Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat, mulai dari Filipina hingga Palestina di Istana Negara pada Senin (8/6/2026). Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa delapan duta besar negara sahabat itu menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Setelahnya, dilanjutkan dengan agenda ramah tamah.

"Para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (8/6/2026).

Simak delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Prabowo antara lain:

1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;

3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;

4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;

5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;

6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;

7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan

8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

Kemudian, beberapa duta besar memberikan pandangan-pandangan dan Prabowo menyampaikan komitmennya bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Sementara, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menjelaskan bahwa Prabowo pun memberikan pesan kepada para duta besar. Prabowo menjelaskan prinsip Indonesia dalam diplomasi internasional bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif.

"Kita tidak punya aliansi militer dengan negara apa pun. Dan kata Presiden bahwa karena dunia saat ini menjadi jauh lebih kecil, sehingga yang kita perlukan sekarang ini adalah semua bentuk penyelesaian yang bersifat damai," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan.

Menurut Teddy, aktivitas diplomasi Presiden tidak dapat dinilai hanya dari frekuensi perjalanan, melainkan dari hasil konkret yang berhasil diraih untuk kepentingan nasional.

Melalui keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026), Teddy mengatakan Presiden Prabowo mulai memimpin Indonesia di tengah situasi global yang penuh gejolak, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah.

Oleh karena itu, menurut dia, membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia.

"Setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," ujar Teddy.

Dia menegaskan diplomasi tidak selalu berlangsung di ruang formal dan terbuka. Kedekatan personal maupun emosional antarpemimpin negara, baik yang terlihat publik maupun berlangsung secara tertutup, merupakan bagian penting dari diplomasi modern.

"Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial," katanya.

Teddy kemudian memaparkan sejumlah capaian yang menurutnya menjadi bukti nyata hasil diplomasi Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun terakhir.

Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS. Menurut Teddy, keanggotaan tersebut memberikan manfaat strategis bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk menjaga ketahanan energi dan pangan nasional.

"Sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman," ujarnya.

Selain itu, Teddy menyoroti penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yang disebut membuka akses tarif 0% ke pasar Eropa.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan akhirnya tercapai pada masa pemerintahan Prabowo pada 2025.

Di bidang ekonomi, Teddy mengklaim total investasi yang masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir mencapai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Dia juga menyinggung hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya menghasilkan komitmen investasi baru senilai sekitar Rp575 triliun.

"Contoh konkret lagi, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," katanya.

Pada sektor pertahanan, Teddy menyebut Indonesia kini memiliki kerja sama pengadaan dan penguatan alat utama sistem persenjataan dengan berbagai negara, mulai dari Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris hingga sejumlah negara Eropa lainnya.

Sementara di bidang keagamaan, dia menilai hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi turut berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir.

Menurutnya, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang memiliki kawasan perkampungan haji di Arab Saudi setelah pemerintah Saudi melakukan perubahan regulasi yang memungkinkan suatu negara memiliki lahan untuk kebutuhan jemaah haji.

Teddy juga menyoroti peran Indonesia dalam isu kemanusiaan Palestina. Dia menyebut Indonesia berhasil mengirim bantuan logistik melalui jalur udara, mengoperasikan kapal rumah sakit, serta memberikan akses pendidikan bagi warga Palestina melalui program beasiswa di berbagai universitas dalam negeri.

"Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini," ujarnya.

Selain itu, Teddy mengungkapkan diplomasi pemerintah juga berperan dalam proses pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

"Lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu, selang beberapa hari dikembalikan ke Indonesia," katanya.

Teddy menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil diplomasi yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik yang dipublikasikan maupun yang berlangsung secara tertutup.

"Yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan," ujarnya.

Menanggapi kritik mengenai pertemuan Presiden dengan sejumlah kepala negara dalam forum internasional, Teddy menegaskan keputusan mengenai prioritas pertemuan ditentukan langsung oleh Presiden bersama Menteri Luar Negeri berdasarkan kepentingan nasional.

Menurutnya, tidak semua komunikasi antarpemimpin negara harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau dipublikasikan kepada masyarakat.

"Mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan," katanya.

Kendati demikian, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, ia berharap penilaian terhadap diplomasi Indonesia tetap mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan.

"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujar Teddy.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.

Dia menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.

"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan kembali ke Tanah Air usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja di Prancis.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat dihubungi wartawan melalui pesan teks pada Jumat (29/5/2026).

“Sesuai dengan rencana perjalanan kunjungan Presiden RI, beliau dan rombongan akan kembali ke Tanah Air siang ini waktu setempat,” ujar Sugiono.

Selama berada di Paris, Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda penting, termasuk pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée pada Kamis (28/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis.

Dalam pernyataan pers bersama Presiden Macron, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembahasan kedua negara mencakup kerja sama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga pelaksanaan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Presiden Prabowo juga menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada fase terbaik sepanjang sejarah hubungan diplomatik kedua negara.

Dia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepemimpinan Presiden Macron dalam mempererat kerja sama bilateral.

“Yang Mulia, hubungan Indonesia dan Prancis berada di tingkat menurut saya yang terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan kami hormat dengan kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron,” ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai isu global dan kawasan. Menurutnya, hubungan bilateral yang terus berkembang positif tidak terlepas dari dukungan langsung Presiden Macron.

“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik, di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik, di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi,” lanjutnya.

Pertemuan bilateral tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis untuk terus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan sekaligus memperkuat kontribusi kedua negara dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bersama di tengah dinamika global.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi Indonesia dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap Israel saat berlayar dengan Global Sumud Flotilla (GSF) untuk membawa misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, akhirnya pulang dengan selamat ke Indonesia.

Mereka tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026) sore. Mereka disambut meriah oleh keluarga, saudara, kerabat, dan rekan-rekan sejawat. Kebahagiaan dicampur harus tampak terpancar dari raut muka relawan maupun yang menyambut.

Sejak ditangkap pada Senin (18/5/2026), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terus berupaya melakukan langkah diplomatik, menghubungi negara negara sahabat seperti Turki, Yordania, dan Mesir

Upaya pemulangan diwarnai ketegangan tatkala Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dikejar waktu karena para WNI disandera otoritas Israel, serta KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman.

