Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan akan memfasilitasi penerbitan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 6 Juli 2026. Langkah tersebut menjadi salah satu penerbitan kredit karbon kehutanan terbesar di Indonesia sekaligus penanda dimulainya fase implementasi pasar karbon kehutanan nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penerbitan kredit karbon tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan mampu menarik pembiayaan iklim dalam skala besar.

“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor,” ujar Raja Juli dalam London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, dikutip dari siaran pers pada Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, tantangan utama pembiayaan iklim saat ini bukan terletak pada keterbatasan modal, melainkan belum terciptanya ekosistem investasi yang mampu memberikan kepastian bagi investor.

“Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” katanya.

Pemerintah menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan pasar karbon global mengingat luasnya kawasan hutan tropis yang berperan sebagai penyerap emisi karbon.

Untuk mendukung pengembangan pasar karbon, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi landasan penguatan tata kelola karbon nasional. Regulasi tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon kehutanan, integritas lingkungan, transparansi, serta kepastian investasi.

Selain penerbitan kredit karbon, Kementerian Kehutanan juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem tersebut disiapkan sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional untuk meningkatkan keterlacakan (traceability), transparansi, dan akuntabilitas transaksi karbon.

Peluncuran SRUK juga akan diikuti registrasi sejumlah proyek karbon kehutanan yang menggunakan standar internasional.

Raja Juli mengatakan penguatan regulasi dan infrastruktur pasar karbon diperlukan agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyedia kredit karbon, tetapi juga menjadi tujuan investasi iklim jangka panjang.

Menurutnya, pasar karbon global memerlukan institusi yang kuat, instrumen pengelolaan risiko, serta mekanisme yang mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas kredit karbon yang diperdagangkan.

Menjelang penyelenggaraan COP31, Indonesia mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan pasar karbon global, yakni penguatan integritas dan transparansi pasar, pembangunan infrastruktur dan instrumen pengelolaan risiko untuk menarik investasi swasta, serta memastikan manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan masyarakat lokal, masyarakat adat, dan komunitas penjaga hutan.

“Masa depan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh jumlah kredit karbon yang diperdagangkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang dibangun, investasi yang berhasil dimobilisasi, serta manfaat iklim dan pembangunan yang dihasilkan,” ujar Raja Juli.

Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama internasional, termasuk melalui mekanisme Article 6 Perjanjian Paris, guna memperkuat pengembangan pasar karbon global yang lebih terintegrasi dan berintegritas tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Total investasi yang digelontorkan pemerintah secara global untuk membiayai adaptasi iklim diperkirakan naik 4% menjadi US$1,28 triliun atau sekitar Rp21.638 triliun pada 2026 ini, menurut studi yang dilakukan Bloomberg Intelligence.

Pertumbuhan ini terjadi meski Amerika Serikat cenderung menekan investasi terkait iklim. Sementara itu, China melanjutkan dominasi dalam infrastruktur adaptasi sebagaimana terlihat dalam data lima tahun ke belakang.

Analisis Bloomberg Intelligence terhadap 40 negara menunjukkan belanja pemerintah untuk sektor seperti efisiensi bangunan, mobilitas listrik, hidrogen, dekarbonisasi industri, serta infrastruktur rel, air, dan jaringan listrik telah mencapai sekitar US$5,3 triliun dalam lima tahun terakhir.

Dari total tersebut, China menyumbang lebih dari setengahnya atau sekitar US$2,8 triliun. Investasi besar tersebut didorong oleh anggaran belanja modal yang dikelola entitas milik negara, termasuk State Grid serta proyek China South-to-North Water Diversion.

Sementara itu, Uni Eropa menempati posisi kedua dengan belanja sekitar US$1,1 triliun atau sekitar 20% dari total global. Amerika Serikat berada di posisi ketiga dengan investasi sekitar US$396 miliar atau 8%.

