Bisnis.com, DENPASAR – Kredit investasi di Bali tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global maupun nasional.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menjelaskan berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92 persen yoy (Maret 2025: 16,24 persen yoy).

"Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali," jelas Parjiman, Kamis (4/6/2026).

Dilihat dari pertumbuhan nominal kredit, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum mencatatkan penambahan nominal terbesar yaitu Rp2,07 triliun (tumbuh 15,35% yoy).

Kemudian kredit konsumsi tumbuh 4,28% (yoy) dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53% (yoy).

Parjiman menjelaskan stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali hingga akhir Maret 2026 tetap terjaga solid di tengah berbagai tantangan perekonomian global maupun domestik.

"Kinerja IJK tersebut turut menjadi penopang ketahanan perekonomian Provinsi Bali yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,58 persen yoy pada kuarter pertama tahun 2026. Capaian tersebut mencerminkan sinergi yang positif antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Provinsi Bali secara keseluruhan," kata Parjiman.

Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45% (yoy) menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01% yoy). Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19% (yoy) menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26% yoy).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28% (yoy) dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,25% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,53% (yoy).

Fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Maret 2026 tercatat sebesar 58,51% (Maret 2025: 59,06%).

Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,56% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025: 3,10%).

Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,77% (Maret 2025: 2,17%). Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,12% (Maret 2025: 11,62%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,58% dan 33,84%, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran total sekitar Rp1,5 triliun sebagai stimulus diskon tiket transportasi kereta api, laut, penyeberangan, serta pesawat, pada periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Secara perinci, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah yang ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang.

Sedangkan untuk libur Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp161,4 miliar untuk 2,87 juta orang.

Khusus untuk transportasi udara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan akan memberikan diskon tiket total 30%.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan senilai Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede melihat pengalaman stimulus mudik Idulfitri 2026 memberi gambaran bahwa diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar menjadi bagian dari paket kebijakan yang diproyeksikan mendukung konsumsi rumah tangga, yang porsinya sekitar 53% sampai 54% terhadap PDB.

Hasilnya pada kuartal I/2026, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yang menyumbang 2,94% terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%.

Sektor yang terkait mobilitas juga tumbuh kuat, yaitu akomodasi dan makan minum 13,14% serta transportasi dan pergudangan 8,04%.

“Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bergerak, dampaknya cepat menyebar ke transportasi, hotel, restoran, perdagangan, dan UMKM daerah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, Josua memandang bahwa secara nominal stimulus ini tidak cukup besar untuk mengubah arah pertumbuhan nasional sendirian, tetapi sangat berguna sebagai pemicu perputaran uang daerah.

Setiap perjalanan biasanya menciptakan belanja tambahan di luar tiket, seperti hotel, makanan-minuman, transportasi lokal, parkir, tiket wisata, oleh-oleh, dan jasa informal.

Karena itu, daerah tujuan wisata, kota asal mudik, dan kota transit akan memperoleh manfaat lebih besar daripada daerah yang tidak siap menerima lonjakan wisatawan.

Efeknya akan optimal jika pemerintah daerah menyiapkan kalender wisata, pengendalian harga pangan, kebersihan destinasi, pengaturan lalu lintas, dan promosi UMKM lokal.

Pemerintah sendiri dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% secara keseluruhan tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Global Research on Economics, Advance Technology and Politics atau Great Institute mendorong pemerintah untuk terus mengelola momentum pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I/2026 secara prudent.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2026. Angka ini meningkat dibandingkan kuartal IV/2025 yang sebesar 5,39% YoY maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87% YoY. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp6.187,2 triliun.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengatakan dengan masifnya belanja awal tahun telah membawa defisit APBN kuartal I menyentuh Rp240,1 triliun, pemerintah perlu mulai menavigasi keseimbangan antara mempertahankan stimulus pertumbuhan pada kuartal berikutnya dan menjaga keberlanjutan pembiayaan secara disiplin.

"Jika pemerintah dapat mempertahankan momentum ini di sisa tahun 2026, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di rentang 5,4 hingga 5,6% PDB bukan tidak mungkin terjadi," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Dia memandang bahwa percepatan belanja pemerintah harus diiringi dengan paket pelengkap lainnya.

