Negosiasi Energi di Tengah Bayang-Bayang Selat Hormuz
Indonesia menghadapi tantangan ketahanan energi di tengah fluktuasi harga minyak dan tekanan geopolitik. Pemerintah fokus pada diversifikasi energi dan diplomasi untuk menjaga pasokan, sementara kebij
(Bisnis.Com) 23/04/26 08:15 199982
Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah fluktuasi harga minyak global dan tekanan geopolitik yang kian kompleks, pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan pasokan energi sekaligus merumuskan ulang strategi jangka panjang.
Kunjungan luar negeri, diplomasi bilateral, hingga kebijakan domestik menjadi satu tarikan napas dalam menjaga stabilitas. Namun, di balik optimisme tersebut, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana fondasi ketahanan energi nasional benar-benar kuat?
Ketahanan energi kembali menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya memastikan pasokan energi tetap aman dalam jangka pendek, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang selama ini membayangi sektor energi ketergantungan impor, tekanan fiskal, serta kebutuhan transisi menuju energi bersih.
Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjadi pintu masuk untuk memahami arah kebijakan pemerintah yang lebih luas.
Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber energi alternatif guna menjaga stabilitas pasokan nasional.
“Dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Namun, Sugiono juga menekankan bahwa kondisi energi nasional saat ini masih relatif aman.
“Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.”
Penegasan ini penting untuk menjaga persepsi publik agar tidak terjebak pada kekhawatiran berlebihan, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan strategis seperti Timur Tengah.
Dia kemudian menjelaskan bahwa tidak semua suplai energi Indonesia bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.
“Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” ucapnya.
Sugiono menjelaskan bahwa selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu choke point energi dunia, yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA). Gangguan di kawasan ini kerap memicu lonjakan harga minyak dunia.
Dalam konteks tersebut, Sugiono memberikan ilustrasi konkret mengenai skala pasokan yang terdampak.
“Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya dikonvert ya,” tuturnya.
Namun, dia menegaskan bahwa jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional.
“Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil,” kata Sugiono.
Sebagai gambaran, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, gangguan pasokan dalam skala jutaan barel sekalipun masih dapat dikelola dalam konteks kebutuhan nasional yang jauh lebih besar.
Sugiono juga mengingatkan agar publik melihat persoalan energi secara proporsional.
“Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga suplai energi secara keseluruhan jauh lebih signifikan dibandingkan gangguan yang bersifat parsial.
“Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional,” ucapnya.
Dalam kerangka diplomasi energi, Sugiono menyebut Rusia sebagai salah satu mitra strategis yang telah dijajaki. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).
“Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya di tempat-tempat lain. Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” katanya.
Namun, di dalam negeri, kebijakan energi tidak hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut stabilitas harga dan beban fiskal. Di sinilah perspektif legislatif menjadi relevan.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai bahwa tren harga minyak global mulai menunjukkan keseimbangan baru.
“Pertama saya sampaikan betul tren sempat naik, tetapi sekarang trennya justru turun jadi menuju kepada angka keseimbangan baru antara US$80 per barel —US$90 per barel baik itu untuk WTI maupun untuk brent,” katanya saat dihubungi oleh Bisnis pada Senin (20/4/2026)
Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa volatilitas harga minyak sepanjang 2025–2026 memang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global, serta kebijakan produksi OPEC+.
Meski sempat melonjak, harga minyak kini cenderung stabil di kisaran US$75–US$90 per barel, memberikan ruang napas bagi negara importir seperti Indonesia.
Bambang menambahkan bahwa secara rata-rata, harga minyak Indonesia (ICP) masih berada dalam level yang relatif terkendali.
“Sehingga saya pikir ke depan, ini untuk beban APBN tidak akan selamanya berat, memang pada minggung-minggu tertentu kemarin itu cukup tinggi tetapi ingat bahwa secara rata-rata year to date ya dari 1 Januari sampai misalkan minggu kemarin, itu diambil rata-rata baru sekitar US$77 atau US$78 ya kira-kira untuk rata-rata ICP,” tuturnya.
Dari sisi kebijakan, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM subsidi.