Pada 2026, belanja pemerintah untuk adaptasi iklim diperkirakan mencapai US$1,28 triliun dari US#1,23 triliun pada 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh investasi pada infrastruktur jaringan listrik, sistem air, serta jalur rel yang diproyeksikan mencapai US$745 miliar.

China tercatat mendominasi belanja untuk infrastruktur air dan jaringan listrik. Sementara itu, belanja untuk infrastruktur rel yang tangguh terhadap perubahan iklim relatif seimbang antara China dan Uni Eropa, masing-masing sekitar US$93 miliar dan US$77 miliar.

Secara total, belanja adaptasi iklim China pada 2026 diestimasi mencapai US$690 miliar. Kemudian 27 negara Uni Eropa menyusul dengan nilai US$279 miliar dan Amerika Serikat sebesar US$72 juta.

India menjadi negara di kawasan Asia lain yang diperkirakan turut menggelontorkan dana besar untuk adaptasi iklim, yakni sebesar US$55 miliar. Jepang dan Korea Selatan sama-sama akan mengalokasikan belanja sebesar US$29 miliar, sementara Indonesia diperkirakan mengalokasikan sekitar US$15 miliar.

Sektor-Sektor yang Diuntungkan

Pengeluaran untuk dekarbonisasi industri serta pengembangan hidrogen diperkirakan menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat pada 2026 berkat dukungan investasi ini. Selain itu, kebijakan China yang mewajibkan produksi baja dan semen rendah karbon serta peningkatan efisiensi pada motor dan boiler industri turut menjadi katalis di tengah pertumbuhan pembiayaan.

Kebijakan tersebut diperkirakan akan mendorong kinerja sejumlah perusahaan seperti Metallurgical Corp. of China, Shaangu Power, dan Wolong Electric.

Selain itu, China juga menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air dengan sistem pumped-hydro menjadi 120 gigawatt (GW) pada 2030, naik dari sekitar 58 (GW) pada 2025.

Target tersebut diperkirakan membuka peluang investasi besar dalam lima tahun ke depan bagi produsen turbin pompa reversibel seperti Dongfang Electric dan Harbin Electric, serta kontraktor teknik dan konstruksi seperti PowerChina dan China Energy Engineering Corp.

Proyek pumped-hydro yang sering disebut sebagai “gravity battery” tersebut diperkirakan bernilai sekitar US$55 miliar, dengan acuan biaya proyek pembangkit Fengning berkapasitas 3,6 gigawatt milik State Grid yang mencapai sekitar US$2,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi pada aspek adaptasi iklim masih menghadapi kendala karena sulitnya mengukur nilai ekonominya. Berbeda dengan investasi mitigasi iklim, investasi yang berfokus pada perlindungan aset dinilai memiliki daya tarik yang lebih terbatas bagi investor.

Chief Sustainability Officer Fidelity International Jenn-Hui Tan, perusahaan yang mengelola aset sekitar US$1,1 triliun, mengatakan bahwa argumentasi investasi untuk adaptasi perubahan iklim jauh lebih kompleks dibandingkan dengan upaya pengurangan emisi.

Mitigasi telah melahirkan peluang pertumbuhan yang jelas seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik, sementara adaptasi yang bertujuan melindungi aset dari kerusakan akibat kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan lebih sulit dimonetisasi.

Urgensi isu ini meningkat seiring dengan maraknya fenomena gelombang panas, kebakaran, dan banjir yang melanda berbagai kota dari Lisbon hingga Los Angeles di saat laju dekarbonisasi global juga melambat. Namun, menurut Tan, belanja adaptasi lebih ditujukan untuk ketahanan (resilience) ketimbang ekspansi bisnis.

“Hakikat belanja adaptasi pada dasarnya adalah agar kita tetap bisa melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Ini adalah belanja untuk ketahanan,” ujarnya dalam sebuah wawancara yang dikutip Bloomberg.

Meski demikian, Tan menilai tetap ada sektor yang berpotensi diuntungkan, seperti pendingin udara, pengelolaan air, dan irigasi. “Namun, imbal hasil dari investasi ketahanan atau adaptasi jauh lebih sulit diidentifikasi dibandingkan mitigasi,” katanya.

