan perekonomian mereka," tambahnya. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), menyiapkan strategi kolaborasi lintas pelaku industri dan digitalisasi rantai pasok untuk menghadapi meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu arus perdagangan internasional.

Direktur CKB Logistics Iman Sjafei mengatakan dinamika geopolitik global telah meningkatkan volatilitas jalur perdagangan internasional yang berdampak langsung terhadap kelancaran rantai pasok.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat diatasi oleh satu perusahaan saja, melainkan membutuhkan sinergi antarpelaku industri, regulator, hingga kalangan akademisi.

"Ketegangan geopolitik dunia telah menciptakan hambatan nyata. Kami mengajak seluruh pihak berkolaborasi merumuskan solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi. Sinergi ini mutlak diperlukan agar kita dapat memitigasi risiko, menghadapi berbagai skenario terburuk, dan memastikan roda distribusi tetap berputar lancar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM), pun membuat agenda CKB Supply Chain Forum 2026. Forum tersebut mempertemukan pelaku industri, pelanggan, akademisi, serta regulator, termasuk Supply Chain Indonesia (SCI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Iman mengatakan CSCF 2026 diharapkan berkembang menjadi ekosistem kolaboratif yang mampu menyelaraskan strategi bisnis dengan perkembangan regulasi kepabeanan sekaligus mendorong inovasi rantai pasok yang lebih adaptif.

"Perpaduan keahlian akademis SCI, kebijakan otoritas Bea Cukai, serta kapabilitas operasional andal dari CKB Logistics menjadikan ajang ini lebih dari sekadar tempat berdiskusi. Forum ini mampu menjadi katalisator utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika pasar yang terus berubah," katanya.

Sementara itu, Direktur Logistik dan Distribusi CKB Logistics Ety Puspitasari mengatakan strategi pengelolaan rantai pasok kini tidak lagi cukup berorientasi pada efisiensi biaya (efficiency-driven), tetapi harus bertransformasi menjadi berbasis ketangguhan (resilience-driven).

Menurutnya, ketahanan rantai pasok tidak berarti menghilangkan seluruh potensi gangguan, melainkan membangun jaringan operasional yang fleksibel sehingga proses pemulihan bisnis dapat berlangsung lebih cepat ketika krisis terjadi.

"Resilience-driven tidak dicapai dengan hanya menghindari gangguan secara mutlak saja, melainkan melalui desain jaringan operasional yang fleksibel dan kolaborasi erat di seluruh ekosistem logistik. Tujuannya agar pemulihan bisnis dapat berjalan jauh lebih cepat atau recover faster saat krisis terjadi," ujar Ety.

Dia menambahkan, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok secara menyeluruh melalui lima pilar utama, yakni tata kelola risiko (risk governance), visibilitas, fleksibilitas, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Implementasi strategi tersebut antara lain dilakukan melalui pemetaan risiko dari hulu hingga hilir (end-to-end), penyusunan SOP kontingensi yang adaptif, penyediaan jalur distribusi alternatif, hingga pemanfaatan teknologi Digital Control Tower untuk meningkatkan visibilitas operasional secara real time.

Pandangan serupa disampaikan Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi. Menurutnya, rantai pasok yang tangguh bukan berarti bebas dari gangguan, melainkan mampu mendeteksi risiko lebih dini, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak seminimal mungkin.

"Supply chain yang tangguh bukan supply chain yang tidak pernah mengalami gangguan, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujarnya.

Setijadi mengatakan penerapan digital control tower tidak cukup hanya berupa dashboard pemantauan, melainkan harus menjadi operating model yang mengintegrasikan data, proses bisnis, sumber daya manusia, tata kelola, hingga pengambilan keputusan secara cepat.

Di tengah tantangan tersebut, prospek industri logistik nasional masih dinilai positif. Berdasarkan proyeksi Supply Chain Indonesia, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun pada akhir 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp1.700 triliun pada 2026.

"Supply chain yang tangguh bukan supply chain yang tidak pernah mengalami gangguan, tetapi yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan supply chain atau rantai pasok yang tangguh bukanlah yang tidak pernah terganggu, melainkan yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin.