“Keberhasilan evakuasi dan pembebasan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara berlapis. Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI terus mengoptimalkan jalur diplomasi dengan menggerakkan lima perwakilan RI di kawasan strategis, yaitu KBRI Ankara, KJRI Istanbul, KBRI Amman, KBRI Kairo, dan KBRI Roma," katanya saat menyambut kepulangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan pencegatan kapal di perairan internasional serta perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel.

Dia menjelaskan bahwa tindak sewenang-wenang yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apa pun.

Kendati demikian, sepanjang waktu diplomasi, publik dibuat khawatir atas beredarnya video GSF yang tengah ditahan oleh militer Israel. Video disebarkan oleh Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir melalui akun X pribadinya.

Dalam video, tampak para relawan dipaksa sujud dengan tangan terikat kebelakang. Itamar dengan lantang mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

"Saya katakan kepada Perdana Menteri Netanyahu serahkan mereka kepada saya untuk waktu yang sangat lama, serahkan mereka kepada kami di penjara teroris. Beginilah seharusnya," ucapnya.

Apakah Upaya tersebut Sudah Optimal?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah mencerminkan hadirnya negara dalam melindungi warga negara di luar negeri.

Menurutnya, proses pemulangan tidak berlangsung sederhana mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Namun, pemerintah dinilai mampu memanfaatkan dukungan negara sahabat dan forum internasional sehingga pemulangan berlangsung relatif cepat.

“Hal ini mencerminkan kapasitas diplomasi Indonesia yang berlandaskan solidaritas kemanusiaan serta prinsip politik luar negeri yang konsisten,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/5/2026).

Dave mengatakan keberhasilan pemulangan tersebut tidak lepas dari koordinasi lintas kementerian serta dukungan masyarakat internasional. Meski demikian, kasus ini dinilai menjadi momentum evaluasi terhadap mekanisme perlindungan WNI, terutama relawan kemanusiaan yang bertugas di kawasan konflik.

Menurut dia, negara perlu memperkuat mitigasi risiko sejak pra-keberangkatan, monitoring di lapangan, hingga kepastian perlindungan hukum dan diplomasi apabila terjadi insiden.

“Indonesia harus konsisten menegaskan bahwa perlindungan WNI adalah mandat konstitusional sekaligus bagian dari kontribusi bangsa terhadap perdamaian dunia,” katanya.

Ke depan, katanya, tantangan diplomasi Indonesia akan semakin kompleks, terutama dalam melindungi WNI di wilayah konflik yang tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan pemerintah setempat.

Oleh karena itu, Komisi I DPR RI mendorong penguatan jejaring diplomasi multilateral, pemanfaatan peran negara sahabat, serta optimalisasi forum internasional sebagai sarana advokasi kemanusiaan.

"Kami tetap yakin bahwa pengalaman ini akan memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, Doktor bidang Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran sekaligus pendiri Indonesian Centre for Middle East Studies (ICMES) Dina Y. Sulaeman menilai pemerintah memang patut diapresiasi karena berhasil memulangkan seluruh WNI dalam kondisi selamat.

Namun, diplomasi dinilai belum menyentuh akar persoalan yang lebih besar. Menurut Dina, jika diplomasi hanya berhenti pada pembebasan WNI tanpa menyoroti dugaan pelanggaran hukum internasional terhadap misi kemanusiaan sipil dan blokade Gaza, Indonesia berisiko ikut membantu meredam tekanan internasional terhadap Israel.

“Israel membebaskan aktivis flotilla hanya sebagai mitigasi kekacauan diplomatik setelah viralnya video penyiksaan oleh IDF dan tekanan publik, tanpa ada permintaan maaf, dan tetap mempertahankan narasi bahwa aktivis GSF yang salah,” katanya saat dihubungi.

Dia menilai deportasi terhadap relawan kemanusiaan selama ini menjadi pola berulang tanpa diikuti pengakuan kesalahan maupun perubahan kebijakan Israel terhadap Gaza.

Dina menilai Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan jalur komunikasi tertutup, tetapi juga memperkuat tekanan moral dan politik melalui forum internasional.

“Pemerintah perlu lebih tegas menyatakan bahwa penahanan aktivis kemanusiaan dan blokade Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” tegasnya.

Menurutnya, ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel justru dapat menjadi kekuatan moral Indonesia dalam isu Palestina. Indonesia dinilai memiliki legitimasi historis sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina sekaligus pewaris semangat anti-kolonial Konferensi Asia Afrika 1955.

“Punya hubungan diplomatik tidak menjamin WNI selamat dari kejahatan Israel,” ujarnya.

Dia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap framing komunikasi pemerintah selama proses diplomasi berlangsung.

Pemerintah diimbau perlu berhati-hati agar bahasa resmi yang digunakan tidak terkesan mengadopsi sudut pandang keamanan Israel dan mengaburkan dimensi pelanggaran hukum internasional dalam kasus tersebut.

Selain itu, menurutnya perlindungan WNI di wilayah konflik tidak cukup dimaknai sebatas evakuasi setelah insiden terjadi. Pemerintah diminta perlu membangun sistem mitigasi yang lebih kuat, mulai dari pemetaan ancaman, koordinasi lintas kementerian, jalur komunikasi darurat, hingga penguatan dukungan diplomatik multilateral sejak awal.

Kasus Global Sumud Flotilla pun memperlihatkan tantangan diplomasi Indonesia yang semakin kompleks di tengah eskalasi konflik geopolitik global. Di satu sisi, pemerintah dituntut memastikan keselamatan warga negara melalui jalur diplomasi yang cepat.

Namun, di sisi lain, tekanan publik juga menguat agar Indonesia tetap mempertahankan posisi politik luar negeri yang tegas terhadap isu kemanusiaan Palestina.

Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan WNI di kawasan konflik tidak lagi cukup hanya mengandalkan respons darurat ketika krisis terjadi. Kapasitas mitigasi, diplomasi multilateral, serta konsistensi sikap politik luar negeri akan semakin menentukan efektivitas perlindungan negara terhadap warganya di tengah konflik internasional yang kian terbuka dan tidak menentu.

Bisnis.com, JAKARTA - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan militer Israel akhirnya tiba di Tanah Air dengan selamat. Mereka ditangkap saat mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 menuju Gaza.

Peristiwa ini pertama kali mencuat pesan SOS dalam bentuk video milik Jurnalis Republika Bambang Noroyono tersebar luas di media sosial pada 18 Mei 2026.