Pandangan lebih optimistis datang dari pihak lain. JPMorgan Chase & Co. menilai perusahaan yang sigap menghadapi risiko fisik perubahan iklim justru berpeluang mencetak imbal hasil di atas rata-rata. Sementara analis Jefferies Financial Group Inc. menyebut strategi adaptasi iklim pada akhirnya bisa melampaui kinerja investasi yang semata berfokus pada penurunan emisi.

Mayoritas pelaku pasar sepakat bahwa isu ini akan makin mendapat perhatian seiring dengan terus meningkatnya suhu bumi. Jika selama ini adaptasi kerap dikaitkan dengan dampak paling kasat mata seperti banjir bandang dan kebakaran hutan, kini investor mulai lebih mencermati ancaman jangka panjang.

Ancaman tersebut antara lain perubahan pola curah hujan dan suhu panas ekstrem yang menggerus produktivitas, yang dinilai Tan memiliki dampak finansial paling signifikan.

“Ketika kita berbicara tentang ketahanan dan adaptasi, yang kami pikirkan adalah bagaimana perusahaan tempat kami berinvestasi menjadi lebih tangguh terhadap perubahan ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring meningkatnya dampak planet yang kian panas terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, perbincangan mengenai krisis iklim kini mulai bergeser dari soal upaya menekan emisi menuju langkah adaptasi untuk meminimalisir risiko yang tak terhindarkan.

Bagi Indonesia, tantangan adaptasi tersebut datang bersamaan dengan kebutuhan pendanaan iklim yang sangat besar.

Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar untuk memenuhi target iklim nasional. Angka tersebut masih bersifat awal dan berpotensi lebih besar karena belum memasukkan sektor industri pengolahan dan penggunaan produk.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use], dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli,” demikian tertulis dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasikan oleh registri UNFCCC.

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran iklim sejak 2016, dimulai dari Rp52,42 triliun dan meningkat menjadi Rp85,01 triliun pada 2017. Dalam periode 2018–2024, total alokasi anggaran terkait iklim mencapai Rp523,63 triliun atau rata-rata Rp74,8 triliun per tahun. Alokasi dana ini mencakup aspek penurunan emisi, ketahanan iklim, serta penguatan kapasitas adaptasi lintas sektor.

Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk penerbitan sukuk hijau senilai US$6 miliar sepanjang 2018–2023, sukuk hijau ritel sebesar US$2,09 miliar, serta sukuk hijau berbasis proyek senilai US$1,5 miliar. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk pengelolaan air limbah, ketahanan iklim, dan sektor terkait sumber daya alam.

Dukungan internasional juga mengalir melalui berbagai skema multilateral dan bilateral. Dalam First Biennial Transparency Reports (BTR), Indonesia melaporkan penerimaan dukungan finansial sebesar US$1,78 miliar pada 2021–2022 untuk mitigasi, adaptasi, dan sektor lintas isu. Sebanyak 46% dari dana tersebut secara langsung selaras dengan pencapaian target NDC yang diperkuat, sementara sisanya berpotensi mendukung target tersebut.

Di tengah kebutuhan pendanaan yang besar, laporan terbaru dari McKinsey Global Institute yang dikutip Bloomberg menunjukkan bahwa sejumlah alat adaptasi paling efektif justru bersifat sederhana dan berbiaya relatif murah. Solusi seperti kipas angin, tanggul laut, dan sistem penahan banjir telah digunakan manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun.

“Ini adalah teknologi yang sudah lama digunakan dunia, dan itu kabar baik,” ujar Mekala Krishnan, mitra McKinsey Global Institute dan salah satu penulis laporan tersebut.

Laporan itu memetakan 20 alat adaptasi untuk menghadapi panas ekstrem, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, dengan membandingkan biaya dan efektivitasnya.

