Ekonom Soal Momentum PDB 5,61% Perlu Dikelola Secara Prudent
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% YoY pada Q1/2026. GREAT Institute mendorong pengelolaan pertumbuhan ini secara prudent, meski defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun.
(Bisnis.Com) 07/05/26 11:22 214087
Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I/2026 secara prudent.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal IV/2025 yang sebesar 5,39% YoY maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87% YoY. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.187,2 triliun.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengatakan dengan masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN kuartal I menyentuh Rp240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada kuartal berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin.
"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6% PDB bukan tidak mungkin terjadi," ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Dia memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya.
Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah.
Sejauh ini, dia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 sebesar 5,61% secara tahunan sebagai sinyal kuat keberhasilan strategi fiskal pemerintah, khususnya melalui percepatan belanja negara atau frontloading.
Yossi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari eksekusi kebijakan fiskal yang terukur oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di kuartal pertama. Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif.
Menurutnya, data komposisi pertumbuhan yang dirilis BPS tersebut semakin menguatkan peran kebijakan fiskal. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81% secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 5,96%, dengan kontribusi gabungan mencapai 82,65 % terhadap PDB.
Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang paling moncer dengan pertumbuhan 13,14%, didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.
Lebih lanjut, Yossi menilai strategi frontloading tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga efektif dalam memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan konsumsi domestik.
Hal ini tercermin dari realisasi APBN hingga akhir Maret 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi, yakni 47,7% secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, dengan belanja non-K/L melonjak 51,5% secara tahunan menjadi Rp329,1 triliun.
Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun.
Dia juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.
Data Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meskipun masih berada di zona optimistis.
Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat.
Menurutnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52%.
#pertumbuhan-ekonomi #pdb-indonesia #ekonomi-indonesia-2026 #defisit-apbn #belanja-pemerintah #kebijakan-fiskal #konsumsi-domestik #pertumbuhan-konsumsi #sektor-akomodasi #strategi-frontloading #belanj