SCI, lanjut dia, merekomendasikan lima pilar ketahanan, yakni risk governance, visibility, flexibility, collaboration, dan continuous improvement.

"Implementasinya mencakup pemetaan risiko end-to-end, prioritisasi berdasarkan dampak bisnis, standard operating procedure (SOP) kontingensi, early warning system, serta digital control tower," ujar Setijadi dalam CKB Supply Chain Forum 2026 bertema Resilient Supply Chain: Navigating Global Disruption Through Logistics Collaboration di Soehanna Hall, The Energy Tower SCBD, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan Authorized Economic Operator (AEO), Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, M Yahyakan, memaparkan pembaruan ketentuan impor dan ekspor, termasuk PMK 4/2025, PMK 25/2025, PMK 92/2025, dan PER-8/2025. Yahyakan juga menekankan peran AEO dalam meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan kelancaran rantai pasok.

"Hingga 31 Mei 2026, terdapat 210 perusahaan AEO," ucap Yahyakan.

Yahyakan mengatakan rata-rata customs clearance MITA-AEO di Tanjung Priok pada 2025 mencapai 3,6 jam, dibandingkan 8,4 jam untuk seluruh importir. Ia mengatakan fasilitas AEO mencakup simplifikasi prosedur, pemeriksaan minimal, prenotification, kemudahan pembayaran dan konsultasi, serta pengakuan internasional.

Presiden Direktur PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), Iman Sjafei, mengatakan volatilitas energi dan nilai tukar mempertegas besarnya ketidakpastian yang dihadapi rantai pasok. Pada kuartal I 2026, kata dia, harga minyak Brent sempat melonjak 93 persen, kemudian terkoreksi 36 persen hingga 24 Juni dan turun 22 persen hanya dalam satu bulan. Sementara itu, kurs pasar sempat mencapai Rp 18.234 per dolar AS.

"Dibandingkan posisi Rp 16.750 pada 26 Februari 2026, kebutuhan rupiah untuk memperoleh satu dolar AS meningkat sekitar 8,9 persen," ujar Iman.

Bagi perusahaan dengan kewajiban satu juta dolar AS, perubahan kurs tersebut menambah kebutuhan dana sekitar Rp 1,484 miliar. Iman mengatakan ketegangan geopolitik telah menciptakan hambatan nyata pada jalur perdagangan dan arus barang.

"Kolaborasi diperlukan untuk memitigasi risiko, menghadapi skenario terburuk, dan memastikan distribusi tetap berjalan melalui solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi," kata Iman.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolah dan eksportir sarang burung walet PT Esta Indonesia Tbk. (NEST) membidik lonjakan kapasitas produksi hingga dua kali lipat pada akhir 2026 seiring mulai beroperasinya fasilitas produksi baru di Demak, Jawa Tengah.

Direktur Utama Esta Indonesia Anton Siswanto Hoo mengatakan peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menangkap pertumbuhan permintaan ekspor, terutama dari pasar China yang masih menjadi tujuan utama produk sarang burung walet Indonesia.

"Dengan beroperasinya fasilitas produksi yang baru di Demak, NEST memperkirakan kapasitas produksi akan bertumbuh dua kali lipat pada akhir tahun 2026," ujar Anton dalam Paparan Publik, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, ekspansi kapasitas harus diimbangi dengan penguatan rantai pasok agar fasilitas produksi dapat beroperasi secara optimal.

"Tentunya fasilitas produksi perusahaan tidak akan optimal apabila manajemen tidak memperhatikan rantai pasok, baik dari segi kuantitas maupun kualitas," katanya.

Untuk memperkuat pasokan bahan baku, NEST mengembangkan sistem pengelolaan rumah burung walet berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memantau suhu dan kelembapan rumah burung secara real time sehingga dapat menjaga kondisi mikroklimat yang dibutuhkan burung walet.