Untuk risiko banjir, tanggul laut dan tanggul sungai dinilai mampu mengurangi kerusakan hingga 90–100%, dengan manfaat ekonomi lima hingga sepuluh kali lipat dari biayanya. Di antara keduanya, tanggul laut dinilai lebih murah untuk dibangun dan dirawat.

Dari segi biaya, hutan bakau menjadi yang termurah. Biaya tahunan untuk solusi adaptasi ini bernilai US$1 miliar dengan kemampuan mengurangi kerusakan 30–50% dan rasio manfaat ekonomi sebesar tiga hingga lima kali lipat.

Sementara untuk menghadapi kenaikan suhu, kipas angin memang tidak cukup untuk wilayah dengan suhu ekstrem, tetapi tetap efektif menurunkan risiko panas dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan pendingin udara. Sebaliknya, penanaman pohon di kawasan perkotaan dinilai kurang efisien dibandingkan solusi lain.

Meski relatif murah, banyak solusi adaptasi tersebut masih belum terjangkau bagi komunitas rentan. Secara global, biaya yang digelontorkan untuk melindungi 1,2 miliar orang dari cuaca ekstrem mencapai US$190 miliar per tahun. Namun, kebutuhan pendanaan untuk tingkat perlindungan yang sama bagi 4,1 miliar orang yang tinggal di wilayah berisiko iklim mencapai US$540 miliar.

“Sekitar 4 miliar orang hidup di wilayah yang mengalami panas, kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir, tetapi hanya sekitar 1 miliar yang terlindungi oleh langkah adaptasi,” kata Krishnan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa adaptasi iklim, termasuk solusi berbasis alam seperti hutan bakau hingga infrastruktur sederhana seperti tanggul, tak hanya mendesak. Upaya-upaya tersebut merupakan investasi paling rasional bagi negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform pembiayaan iklim yang dibentuk oleh grup finansial terbesar di Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), berhasil menggalang dana sebesar US$600 juta atau sekitar Rp10,02 triliun (asumsi kurs Rp16.708 per dolar AS). Dana tersebut akan digunakan untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi karbon.

Pengumuman ini disampaikan menjelang penyelenggaraan Konferensi Iklim PBB COP30 di Belém, Brasil, yang akan mempertemukan para pemimpin bisnis global. Forum tersebut juga diperkirakan menjadi ajang negosiasi penting terkait pembiayaan iklim, termasuk desakan agar negara-negara maju memenuhi komitmen penyediaan pendanaan sebesar US$300 miliar per tahun.

Mengutip Reuters, inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya intensitas bencana iklim seperti banjir dan kekeringan. Dana bernama GAIA Climate Loan Fund tersebut akan difokuskan untuk mendukung proyek-proyek yang memperkuat ketahanan iklim negara-negara berkembang.

“Pendanaan untuk adaptasi menjadi topik yang makin mendapat perhatian dalam beberapa konferensi iklim terakhir,” ujar Ariane Pevide, Director of Climate and Blended Finance MUFG, dalam pernyataan tertulis.

“Kami berharap kehadiran GAIA dapat memperkuat argumen pentingnya peran modal sektor swasta dalam mendukung adaptasi sebagai model pembelajaran bagi pasar.”

Selain MUFG, dana tersebut juga mendapat dukungan investasi dari FinDev Canada, sebuah lembaga pembiayaan pembangunan milik pemerintah Kanada, serta Green Climate Fund (GCF), dana iklim terbesar di dunia yang bernaung di bawah PBB. GAIA Climate Loan Fund menargetkan total penghimpunan modal mencapai US$1,5 miliar.

“Kami tengah berdiskusi dengan sejumlah investor institusi yang memiliki orientasi dampak sosial, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan kantor keluarga, untuk mencapai target ukuran dana tersebut,” kata Amit Mohan, Head of Private Credit di Climate Fund Managers, pengelola dana GAIA.

Dana ini akan menyalurkan pinjaman jangka panjang kepada entitas pemerintah, sub-nasional, dan BUMN di 19 negara berkembang, dengan minimal 70% dialokasikan untuk proyek adaptasi seperti pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk proyek mitigasi seperti energi terbarukan.