Paket tersebut ialah percepatan insentif investasi di berbagai sektor, akselerasi hilirisasi untuk meredam volatilitas harga komoditas di tengah turbulensi geopolitik, kontinuitas perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah, dan kepastian ketepatan program perlindungan sosial yang inklusif serta tidak meninggalkan kelompok kelas rentan maupun menengah.

Sejauh ini, dia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 sebesar 5,61% secara tahunan sebagai sinyal kuat keberhasilan strategi fiskal pemerintah, khususnya melalui percepatan belanja negara atau frontloading.

Yossi menilai capaian tersebut merupakan hasil dari eksekusi kebijakan fiskal yang terukur oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Dalam dokumen Outlook Ekonomi GREAT Institute 2026, pemerintah memang harus menggeser paradigma dari backloading ke frontloading untuk memompa likuiditas di kuartal pertama. Data BPS mengonfirmasi bahwa strategi injeksi fiskal tersebut tereksekusi dengan efektif.

Menurutnya, data komposisi pertumbuhan yang dirilis BPS tersebut semakin menguatkan peran kebijakan fiskal. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81% secara tahunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 5,96%, dengan kontribusi gabungan mencapai 82,65 % terhadap PDB.

Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum menjadi yang paling moncer dengan pertumbuhan 13,14%, didorong oleh tingginya aktivitas ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri.

Lebih lanjut, Yossi menilai strategi frontloading tidak hanya mempercepat penyerapan anggaran, tetapi juga efektif dalam memperkuat transmisi kebijakan ke sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan konsumsi domestik.

Hal ini tercermin dari realisasi APBN hingga akhir Maret 2026. Belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi, yakni 47,7% secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, dengan belanja non-K/L melonjak 51,5% secara tahunan menjadi Rp329,1 triliun.

Pada saat yang sama, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, yang mencerminkan konsekuensi dari percepatan belanja sejak awal tahun.

Dia juga menilai bahwa keberhasilan ini menjadi lebih relevan karena datang di tengah sinyal pelemahan moderat pada sentimen konsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun dari 125,2 pada Februari menjadi 122,9 pada Maret 2026, meskipun masih berada di zona optimistis.

Dengan kata lain, perekonomian tidak sedang bertumpu pada euforia spontan dari rumah tangga, melainkan pada daya tahan permintaan yang ikut ditopang oleh respons fiskal yang cepat.

Menurutnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya berada dalam tren pelemahan, yakni turun dari level 127 pada Januari menjadi 122,9 pada bulan Maret. Secara alamiah ada pengetatan sentimen di level konsumen. Akan tetapi, karena pemerintah meresponsnya dengan frontloading perlindungan sosial, pencairan THR, dan MBG secara masif, daya beli itu berhasil dibentengi sehingga konsumsi tetap tumbuh 5,52%.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya memperkuat sektor akomodasi yang merupakan tulang punggung pariwisata sekaligus kontributor utama pertumbuhan ekonomi Bali.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola akomodasi wisata di Bali dengan meningkatkan kualitas komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders), kepastian regulasi dan fasilitasi untuk usaha akomodasi pariwisata yang resmi berijin, mengikuti standar, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2025, ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,86 persen secara year on year (yoy). Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 1,69 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali serta berkontribusi 22,1 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, dalam Forum Komunikasi Industri (Formasi) Pariwisata di Poltekpar Bali, Kamis (9/4/2026).

“Hal ini menegaskan sektor akomodasi tidak hanya menjadi tulang punggung pengalaman wisatawan, tetapi juga pilar utama penguatan ekonomi Bali dan pariwisata nasional,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Minggu (12/4).

Di tengah dinamika geopolitik global yang fluktuatif, Bali tetap memiliki keunggulan sebagai destinasi budaya yang diminati wisatawan dunia. Keunggulan tersebut perlu diperkuat melalui jaminan keamanan, peningkatan kualitas layanan, serta kepastian pengalaman wisata bagi wisatawan.

“Ketahanan sektor akomodasi Bali menjadi semakin penting sebagai fondasi stabilitas industri pariwisata nasional,” katanya.