Saat ini, implementasi IoT telah diterapkan di 15 rumah burung milik perseroan. Selanjutnya, teknologi tersebut juga akan diperluas kepada para pemilik rumah burung yang menjadi mitra strategis perusahaan di berbagai daerah di Indonesia.

Anton menjelaskan data yang diperoleh melalui IoT akan menjadi dasar pengelolaan rumah burung sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

Menurutnya, Indonesia memiliki jutaan rumah burung walet yang masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui penerapan teknologi dan tata kelola yang lebih baik.

Di sisi permintaan, perseroan masih optimistis terhadap prospek industri hilir sarang burung walet. Anton menilai konsumsi produk sarang burung walet di China terus berkembang, tidak lagi terbatas sebagai makanan premium, tetapi mulai bergeser menjadi bagian dari produk kesehatan (wellness product).

Ia menyebut produk sarang burung walet dalam bentuk minuman siap konsumsi (ready-to-drink) kini semakin diterima masyarakat dan menjadi bagian dari gaya hidup konsumen, sehingga membuka peluang pertumbuhan pasar yang lebih luas.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut juga membawa tantangan bagi eksportir untuk menjaga kualitas produk sesuai standar keamanan pangan yang berlaku. Produk ekspor NEST harus memenuhi persyaratan tidak hanya dari sisi bentuk, warna, dan berat, tetapi juga kandungan protein hingga batas kandungan logam berat maupun kontaminan.

Optimisme terhadap prospek bisnis juga didukung oleh pemulihan kinerja perseroan pada awal tahun ini. Setelah laba bersih NEST turun 26,59% sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, perusahaan berhasil membalikkan tren dengan mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 38% secara tahunan pada kuartal I/2026.

Perseroan meyakini momentum pemulihan tersebut akan berlanjut sepanjang 2026 seiring meningkatnya permintaan ekspor serta bertambahnya kapasitas produksi dari fasilitas baru di Demak.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengekspor 47.250 ton urea ke Australia.

Ekspor ditandai dengan tibanya kapal MV Medi Luna di Pelabuhan Brisbane, Queensland, Australia. 

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan ekspor merupakan bagian dari upaya perusahaan memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik.  

Ekspor juga menjadi implementasi kerja sama ekspor pupuk Indonesia-Australia melalui skema Government-to-Government (G-to-G) sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di tengah ketidakpastian pasokan global.

Keberhasilan ekspor ini katanya, mencerminkan hasil transformasi yang telah dijalankan Pupuk Indonesia dalam memperkuat daya saing, efisiensi operasional, serta kapasitas produksi perusahaan.

Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk memperluas pasar dan bersaing di tingkat internasional. menyampaikan bahwa transformasi yang dijalankan Pupuk Indonesia telah memberikan dampak nyata terhadap kinerja dan daya saing perusahaan.

"Transformasi Pupuk Indonesia sudah menunjukkan hasil. Tidak hanya kuat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah mampu menjadi pemain ekspor yang diperhitungkan di pasar global," ujarnya.

Dengan kapasitas produksi pupuk mencapai 14,8 juta ton per tahun dan target produksi urea sebesar 7,8 juta ton pada 2026, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus melayani pasar ekspor. Hingga 22 Juni 2026, stok pupuk bersubsidi tercatat mencapai 1,23 juta ton, sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,61 juta ton atau meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan petani nasional dan pengembangan pasar internasional.

Ekspor urea ke Australia merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk memperkuat kerja sama di bidang pangan dan pertanian. Dengan kebutuhan urea Australia yang mencapai sekitar 3,7 juta ton per tahun, Indonesia hadir sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kepastian pasokan bagi sektor pertanian Australia sekaligus mendukung ketahanan pangan kawasan.

Pengiriman perdana dilakukan menggunakan MV Medi Luna yang diberangkatkan dari Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur, pada pertengahan Mei 2026. Sepanjang tahun ini, realisasi ekspor akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 250.000 ton. Langkah tersebut semakin memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai perusahaan pupuk nasional yang berdaya saing global serta mempertegas peran Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk dan ketahanan pangan di kawasan Indo-Pasifik.

