CELIOS Khawatir Alokasi Dana untuk IKN Hanya Akan Bebani APBN
Anggaran pemerintah saat ini akan fokus ke program strategis Presiden Prabowo. Program lainnya akan banyak dikorbankan, termasuk program untuk pembangunan IKN.
(Bisnis.Com) 13/06/26 10:50 249040
Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai usulan alokasi dana untuk IKN saat ini kurang relevan untuk ditambah di tengah lonjakan harga barang.
Ketergantungan tinggi proyek IKN pada APBN dikhawatirkan akan membebani keuangan negara secara berkepanjangan.
Doa mengatakan dari sisi anggaran, pembangunan IKN tidak mungkin selesai. Investor asing pun belum ada yang masuk secara signifikan.
"Justru akan membuat beban APBN menjadi besar. Terlebih Presiden Prabowo mempunyai project mercusuarnya sendiri dalam program makan bergizi gratis," ujar Nailul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Dia memperkirakan anggaran pemerintah saat ini akan fokus ke program strategis Presiden Prabowo. Program lainnya akan banyak dikorbankan, termasuk program untuk pembangunan IKN.
Menurutnya, prioritas fiskal yang bergeser ke program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat membuat pemotongan anggaran IKN menjadi langkah yang lebih realistis. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat perlu bersikap lebih pragmatis dalam mengelola ketahanan keuangan nasional.
Senada, pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah,menilai pelemahan nilai tukar rupiah memicu potensi kesulitan operasional konstruksi yang tinggi.
Komitmen pendanaan yang besar dari pemerintah sejauh ini dinilai belum mampu menuntaskan seluruh kebutuhan infrastruktur dasar di lapangan. Hal ini memperpanjang daftar pekerjaan rumah yang membutuhkan keterlibatan aktif dan stimulus nyata dari sektor swasta non-APBN.
“Yang sejelas sampai sekarang itu kan sudah Rp147 juta yang digelontorkan untuk pembangunan IKN itu. Tapi itu ternyata kan belum menjangkau semua pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya untuk pembangunan gedung parlemen, itu kan belum. Untuk yudikatif juga belum. Jadi yang ada kan baru kementerian lembaga saja. Jadi yang menurut saya sih memang dengan kondisi pelemahan Rupiah ini potensi kesulitan juga tinggi," ujarnya.
Untuk itu, Trubus menyebut pemerintah perlu memberikan skema insentif yang menarik pada investor agar minat investasi di IKN dapat meningkat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat segera menstabilkan iklim investasi dalam negeri guna menjamin kepastian berusaha.
“Tentu stabilitas itu sangat diperlukan, baik stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi agar investor banyak yang tertarik menanamkan modalnya. Kemudian, ya tentu kebijakan yang on the stand turut diperlukan,” pungkasnya.
Skema KPBU jadi Harapan
Dalam rangka menyiasati ketergantungan tinggi terhadap postur APBN, pemerintah mulai gencar mendorong metode pendanaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan mobilisasi modal dari sektor korporasi swasta maupun BUMN.
Skema KPBU dinilai berpotensi kuat menarik minat para penanam modal karena menawarkan pembagian profil risiko investasi yang lebih seimbang. Melalui mekanisme ini, risiko pengerjaan proyek tidak hanya dipikul oleh badan usaha, melainkan turut ditanggung bersama oleh pemerintah.
Sebagai langkah konkret, proyek hunian berbasis KPBU senilai Rp6 triliun dilaporkan telah mengantongi persetujuan dari bendahara negara untuk segera dieksekusi tahun ini. Pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk membangun ratusan unit rumah tapak serta rumah susun.
"Untuk KPBU, yang dua pemrakarsa itu untuk hunian landed 109 unit dan juga 8 tower sudah disetujui menteri keuangan sebesar Rp6 triliun," urai Basuki.
Proyek tersebut dilaporkan bakal digarap raksasa properti nasional PT Intiland Development Tbk. (DILD) dan perusahaan konstruksi pelat merah PT Nindya Karya (Persero).
Saat ini, proyek KPBU perdana tersebut tengah memasuki proses tender terbuka demi memastikan transparansi dan keadilan kompetisi bisnis.
Dalam perkembangannya, panitia tender terus memetakan dokumen penawaran yang masuk dari berbagai mitra potensial. Langkah kehati-hatian ini diambil guna meminimalkan celah maladministrasi di kemudian hari.
“Ini tendernya sudah, kan ada aturannya walaupun dia pemrakarsa atau unsolicited tetap harus tender untuk right to match. Nah, ini sudah mulai tender, sedang dipetakan dan dievaluasinya oleh BPKP,” tambah Basuki.
OIKN optimistis bahwa seluruh proses evaluasi administrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat tuntas dalam waktu dekat. Pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) fisik di lapangan ditargetkan berjalan sebelum akhir tahun ini.
#ikn #apbn #ikn-beban-apbn #celios #celios-khawatir-alokasi-dana-untuk-ikn-hanya-akan-bebani-apbn