Bisnis.com, SEMARANG - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 menjadi titik balik penguatan kemandirian fiskal di Jawa Tengah, demikian pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memimpin upacara peringatan yang digelar pada Senin (27/4/2026).

Dalam momen tersebut, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui inovasi dan kolaborasi antarwilayah.

Luthfi menekankan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama keberhasilan otonomi. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika pemerintah daerah mampu berkolaborasi satu sama lain.

Untuk itu, pembentukan simpul ekonomi baru berbasis aglomerasi akan terus dipromosikan. Keterpaduan antarwilayah ini akan meminimalkan ketimpangan dan mempercepat akselerasi ekonomi di tingkat akar rumput.

"Kemandirian fiskal tidak dapat dicapai jika daerah berjalan sendiri-sendiri. Namun, butuh upaya-upaya kolaboratif dari berbagai pihak," ujar Luthfi di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pengawasan wilayah guna memastikan pembangunan berjalan merata tanpa terhambat oleh ego sektoral yang kerap menjadi kendala birokrasi.

Efisiensi anggaran juga menjadi poin krusial. Luthfi mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang tepat guna dan bebas dari pemborosan.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berjalan linear dan efektif.

"Tidak boleh ada pemborosan, kemudian harus tepat guna dan tidak boleh segala kegiatan tidak bermanfaat bagi masyarakat," kata Luthfi.

Penegasan ini sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Luthfi, yang menekankan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Selain aspek fiskal, Luthfi ikut memberikan pesan khusus terkait transformasi pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengubah paradigma dari sekadar menjalankan kewajiban administratif menjadi pelayan masyarakat yang solutif.

"Pelayanan publik kita tidak lagi berorientasi kepada administrasi. Pelayanan kita harus berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Karena sejatinya ASN atau kita birokrasi adalah melayani masyarakat," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada sejumlah daerah berprestasi, termasuk Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa depan.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi memaparkan praktik baik kepemimpinan daerah dalam seminar nasional "Best Practice Kepemimpinan Daerah" yang berlangsung di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Rabu (22/4/2026). Di hadapan seluruh walikota wilayah Sumatera bagian Utara, Luthfi menyoroti pentingnya transformasi peran kepala daerah sebagai manajer pemasaran guna menarik investasi serta memperkuat daya saing ekonomi wilayah melalui kolaborasi lintas sektoral.
Dalam forum yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut, Luthfi menekankan bahwa ego sektoral merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, kesuksesan pembangunan daerah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan daerah dalam membentuk aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target makro ekonomi yang lebih tinggi.
"Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama," katanya saat menyampaikan paparan di hadapan para peserta seminar yang meliputi kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, hingga Sumatera Barat.
Salah satu bukti keberhasilan model kolaboratif yang dipaparkan adalah terciptanya wilayah aglomerasi ekonomi yang efektif di Jawa Tengah. Luthfi mencontohkan kesuksesan wilayah Soloraya yang mencakup tujuh kabupaten/kota. Melalui integrasi agenda promosi dan ekonomi seperti Soloraya Great Sale (SGS) pada tahun 2025, wilayah tersebut berhasil mencatatkan nilai transaksi fantastis mencapai Rp10,7 triliun hanya dalam periode satu bulan.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa fungsi kepala daerah telah bergeser menjadi manajer marketing yang harus memahami secara mendalam potensi komoditas dan daya tarik wilayahnya. Strategi ini terbukti efektif di Jawa Tengah dengan pencapaian realisasi investasi tahun 2025 yang menyentuh angka Rp88,5 triliun. Capaian ini didorong oleh kebijakan pro-investasi yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
Dalam konteks pengembangan industri, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa penetapan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan presisi tanpa mengorbankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini menjadi poin krusial untuk memastikan bahwa industrialisasi tidak mengganggu target swasembada pangan nasional yang juga menjadi tanggung jawab daerah.
Selain sektor investasi, Ahmad Luthfi juga membagikan strategi penanganan pengangguran melalui sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Program link and match antara perusahaan dengan SMK, BLK, dan Politeknik di Jawa Tengah dianggap sebagai solusi konkret untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih terukur.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Luthfi memaparkan skema intervensi kemiskinan yang melibatkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, hingga penyediaan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan 111 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menutup paparannya, Luthfi mengajak para pemimpin kota di Sumatera untuk memperluas jejaring kerja sama lintas provinsi guna mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun global. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam pertemuan internasional harus selalu membawa misi promosi ekonomi yang melibatkan Kadin, Hipmi, dan sektor swasta lainnya guna memastikan keberlanjutan arus modal masuk ke daerah.