PLTS 100 GW dinilai perkuat ketahanan energi hadapi konflik geopolitik
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dapat memperkuat ketahanan energi domestik Indonesia agar lebih ...
(Antara) 24/04/26 15:40 201847
Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,
Jakarta (ANTARA) - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dapat memperkuat ketahanan energi domestik Indonesia agar lebih tahan terhadap guncangan konflik geopolitik, menurut Policy Strategist CERAH.
Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati mengatakan, ketegangan di Timur Tengah menjadi pengingat pentingnya diversifikasi sumber energi, di tengah tren sejumlah negara yang kembali mengandalkan batu bara karena alasan keamanan pasokan.
“Dengan PLTS 100 GW, Indonesia dapat membangun ketahanan energi domestik yang lebih tahan terhadap goncangan konflik geopolitik global,” ujar Naomi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, ketergantungan pada energi fosil semakin berisiko, tidak hanya dari sisi harga dan pasokan, tetapi juga dari tekanan kebijakan global.
Ia menyebut sejumlah lembaga pembiayaan mulai menarik diri dari pendanaan batu bara, sementara kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Eropa berpotensi membebani produk berbasis energi fosil.
Di sisi lain, pengalaman Pakistan yang mempercepat pengembangan energi terbarukan pascakonflik Rusia-Ukraina, menurut dia, menunjukkan bahwa diversifikasi energi dapat meningkatkan ketahanan sektor energi dan industri.
Menurut Naomi, selain memperkuat ketahanan energi, program PLTS 100 GW juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri hijau nasional, termasuk manufaktur panel surya, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.
Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan, termasuk revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang saat ini masih menargetkan kapasitas PLTS sekitar 17 GW.
Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Feiral Rizky Batubara menilai, penguatan tata kelola menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Ia menyebut, perbaikan proses tender yang lebih transparan, konsistensi regulasi, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal diperlukan untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan.
“Kita membutuhkan green fund agar semua aksi yang mendukung transisi energi dapat memperoleh kemudahan pendanaan. Mekanismenya bisa berupa green bond, tax deduction, atau penerapan carbon tax yang akan mendorong konservasi berjalan lebih efektif,” ujar Feiral.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026–2030 Sripeni Inten Cahyani menekankan, pentingnya mendorong permintaan listrik sebagai prasyarat pengembangan energi terbarukan.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mempercepat elektrifikasi sektor transportasi dan industri, termasuk target peralihan 10 persen kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.
“Ini tidak hanya menekan konsumsi BBM, tetapi juga meningkatkan permintaan listrik dari energi terbarukan, yang pada akhirnya mendukung realisasi PLTS 100 GW,” kata Sripeni.
Ia menambahkan kebutuhan listrik hijau dari sektor pusat data juga berpotensi menjadi pendorong baru dalam pengembangan energi terbarukan di dalam negeri.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026