"Jika Anda menemukan video ini mohon disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini dalam penculikan tentara Zionis Israel saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya," kata pria yang akrab disapa Abeng.

Dalam misi kemanusiaan tersebut, para relawan membawa obat dan kebutuhan logistik lainnya untuk diberikan kepada warga Gaza. Pada awalnya, WNI yangIsrael. diculik sebanyak lima orang. Kelimanya mengirimkan pesan SOS dalam bentuk video bahwa kapal yang ditumpangi telah di intersepsi oleh militer

Mereka adalah Jurnalis Republika Bambang Noroyono di kapal BoraLize dan Andi Prasadewa seorang relawan dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Josef. Kemudian tiga lainnya di kapal Ozgurluk mulai dari Jurnalis Republika Thoudy Badai; Jurnalis Tempo Andre Prasetyo Nugroho; dan Kontributor iNews, Beritasatu, dan CNN Rahendro Herubowo.

Sementara, empat WNI lainnya masih berstatus berlayar. Kabar itu berdasarkan Command Center Sumud Nusantara sekitar 23.00 waktu Turki.

Operasi penangkapan terekam oleh salah satu relawan GSF. Tampak militer Israel mendekati kapal relawan di mana para relawan mengangkat tangan ke atas. Setelah itu, para relawan dipindahkan ke kapal angkatan laut yang disebut sebagai “penjara terapung” sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod di selatan Israel.

Saat kejadian itu, Juru Bicara Kementerian Luar Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengecam tindakan tersebut dan terus berupaya melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan keadaan keselamatan para WNI.

Pada Rabu (20/5/2026), Yvonne mengumumkan terdapat sembilan WNI yang telah ditangkap dari misi kemanusiaan itu.

"Berdasarkan informasi terkini, 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia [GPCI] yang tergabung dalam misi GSF 2.0, semuanya dilaporkan telah ditangkap Israel," ujar Yvonne dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Kesembilannya adalah Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa; Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa; Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat; Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso;

Hendro Prasetyo dari Smart 171; Bambang Noroyono, jurnalis Republika; Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika; ⁠Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo; dan Rahendro herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN

Menteri Keamanan Israel Unggah Video Relawan GSF

Di hari yang sama, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir mengunggah video para tahanan GSF di akun X pribadinya. Video berdurasi 38 detik menampilkan para relawan kemanusiaan untuk Gaza dipaksa bersujud dengan kedua tangan diikat kebelakang hingga baju bagian belakang tertarik ke atas sehingga memperlihatkan bagian punggung.

Mereka dikepung ketat oleh militer Israel bersenjata. Tampak sejumlah lokasi, yakni di dalam ruangan, tenda, dan kapal.

Itamar mengatakan bahwa mereka bukanlah pahlawan melainkan kelompok yang mendukung teroris. Dia menyampaikan ucapan “selamat datang di Israel” sambil menegaskan bahwa mereka merupakan penguasa atas rumah tersebut.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," katanya.

Dia mengaku telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar para tahanan tersebut diserahkan kepadanya untuk ditempatkan dalam penjara teroris dalam waktu yang sangat lama. Menurutnya, langkah itu merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Tidak berselang lama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tindakan Itamar Ben-Gvir melanggar nilai dan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis flotilla tersebut tidak sejalan dengan nilai dan norma Israel," kata Netanyahu seperti disampaikan akun X @IsraeliPM, Rabu (20/5/2026).

Dia menyatakan telah menginstruksikan otoritas terkait untuk segera mendeportasi relawan yang dianggap provokator.

Sembilan WNI Dinyatakan Bebas dan Pulang ke Tanah Air

Pada Kamis (21/5/2026) Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menyatakan sembilan relawan kemanusiaan dari WNI telah dinyatakan bebas dari penculikan Israel. Mereka lebih dulu diterbangkan ke Istanbul, Turki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan.

Pengumuman bebasnya sembilan WNI setelah Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi diplomatik seperti dengan perwakilan RI di luar negeri, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono, Kamis (21/5/2026).

Pada Minggu (24/5/2026) sore, sembilan WNI tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan ini, Menlu RI Sugiono mengatakan keberhasilan ini hasil dari komunikasi dengan berbagai pihak seperti Presiden Prabowo Subianto, Komisi I DPR RI, hingga Pemerintah Turki dan Yordania

"Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turkiye, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu. Khususnya lagi, lebih khusus lagi Pemerintah Turkiye yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod waktu itu," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Dia kembali mengecam tindakan Israel karena dinilai telah melanggar hukum internasional. Baginya, para relawan semata-mata ingin membantu para warga Palestina.

Sugiono menyampaikan bahwa telah mendapat laporan adanya kekerasan fisik terhadap relawan yang akan ditangani lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Steering Committee GSF, Maimon Herawati menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem pemantauan bagi seluruh partisipan sejak awal keberangkatan.

Melalui sistem tersebut, panitia dapat mengetahui lokasi para peserta ketika terjadi penangkapan atau penculikan di perairan internasional, termasuk saat rombongan dibawa ke Ashdod oleh Israel.

"Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi di mana pun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada saat Ashdod, teman kuasa hukum adalah tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Sumud Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara," ucapnya.

Dia menyebut, Turki telah banyak memberikan bantuan di balik layar selama proses pemulangan peserta Global Sumud Flotilla. Bantuan tersebut mulai dari penyediaan hotel di Istanbul hingga fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi para peserta setibanya di Turki.

Dia menambahkan langkah berikutnya yang akan dilakukan pihaknya adalah membangun kasus hukum untuk dibawa ke pengadilan. Menurutnya, saat ini telah terbit 35 surat perintah penangkapan terhadap personel dan pimpinan IDF terkait dugaan pelanggaran dalam gerakan Sumud.

Dia juga menyebut telah ada sanksi berupa larangan masuk ke Prancis bagi Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

"Apa yang akan kita lakukan sekarang? Membangun kasus untuk dibawa ke pengadilan. Sudah ada 35 arrest warrant, perintah tangkap kepada IDF dan pemimpin-pemimpinnya karena terkait dengan gerakan Sumud, berbagai pelanggaran yang mereka lakukan dan akan semakin banyak tentunya. Sudah dibuat satu lagi sanksi tidak boleh datang ke Prancis khusus untuk Ben-Gvir. Ini adalah sebuah usaha yang saya rasa harus dilanjutkan," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA — Penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel usai pencegatan kapal bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 menjadi ujian nyata diplomasi Indonesia di tengah memanasnya konflik Gaza.

