Meraba Sinyal Investasi dari Pertemuan Iklim COP30 Brasil
COP30 di Brasil akan menentukan arah investasi global menuju ekonomi rendah karbon, dengan fokus pada pendanaan iklim dan pasar karbon.
(Bisnis.Com) 31/10/25 11:00 22611
Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan tingkat tinggi iklim COP30 yang akan berlangsung di Belém, Brasil, bulan depan diperkirakan menjadi momentum penting dalam menentukan arah keuangan global dan strategi investasi di tengah transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Negosiasi dalam forum ini akan memengaruhi bagaimana negara dan pelaku pasar keuangan menyalurkan modal, menilai risiko, dan menangkap peluang dari transformasi iklim yang kian mendesak. Lima agenda utama yang dibahas di COP30, mulai dari pembaruan target iklim nasional hingga aturan pasar karbon global, diyakini akan menjadi penentu lanskap investasi dalam dekade mendatang.
COP30 akan menindaklanjuti hasil kesepakatan COP29 di Baku mengenai target baru pendanaan iklim global atau New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni mobilisasi dana setidaknya US$300 miliar per tahun pada 2035 bagi negara berkembang. Target ini turut mengusung ambisi perluasan pendanaan iklim hingga US$1,3 triliun per tahun.
Peta jalan pendanaan Baku to Belém Finance Roadmap akan menjadi panduan utama dalam upaya mencapai target tersebut, dengan penekanan pada penggunaan dana publik yang terbatas untuk menarik investasi swasta berskala besar bagi mitigasi dan adaptasi iklim.
Eric Usher, Kepala UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), menyatakan bahwa meskipun dinamika antarnegara berbeda, arah ekonomi dunia sudah jelas.
“Lebih dari 40% teknologi bersih kini lebih murah daripada energi fosil, dan manfaat ekonomi dari adaptasi iklim semakin nyata. Ekonomi rendah karbon bukan lagi visi masa depan, ia sudah hadir dan berkembang,” katanya dalam paparan di situs UNEP FI, dikutip Jumat (31/10/2025).
COP30 juga menjadi momentum ketika negara-negara peserta memiliki rencana iklim terbaru yang mengacu pada Global Stocktake. Melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diperbarui hingga 2035, negara-negara diharapkan memperjelas strategi sektor prioritas agar modal swasta dapat diarahkan secara efektif.
“Versi baru NDC atau Second NDC yang disebut sebagai investable NDCs menjadi krusial untuk menarik investasi dalam skala besar, karena memberikan kepastian kebijakan dan arah komersial bagi investor,” tulis Usher.
Indonesia dalam dokumen Second NDC menyebutkan bahwa kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim 2035 menembus Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar.
“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use] dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli karena belum menyertakan sektor industri pemrosesan dan pemakaian produk,” demikian isi keterangan dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasi oleh registri UNFCCC pada Senin (27/10/2025).
Dalam rencana iklim terbaru ini, emisi karbon Indonesia dalam skenario emisi rendah atau LCCP_L diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035.
Sementara itu dalam skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.
“Dengan arah kondisi makroekonomi domestik saat ini, Indonesia akan membutuhkan dukungan internasional yang signifikan, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, sebagai prasyarat untuk mencapai target iklim nasional yang tercantum dalam Second NDC,” lanjut dokumen tersebut.
Finalisasi Aturan Pasar Karbon Global
Perhatian besar juga tertuju pada penyelesaian aturan teknis Article 6.4 Perjanjian Paris yang akan membentuk pasar karbon global di bawah pengawasan PBB. Mekanisme ini akan memungkinkan perdagangan kredit karbon yang diverifikasi secara resmi, membuka peluang bagi lembaga keuangan untuk berperan sebagai pembiaya, pembeli, atau penyedia jasa asuransi dan manajemen risiko bagi proyek-proyek pengurangan emisi.
Di COP30, negosiator akan merampungkan aturan teknis penting, termasuk metode pengukuran additionality, standar pendaftaran dan kualitas kredit karbon, serta tata cara menghitung emisi yang “bocor” di sepanjang rantai nilai.
Di tengah persiapan ini, Indonesia bakal mempertemukan calon pembeli dan penjual kredit karbon dalam forum Seller Meet Buyer (SMB) di ajang KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025 mendatang. Setidaknya terdapat 90,10 juta ton CO2e dari berbagai proyek penurunan emisi yang akan ditawarkan Indonesia pada kesempatan tersebut.
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengemukakan bahwa sejauh ini telah terdapat 20 entitas yang akan ikut berpartisipasi dalam SMB, lima di antaranya akan hadir secara langsung di Belem, sementara sisanya akan terlibat secara daring.
Dari angka sementara 90,10 juta ton CO2e yang berpotensi ditawarkan, Laksmi mengemukakan 11,41 juta ton CO2e di antaranya telah tersertifikasi, kemudian 5,06 juta ton CO2e masih dalam proses sertifikasi dan 73,62 juta ton CO2e lainnya merupakan calon yang telah mengantongi nomor identifikasi.
“Total ada 40 proyek yang 21 berasal dari modalitas energi, kemudian 8 dari FOLU [forest and other land use] dan 11 dari waste. Mungkin ada penambahan dalam beberapa hari ini karena kebetulan juga nanti kami akan masih ada update dari Kementerian Kehutanan dan juga untuk potential buyer-nya kami dibantu oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Laksmi dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Penanggung Jawab SMB Yulia Suryanti mengemukakan bahwa SMB merupakan inisiatif perdana yang disiapkan Indonesia untuk mempertemukan calon pembeli dan penjual karbon di ajang COP30. Dia tidak memperinci potensi nilai perdagangan karbon yang diincar KLH dalam forum ini, tetapi memberi bocoran soal beberapa proyek yang sejauh ini akan ditawarkan.
Beberapa proyek penurunan emisi karbon itu mencakup pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong Unit 5 dan Unit 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan proyek aforestasi di Sumba, Nusa Tenggara Barat.
“Untuk target, kami tidak ada target. Karena terus terang saja SMB ini baru pertama kali. Akan tetapi kami telah coba identifikasi. Ada beberapa potensi untuk tadi peminatan,” kata Yulia.
#cop30-brasil #investasi-iklim #ekonomi-rendah-karbon #pendanaan-iklim-global #pasar-karbon-global #kredit-karbon #investasi-swasta #teknologi-bersih #ndc-indonesia #emisi-karbon #pertumbuhan-ekonomi #n-a