Sepanjang 2025, Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi. Namun demikian, data tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang dan nonbintang menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wisatawan belum selalu berbanding lurus dengan tingkat hunian akomodasi formal. Kondisi ini menegaskan perlunya penataan ekosistem usaha untuk memastikan terciptanya industri pariwisata yang adil dan kompetitif.

Forum ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain PHRI, Bali Villa Association (BVA), Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), Bali Tourism and Investment Chamber (BTIC), Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kanwil DJP Bali, DPMPTSP Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali, yang bersama-sama memberikan masukan terhadap berbagai isu strategis sektor akomodasi di Bali.

Sejumlah isu strategis pun menjadi perhatian bersama, antara lain maraknya akomodasi ilegal, vila yang belum terdaftar, serta short-term rental berbasis platform digital yang memunculkan tantangan kesetaraan bagi usaha formal yang telah memenuhi standar dan kewajiban.

Selain itu, terdapat fenomena kelebihan pasokan (oversupply) di kawasan tertentu, alih fungsi lahan, serta tekanan terhadap daya dukung lingkungan. Kondisi ini menuntut arah investasi pariwisata yang lebih berkualitas, terkendali, dan selaras dengan tata ruang Bali.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola sektor pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Usaha Pariwisata.

Rizki mengajak seluruh pengusaha akomodasi pariwisata di Bali untuk bersinergi dalam penataan dan penguatan perizinan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).

“Legalitas usaha yang tertib akan memperkuat kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan wisatawan, serta mendorong pariwisata Bali yang aman, profesional, dan berdaya saing,” katanya.

Ia menambahkan penguatan regulasi juga meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan kepatuhan secara lebih terukur.

“Sebagai tindak lanjut forum ini, kami berharap model komunikasi di daerah melalui forum seperti ini dapat dilead secara berkelanjutan oleh Dinas Pariwisata Daerah, sehingga koordinasi lintas pemangku kepentingan tetap berjalan efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali, Dr. Yoga Iswara, menyampaikan bahwa Bali terus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata terbaik dunia melalui penataan sektor usaha akomodasi pariwisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Audit Perizinan Usaha Pariwisata bertajuk Bali Kerthi Compliance pada bidang akomodasi, dengan menggunakan tiga aspek pemenuhan, yaitu aspek administrasi, aspek standar usaha, dan aspek keberlanjutan.

Kementerian Pariwisata berharap forum ini dapat menghasilkan langkah konkret dan implementatif dalam memperkuat tata kelola industri pariwisata, khususnya sektor akomodasi di Bali, sehingga tercipta ekosistem usaha yang lebih tertib, berkualitas, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Indramayu menempati posisi paling bawah dalam statistik rata-rata lama menginap tamu (RLMT) di Provinsi Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat, pada November 2025, baik tamu asing maupun domestik di Indramayu hanya mencatatkan lama menginap 1,00 malam, terendah dibanding seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan karakter kunjungan ke Indramayu masih bersifat sangat singkat dan belum mampu mendorong perputaran ekonomi sektor akomodasi secara optimal.

“Rata-rata lama menginap di Indramayu berada di angka paling rendah, baik untuk tamu asing maupun domestik. Ini mengindikasikan pola kunjungan yang cenderung singgah atau perjalanan satu hari,” ujar Darwis, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan data BPS, rata-rata lama menginap tamu asing di Jawa Barat pada November 2025 mencapai 2,56 malam, sementara tamu domestik berada di level 1,32 malam. Indramayu berada jauh di bawah rata-rata provinsi, sekaligus menjadi satu dari sedikit daerah yang mencatat angka minimum di dua segmen sekaligus.

Darwis menjelaskan, rendahnya lama tinggal wisatawan berdampak langsung terhadap nilai tambah ekonomi daerah, khususnya bagi sektor perhotelan, restoran, dan usaha pendukung pariwisata. Durasi menginap yang pendek membuat belanja wisatawan terbatas dan efek berganda terhadap ekonomi lokal menjadi minim.