Kasus tersebut bukan hanya soal perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina, sembari bergerak cepat membebaskan para relawan tanpa memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza itu dicegat militer Israel di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur. Di dalam armada tersebut terdapat sembilan WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Situasi itu segera memicu perhatian pemerintah Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan pemerintah langsung bergerak setelah menerima informasi penahanan relawan Indonesia.

"Memang betul, saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini," ujar Dudung dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah, lima WNI telah ditahan militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Mediterania Timur.

Pemerintah kemudian bergerak melalui berbagai jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan RI di luar negeri, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul.

Langkah antisipasi juga disiapkan, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen para relawan disita. Dukungan medis pun dipersiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Dudung menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembebasan WNI, tetapi juga mengecam tindakan militer Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia mendesak Israel membebaskan seluruh relawan dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tetap berjalan sesuai hukum humaniter internasional.

Diplomasi Tanpa Hubungan Resmi

Namun situasi menjadi jauh lebih rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa menggunakan jalur komunikasi langsung seperti dalam penanganan kasus perlindungan WNI pada umumnya.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui keterbatasan tersebut. Karena itu, pemerintah mengandalkan negara-negara yang memiliki akses komunikasi dengan Israel, terutama Turki dan Yordania.

“Jadi kita sudah melakukan komunikasi teman-teman di Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang di-intercept dan ditahan oleh Israel,” ujar Sugiono di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026).

Turki menjadi salah satu pihak paling penting dalam proses tersebut. Selain tetap memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Ankara juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Gaza.

Selain Turki, Indonesia juga memanfaatkan jaringan diplomatik di Mesir, Italia, Yordania, dan sejumlah negara lain untuk memonitor kondisi para relawan.

Seiring berkembangnya situasi, kasus penahanan relawan GSF 2.0 pun berubah menjadi perhatian internasional karena melibatkan warga dari berbagai negara.

Tekanan Internasional dan Peran Multilateral

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai Indonesia tidak bekerja sendirian dalam proses pembebasan para relawan.

"Pemerintah Indonesia saya pikir juga berkoordinasi dengan sesama negara yang warganya ditahan oleh Israel," ujar Teuku Rezasyah kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, koordinasi multilateral menjadi penting karena Israel dinilai berpotensi memanfaatkan isu penahanan relawan asing untuk kepentingan politik dan diplomatik.

Teuku menyebut pemerintah Indonesia juga memanfaatkan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kantor HAM PBB, hingga Special Rapporteur PBB untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel.

Di saat yang sama, sejumlah negara Eropa mulai meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel.

"Negara-negara Uni Eropa sudah memanggil Dubes Israel yang ada di sana," ujar Teuku.

Dia menilai kombinasi tekanan internasional, kecaman publik global, serta koordinasi antarpemerintah menjadi faktor utama yang mempercepat pembebasan para relawan.

"Semua faktor kunci. Diplomasi Indonesia berperan. Kemudian juga PBB juga berperan. Kemudian juga opini publik dunia berperan," katanya.

Di tengah tekanan geopolitik yang sensitif, pemerintah Indonesia memilih menjalankan pendekatan diplomasi tertutup. Tidak banyak detail negosiasi yang dibuka ke publik.

Pemerintah hanya memberikan pembaruan terbatas terkait kondisi WNI dan proses diplomasi yang sedang berlangsung.

Menurut Teuku Rezasyah, pendekatan tersebut justru penting dalam situasi sensitif seperti konflik Israel-Palestina.

"Diplomasi bekerja dalam sunyi. Tidak mencari popularitas," katanya.

Pendekatan itu akhirnya membuahkan hasil ketika pada Kamis (21/5/2026), Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa sembilan WNI telah dibebaskan.

Pemerintah menyebut pembebasan dilakukan melalui koordinasi diplomatik intensif yang melibatkan banyak pihak.

Sorotan HAM dan Perlindungan Jurnalis

Kasus tersebut juga memunculkan perhatian terhadap isu hak asasi manusia dan perlindungan jurnalis. Beberapa relawan yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut diketahui berasal dari kalangan media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai para jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal.

"Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer," ujar Ketua AJI Nani Afrida.

AJI juga mendesak pemerintah Indonesia memperkuat tekanan internasional melalui berbagai forum global serta bekerja sama dengan jaringan jurnalis internasional.

"Ketika jurnalis Indonesia menghadapi ancaman di level internasional, negara harus hadir secara nyata," kata Nani.

Setelah dibebaskan, sembilan WNI dibawa menuju Istanbul, Turki, sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Duta Besar RI untuk Turki Achmad Rizal Purnama menjelaskan para relawan harus menjalani sejumlah prosedur, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kondisi psikologis.

"Akan ada proses testimoni, visum dan tes kesehatan oleh pihak Turki dan secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai," ujar Achmad Rizal kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (22/5/2026).

Turki kembali memainkan peran penting dalam proses tersebut, baik sebagai negara transit maupun fasilitator diplomasi selama proses pembebasan berlangsung.

Keberhasilan pembebasan sembilan relawan Indonesia juga memunculkan apresiasi politik terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai Sugiono berhasil menunjukkan diplomasi yang efektif tanpa banyak pencitraan.

"Pak Sugiono memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang hari ini mulai langka yakni tidak banyak bicara, tidak sibuk membangun sensasi, tetapi fokus bekerja dan menghadirkan hasil nyata," ujar Bahtra, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono menunjukkan pendekatan yang tenang tetapi memiliki daya tekan kuat.

"Diplomasi tidak dijalankan dengan kegaduhan, tetapi melalui kerja senyap yang terukur dan penuh perhitungan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Krisis kemanusiaan di Gaza kini menyeret Indonesia ke pusaran tekanan diplomatik yang semakin kompleks.

Penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus dan Mediterania Timur tak hanya menguji kapasitas perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan ruang gerak diplomasi Indonesia di tengah absennya hubungan resmi dengan Israel.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat membangun jalur komunikasi tidak langsung melalui Turki, Yordania, Mesir, hingga sejumlah perwakilan RI di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Namun, terbatasnya akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan membuat proses verifikasi kondisi WNI berlangsung tidak mudah.

