Hari Otda Ke-30, Gubernur Jateng Tekankan Kemandirian Fiskal dan Kolaborasi Kawasan
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi tekankan kemandirian fiskal dan kolaborasi antarwilayah untuk sukseskan otonomi daerah, serta dorong efisiensi anggaran dan transformasi pelayanan publik.
(Bisnis.Com) 27/04/26 13:01 203794
Bisnis.com, SEMARANG - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal di Jawa Tengah, demikian pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin upacara peringatan yang digelar pada Senin (27/4/2026).
Dalam momen tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi antarwilayah.
Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama keberhasilan otonomi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berkolaborasi satu sama lain.
Untuk itu, pembentukan simpul ekonomi baru berbasis aglomerasi akan terus dipromosikan. Keterpaduan antarwilayah ini akan meminimalkan ketimpangan dan mempercepat akselerasi ekonomi di tingkat akar rumput.
"Kemandirian fiskal tidak dapat dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Namun, butuh upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak," ujar Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pengawasan wilayah guna memastikan pembangunan berjalan merata tanpa terhambat oleh ego sektoral yang kerap menjadi kendala birokrasi.
Efisiensi anggaran juga menjadi poin krusial. Luthfi mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tepat guna dan bebas dari pemborosan.
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berjalan linear dan efektif.
"Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Luthfi.
Penegasan ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Luthfi, yang menekankan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Selain aspek fiskal, Luthfi ikut memberikan pesan khusus terkait transformasi pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengubah paradigma dari sekadar menjalankan kewajiban administratif menjadi pelayan masyarakat yang solutif.
"Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat," tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah berprestasi, termasuk Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.
#kemandirian-fiskal #otonomi-daerah #kolaborasi-antarwilayah #simpul-ekonomi-baru #aglomerasi-ekonomi #efisiensi-anggaran #pengelolaan-keuangan #pemerataan-pembangunan #pelayanan-publik #transformasi-p