Apabila telah sepenuhnya tersalurkan, GAIA Climate Loan Fund ditargetkan dapat memberikan manfaat langsung bagi 19 juta orang, menciptakan lebih dari 11.000 lapangan kerja, serta mencegah emisi hingga 30 juta ton gas rumah kaca setiap tahunnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan tingkat tinggi iklim COP30 yang akan berlangsung di Belém, Brasil, bulan depan diperkirakan menjadi momentum penting dalam menentukan arah keuangan global dan strategi investasi di tengah transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Negosiasi dalam forum ini akan memengaruhi bagaimana negara dan pelaku pasar keuangan menyalurkan modal, menilai risiko, dan menangkap peluang dari transformasi iklim yang kian mendesak. Lima agenda utama yang dibahas di COP30, mulai dari pembaruan target iklim nasional hingga aturan pasar karbon global, diyakini akan menjadi penentu lanskap investasi dalam dekade mendatang.

COP30 akan menindaklanjuti hasil kesepakatan COP29 di Baku mengenai target baru pendanaan iklim global atau New Collective Quantified Goal (NCQG), yakni mobilisasi dana setidaknya US$300 miliar per tahun pada 2035 bagi negara berkembang. Target ini turut mengusung ambisi perluasan pendanaan iklim hingga US$1,3 triliun per tahun.

Peta jalan pendanaan Baku to Belém Finance Roadmap akan menjadi panduan utama dalam upaya mencapai target tersebut, dengan penekanan pada penggunaan dana publik yang terbatas untuk menarik investasi swasta berskala besar bagi mitigasi dan adaptasi iklim.

Eric Usher, Kepala UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), menyatakan bahwa meskipun dinamika antarnegara berbeda, arah ekonomi dunia sudah jelas.

“Lebih dari 40% teknologi bersih kini lebih murah daripada energi fosil, dan manfaat ekonomi dari adaptasi iklim semakin nyata. Ekonomi rendah karbon bukan lagi visi masa depan, ia sudah hadir dan berkembang,” katanya dalam paparan di situs UNEP FI, dikutip Jumat (31/10/2025).

COP30 juga menjadi momentum ketika negara-negara peserta memiliki rencana iklim terbaru yang mengacu pada Global Stocktake. Melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDCs) yang akan diperbarui hingga 2035, negara-negara diharapkan memperjelas strategi sektor prioritas agar modal swasta dapat diarahkan secara efektif.

“Versi baru NDC atau Second NDC yang disebut sebagai investable NDCs menjadi krusial untuk menarik investasi dalam skala besar, karena memberikan kepastian kebijakan dan arah komersial bagi investor,” tulis Usher.

Indonesia dalam dokumen Second NDC menyebutkan bahwa kebutuhan investasi untuk mencapai target iklim 2035 menembus Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use] dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli karena belum menyertakan sektor industri pemrosesan dan pemakaian produk,” demikian isi keterangan dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasi oleh registri UNFCCC pada Senin (27/10/2025).

Dalam rencana iklim terbaru ini, emisi karbon Indonesia dalam skenario emisi rendah atau LCCP_L diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035.

Sementara itu dalam skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.

“Dengan arah kondisi makroekonomi domestik saat ini, Indonesia akan membutuhkan dukungan internasional yang signifikan, baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial, sebagai prasyarat untuk mencapai target iklim nasional yang tercantum dalam Second NDC,” lanjut dokumen tersebut.

Finalisasi Aturan Pasar Karbon Global

Perhatian besar juga tertuju pada penyelesaian aturan teknis Article 6.4 Perjanjian Paris yang akan membentuk pasar karbon global di bawah pengawasan PBB. Mekanisme ini akan memungkinkan perdagangan kredit karbon yang diverifikasi secara resmi, membuka peluang bagi lembaga keuangan untuk berperan sebagai pembiaya, pembeli, atau penyedia jasa asuransi dan manajemen risiko bagi proyek-proyek pengurangan emisi.