“Lama menginap menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas kunjungan. Ketika durasinya rendah, maka potensi belanja dan kontribusi ke ekonomi daerah juga ikut tertahan,” katanya.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, ketimpangan terlihat cukup tajam. Kabupaten Purwakarta dan Karawang, misalnya, mencatat rata-rata lama menginap tamu asing masing-masing 6,87 malam dan 6,49 malam, tertinggi di Jawa Barat.

Sementara untuk tamu domestik, wilayah penyangga metropolitan seperti Depok dan Bekasi mampu mencatatkan lama menginap hingga 1,66 malam.

Menurut Darwis, perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan hotel, tetapi juga oleh struktur aktivitas ekonomi dan daya tarik kegiatan harian yang mampu menahan tamu lebih lama di suatu daerah.

“Daerah yang memiliki kegiatan industri, bisnis, atau paket wisata berlapis cenderung mencatat lama menginap lebih tinggi. Di sisi lain, wilayah yang belum mengembangkan ekosistem tersebut biasanya hanya menjadi tempat persinggahan,” ujarnya.

Indramayu sendiri berada dalam kawasan Rebana yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Namun, data RLMT menunjukkan bahwa pertumbuhan infrastruktur belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan sektor pariwisata dan jasa akomodasi.

Darwis menilai, kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menggeser strategi pembangunan pariwisata dari sekadar meningkatkan jumlah kunjungan menuju memperpanjang masa tinggal wisatawan.

“Upaya mendorong lama menginap bisa dilakukan melalui penguatan event daerah, pengemasan wisata tematik, serta integrasi antara sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif,” tuturnya.

BPS Jawa Barat menegaskan, data RLMT menjadi sinyal awal dalam membaca daya saing pariwisata daerah. Tanpa perbaikan kualitas kunjungan, daerah dengan lama menginap rendah berisiko tertinggal dalam memanfaatkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata.

Jakarta, CNBC Indonesia - Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan sektor akomodasi dan makanan-minuman sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2025. Namun, di lapangan, pelaku usaha menilai data tersebut tak menggambarkan kondisi lapangan, seperti tingkat hunian kamar (okupansi) hotel yang justru turun.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengatakan, data BPS yang menunjukkan pertumbuhan jasa akomodasi sebesar 7,49% (year-on-year) tidak sejalan dengan fakta di industri perhotelan.

"Nah ini saya nggak tahu ya gimana BPS menghitung untuk pertumbuhannya ya. Karena kalau secara okupansi sebenarnya justru di kuartal III-2025 itu masih minus. Kita secara year on year (yoy) justru kalau kita hitung, itu masih minus 5 persenan, untuk di sektor akomodasi," kata Maulana kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

Berdasarkan perhitungan PHRI yang juga mengacu pada data resmi BPS, tingkat okupansi hotel dari Januari hingga Agustus 2025 hanya mencapai 47,21%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 52,55%. Artinya, terdapat penurunan sekitar 5,2% secara tahunan.

"Kalau kita lihat posisi okupansi itu hampir sama, atau malah lebih rendah dibandingkan 2022 yang mana rata-rata okupansinya 47,61 persen," jelasnya.

"Nah makanya saya tanya tadi kan BPS mencatat pertumbuhan jasa akomodasi itu sekitar 7,4 persen secara year on year. Nah itu kita nggak tahu, maksudnya itu seperti apa gitu cara menghitungnya," sambungnya.

Padahal kata Maulana, penurunan okupansi itu menunjukkan lemahnya perputaran ekonomi di sektor hotel. "Kalau kita berkaca ke pertumbuhan jasa akomodasi yang sekitar 7 persenan, kita juga bingung nih, kita kok nggak tumbuh ya? Duit beredarnya nggak ada kan. Itu di lapangannya kan" ujarnya.

Dalam rilis resmi pada 5 November 2025, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/yoy), dan 1,43% (qtq). Adapun jika dilihat sumber pertumbuhan kuartal III-2025, industri pengolahan jadi sumber terbesar yaitu 1,13%. Kemudian, perdagangan dengan kontribusi 0,72%, informasi dan komunikasi 0,63%, dan pertanian 0,61%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menyampaikan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat tumbuh 4,89% (yoy) dengan kontribusi 82,23%.