Di saat bersamaan, tekanan publik domestik dan solidaritas internasional terhadap Palestina terus membesar, mendorong Indonesia mengambil posisi diplomatik yang lebih aktif di forum global.

Insiden di Mediterania Timur tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai legitimasi intersepsi kapal sipil di perairan internasional, perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata, hingga efektivitas hukum humaniter internasional dalam menghadapi operasi militer Israel di sekitar Jalur Gaza.

Pemerintah Indonesia menghadapi situasi diplomatik yang tidak sederhana setelah lima WNI dilaporkan ditangkap militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional menuju Gaza melalui jalur laut Mediterania Timur.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui pemerintah masih mengalami keterbatasan akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan. Dalam keterangannya di Gedung DPR, Rabu (20/5/2026), Sugiono mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan mitra diplomatik Indonesia di kawasan.

Menurut Sugiono, komunikasi intensif telah dilakukan dengan pihak-pihak di Turki dan Yordania untuk memastikan kondisi para WNI. Pemerintah juga mengapresiasi langkah para relawan Indonesia yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Namun situasi menjadi rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Seluruh proses perlindungan warga negara pun harus ditempuh melalui jalur diplomasi tidak langsung.

“Kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki,” ujar Sugiono.

Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel membuat Indonesia harus mengandalkan jaringan diplomatik negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, peran perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjadi sangat strategis.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman sebelumnya mengungkapkan pemerintah telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas negara untuk menangani kasus tersebut.

Menurut Dudung, terdapat sembilan WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang tergabung dalam misi GSF 2.0. Dari jumlah itu, lima WNI ditangkap militer Israel, sementara empat lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar Siprus dan Mediterania Timur. Pemerintah memandang situasi keempat WNI tersebut masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi serupa.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) apabila dokumen perjalanan WNI disita oleh otoritas Israel.

Selain itu, dukungan medis dan skema pemulangan darurat turut dipersiapkan. Dalam praktik diplomasi internasional, mekanisme seperti ini dikenal sebagai protecting power mechanism, yakni penggunaan negara ketiga sebagai mediator hubungan konsuler ketika dua negara tidak memiliki hubungan diplomatik langsung.

Indonesia juga bergabung bersama sembilan negara lain yang mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk intersepsi Israel terhadap GSF. Negara-negara tersebut meliputi Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.

Koalisi diplomatik ini menunjukkan bahwa isu GSF tidak lagi dipandang sebagai persoalan bilateral Israel-Palestina semata, melainkan telah berkembang menjadi isu internasional terkait perlindungan sipil dan kebebasan navigasi.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak blokade Gaza diberlakukan Israel pada 2007, berbagai misi bantuan kemanusiaan laut berulang kali mengalami intersepsi. Kasus paling dikenal terjadi pada 2010 ketika kapal Mavi Marmara yang membawa relawan internasional dicegat militer Israel dan memicu krisis diplomatik besar dengan Turki.

Tekanan terhadap pemerintah Indonesia juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nani Afrida menilai pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur.

AJI menyoroti adanya jurnalis Indonesia dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Menurut Nani, perlindungan terhadap jurnalis harus menjadi bagian penting dari diplomasi Indonesia.

“Jurnalis yang meliput misi kemanusiaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun target intimidasi militer,” kata Nani.

AJI juga meminta pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi melalui negara-negara yang memiliki pengaruh langsung terhadap Israel seperti Turki, Mesir, dan Yordania. Selain itu, DPR RI didorong memanfaatkan forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk membangun tekanan global.

Organisasi tersebut bahkan telah menghubungi sejumlah lembaga pers internasional seperti International Federation of Journalists, IFEX, dan Forum Asia untuk menggalang solidaritas internasional bagi jurnalis Indonesia yang ditahan.

Menurut data Committee to Protect Journalists (CPJ), konflik Gaza menjadi salah satu perang paling mematikan bagi jurnalis dalam dua dekade terakhir. Hingga awal 2026, lebih dari 150 pekerja media dilaporkan tewas sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023.

Kasus GSF juga memperlihatkan dilema diplomasi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia konsisten mendukung Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri bebas aktif. Namun di sisi lain, absennya hubungan diplomatik dengan Israel membuat ruang gerak pemerintah dalam perlindungan WNI menjadi lebih terbatas dibanding negara-negara yang memiliki akses langsung.

Direktur Eksekutif Global Insight Forum Teuku Rezasyah menilai Israel berpotensi memanfaatkan insiden ini sebagai instrumen tekanan diplomatik terhadap Indonesia.

Menurut Teuku, keselamatan WNI dapat digunakan untuk membangun persepsi bahwa hubungan diplomatik langsung dengan Israel penting bagi perlindungan warga negara. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu membangun sikap bersama dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan.

“Indonesia perlu berkonsultasi dengan PBB dan 21 negara yang anggotanya ditahan Israel demi sebuah sikap bersama yang kompak dan berbasis hukum internasional,” ujar Teuku.

Di luar aspek diplomatik, kasus GSF juga memunculkan perdebatan hukum internasional mengenai legalitas intersepsi kapal sipil di laut. Pertanyaan utama yang mengemuka adalah apakah intersepsi dilakukan di wilayah yurisdiksi Israel atau di perairan internasional.

Jika intersepsi terjadi di laut internasional, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kebebasan navigasi sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Namun Israel selama ini berargumen bahwa blokade laut Gaza merupakan bagian dari operasi keamanan untuk mencegah masuknya senjata ke wilayah Hamas.

Di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza, insiden GSF memperlihatkan bahwa jalur bantuan sipil internasional menuju wilayah tersebut kini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga telah berubah menjadi arena pertarungan diplomasi, hukum internasional, dan geopolitik global.