Di COP30, negosiator akan merampungkan aturan teknis penting, termasuk metode pengukuran additionality, standar pendaftaran dan kualitas kredit karbon, serta tata cara menghitung emisi yang “bocor” di sepanjang rantai nilai.

Di tengah persiapan ini, Indonesia bakal mempertemukan calon pembeli dan penjual kredit karbon dalam forum Seller Meet Buyer (SMB) di ajang KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025 mendatang. Setidaknya terdapat 90,10 juta ton CO2e dari berbagai proyek penurunan emisi yang akan ditawarkan Indonesia pada kesempatan tersebut.

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi, dan Mutu Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengemukakan bahwa sejauh ini telah terdapat 20 entitas yang akan ikut berpartisipasi dalam SMB, lima di antaranya akan hadir secara langsung di Belem, sementara sisanya akan terlibat secara daring.

Dari angka sementara 90,10 juta ton CO2e yang berpotensi ditawarkan, Laksmi mengemukakan 11,41 juta ton CO2e di antaranya telah tersertifikasi, kemudian 5,06 juta ton CO2e masih dalam proses sertifikasi dan 73,62 juta ton CO2e lainnya merupakan calon yang telah mengantongi nomor identifikasi.

“Total ada 40 proyek yang 21 berasal dari modalitas energi, kemudian 8 dari FOLU [forest and other land use] dan 11 dari waste. Mungkin ada penambahan dalam beberapa hari ini karena kebetulan juga nanti kami akan masih ada update dari Kementerian Kehutanan dan juga untuk potential buyer-nya kami dibantu oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Laksmi dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Penanggung Jawab SMB Yulia Suryanti mengemukakan bahwa SMB merupakan inisiatif perdana yang disiapkan Indonesia untuk mempertemukan calon pembeli dan penjual karbon di ajang COP30. Dia tidak memperinci potensi nilai perdagangan karbon yang diincar KLH dalam forum ini, tetapi memberi bocoran soal beberapa proyek yang sejauh ini akan ditawarkan.

Beberapa proyek penurunan emisi karbon itu mencakup pembangkit listrik tenaga panas bumi Lahendong Unit 5 dan Unit 6 yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dan proyek aforestasi di Sumba, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk target, kami tidak ada target. Karena terus terang saja SMB ini baru pertama kali. Akan tetapi kami telah coba identifikasi. Ada beberapa potensi untuk tadi peminatan,” kata Yulia.

Bisnis.com, JAKARTA — Brasil akan membantu negara-negara berkembang mengamankan lebih banyak pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim,.

Laporan PBB memperkirakan dunia perlu menghabiskan US$310 miliar per tahun pada 2035 untuk mempersiapkan diri menghadapi kenaikan permukaan laut, hari-hari yang lebih panas, dan kondisi atmosfer yang lebih hangat lainnya. Jumlah tersebut kira-kira 12 kali lipat dari jumlah yang saat ini dihabiskan untuk upaya adaptasi iklim tahunan.

Presiden KTT Iklim COP30 Andre Correa do Lago mengatakan KTT COP hingga saat ini belum menghasilkan peningkatan dana yang signifikan untuk adaptasi iklim dan tertinggal dari investasi dalam energi terbarukan dan teknologi lain yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.

Suhu laut yang lebih hangat menciptakan badai yang lebih intens dan sering terjadi, disertai curah hujan yang lebih tinggi dan risiko gelombang badai yang lebih besar akibat naiknya permukaan air laut, menurut para ilmuwan iklim, yang menyoroti semakin mendesaknya langkah-langkah adaptasi.

"Lebih dari sebelumnya, masyarakat umum, pemerintah pada umumnya, dan kota-kota pada umumnya, menginginkan sumber daya untuk adaptasi," ujarnya dilansir Reuters, Kamis (30/10/2025).

COP30 akan berlangsung pada 10 November hingga 21 November di kota pelabuhan Belem, pintu gerbang menuju hutan hujan Amazon.