"Dari sisi domestik, kinerja ekonomi ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih terjaga. Indikasi pertama konsumsi per kapita jasa makanan dan minuman, serta akomodasi masing-masing tumbuh 5,76% dan 7,49% yoy," kata Edy dalam paparannya.

Selain itu, BPS juga mencatat konsumsi restoran dan hotel naik 6,32% secara tahunan, yang disebut adanya peningkatan perjalanan wisatawan nusantara. Jumlah perjalanan wisatawan domestik bahkan tumbuh 21,84% (yoy) sepanjang kuartal III tahun ini.

Namun bagi PHRI, kenaikan mobilitas tersebut tak tampak nyata pada tingkat hunian hotel di lapangan."Fakta di lapangan okupansi itu cukup rendah ya. Pasarnya kan juga banyak yang hilang saat ini," kata Maulana.

Industri Hotel Masih Bergantung pada Kegiatan Pemerintah

Maulana menjelaskan, penyebab lain melemahnya kinerja hotel adalah karena ketergantungan industri ini terhadap aktivitas pemerintah."Yang pasti itu kan, satu, memang ketergantungan industri hotel itu terkait dengan aktivitas pemerintah kan memang cukup besar ya," ujarnya.

Menurutnya, rata-rata 60% pendapatan hotel berasal dari kegiatan pemerintah, bahkan di beberapa daerah tanpa destinasi wisata bisa mencapai 80%. Karena itu, ketika ada efisiensi atau pengurangan anggaran kegiatan pemerintah, efeknya langsung terasa pada industri hotel, terutama di luar Pulau Jawa.

"Dengan pemerintah ada efisiensi atau pengurangan anggaran aktivitas, tentu dampak ini pasti akan langsung kepada industri hotel, khususnya daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa," sebut dia.

Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memperbolehkan pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan di hotel, Maulana menyebut implementasinya pun masih terbatas.

"Saat Mendagri menyampaikan itu, pemerintah daerah juga sebenarnya sudah kesulitan untuk mengadakan kegiatan juga. Karena anggaran mereka kan juga banyak terpotong tahun ini. Jadi implementasinya itu nggak besar," katanya.

Menurut Maulana, okupansi hotel di Indonesia mengikuti pola musiman yang erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah. "Kalau kita tarik dari sebelum 2020, peningkatan okupansi itu biasanya mulai naik di kuartal kedua setiap tahun, karena pemerintah mulai menjalankan anggaran. Di penghujung kuartal empat biasanya paling tinggi karena ada penyerapan anggaran," terang dia.

Ia mengatakan, sektor hotel tidak bisa semata-mata mengandalkan perjalanan wisata (leisure) karena kontribusi terbesar justru datang dari perjalanan bisnis (business traveler), terutama dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sebenarnya industri ini kan mengikuti pasarnya. Pasar yang ternyata banyak demand-nya di pemerintah tentu akan tumbuhnya seperti itu," ucap dia.

Maulana juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melihat data dari Pulau Jawa. "Kalau Pulau Jawa itu ada industrinya, pabriknya ada, manufakturnya semuanya ada. Tapi kalau di daerah-daerah di luar itu seperti Sumatra, Sulawesi, atau di timur sana, kan belum tentu ada. Kekuatan ekonominya ditopang aktivitas pemerintah," ujarnya.

Maulana juga menyoroti metode pencatatan mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) yang digunakan BPS. "Pergerakan wisatawan Nusantara itu tidak bisa dijadikan indikator bahwa terjadi pertumbuhan okupansi di setiap daerah," tegas Maulana.

Menurutnya, pencatatan berbasis mobile positioning data bisa menimbulkan bias. "Orang yang tinggal di Jawa Barat kerja di Jakarta itu mereka dicatat sebagai perjalanan wisatawan nusantara. Ya nggak bisa dong kalau kita lihat itu sebagai indikator satu-satunya pariwisata gitu loh," katanya.

Selain itu, Maulana menilai pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) juga tidak merata. "Setahu saya penerima wisman itu cuma Bali dan Jakarta. Sedangkan kita punya 514 kabupaten/kota," katanya.