Berikut nama sembilan WNI yang ditangkap militer Israel

1. Herman Budianto Sudarsono relawan dari Dompet Dhuafa
2. Ronggo Wirasanu relawan dari Dompet Dhuafa
3. Andi Angga Prasadewa relawan dari Rumah Zakat
4. Asad Aras Muhammad relawan dari Spirit of Aqso
5. Hendro Prasetyo dari Smart 171
6. Bambang Noroyono, jurnalis Republika
7. Thoudy Badai Rifan Billah, jurnalis Republika
8. Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo
9. Rahendro Herubowo kontributor iNewsTV, Beritasatu, CNN

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret dan tegas menyusul penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis, dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Dalam keterangannya kepada Bisnis pada Rabu (20/5/2026), Nany menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Pemerintah perlu memaksimalkan jalur diplomasi tidak langsung melalui negara-negara yang memiliki akses dan pengaruh langsung, seperti Turki, Mesir, dan Yordania, untuk menjadi mediator aktif dalam proses negosiasi pembebasan para WNI di lapangan," tulis keterangan itu.

AJI juga meminta pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggalang tekanan internasional melalui berbagai forum global, termasuk jejaring Inter-Parliamentary Union (IPU), agar negara-negara lain turut mendesak pembebasan seluruh peserta misi kemanusiaan tersebut.

Nany menilai solidaritas internasional penting untuk mencegah impunitas terhadap tindakan penahanan warga sipil dan jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan di perairan internasional.

Dia juga menekankan bahwa DPR, khususnya Komisi I DPR RI, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak berhenti pada pernyataan politik semata. DPR, kata dia, harus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomatik yang kuat, terbuka, dan akuntabel.

AJI turut meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh jaringan diplomatik Indonesia di kawasan, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Roma, hingga KJRI Istanbul, guna memastikan akses perlindungan, bantuan hukum, komunikasi, jalur evakuasi, serta proses pemulangan darurat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, AJI menegaskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia wajib memastikan keberadaan dan kondisi kesehatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk menjamin akses konsuler serta pendampingan hukum.

AJI menilai perlindungan kebebasan pers juga harus menjadi bagian penting dalam upaya diplomasi Indonesia, mengingat terdapat jurnalis Indonesia yang ikut serta dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Nany menegaskan bahwa jurnalis yang menjalankan tugas peliputan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun menjadi sasaran intimidasi militer.

Tak hanya itu, AJI menegaskan keselamatan jurnalis merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Penahanan maupun intimidasi terhadap jurnalis di wilayah konflik dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Lebih jauh, AJI memandang kasus ini bukan hanya soal perlindungan WNI, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan sipil, serta kebebasan pers global.

Nany menambahkan AJI sejak Selasa (19/5/2026) telah melakukan kampanye dan komunikasi dengan sejumlah organisasi pers internasional, antara lain International Federation of Journalists, FORUM-ASIA, dan IFEX, serta berbagai jaringan jurnalis regional lainnya untuk mendesak pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan ditangkap oleh otoritas Israel.

Saat dihubungi wartawan melalui pesan teks pada Selasa (19/5/2026), Dudung mengatakan pemerintah terus melakukan pendekatan diplomatik untuk memastikan kondisi dan keberadaan para WNI tersebut.

“Saya sudah komunikasi dengan Kemlu untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi. Sampai sekarang belum bisa dipastikan posisi terkini dari 9 orang. Lima orang tertangkap dan empat orang masih berkeliaran di beberapa tempat. Nanti berita terbaru saya kabari,” ujar Dudung.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu perkembangan terbaru dari jalur diplomatik serta komunikasi dengan pihak terkait di lapangan.

“Pemerintah Indonesia terus memantau situasi guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang berada di wilayah konflik tersebut,” tandasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri mengenai identitas maupun kondisi terkini sembilan WNI tersebut.

Daftar WNI yang dilaporkan berada dalam misi pelayaran kemanusiaan bersama Global Peace Convoy Indonesia (GPCI):

1. Herman Budianto Sudarsono — (GPCI - Dompet Dhuafa), Kapal Zapyro

2. Ronggo Wirasanu — (GPCI - Dompet Dhuafa), Kapal Zapyro

3. Andi Angga Prasadewa — (GPCI - Rumah Zakat), Kapal Josef

4. Asad Aras Muhammad — (GPCI - Spirit of Aqsa), Kapal Kasr-1

5. Hendro Prasetyo — (GPCI - SMART 171), Kapal Kasr-1

6. Bambang Noroyono — (Republika), Kapal BoraLize

7. Thoudy Badai Rifan Billah — (Republika), Kapal Ozgurluk

8. Andre Prasetyo Nugroho — (Tempo), Kapal Ozgurluk

9. Rahendro Herubowo — (GPCI - iNewsTV, BeritaSatu, CNN), Kapal Ozgurluk

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah fluktuasi harga minyak global dan tekanan geopolitik yang kian kompleks, pemerintah Indonesia bergerak cepat mengamankan pasokan energi sekaligus merumuskan ulang strategi jangka panjang.

Kunjungan luar negeri, diplomasi bilateral, hingga kebijakan domestik menjadi satu tarikan napas dalam menjaga stabilitas. Namun, di balik optimisme tersebut, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana fondasi ketahanan energi nasional benar-benar kuat?

Ketahanan energi kembali menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya memastikan pasokan energi tetap aman dalam jangka pendek, tetapi juga menghadapi tantangan struktural yang selama ini membayangi sektor energi ketergantungan impor, tekanan fiskal, serta kebutuhan transisi menuju energi bersih.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjadi pintu masuk untuk memahami arah kebijakan pemerintah yang lebih luas.

Dia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber energi alternatif guna menjaga stabilitas pasokan nasional.

“Dalam kaitannya dengan menjaga ketahanan energi nasional, saya kira pemerintah akan terus mencari sumber-sumber alternatif,” kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Namun, Sugiono juga menekankan bahwa kondisi energi nasional saat ini masih relatif aman.

“Namun yang perlu kita sama-sama ingat bahwa saat ini, satu, posisi energi kita relatif aman sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM.”

Penegasan ini penting untuk menjaga persepsi publik agar tidak terjebak pada kekhawatiran berlebihan, terutama terkait dinamika geopolitik di kawasan strategis seperti Timur Tengah.

Dia kemudian menjelaskan bahwa tidak semua suplai energi Indonesia bergantung pada jalur distribusi yang rawan konflik.

“Kemudian suplai yang kita dapat juga tidak semuanya itu lewat Hormuz,” ucapnya.

Sugiono menjelaskan bahwa selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu choke point energi dunia, yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak global menurut data U.S. Energy Information Administration (EIA). Gangguan di kawasan ini kerap memicu lonjakan harga minyak dunia.

