YANGON - Junta Myanmar telah mengumumkan pengusiran perwakilan tertinggi Timor-Leste di negara itu. Tindakan ini sebagai respons setelah kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan Dili telah membuka kasus hukum terhadap militer Myanmar atas kejahatan perang.

Militer Myanmar—yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021—selama beberapa dekade dituduh melakukan pelanggaran HAM, sebagian besar menargetkan minoritas etnis di negara itu.

Negara itu saat ini sedang membela diri dari tuntutan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terhadap minoritas Rohingya yang mayoritas Muslim.

Namun Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO) mengatakan bahwa Timor-Leste telah membuka kasusnya sendiri terhadap junta Myanmar atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

CHRO—yang mewakili minoritas etnis Chin Myanmar—mengatakan seorang jaksa senior Timor-Leste telah ditunjuk untuk menyelidiki berkas pidana yang diajukan oleh CHRO.

Sebuah pernyataan junta menyebutkan bahwa penunjukan jaksa oleh Dili untuk menyelidiki kasus tersebut merupakan "kekecewaan besar".

Disebutkan bahwa kuasa usaha Timor-Leste telah dipanggil pada hari Jumat pekan lalu dan diberi waktu seminggu untuk meninggalkan Myanmar.

Menurut CHRO, kasusnya terhadap junta mencakup "bukti tak terbantahkan" tentang pemerkosaan massal, pembantaian sepuluh orang, pembunuhan pejabat agama, dan serangan udara terhadap rumah sakit.

Organisasi tersebut mengajukan pengaduan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan domestik untuk mengadili pelanggaran internasional.

Kasus ini—dan meningkatnya ketegangan diplomatik—mempertentangkan dua negara di blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Timor-Leste baru bergabung dengan ASEAN pada Oktober 2025, menjadi anggota ke-11.

Pernyataan junta Myanmar menuduh Timor-Leste melanggar pasal-pasal piagam ASEAN. "Yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi," bunyi pernyataan junta Myanmar, seperti dikutip AFP, Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, junta Myanmar mengusir diplomat tertinggi Timor-Leste pada Agustus 2023 karena pertemuan yang diadakan pemerintahnya dengan pemerintahan bayangan terlarang yang didirikan setelah kudeta.

YANGON - Partai pro-militer yang dominan di Myanmar telah memenangkan pemilihan yang diselenggarakan junta. Itu setelah pemungutan suara selama sebulan yang oleh pengawas demokrasi dianggap sebagai penamaan ulang pemerintahan militer.

Meskipun militer mengatakan pemilihan ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, tokoh demokrasi populer Aung San Suu Kyi tetap ditahan sejak kudeta dan partainya telah dibubarkan, sementara para kritikus mengatakan pemungutan suara tersebut dipenuhi dengan sekutu militer.

"Kami sudah memenangkan mayoritas," kata seorang pejabat senior dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membagikan hasil sementara, dilansir CNA.

"Kami berada dalam posisi untuk membentuk pemerintahan baru," kata mereka, setelah fase ketiga dan terakhir pemungutan suara berlangsung pada hari Minggu. "Karena kami menang dalam pemilihan, kami akan terus maju."

Banyak analis menggambarkan USDP sebagai proksi sipil dari militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, menggulingkan pemerintahan demokratis Suu Kyi.

Pemungutan suara tidak diadakan di sebagian besar wilayah negara yang dikuasai oleh faksi pemberontak yang berperang dalam perang saudara, yang dipicu oleh kudeta - hambatan lain yang disebutkan oleh mereka yang mempertanyakan mandat pemilu tersebut.

Hasil resmi diperkirakan akan keluar akhir pekan ini.

Lima tahun setelah kudeta, analis mengatakan militer mengatur pemilu tersebut untuk memberikan pemerintahan mereka lapisan legitimasi sipil.

Saat mengunjungi tempat pemungutan suara di kota Mandalay dengan pakaian sipil pada hari Minggu, kepala junta Min Aung Hlaing menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menjabat sebagai presiden pemerintahan baru.

Jabatan tersebut akan dipilih oleh mayoritas anggota parlemen setelah parlemen bersidang pada bulan Maret.

"Meskipun hasil pemilihan di Myanmar tidak pernah diragukan, hasil pemilihan yang paling penting adalah respons komunitas internasional," kata pakar PBB Tom Andrews pekan lalu.

"Penerimaan internasional terhadap proses yang curang ini akan memundurkan waktu untuk penyelesaian krisis yang sebenarnya."

Partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi pada tahun 2020 tidak muncul dalam surat suara kali ini, menurut Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas.

Di wilayah yang dikuasai junta, perbedaan pendapat telah dibersihkan, dengan undang-undang baru yang menghukum protes atau kritik terhadap pemilihan dengan hukuman penjara hingga satu dekade.

Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners, lebih dari 22.000 orang mendekam di penjara-penjara junta.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dipastikan tidak akan mengirim pengamat (observer) untuk pemilihan umum Myanmar pada Desember mendatang.

Sekretaris Jenderal Asean Kao Kim Hourn menuturkan, rencana pengiriman tim pengamat itu sebelumnya telah dibahas pada tingkat menteri luar negeri dan juga oleh para pemimpin negara dalam KTT Asean di Malaysia pada 26-28 Oktober 2025 lalu.

Kao mengatakan, dalam pembahasan tersebut, negara-negara Asean ingin melihat adanya penghentian kekerasan di Myanmar. Selain itu, Asean juga menyerukan agar pemilihan umum tersebut dapat berlangsung secara bebas dan adil, yang harus didahului dengan dialog politik yang inklusif sebelum dilaksanakan.

"Dari pemahaman saya, saya percaya bahwa Asean tidak akan mengirimkan tim pemantau pemilu secara resmi. Hal ini sudah cukup jelas," jelas Kao dalam Pengarahan Hasil KTT Asean ke-47 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

Meski demikian, Kao tidak menutup kemungkinan negara-negara anggota Asean akan mengirimkan tim pengamatnya sendiri secara bilateral. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan masing-masing negara anggota Asean.

"Saya tidak dapat memastikan apakah negara-negara akan mengirimkan timnya sendiri atau tidak, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan masing-masing negara anggota," jelas Kao.

Sebelumnya, rezim militer Myanmar mengumumkan jadwal fase pertama pemilihan umum (pemilu) pada 28 Desember 2025, di tengah konflik sipil yang masih berlangsung dan upaya boikot dari kelompok oposisi.

Bloomberg melaporkan Komisi Pemilihan Umum (The Union Election Commission) menyatakan bahwa jika kursi di majelis parlemen serta di tingkat provinsi akan diperebutkan dalam pemilihan umum multi-partai. Militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, memicu konflik bersenjata yang membuat sebagian besar wilayah negara berada di bawah kendali kelompok etnis bersenjata.

KPU Myanmar mengatakan tanggal untuk tahap selanjutnya, yang akan diadakan pada sekitar Desember dan Januari karena risiko keamanan, akan diumumkan kemudian.

Langkah ini diambil di tengah upaya pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, menghadapi ekonomi yang terpuruk, dan meningkatnya perlawanan dari kelompok-kelompok bersenjata pro-demokrasi.