DI TENGAH perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik yang terus membayangi, konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang lima tahun terakhir kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional konsisten bertahan di atas 53 persen, dengan capaian 54,36 persen pada Triwulan I-2026.

Di tengah berbagai guncangan, daya beli masyarakat tetap menjadi penopang yang relatif stabil dalam menjaga kesinambungan arus pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas itu tidak datang tanpa tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi domestik dihadapkan pada berbagai tekanan yang cukup kompleks.

Dari sisi global, inflasi pangan dan energi, tingginya suku bunga akibat pengetatan moneter di berbagai negara, fluktuasi nilai tukar, serta meningkatnya ketegangan geopolitik menciptakan ketidakpastian dari sisi eksternal.

Sementara itu, di dalam negeri, kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang relatif ketat untuk menjaga stabilitas inflasi turut berdampak pada pola pengeluaran rumah tangga. Akibatnya, masyarakat lebih selektif dalam berbelanja, sementara dunia usaha menghadapi kenaikan biaya operasional dan perlambatan permintaan.

Namun, di tengah tekanan itu, satu sektor justru menunjukkan ketahanan bahkan terus berkembang, yaitu restoran cepat saji atau quick service restaurant (QSR). Fondasi konsumsi domestik yang terjaga menjadi salah satu pijakannya. Sebagai sektor yang langsung bersentuhan dengan pengeluaran harian masyarakat, QSR memetik manfaat dari stabilitas yang sama.

Di kota-kota besar, gerai-gerai restoran cepat saji sudah menjelma menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi sehari-hari serta mendorong mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan, mulai dari tempat orang bertemu, bekerja sambil ngopi, atau sekadar mengisi waktu istirahat.

Bukan kebetulan, urbanisasi yang pesat, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya kebutuhan layanan yang cepat dan praktis, menciptakan kondisi yang pas bagi sektor ini untuk tumbuh.

Kehadirannya pun memicu pertumbuhan sektor pendukung di sekitarnya, seperti logistik, distribusi, transportasi, jasa pengemasan, hingga layanan pesan-antar berbasis aplikasi yang kini jadi bagian dari rutinitas keseharian masyarakat Indonesia.

Menariknya, sebagian besar pemain di industri restoran cepat saji di Indonesia memang mengusung merek waralaba global, seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, Burger King, dan Starbucks.

Akan tetapi, di balik logo dan identitas global hingga standar operasional yang seragam di seluruh dunia tersebut, denyut ekonominya sebagian besar ternyata berputar di dalam negeri dan sangat bergantung pada rantai ekosistem domestik.

Di balik setiap restoran yang melayani konsumen setiap hari, ada rantai aktivitas ekonomi yang saling terhubung dan melibatkan petani, peternak, pelaku logistik, distributor, penyedia kemasan, pengembang teknologi, hingga tenaga kerja yang tersebar di berbagai daerah.

Dengan kata lain, globalisasi bisnis dalam konteks bisnis restoran cepat saji tidak sepenuhnya identik dengan dominasi ekonomi asing. Aspek ini lebih banyak terjadi pada level merek dan standar layanan. Sementara, nilai ekonomi yang tercipta sebagian besar tetap berputar di dalam negeri melalui penyerapan tenaga kerja, pemasok lokal, pembayaran pajak, dan aktivitas usaha pendukung lainnya.

Dalam perspektif makroekonomi, kondisi tersebut mencerminkan pentingnya efek domino dalam aktivitas konsumsi nasional. Aktivitas ekonomi tidak berhenti pada transaksi antara konsumen dan restoran, tetapi terus bergerak ke berbagai sektor lain melalui rantai pasok yang saling terhubung.

Logika sederhananya, ketika permintaan konsumsi naik, produksi bahan baku ikut terdorong, distribusi makin sibuk, kebutuhan tenaga kerja bertambah, dan pendapatan rumah tangga di sepanjang rantai itu ikut bergerak.