Dalam konteks tersebut, Sugiono memberikan ilustrasi konkret mengenai skala pasokan yang terdampak.

“Kaitannya dengan tadi kapal Pertamina, itu dua kapal Pertamina yang ada di sana, yang di Selat Hormuz itu, informasi yang saya dapatkan, yang disampaikan ke saya bahwa isinya itu kurang lebih 2 juta barel crude yang kalau misalnya dikonvert ya,” tuturnya.

Namun, dia menegaskan bahwa jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan energi nasional.

“Dan kebutuhan itu kalau misalnya disandingkan dengan kebutuhan energi kita merupakan satu kebutuhan yang relatif kecil,” kata Sugiono.

Sebagai gambaran, konsumsi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, gangguan pasokan dalam skala jutaan barel sekalipun masih dapat dikelola dalam konteks kebutuhan nasional yang jauh lebih besar.

Sugiono juga mengingatkan agar publik melihat persoalan energi secara proporsional.

“Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita tidak hilang gambaran. Jangan nanti kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga suplai energi secara keseluruhan jauh lebih signifikan dibandingkan gangguan yang bersifat parsial.

“Keberhasilan pemerintah menjaga suplai BBM, suplai energi ini ya lebih besar daripada apa yang sekarang sedang nyangkut di Hormuz. Tanpa bermaksud mengecilkan permasalahan ini. Tapi saya ingin menempatkan ini dalam satu persepsi yang proporsional,” ucapnya.

Dalam kerangka diplomasi energi, Sugiono menyebut Rusia sebagai salah satu mitra strategis yang telah dijajaki. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS).

“Kemudian beberapa negara juga di Pertamina saya kira juga memiliki beberapa ladang ya di tempat-tempat lain. Kemudian juga sumber-sumber dari Amerika waktu terakhir juga ada beberapa pembicaraan, saya ikuti, dalam kaitannya dengan pemenuhan suplai energi dan bahan bakar ini,” katanya.

Namun, di dalam negeri, kebijakan energi tidak hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut stabilitas harga dan beban fiskal. Di sinilah perspektif legislatif menjadi relevan.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai bahwa tren harga minyak global mulai menunjukkan keseimbangan baru.

“Pertama saya sampaikan betul tren sempat naik, tetapi sekarang trennya justru turun jadi menuju kepada angka keseimbangan baru antara US$80 per barel —US$90 per barel baik itu untuk WTI maupun untuk brent,” katanya saat dihubungi oleh Bisnis pada Senin (20/4/2026)

Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa volatilitas harga minyak sepanjang 2025–2026 memang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global, serta kebijakan produksi OPEC+.

Meski sempat melonjak, harga minyak kini cenderung stabil di kisaran US$75–US$90 per barel, memberikan ruang napas bagi negara importir seperti Indonesia.

Bambang menambahkan bahwa secara rata-rata, harga minyak Indonesia (ICP) masih berada dalam level yang relatif terkendali.

“Sehingga saya pikir ke depan, ini untuk beban APBN tidak akan selamanya berat, memang pada minggung-minggu tertentu kemarin itu cukup tinggi tetapi ingat bahwa secara rata-rata year to date ya dari 1 Januari sampai misalkan minggu kemarin, itu diambil rata-rata baru sekitar US$77 atau US$78 ya kira-kira untuk rata-rata ICP,” tuturnya.

Dari sisi kebijakan, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM subsidi.

“Jadi, pemerintah pun sudah berketetapan bahwa yang pertama BBM subsidi itu baik solar maupun pertalite sampai akhir tahun 2026 tidak akan dinaikkan,” ujarnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Namun, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah mengambil pendekatan berbeda.

“Tapi terkait dengan harga BBM nonsubsidi baik pertamax maupun dexlite itu akan dinaikkan secara bertahap dan saya kira ini satu keputusan yang baik dan bagus, jadi ada perimbangan karena tidak semua BBM itu membebani APBN,” katanya.

Kebijakan dual pricing ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal. Selain itu, Bambang juga menekankan pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi jangka panjang.

“Kemudian terkait dengan mempercepat diversifikasi energi itu adalah salah satu pilihan yang sudah diambil keputusannya oleh pemerintah antara lain bagaimana mendorong munculnya perkembangan industri di mid-stream maupun downstream untuk baterai EV sehingga akan mengakselerasikan pendirian pabrik-pabrik baterai EV,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung program biodiesel sebagai bagian dari strategi substitusi energi fosil.

“Kemudian, bagaimana project B40 menjadi B50 juga menjadi percepatan semoga pada akhir Juni sudah bisa direalisasikan,” ucapnya.

Program B40 sendiri merupakan kebijakan pencampuran 40% biodiesel dalam solar, yang bertujuan mengurangi impor BBM sekaligus mendukung industri sawit domestik.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Bambang menilai kebijakan pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai bahwa kebijakan energi saat ini masih menghadapi tantangan serius.

Dia menyoroti ketergantungan pada energi fosil sebagai beban fiskal yang berat.

“Jadi, skenario yang paling cocok memang melakukan diversifikasi energi secara lebih cepat ya. Karena kalau terus-menerus mempertahankan ketergantungan fosil atau BBM, ini berat bagi fiskal,” tuturnya

Menurutnya, tekanan tidak hanya datang dari harga, tetapi juga keterbatasan pasokan global.

“Bukan cuma harga juga, tapi juga soal keterbatasan pasokan. Kan banyak negara lain berebut gitu,” ucapnya.

Bhima mengatakan bahwa negara maju memiliki daya beli lebih tinggi untuk mengamankan pasokan energi.

“Dan negara-negara maju pasti dia akan membuat dengan harga lebih mahal untuk mengamankan pasokan yang mereka sendiri,” kata Bhima

Dalam konteks ini, ia menilai bahwa diversifikasi energi harus menjadi prioritas utama. Dia juga menekankan pentingnya transisi ke energi listrik dan transportasi publik.

Namun, Bhima mengingatkan bahwa harga BBM Indonesia masih belum mencerminkan harga keekonomian.

Bhima juga mengingatkan keterbatasan ruang fiskal pemerintah termasuk risiko efek domino dari kenaikan BBM nonsubsidi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan dapat mendorong konsumsi beralih ke BBM subsidi, meningkatkan tekanan pada anggaran negara.

