Asean Pastikan Tak Kirim Tim Pengamat untuk Pemilu Myanmar
Asean tidak akan mengirim tim pengamat untuk pemilu Myanmar Desember 2025, menekankan pentingnya penghentian kekerasan dan pemilu yang bebas dan adil.
(Bisnis.Com) 30/10/25 19:19 22017
Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dipastikan tidak akan mengirim pengamat (observer) untuk pemilihan umum Myanmar pada Desember mendatang.
Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn menuturkan, rencana pengiriman tim pengamat itu sebelumnya telah dibahas pada tingkat menteri luar negeri dan juga oleh para pemimpin negara dalam KTT Asean di Malaysia pada 26-28 Oktober 2025 lalu.
Kao mengatakan, dalam pembahasan tersebut, negara-negara Asean ingin melihat adanya penghentian kekerasan di Myanmar. Selain itu, Asean juga menyerukan agar pemilihan umum tersebut dapat berlangsung secara bebas dan adil, yang harus didahului dengan dialog politik yang inklusif sebelum dilaksanakan.
"Dari pemahaman saya, saya percaya bahwa Asean tidak akan mengirimkan tim pemantau pemilu secara resmi. Hal ini sudah cukup jelas," jelas Kao dalam Pengarahan Hasil KTT Asean ke-47 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).
Meski demikian, Kao tidak menutup kemungkinan negara-negara anggota Asean akan mengirimkan tim pengamatnya sendiri secara bilateral. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan masing-masing negara anggota Asean.
"Saya tidak dapat memastikan apakah negara-negara akan mengirimkan timnya sendiri atau tidak, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan masing-masing negara anggota," jelas Kao.
Sebelumnya, rezim militer Myanmar mengumumkan jadwal fase pertama pemilihan umum (pemilu) pada 28 Desember 2025, di tengah konflik sipil yang masih berlangsung dan upaya boikot dari kelompok oposisi.
Bloomberg melaporkan Komisi Pemilihan Umum (The Union Election Commission) menyatakan bahwa jika kursi di majelis parlemen serta di tingkat provinsi akan diperebutkan dalam pemilihan umum multi-partai. Militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, memicu konflik bersenjata yang membuat sebagian besar wilayah negara berada di bawah kendali kelompok etnis bersenjata.
KPU Myanmar mengatakan tanggal untuk tahap selanjutnya, yang akan diadakan pada sekitar Desember dan Januari karena risiko keamanan, akan diumumkan kemudian.
Langkah ini diambil di tengah upaya pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, menghadapi ekonomi yang terpuruk, dan meningkatnya perlawanan dari kelompok-kelompok bersenjata pro-demokrasi.
#asean #pemilu-myanmar #pengamat-pemilu #ktt-asean #kekerasan-myanmar #dialog-politik-myanmar #pemilu-bebas-adil #pengamat-bilateral #konflik-myanmar #pemilu-multi-partai #kudeta-myanmar #konflik-berse