Efek domino semacam itulah yang membuat sektor konsumsi modern, termasuk restoran cepat saji, punya peran lebih besar dari sekadar tempat makan. Ia menjadi simpul yang menghubungkan banyak sektor sekaligus, menjadi fondasi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Peran itu makin terasa di tengah tantangan lapangan pekerjaan di Indonesia, terutama bagi Generasi Z yang baru memasuki dunia kerja.

Restoran cepat saji dikenal sebagai salah satu pintu masuk yang menciptakan peluang kerja formal yang relatif mudah diakses. Sektor ini menjadi tempat banyak anak muda sebagai tenaga kerja pemula memperoleh pengalaman kerja pertamanya. Di sana, mereka mempelajari berbagai keterampilan, mulai dari keahlian pelayanan pelanggan, manajemen operasional, disiplin kerja, penggunaan teknologi digital, hingga komunikasi bisnis berstandar global.

Hal itu menjadi semakin relevan karena Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi, yang mana tantangan terbesarnya bukan hanya menjaga laju pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan tersedianya lapangan kerja produktif bagi jutaan penduduk usia kerja yang terus bertambah.

Selain penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan industri tersebut juga membuka peluang ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku UMKM, yang selama ini kerap terkendala keterbatasan akses pasar dan ketidakpastian permintaan.

Setidaknya, melalui kemitraan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pemain besar, pemasok bahan baku, pelaku logistik, usaha pengemasan, hingga distributor lokal mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas produksi, standar usaha, dan kapasitas operasional mereka. Sesuatu yang sejalan dengan agenda strategis pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, ambil contoh McDonald’s yang telah 35 tahun di Tanah Air dan memperlihatkan bagaimana operasional sebuah restoran cepat saji memiliki dampak ekonomi nyata dan terukur.

Dampak itu tecermin dalam studi yang dilakukan Oxford Economics—firma penasihat ekonomi global terkemuka dan independen yang berbasis di Inggris—yang mencoba mengukur seberapa jauh jejak ekonomi dan sosial dari satu rantai restoran McDonald’s Indonesia bisa menjalar ke berbagai sektor lain.

Riset yang dilakukan sepanjang periode April 2024—Maret 2025 itu mencatat, kontribusi McDonald’s Indonesia terhadap PDB nasional mencapai sekitar Rp 7,1 triliun. Angka ini merupakan gabungan dari dampak operasional langsung, keterkaitan dengan mitra pemasok lokal, hingga konsumsi tenaga kerja di sepanjang rantai pasok.

Studi tersebut juga menunjukkan bagaimana efek berganda (multiplier effect) yang diciptakan terasa nyata dalam mendorong lapangan kerja.

Dari total 300 lebih gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, McDonald’s Indonesia menyerap lebih dari 11.000 tenaga kerja lokal secara langsung, dan jika dihitung dampaknya ke seluruh rantai pasok, angka itu berkembang menjadi sekitar 48.700 lapangan pekerjaan lintas sektor.

Komposisi karyawan McDonald’s juga tak kalah menarik. Sebanyak 43 persen karyawannya adalah Gen Z berusia 18-24 tahun, 40 persen adalah perempuan, dan 44 persen posisi kepemimpinan juga diisi oleh perempuan. Angka-angka ini bukan sekadar statistik inklusivitas, melainkan gambaran siapa yang sesungguhnya digerakkan oleh ekosistem ini.

Dari sisi penerimaan negara, total pajak yang disetor McDonald’s Indonesia sepanjang periode studi mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa bisnis McDonald’s Indonesia menjalankan peran penting dalam mendukung penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional.

Sementara dari sisi rantai pasok, studi mencatat Rp 3,8 triliun atau 86 persen dari total belanja pemasok dialokasikan ke mitra lokal, mencakup sektor pertanian, peternakan, hingga manufaktur.

Selain itu, sekitar 76 persen bahan baku restoran bersumber dari dalam negeri, seperti ayam, sayuran, telur, beras, cabai, dan minyak goreng. Temuan ini menunjukkan bahwa di balik merek globalnya, McDonald’s Indonesia beroperasi sebagai penggerak ekonomi domestik yang berakar dalam melalui hubungan dengan berbagai sektor usaha lokal.