Dia menegaskan bahwa solusi utama bukan sekadar mencari pasokan baru, tetapi mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kalau terjebak pada ketergantungan BBM fosil ini obatnya jangan nyari pasokan fosil lagi. Tapi harus mengurangi mereduksi signifikan gitu,” tandas Bhima.

Dari rangkaian pandangan tersebut, terlihat bahwa kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam jangka pendek. Di sisi lain, tantangan struktural masih membayangi.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor migas masih menjadi penyumbang defisit neraca perdagangan. Pada 2025, defisit migas tercatat lebih dari US$15 miliar, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap energi impor.

Sementara itu, target bauran energi nasional sebesar 23% energi terbarukan pada 2025, dan hingga 2024, realisasinya baru sekitar 13–14%.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian mulai dari konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga transformasi energi global Indonesia dituntut untuk bergerak lebih cepat dan lebih presisi.

Diplomasi energi yang agresif, kebijakan harga yang adaptif, serta reformasi struktural di sektor energi menjadi tiga pilar utama yang harus berjalan seiring.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal tanker minyak milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih belum bisa melewati Selat Hormuz seiring dengan perang yang terjadi antara Iran dengan AS-Israel. Kondisi tersebut menguji diplomasi Indonesia terhadap Iran.

Mengacu situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder per Sabtu sore, dua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih perlu melalui tahap negosiasi dengan otoritas Iran mengingat ketegangan di kawasan belum reda.

Menurutnya, situasi dinamis akibat perang membuat negara yang kapalnya terdampak harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan otoritas militer Iran.

"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Boroujerdi pada akhir pekan lalu (11/4/2026) dilansir dari Antara.

Protokol tersebut, kata Boroujerdi, perlu diikuti oleh semua negara yang kapalnya terdampak tanpa terkecuali.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya kapal tersebut dapat melintas dengan aman.

Tindak lanjut pun telah dijalankan pihak-pihak terkait, khususnya perwakilan RI di Teheran, dalam aspek teknis dan operasional, tetapi belum dapat dipastikan kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz. Kemlu juga mengakui masih ada hal teknis yang saat ini masih ditindaklanjuti.

"Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain seperti asuransi dan kesiapan kru," terang Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada media briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, seluruh negara pun melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan kapal milik nasional mereka. Baginya, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang kapalnya telah diperbolehkan Iran melintasi Selat Hormuz. Contohnya, Pakistan, India dan Filipina.

Terbaru, memang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melalui platform X mengeklaim bahwa Iran telah memperbolehkan kapalnya melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Hal ini disampaikan olehnya setelah bertemu dengan Duta Besar Iran di Malaysia, Valiollah Mohammadi.

Sementara, diberitakan Bisnis, Pertamina menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya dari Selat Hormuz.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron.

Ujian Diplomasi

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan adanya dua kapal tanker Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz menjadi ujian diplomasi bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran. Namun, seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, hubungan tersebut berada di bawah tekanan.

"Hubungan Indonesia dengan Iran saya kira belum sampai pada tahap renggang secara diplomatik, tetapi memang sedang berada di bawah tekanan sangat besar akibat perang dan situasi keamanan di Selat Hormuz," katanya kepada Bisnis pada Senin (13/4/2026).

Dia mengatakan negosiasi dengan otoritas Iran tetap menjadi jalur paling realistis. Sebab, pihak Iran sendiri menegaskan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus melalui tahapan tersebut, sementara dari pihak Indonesia juga disebut sudah ada sinyal positif.

"Langkah diplomasi yang perlu ditempuh Indonesia adalah memperkuat komunikasi langsung dan tenang dengan pemerintah Iran, terutama melalui jalur Kemlu, otoritas maritim, dan kanal diplomasi keamanan, dengan fokus pada safe passage, keselamatan awak, dan perlindungan pasokan energi nasional," katanya.

Indonesia juga perlu menegaskan bahwa isu ini murni soal pelayaran sipil dan kepentingan kemanusiaan, bukan bagian dari posisi politik Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung.

Dia juga menilai bahwa dalam situasi perang di Timur Tengah, berbagai tindak tanduk Indonesia seperti keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bisa memunculkan persepsi keberpihakan jika tidak dijelaskan dengan hati-hati.

"Karena itu, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan memisahkan secara tegas antara agenda geopolitik dan upaya pembebasan dua kapal tanker Pertamina," katanya.

Jejak Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran sendiri telah dimulai sejak 1950. Saat itu, Indonesia mulai memiliki kedutaan di Tehran. Sebaliknya, Iran memiliki kedutaan di Jakarta.

Berdasarkan jejak sejarahnya, masyarakat kedua negara telah menjalin hubungan melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam yang dilakukan para cendekiawan serta intelektual Muslim berabad-abad lalu. Sejumlah besar kata dalam bahasa Persia yang dapat ditemukan pada bahasa Indonesia, menjadi salah satu bukti sejarah panjang interaksi antarnegara.

Ikatan Indonesia-Iran sebagai sahabat dan mitra strategis semakin erat sejak pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika 2015, serta KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016. Selain itu, hubungan kian terjaga pascapencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hubungan yang semakin kuat didasari oleh persamaan posisi dan kedekatan pada berbagai isu regional, internasional, dan dunia Islam.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kolaborasi di forum internasional seperti Developing Eight (D-8). Pada awalnya,

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Namun, agenda tersebut ditunda imbas perang di Timur Tengah.

Dari sisi kerja sama perdagangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Iran sebenarnya bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional. Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

"Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut baik berbagai upaya gencatan senjata dan penurunan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan menjelang taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Kalau kami berpendapat, kita menyambut baik semua upaya untuk terjadinya penurunan eskalasi ketegangan,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi dan bukan sikap resmi pemerintah. Meski begitu, dia menilai langkah menuju perdamaian tetap menjadi hal yang penting untuk didukung.

Menurutnya, setiap upaya meredakan konflik global patut diapresiasi karena berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.

Apalagi, dia menjelaskan, dinamika geopolitik di kawasan lain terbukti memiliki efek langsung terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam negeri, mulai dari ekonomi hingga stabilitas energi.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto pun terus mendorong berbagai upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik internasional.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global dan menciptakan perdamaian dunia.

“Pak Presiden terus melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan pihak-pihak agar menurunkan eskalasi ketegangan,” tandas Prasetyo.