Dia berharap COP30 dapat menghasilkan paket sumber daya untuk pembiayaan adaptasi selama pertemuan puncak tersebut.

"Sebagian akan berasal dari negara-negara kaya, sebagian lagi dari filantropi, dan yang terpenting, perhatian bank pembangunan multilateral untuk adaptasi," katanya.

Laporan PBB menyebutkan bahwa aliran dana publik internasional untuk proyek-proyek adaptasi iklim di negara-negara berkembang pada 2023 mencapai sekitar US$26 miliar, jauh di bawah US$310 miliar yang akan dibutuhkan.

Awal pekan ini, investor miliarder dan filantropis Bill Gates meminta para pemimpin dunia untuk mengalihkan fokus kepada sumber daya untuk meningkatkan dan melindungi kehidupan, alih-alih pada target suhu dan batas emisi.

Dengan Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia kini menolak aksi iklim, Brasil berharap COP30 dapat meyakinkan publik bahwa negara lain belum mengabaikan isu ini.

"Kita harus entah bagaimana menyampaikan bahwa ada kemajuan dalam agenda ini, karena kita sedang menghadapi fase di mana sebagian besar publik berpikir bahwa agenda ini mulai kehilangan arah," kata Correa.

Negara-negara harus berfokus pada pelaksanaan aksi nyata dan jaminan pembiayaan, alih-alih berunding mengenai pernyataan yang dinegosiasikan yang akan disetujui semua pemerintah.

Pendanaan iklim merupakan topik yang menegangkan di KTT iklim PBB. Kesepakatan COP29 tahun lalu di Baku, Azerbaijan, berkomitmen bagi negara-negara kaya untuk menyediakan US$300 miliar dalam pendanaan iklim tahunan pada tahun 2035. Kesepakatan itu dikecam oleh negara-negara miskin karena dianggap sangat tidak memadai.

Azerbaijan dan Brasil sedang menyusun peta jalan Baku ke Belem dengan opsi untuk meningkatkan pendanaan iklim tahunan menjadi US$1,3 triliun dari berbagai sumber, termasuk investor swasta dan bank pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025, Forum Investasi Iklim menjadi momentum bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukan sekadar wacana global, melainkan kebutuhan mendesak bagi Bali dan Indonesia untuk menjaga daya saing dan ketahanan iklim perkotaan, serta ekonomi nasional.

Dihadiri oleh figur-figur kunci seperti Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Retno Marsudi, Utusan Khusus PBB untuk Air, juga para pimpinan lembaga keuangan nasional dan internasional, forum ini mempertemukan aktor lintas sektor dan tingkatan untuk bersama menelusuri potensi arsitektur pendanaan iklim yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Provinsi Bali.

Rachmat Kaimuddin menyampaikan, “Nilai investasi transisi iklim yang dibutuhkan di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar 4 triliun, sedangkan APBN hanya mampu menutup sekitar 34 persen, yaitu sekitar 1,5 triliun. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan lebih cepat dan inklusif”, ungkapnya pada pidato kunci.

Setiap daerah di Indonesia menghadapi risiko dan tantangan iklim yang berbeda, sehingga membutuhkan skema pembiayaan yang adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, arus pendanaan yang selama ini masih terkunci di tingkat nasional perlu dikanalisasi ke tingkat daerah dengan memperkuat kerangka kebijakan dan perencanaan struktur pembiayaan yang komprehensif. Melalui dukungan dari pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga keuangan, diharapkan agar Pemerintah Provinsi Bali dapat merumuskan solusi iklim yang diambil benar-benar tepat guna dan berkelanjutan secara finansial.

Provinsi Bali sendiri berambisi mencapai target emisi nol bersih di tahun 2045, dan telah mengembangkan program Nangun Sat Kerthi Loka, yang mencakup empat pilar utama, yaitu inisiatif rendah emisi, solusi berbasis alam dan kewirausahaan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta tata kelola daerah. Serta rencana Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang menguji ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata, untuk segera dikembangkan pada sektor potensial lainnya.