Di luar angka-angka ekonomi, McDonald’s Indonesia juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Sepanjang periode yang sama, McDonald’s Indonesia tercatat menyalurkan donasi senilai lebih dari Rp 2,2 miliar dan mendistribusikan lebih dari 72.000 porsi makanan untuk mendukung panti asuhan, sekolah, hingga panti wreda.

Kontribusi untuk komunitas juga diwujudkan melalui pelaksanaan lebih dari 2.900 kegiatan sosial di 96 kota, termasuk 881 jam kegiatan sukarela oleh karyawan melalui program Community Month yang menjadi agenda rutin setiap tahun.

Langkah itu bukan sekadar program yang dijalankan karena kewajiban. Ini adalah cerminan bagaimana sebuah bisnis konsumsi bisa merawat ekosistem sosial di sekitarnya secara konsisten.

Hal menarik yang perlu dicermati dari hasil studi Oxford Economics bukan besarannya semata, melainkan pola yang diciptakan. Angka-angka tersebut mungkin hanya potret kecil atas dampak sosial-ekonomi yang lebih luas yang telah dihadirkan McDonald's Indonesia.

Lebih jauh, dari studi tersebut, kita bisa melihat bahwa restoran cepat saji tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang konsumsi, tetapi juga mulai memainkan peran strategis sebagai rantai nilai yang melibatkan ratusan petani dan peternak lokal, UMKM, memberi peluang kerja pertama bagi ribuan anak muda di berbagai daerah, dan menyetor ke kas negara. Bayangkan, jika pola yang sama diterapkan secara konsisten oleh lebih banyak pelaku industri.

Transformasi fungsi tersebut menjadi menarik, karena memperlihatkan bagaimana aktivitas bisnis konsumsi dapat terintegrasi dengan pembentukan pengalaman sosial dan pembangunan modal sosial (social capital) masyarakat.

Pendekatan seperti itu juga memperlihatkan perusahaan semakin memahami pentingnya menciptakan shared value antara kepentingan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Melalui interaksi sosial yang positif, nilai yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada transaksi ekonomi, melainkan mencakup dimensi edukasi, relasi sosial, dan pemberdayaan komunitas.

Pada akhirnya, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan industri yang semakin ketat, Indonesia membutuhkan lebih banyak sektor yang mampu menghubungkan konsumsi domestik masyarakat dengan penciptaan nilai ekonomi di dalam negeri itu sendiri.

Ketika rantai pasok lokal, tenaga kerja, dan kemitraan usaha tumbuh bersamaan, aktivitas konsumsi tidak berhenti sebagai transaksi, ia menjadi fondasi yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, ketika rantai itu terjaga, konsumsi bukan lagi sekadar angka dalam laporan BPS. Ia menjadi energi yang menggerakkan bangsa dari dalam.

Karena itu, peran industri restoran cepat saji kini perlu dinilai bukan hanya dari kinerja bisnis atau ekspansi usaha saja, melainkan sejauh mana kontribusi nyata mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Bisnis.com, BRISBANE — Pengiriman perdana pupuk urea Indonesia ke Australia dengan skema government-to-government (GTG) menandai semakin eratnya kerja sama kedua negara di bidang ketahanan pangan.

Di satu sisi, urea dari Indonesia menopang produksi gandum dan kapas Australia. Di sisi lain, hasil pertanian negara kanguru tersebut menjadi pemasok penting bagi industri pangan dan tekstil nasional.

Keterkaitan tersebut mengemuka seiring tibanya kapal MV Medi Luna di Port of Brisbane, Australia, yang membawa 47.250 ton urea yang diekspor PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Senin (22/6/2026).

Pengiriman itu merupakan realisasi pertama dari pasokan 250.000 ton urea antara Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers yang menjadi pelaksana kesepakatan kedua negara tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kebutuhan Australia terhadap pupuk Indonesia pada akhirnya berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia sendiri.

Sebab, komoditas pertanian Australia yang dihasilkan dari lahan-lahan tersebut merupakan bagian penting dari rantai pasok industri nasional.