“Jadi, pemerintah pun sudah berketetapan bahwa yang pertama BBM subsidi itu baik solar maupun pertalite sampai akhir tahun 2026 tidak akan dinaikkan,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Namun, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah mengambil pendekatan berbeda.
“Tapi terkait dengan harga BBM nonsubsidi baik pertamax maupun dexlite itu akan dinaikkan secara bertahap dan saya kira ini satu keputusan yang baik dan bagus, jadi ada perimbangan karena tidak semua BBM itu membebani APBN,” katanya.
Kebijakan dual pricing ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal. Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi jangka panjang.
“Kemudian terkait dengan mempercepat diversifikasi energi itu adalah salah satu pilihan yang sudah diambil keputusannya oleh pemerintah antara lain bagaimana mendorong munculnya perkembangan industri di mid-stream maupun downstream untuk baterai EV sehingga akan mengakselerasikan pendirian pabrik-pabrik baterai EV,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung program biodiesel sebagai bagian dari strategi substitusi energi fosil.
“Kemudian, bagaimana project B40 menjadi B50 juga menjadi percepatan semoga pada akhir Juni sudah bisa direalisasikan,” ucapnya.
Program B40 sendiri merupakan kebijakan pencampuran 40% biodiesel dalam solar, yang bertujuan mengurangi impor BBM sekaligus mendukung industri sawit domestik.
Dalam konteks perlindungan konsumen, Bambang menilai kebijakan pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai bahwa kebijakan energi saat ini masih menghadapi tantangan serius.
Dia menyoroti ketergantungan pada energi fosil sebagai beban fiskal yang berat.
“Jadi, skenario yang paling cocok memang melakukan diversifikasi energi secara lebih cepat ya. Karena kalau terus-menerus mempertahankan ketergantungan fosil atau BBM, ini berat bagi fiskal,” tuturnya
Menurutnya, tekanan tidak hanya datang dari harga, tetapi juga keterbatasan pasokan global.
“Bukan cuma harga juga, tapi juga soal keterbatasan pasokan. Kan banyak negara lain berebut gitu,” ucapnya.
Bhima mengatakan bahwa negara maju memiliki daya beli lebih tinggi untuk mengamankan pasokan energi.
“Dan negara-negara maju pasti dia akan membuat dengan harga lebih mahal untuk mengamankan pasokan yang mereka sendiri,” kata Bhima
Dalam konteks ini, ia menilai bahwa diversifikasi energi harus menjadi prioritas utama. Dia juga menekankan pentingnya transisi ke energi listrik dan transportasi publik.
Namun, Bhima mengingatkan bahwa harga BBM Indonesia masih belum mencerminkan harga keekonomian.
Bhima juga mengingatkan keterbatasan ruang fiskal pemerintah termasuk risiko efek domino dari kenaikan BBM nonsubsidi.
Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan dapat mendorong konsumsi beralih ke BBM subsidi, meningkatkan tekanan pada anggaran negara.
Dia menegaskan bahwa solusi utama bukan sekadar mencari pasokan baru, tetapi mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Kalau terjebak pada ketergantungan BBM fosil ini obatnya jangan nyari pasokan fosil lagi. Tapi harus mengurangi mereduksi signifikan gitu,” tandas Bhima.
Dari rangkaian pandangan tersebut, terlihat bahwa kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam jangka pendek. Di sisi lain, tantangan struktural masih membayangi.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas masih menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan. Pada 2025, defisit migas tercatat lebih dari US$15 miliar, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap energi impor.
Sementara itu, target bauran energi nasional sebesar 23% energi terbarukan pada 2025, dan hingga 2024, realisasinya baru sekitar 13–14%.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga transformasi energi global Indonesia dituntut untuk bergerak lebih cepat dan lebih presisi.
Diplomasi energi yang agresif, kebijakan harga yang adaptif, serta reformasi struktural di sektor energi menjadi tiga pilar utama yang harus berjalan seiring.
#negosiasi-energi #selat-hormuz #ketahanan-energi #diplomasi-indonesia #harga-minyak-global #pasokan-energi #strategi-energi #energi-alternatif #stabilitas-pasokan #energi-bersih #impor-energi #transis