Sayangnya, pencapaian target ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kapasitas pemerintah dan pelaku usaha dalam menavigasi rencana pembangunan rendah karbon menjadi proyek strategis, serta minimnya rencana pembiayaan transisi pembangkit energi fosil yang menyumbang mayoritas emisi. Hal ini ditengarai terbatasnya akses pembiayaan hijau akibat minimnya informasi ketersediaan produk, serta profil risiko kreditur yang masih volatil.

Menjawab permasalahan tersebut, Forum Investasi Iklim hadir untuk membuka akses yang lebih luas ke berbagai produk pembiayaan iklim yang ada di Indonesia, dan menjembatani penyedia solusi berbasis iklim dengan lembaga pembiayaan.

Salah satu inisiatif terobosan dari agenda Forum Investasi Iklim, telah diluncurkan Bali Climate Financing Platform (BCFP) yang dirancang untuk menghubungkan pemerintah, pelaku proyek, lembaga keuangan, dan investor dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terarah. Dengan demikian, proyek-proyek energi bersih, transportasi rendah emisi, hingga solusi berbasis alam dapat dipadankan dengan sumber dana yang tepat, dan dieksekusi lebih cepat.

Forum Investasi Iklim dan Pekan Iklim Bali secara keseluruhan dirancang untuk mengangkat pentingnya transisi hijau yang adil dan inklusif, agar kelompok rentan dan wilayah terdampak tidak tertinggal. Bagi dunia usaha, peluang investasi dalam energi bersih, pariwisata berkelanjutan, dan inovasi lokal semakin terbuka, sementara pemerintah daerah sebagai motor transisi di tengah dampak krisis iklim.

Selama sepekan, Pekan Iklim Bali telah menghadirkan berbagai rangkaian seperti forum lintas sektor (Forum Nasional dan Forum Investasi Iklim), kunjungan lapangan (Jelajah Inovasi), hingga dukungan bagi UMKM berkelanjutan (Pasar Rakyat). Hal menjadi pengingat bahwa kerja sama erat antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong inisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk memperkuat dasar hukum dalam menghadapi krisis iklim.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya upaya menghadapi krisis iklim sebagai prioritas nasional. Di antara upaya itu adalah Fraksi PAN DPR RI mengusulkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Kami terus memperjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini merupakan awal dari perjalanan Legislatif untuk memiliki regulasi sebagai dasar hukum kita melakukan aksi iklim. Tentu menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin terasa, kita akan perjuangkan RUU ini untuk bisa disahkan secepatnya,” kata Eddy, dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Sebelumnya, Eddy juga berharap hadirnya satu otoritas tunggal yang memiliki mandat lintas sektor agar kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim dapat berjalan terpadu.

“Langkah ini penting agar Indonesia memiliki instant credibility di mata dunia untuk serius menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dan pembiayaan baru dari investasi maupun komitmen global menghadapi perubahan iklim,” kata Eddy dikutip Antara, Minggu (12/10/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai kehadiran lembaga tersebut diperlukan lantaran dampak perubahan iklim kini semakin terasa di Indonesia.

"Mulai dari anomali iklim, banjir besar yang terjadi di berbagai tempat, indeks kualitas udara yang buruk hingga masalah sampah. Di sisi lain, upaya percepatan transisi energi belum memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan energi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia menghadapi persoalan mendasar di tingkat kebijakan.

Ia menyebut adanya tiga tantangan utama yang perlu segera dibenahi, yakni policy coordination, policy clarity, dan policy consistency. Eddy juga menyoroti masih tumpang tindihnya koordinasi antarkementerian dalam pengembangan ekonomi karbon.

“Untuk masuk ke sektor karbon, pelaku usaha harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan dua belas kementerian teknis. Oleh karena itu perlu upaya khusus untuk menjadi pemimpin global di bidang iklim, sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo” ujarnya.