"Australia membutuhkan 3,7 juta ton urea yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Indonesia memproduksi sekitar 9,3 juta ton urea. Ini penting bagi Australia, tetapi juga penting bagi Indonesia karena kami memperoleh berbagai komoditas pertanian penting dari negara ini, khususnya dari Queensland,” ungkap Siswo dalam sambutan dalam seremoni kedatangan ekspor pupuk urea di Port of Brisbane, Senin (22/6/2026).

Siswo mengatakan komoditas kapas dari Queensland menjadi salah satu sumber utama bagi industri tekstil Indonesia. Begitu pula gandum yang dibutuhkan Indonesia sebagai salah satu produsen mi terbesar di dunia.

Berdasarkan data Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, komoditas pupuk masuk ke dalam 10 komoditas ekspor terbesar ke Australia dengan nilai mencapai A$217,47 miliar pada 2025.

"Indonesia membantu Australia dan Australia membantu Indonesia. Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," katanya.

Dengan demikian, urea yang dikirim dari Bontang tidak hanya membantu menjaga produktivitas pertanian Australia, tetapi juga secara tidak langsung ikut menjaga pasokan bahan baku bagi sektor industri Indonesia.

Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman mengatakan pengiriman perdana tersebut menunjukkan eratnya hubungan perdagangan antara perusahaannya dan PT Pupuk Indonesia yang didukung penuh oleh kedua pemerintah.

Menurut Scott, pengiriman tersebut merupakan bagian dari serangkaian pasokan yang akan diterima Australia dalam beberapa bulan mendatang.

Dia menegaskan keberadaan pupuk tersebut sangat penting bagi produktivitas pertanian Australia yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan kawasan.

"Produksi pertanian Australia sangat penting bagi ketahanan pangan regional. Pengiriman ini menjadi kontribusi penting untuk mengamankan pasokan melalui distributor pupuk terbesar Australia, Incitec Pivot," katanya.

Scott juga menyoroti peran aktif kedua pemerintah dalam memastikan pasokan pupuk tetap tersedia di tengah gejolak global.

"Penghargaan patut diberikan kepada pemerintah Australia dan Indonesia atas keterlibatan aktif mereka dalam mendukung pasokan pupuk selama periode volatilitas global yang signifikan," ujarnya.

Perluasan Ekspor

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menilai kedekatan geografis menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan kedua negara semakin strategis.

Rahmad mengatakan pengiriman kali ini berbeda dari ekspor sebelumnya karena dilakukan melalui skema antarpemerintah (G2G) dan kontrak jangka panjang.

Selama ini perdagangan pupuk lebih banyak berlangsung melalui transaksi spot yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar. Melalui kontrak jangka panjang, baik Indonesia maupun Australia memperoleh kepastian yang lebih besar.

"Kapal ini spesial karena diangkat melalui skema antarpemerintah dan kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian di tengah gejolak pasar yang penuh ketidakpastian," katanya.

Dari sisi Australia, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan rantai pasok di bidang pertanian.

Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pengamanan pasokan urea menjadi bagian dari langkah menjaga sektor pertanian Australia dari dampak konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasokan pupuk global.

Pemerintah Australia menilai tambahan pasokan tersebut memberikan kepastian bagi petani dalam mengambil keputusan penanaman dan pengelolaan lahan sekaligus menjaga keberlangsungan sistem produksi pangan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, nilai produksi pertanian Australia diperkirakan mencapai lebih dari AU$98 miliar pada periode 2026—2027. Di sisi lain, Australia masih membutuhkan sekitar 3,7 juta ton urea setiap tahun yang selama ini sebagian besar dipasok dari Timur Tengah.

Sementara itu melalui program Fuel and Fertiliser Security Facility senilai AU$7,5 miliar, Pemerintah Australia telah mengamankan sekitar 340.000 ton tambahan pasokan urea bagi petaninya. Selain pupuk, pemerintah juga mengamankan hampir 800 juta liter solar untuk mendukung aktivitas pertanian.

Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Julie Collins mengatakan tambahan pasokan pupuk dari Indonesia menjadi kabar baik bagi petani dan produsen Australia.

"Kami terus mengambil langkah agar sektor pertanian Australia tetap berjalan. Kedatangan pupuk ini merupakan kabar baik bagi petani dan produsen kami," ujarnya.

Julie juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang membantu mengamankan tambahan pasokan tersebut.

"Saya sangat berterima kasih atas kerja sama dan dukungan Pemerintah Indonesia dalam memastikan tambahan pasokan pupuk ini," katanya.

Menurut dia, tambahan pupuk yang diamankan bersama pelaku industri menjadi faktor penting untuk menjaga produksi pangan Australia sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia.

"Tambahan pupuk yang diamankan Pemerintah Albanese bersama industri sangat penting untuk menjaga kekuatan produksi pangan kami serta mendukung ketahanan pangan Australia dan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Australia bahkan secara terbuka menyebut Indonesia sebagai mitra terdekat dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Kemenperin menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi terhadap ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6/2026), menyampaikan bahwa menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Ahad (21/6/2026) memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT J dan PT S serta pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dua industri tersebut.

“Pada Ahad sore (21/6/2026), Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitivitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya kepada publik,” ujar dia.

Ia menjelaskan, PT J dan PT S, atau PT JAI dan PT SAI, sama-sama berlokasi di Provinsi Jawa Timur. PT JAI berlokasi di Kabupaten Pasuruan, sedangkan PT SAI berlokasi di Kabupaten Mojokerto.

Kedua perusahaan tersebut juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025.

Kemenperin mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa dua perusahaan industri, yakni PT JAI dan PT SAI, yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam dan PHK diduga merupakan perusahaan yang dimaksud.

Fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia serta tetap menjalankan kegiatan produksi sebagaimana biasanya.

Ia menyampaikan, belum ada rencana relokasi fasilitas produksi kedua perusahaan tersebut dari Indonesia ke Vietnam. Begitu pula dengan isu PHK. Pihak perusahaan menyatakan tidak ada pengurangan tenaga kerja ataupun PHK pada fasilitas produksi mereka.

“Berdasarkan hasil penelusuran kebenaran informasi ini, kami dari Kementerian Perindustrian sementara menyimpulkan bahwa pertama, belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut,” ungkap Febri.

Isu ini telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI serta PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier kedua perusahaan tersebut mengaku terkejut dan menanyakan kebenaran informasi yang berkembang serta komitmen perusahaan terhadap kontrak mereka ke depan.

“Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia, terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini,” tutur Jubir Kemenperin tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelusuran, Kemenperin juga memperoleh profil kedua perusahaan. PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai investasi yang signifikan, yakni mencapai lebih dari Rp 1,9 triliun.

Besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional serta memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia.

“Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia,” kata Febri.

Dari sisi kinerja produksi, kedua perusahaan juga masih menunjukkan aktivitas industri yang berjalan baik. Pada kuartal I 2026, PT S merealisasikan produksi sebesar 1,2 juta pieces komponen, sedangkan PT J memproduksi sekitar 1,6 juta pieces komponen.

Selain itu, seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, kedua perusahaan merupakan bagian dari rantai pasok global industri otomotif dan berkontribusi terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia.

Ia menyampaikan, Menteri Perindustrian juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya di Indonesia untuk terus melakukan pemantauan kinerja industri secara berkala serta menindaklanjuti setiap informasi terkait penutupan pabrik dan PHK.

Seluruh jajaran Kemenperin diminta mengambil langkah mitigasi yang cepat dan terukur sehingga penutupan fasilitas produksi dapat dihindari serta tidak berujung pada PHK.

“Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan,” ujar Febri.

Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pelaku industri untuk memastikan keberlanjutan investasi, stabilitas produksi, kepastian demand, serta perlindungan terhadap tenaga kerja industri nasional. Kemenperin juga terus menjaga iklim usaha yang kondusif agar industri manufaktur nasional semakin berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.